Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.443
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Hukum Pelita Jurnal Pengabdian Pelitabangsa Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Ilmiah Research Student JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA Joong-Ki Jurnal Cendekia Ilmiah Ulil Albab Joong-Ki PESHUM
Septiayu Restu Wulandari
Universitas Pelita Bangsa
Religion Arts Humanities Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
Analisis Faktor Ekonomi Sebagai Penyebab Perceraian pada Pengadilan Agama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada Tahun 2023-2024 Triana Apriyanita; Septiayu Restu Wulandari; Siti Auliya Baedarus
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Pelita November 2025
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jhp.v6i2.6407

Abstract

This study aims to analyze the influence of economic factors as a dominant cause of divorce within the jurisdiction of the Surabaya Religious High Court (PTA) from 2023–2024. The research findings indicate that economic factors play a significant role in disrupting domestic harmony, whether through the husband's inability to meet family needs, the increasing economic independence of women, or lifestyle pressures that exceed financial capabilities. This financial pressure often leads to stress, prolonged conflict, and unhealthy communication between spouses. Furthermore, shifting gender roles and weak family financial management also accelerate the breakdown of the marital relationship. This study concludes that economic stability is a primary pillar in maintaining domestic harmony. The results of this study are expected to serve as a basis for the Religious Courts and related institutions in formulating preventive and educational policies to reduce divorce rates attributed to economic factors
Kedudukan Sinamot dan Penyelesaian Sengketa dalam Perkawinan Adat Batak Toba Perspektif Hukum Adat dan Hukum Nasional Shine Daimonica; Septiayu Restu Wulandari
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 5: Agustus 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i5.18634

Abstract

Sinamot sebagai salah satu bagian dalam pelaksanaan perkawinan adat Batak Toba yang berkedudukan sebagai simbol penghormatan kepada keluarga perempuan serta pengikat hubungan kekeluargaan antarkeluarga dan antarmarga. Penentuan maupun pelaksanaan sinamot seringkali menimbulkan sengketa yang berkaitan dengan kesepakatan, pembayaran, maupun pembatalan perkawinan. Oleh karena itu, keberadaan sinamot tidak hanya berkaitan dengan nilai adat dan budaya, tetapi juga memiliki hubungan dengan aspek hukum dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan fungsi sinamot dalam perkawinan adat Batak Toba menurut perspektif hukum adat dan hukum nasional, serta menganalisis penyelesaian sengketa yang timbul terkait sinamot ditinjau dari hukum adat dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum adat Batak Toba, sinamot memiliki kedudukan penting sebagai simbol penghormatan, tanggung jawab, pengikat hubungan kekeluargaan, serta bagian dari pelestarian adat dan budaya masyarakat Batak Toba. Dalam perspektif hukum nasional, sinamot bukan merupakan syarat sah perkawinan, tetapi tetap diakui sebagai bagian dari hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum nasional. Penyelesaian sengketa sinamot dilakukan melalui musyawarah keluarga inti, musyawarah keluarga besar, dan pelibatan tokoh adat atau tetua kampung. Sementara itu, dalam perspektif hukum nasional, sengketa sinamot dapat dikualifikasikan sebagai sengketa perdata sepanjang memenuhi unsur-unsur perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Tantangan Normatif Penerapan Sanksi Hudud (Fixed Punishment) Dalam Qanun Jinayat Aceh Perspektif Hak Asasi Manusia Septian Juliansyah; Septiayu Restu Wulandari; Ickbal Hofifi Bairuroh
JURNAL ILMIAH RESEARCH STUDENT Vol. 3 No. 2 (2026): September
Publisher : KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jirs.v3i2.12311

Abstract

Penerapan sanksi hudud dalam sistem hukum Indonesia menjadi topik yang memicu terjadinya karena berkaitan dengan hubungan antara hukum pidana Islam, hukum nasional, dan hak asasi manusia. Di Indonesia, aturan hudud tidak berlaku di seluruh negeri, tetapi hanya diterapkan di Aceh berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang merupakan hasil dari otonomi khusus yang diberikan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat cara penyusunan dan gagasan tentang sanksi hudud dalam hukum pidana Indonesia, serta mempelajari kesulitan - kesulitan dalam menerapkan aturan tersebut dari sudut pandang hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan berupa peraturan perundang-undangan, konteks, sejarah, perbandingan, dan kasus. Penelitian menunjukkan bahwa hukum hudud mendapatkan pengakuan secara hukum karena adanya kekhususan Aceh dalam sistem hukum Indonesia. Namun penerapan hukum ini masih mengalami kesulitan dalam hal norma, terutama karena perbedaan pandangan antara hukum pidana Islam dengan hak asasi manusia, terutama mengenai larangan terhadap perlindungan, perlindungan martabat manusia, dan keselarasan antar hukum. Penerapan hukum hudud perlu adanya keseimbangan antara menjunjung tinggi syariat Islam dan melindungi hak-hak asasi manusia.
Analisis Perbandingan Hak Waris Anak yang Lahir di Luar Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional Perdana Iqbal Damhudi; Septiayu Restu Wulandari
JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA Vol 4 No 5 (2026): Oktober
Publisher : Kampus Akademik Publiser

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jipm.v4i5.3031

Abstract

Hak waris anak yang lahir di luar perkawinan masih menjadi persoalan hukum karena adanya perbedaan pengaturan antara hukum Islam dan hukum nasional Indonesia. Perbedaan tersebut berdampak pada kepastian hukum, perlindungan hak anak, serta pengakuan hubungan keperdataan dengan orang tua biologisnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hak waris anak yang lahir di luar perkawinan menurut hukum Islam dan hukum nasional Indonesia serta membandingkan persamaan dan perbedaan pengaturannya. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam hanya mengakui hubungan kewarisan antara anak yang lahir di luar perkawinan dengan ibu dan keluarga ibunya berdasarkan konsep nasab sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Sementara itu, hukum nasional mengalami perkembangan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memberikan pengakuan hubungan keperdataan antara anak yang lahir di luar perkawinan dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara hukum. Perbedaan pengaturan tersebut menimbulkan ketidaksamaan dalam penentuan hak waris anak yang lahir di luar perkawinan sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi pengaturan hukum yang mampu memberikan perlindungan terhadap hak anak tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia.
Penyuluhan dan Sosialisasi Hukum Kepastian Hukum Pencatatan Perkawinan di Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi Septiayu Restu Wulandari; Ickbal Hofifi Bairuroh; Husein Manalu; Ika Dewi Sartika Saimima
Abdi Bhara Vol. 5 No. 1 (2026): Abdi Bhara : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/abdibhara.v5i1.5545

Abstract

Pencatatan perkawinan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh tiap warga negara yang melaksanakan perkawinan. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun aturan yang ada belum sepenuhnya dipatuhi oleh masyarakat salah satunya di Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukatani menyampaikan bahwa ada lebih dari 100 kepala keluarga yang perkawinan nya tidak tercatat dengan berbagai faktor penyebab salah satunya adalah kurangnya pengetahuan perkawinan pada masyarakat. Penulis melakukan penyuluhan dan sosialisasi hukum perihal pentingnya pencatatan perkawinan dengan tujuan agar masyarakat memahami aturan perkawinan serta hak dan kewajiban setelah perkawinan. Selain itu penyuluhan dan sosialisasi ini juga bertujuan untuk membantu Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Sukatani untuk merealisasikan isbat nikah terpadu atas perkawinan yang tidak tercatat serta untuk mewujudkan Fakultas Hukum Berdampak di Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi. Sebelum melakukan penyuluhan, penulis terlebih dahulu melakukan penelitian dengan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang undangan dan kasus. Setelah dilakukan penyuluhan dan sosialisasi, masyarakat memiliki tingkat pengetahuan perihal hukum perkawinan yang lebih baik sehingga perkawinan yang tidak tercatat dapat dicatatkan melalui metode isbat nikah. Setelah rangkaian penyuluhan dan sosialisasi ini dilakukan dapat disimpulkan bahwa faktor kurangnya pemahaman perihal dampak negatif dari perkawinan yang tidak tercatat menimbulkan dampak lebih besar berupa maraknya perkawinan tidak tercatat yang akan berdampak lagi kepada hak perempuan sebagai istri dan anak, sehingga penyuluhan dan sosialisasi ini diharapkan dapat membantu seluruh pihak terkait di Kecamatan Sukatani untuk meminimalisir terjadinya kembali perkawinan tidak tercatat sehingga hak perempuan sebagai istri dan anak dapat dilindungi oleh negara..
Co-Authors Anggreany Haryani Putri Apriyanto Apriyanto Fitri Siahaan Hasmi Kun Hidayah Husein Manalu Ickbal Hofifi Bairuroh Ika Dewi Sartika Saimima Ika Juhriati Indah Wulansari Jonathan Marojahan Miftah Wangsadanuredja Nuryanti Nuryanti Perdana Iqbal Damhudi Romiansyah Putra sarwo edy Septian Juliansyah Shine Daimonica Sifa Mulya Nurani Sifa Mulya Nurani Siti Auliya Baedarus siti Nur L U Khasanah TITIN SUNARYATI Triana Apriyanita Trias Saputra