Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.08
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Respublica Jurnal Hadratul Madaniyah El-Ghiroh : Jurnal Studi Keislaman Jurnal Lakidende Law Review (DELAREV) Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara Law Journal J-CEKI PESHUM
Ahmad Fuadi
Universitas Bina Insan
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

 1   2   3 
Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjamin Kedaulatan Hukum di Indonesia Anggreni, Devi; Fuadi, Ahmad; Fitriyani, Fitriyani; Al-Kautsar, Muhammad Ibnu
Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 3 No. 1 (2024): Agustus
Publisher : STAI Bumi Silampari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37092/hutanasyah.v3i1.868

Abstract

The Constitutional Court (CC) plays a crucial role in safeguarding the rule of law in Indonesia by ensuring that all laws and governmental policies adhere to the country's constitution. This research explores how the CC functions as an independent guardian of the constitution, balancing power among branches of government, and protecting citizens' rights from potential abuses of power. Through a qualitative approach utilizing literature review, this study analyzes the establishment history, organizational structure, and authority of the CC to conduct judicial reviews on laws deemed unconstitutional.Findings indicate that the CC has played a pivotal role in ensuring legal consistency and constitutional justice in Indonesia. CC decisions, whether through law reviews or constitutional interpretations, have provided the necessary legal certainty for political and economic stability in the country. However, the research also identifies several challenges facing the CC, including political pressures, resource limitations, and the need to enhance compliance with CC decisions among relevant stakeholders. In conclusion, the Indonesian CC holds a vital role in upholding the rule of law by ensuring that the constitution serves as a respected foundation for all within the nation. To maintain relevance amidst evolving social and political dynamics, the CC must continue to enhance its independence as a fair and impartial judicial institution. This study contributes significantly to understanding how the CC contributes to building a democratic and just legal system in Indonesia.
HUKUMAN MATI PENGEDAR NARKOTIKA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA Fuadi, Ahmad; Muthahir, Ardi; Sy, Devi Anggreni
Law Journal (LAJOUR) Vol 3 No 1 (2022): Law Journal (LAJOUR) April 2022
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/law.v3i1.81

Abstract

Peredaran narkotika merupakan ancaman yang serius bagi bangsa ini, keadaan tersebut memaksa pemerintah mencanangkan darurat narkotika sejak tahun 2015, namun demikian peredaran narkotika masih tetap eksis sampai saat ini, Indonesia merupakan satu dari beberapa negara yang menerapkan hukuman mati bagi pengedar narkoba, hukuman mati ini menui pro dan kontra, hukuman mati dirasa merampas hak asasi, yaitu hak untuk hidup yang dimilki manusia sejak lahir, yang pada dasarnya tidak bisa dicabut / mati. Dibutuhkan argumentasi yang kuat dari hukum Islam dan positif dalam melihat kelayakan pelaksanaan hukuman mati sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam penegakan hukum. Hal ini menjadi persoalan yang menarik untuk dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini sehingga didapatkan penjelasan yang komprehensif mengenai kelayaknya vonis hukuman mati bagi pengedar narkotika dari sudut pandang hukum Islam dan Hukum positif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa hukuman mati ini dapat menjadi solusi bagi permasalahan hukum di Indonesia. Selain sebagai bentuk upaya dalam represive act of penal law dan juga sebagai preventive act of penal law, hukuman mati bagi pengedar narkotika yang diterapkan secara konsisten dapat menjamin berkurangnya jumlah para pengedar narkotika di Indonesia
ANALISA TERHADAP PERMOHONAN GANTI NAMA ANAK MENURUT HUKUM PERDATA Fitriyani, Fitriyani; Anggreni, Devi; Fuadi, Ahmad
Law Journal (LAJOUR) Vol 3 No 1 (2022): Law Journal (LAJOUR) April 2022
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/law.v3i1.82

Abstract

Penelitian ini membahas tentang penyebab atau alasan seseorang mengajukan permohonan ganti nama dan analisa permohonan ganti nama anak menurut Hukum Perdata. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab atau alasan seseorang mengajukan permohonan ganti nama dan untuk mengetahui aturan ganti nama anak menurut Hukum Perdata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode ini dilakukan untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer yang didapat melalui wawancara kepada narasumber yang terkait yakni Pengadilan Negeri Lubuklinggau dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka yang meliputi peraturan Perundang-undangan, para ahli hukum, buku hukum, dan dokumen hukum lainnya. Teknik pengolahan data dilakukan dengan menganalisis dalam suatu kesimpulan bahwa alasan seseorang melakukan permohonan ganti nama terutama nama anak pemohon bernama Vhelicia Ronika Ayuningtyas menjadi Priscilla Azzahra dikarenakan kepercayaan dari pemohon bahwa nama Vhelicia Ronika Ayuningtyas tidak cocok untuk anaknya sehingga anak pemohon sering sakit-sakitan dan guna kepentingan pendidikan anak pemohon selanjutnya, sebagaimana dalam Penetapan Pengadilan Nomor 61/Pdt.P/2018/PN-LLG. Selain itu analisa permohonan ganti nama anak menurut Hukum Perdata yaitu terdapat dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBERIAN DISPENSASI PERNIKAHAN DALAM UNDANG - UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU KELAS I B) Celvin, Jimmy; Samosir, Agustinus; Fuadi, Ahmad
Law Journal (LAJOUR) Vol 4 No 1 (2023): Law Journal (LAJOUR) April 2023
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/law.v4i1.102

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Lubuklinggau dalam menyelesaikan perkara dispensasi nikah. Landasan kajian ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 1 tentang batas usia minimum untuk menikah—19 tahun untuk laki-laki dan 19 tahun untuk perempuan—serta ayat 2 dan 3 tentang pemberian dispensasi perkawinan karena alasan yang sangat mendesak. Latar belakang permohonan dispensasi nikah agama, tata cara pelaksanaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama, dan faktor-faktor yang dipertimbangkan hakim dalam menyelesaikan kasus dispensasi nikah di Pengadilan Agama Lubuklinggau tidak tercakup dalam uraian tesis ini. . Ada penelitian normatif-empiris yang termasuk dalam penelitian ini. Melalui studi kepustakaan, dokumentasi, observasi, dan wawancara, data dikumpulkan. Analisis data kualitatif digunakan untuk memberikan gambaran tentang data yang telah diolah melalui deskripsi. Berdasarkan hasil temuan, alasan permohonan dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama Lubuklinggau adalah karena faktor agama, ekonomi, pendidikan, dan hamil di luar nikah (Kawin Karena Kecelakaan). Hakim mempertimbangkan, selain kepatuhan hukum keluarga, keharusan menolak kerugian (manfaat), dan asas kemanfaatan. Berdasarkan hasil temuan, disarankan agar mahasiswa hukum yang memiliki tanggung jawab sebagai agen perubahan sosial secara langsung berkontribusi dalam pengajaran dan pembelajaran tentang bahaya perkawinan di bawah umur, undang-undang yang mengatur permohonan dispensasi perkawinan, dan perkawinan di bawah umur.
ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PELASANAAN PERATURAN DAERAH OLEH DPRD KABUPATEN MUSI RAWAS Wijaya, Rena; Putranto, Rian; Fransisco, Wawan; Fuadi, Ahmad
Law Journal (LAJOUR) Vol 3 No 2 (2022): Law Journal (LAJOUR) OKTOBER 2022
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v3i2.174

Abstract

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur bahwa DPRD kabupaten memiliki fungsi membentuk peraturan daerah kabupaten, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Pelaksanaan tugas dan wewenang pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan peraturan daerah merupakan hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana analisis yuridis pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah oleh DPRD Kabupaten Musirawas dan apa faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Musirawas. Metode penelitin ini adalah penelitian hukum normatif empiris, yang mengkaji aturan hukum atau norma dan penerapan aturan hukum dalam prakteknya di masyarakat, data yang digunakan dalam penelitian ini data primer dan sekunder, data primer berupa data dari responden dan data sekunder diperoleh dari data kepustakaan. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa secara yuridis pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Musirawas telah dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Musirawas dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dan dalam pelaksanaannya terdapat faktor-faktor yang menghambat dari segi internal dan eksternal.
PENERAPAN HUKUM TINDAKAN ABORSI DILAKUKAN TENAGA MEDIS DAN NON MEDIS Anggreni, Devi; Fuadi, Ahmad; Fitriyani, Fitriyani
Law Journal (LAJOUR) Vol 5 No 1 (2024): Law Journal (LAJOUR) April 2024
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v5i1.188

Abstract

Aborsi merupakan salah satu jalan pintas yang dilakukan anak-anak muda yang hamil diluar nikah akibat dampak pergaulan bebas. Mereka meyakini aman untuk dilakukan. Ada pula yang melakukan pernikahan secepatnya agar janin yang dikandung dapat mempunyai ayah, atau dikenal dengan istilah MBA (Merried by Accident) atau menikah setelah hamil duluan. Pelaku tindak aborsi sangat beragam mulai dri dokter, bidan, perawat, dukun, guru, insinyur maupun orang biasa. Pelaku aborsi dibedakan antara pelaku medik ataupun non medik. Dilihat dari cara melakukannya aborsi ada yang menggunakan cara medik. Apabila dilihat dari tempat dilakukannya ada yang di klinik bersalin, rumah dukun, maupun hotel. KUHP dan UU Kesehatan sama-sama mengatur tentang ketentuan aborsi tapi keduanya mempunyai perbedaan. KUHP mengatur tindak pidana aborsi oleh tenaga medis maupun non medis. UU Kesehatan meskipun dalam Pasal 80 UU Kesehatan menyatakan “barang siapa”. Tetapi yang dimaksud di sini hanya terbatas pada tenaga kesehatan (tenaga medis) seperti yang dimaksud dalam PP No 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan.
PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA: ANALISIS NORMATIF DAN IMPLEMENTATIF DALAM KONTEKS NEGARA HUKUM Suharto, Tentiyo; Fuadi, Ahmad
Law Journal (LAJOUR) Vol 2 No 2 (2021): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2021
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v2i2.189

Abstract

Sejak dahulu, negara kita sudah dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan seputar perkawinan, salah satunya adalah permasalahan perkawinan antar-agama. Perkawinan semacam itu dapat menimbulkan perbedaan prinsipil yang kompleks, selain itu juga terdapat perdebatan mengenai dasar hukum yang dapat menentukan sah atau tidaknya perkawinan beda agama. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskusikan hukum perkawinan antar-agama di Indonesia, dengan menganalisis aspek normatif dan implementatif dalam konteks negara hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Penelitian ini mengadopsi spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengaitkannya dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan beda agama tidak dapat diterima, meskipun terdapat perbedaan interpretasi dalam agama mengenai kebolehan atau ketidakbolehan perkawinan beda agama. Hal ini penting untuk diperhatikan karena permasalahan perkawinan antar-agama di Indonesia bersifat hukum, sedangkan tafsiran agama-agama terkait perkawinan beda agama hanya bersifat teologis dan keagamaan. Mengingat Indonesia bukan negara berdasarkan agama, acuan utama yang digunakan adalah hukum nasional, sehingga terdapat kejelasan hukum mengenai tidak dibolehkannya perkawinan beda agama.
Pandangan Hakim Pengadilan Agama dalam Pelaksanaan Istbat Nikah terhadap Pernikahan Sirri yang Dilakukan Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974: Studi Kasus Pengadilan Agama Stabat Alvina Aliya; Muhammad Saleh; Ahmad Fuadi
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v3i1.1183

Abstract

The term unregistered marriage is often heard by people to refer to a marriage that is carried out secretly and without being registered at the District Religious Affairs Office. For those who are Muslim, but cannot prove the marriage with a marriage certificate, they can submit an application for itsbat nikah (determination/validation of marriage) to the Religious Court as regulated in Article 7 Paragraph (3) of the Compilation of Islamic Law (KHI). This study aims to determine the Legal Procedure for Isbat Nikah for Unregistered Marriage, the differences in perspectives between religious law and state law regarding unregistered marriage, the obstacles faced by unregistered marriage couples in the marriage istbat process and to find out the views of religious court judges regarding istbat nikah for unregistered marriages carried out after the enactment of Law no. 1 of 1974 concerning marriage. The research method used in this study is a qualitative method. Qualitative methods are used to collect data and information from related sources, such as legal practitioners, judges, or couples who are unregistered. The marriage istbat process is a bridge to officially recognize unregistered marriages by the state, so that couples obtain the legal rights they should. With the coordination between these two legal systems, secret marriages can gain legal recognition, both before religion and the state. The view of religious court judges on the istbat nikah for secret marriages after the enactment of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage reflects an effort to balance religious law that recognizes the validity of marriages according to religious requirements, and state law that requires administrative registration of marriages.
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL STUDI KOMPARASI PSIKOLOGI HUKUM DAN PSIKOLOGI ISLAM Muthahir, Ardi; Fuadi, Ahmad; Rizki Amaliah
Jurnal Hukum Respublica Vol. 24 No. 01 (2024): Jurnal Respublica
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/respublica.v24i01.24146

Abstract

In reality (das sein) there are still many people who try to break the law. One of the crimes is sexual violence. Cases of sexual violence against children continue to increase from time to time. Sexual abuse is a gender issue that involves various aspects of human life such as morality, religion, beliefs, gender, and other factors. The crime of sexual violence causes a person to be pessimistic in looking at life. Islam prohibits sexual violence because it has a bad impact. Perpetrators of sexual violence are also considered to have violated serious religious boundaries. The Islamic psychological approach provides a way to not only punish, but also seek recovery and repair from a religious perspective.
Analisis Hukum Perceraian Yang Disebabkan Oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga Studi Kasus Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau Fuadi, Ahmad; Wanti, Sahiro; Devi Anggreni Sy
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 3: April 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i3.7988

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Lubuklinggau, penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau Kelas 1A, menggunakan metode Normatif-Empiris melalui wawancara, pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan kasus. Data penelitian meliputi data primer dari lapangan dan data sekunder dari literatur serta regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus KDRT di Pengadilan Negeri Lubuklinggau meningkat dalam tiga tahun terakhir, dengan faktor penyebab meliputi ekonomi, perjudian, narkotika, sifat emosional, dan perilaku kasar suami. Proses penyelesaian kasus perceraian akibat KDRT sering menghadapi kendala, termasuk perlindungan korban yang belum optimal, meskipun sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun ada upaya hukum untuk mendukung perceraian akibat KDRT, penerapan perlindungan bagi korban masih menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, peran pengadilan dalam memberikan keputusan yang adil dan perhatian lebih dari pihak terkait sangat diperlukan.
Co-Authors Agustinus Samosir Al-Kautsar, Muhammad Ibnu Alvina Aliya Amanda, Olga Angelina Ariq’ah Ruslan Anggreni, Devi Ardi Muthahir Celvin, Jimmy Devi Anggraini Devi Anggreni Devi Anggreni Sy Devi Anggreni Sy Fitriyani Fitriyani Fitriyani Fitriyani, Aidil Fransisco, Wawan Jimmy Celvin Kuswoyo, Bahet Edi Muhammad Saleh Putranto, Rian Rahmawati, Lilis Rezika, Nadila Rizki Amaliah Romadhon, Muhammad Dimas Samosir, Agustinus Suharto, Tentiyo Tentiyo Suharto Turnip, Anju Chornelus Wanti, Sahiro Wijaya, Rena