Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.971
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Respublica Jurnal Hadratul Madaniyah Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial El-Ghiroh : Jurnal Studi Keislaman Jurnal Lakidende Law Review (DELAREV) Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Law Journal J-CEKI PESHUM Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Ahmad Fuadi
Universitas Bina Insan
Religion Aerospace Engineering Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Social Sciences

Published : 37 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

 1   2   3   4 
Efektivitas Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas IB Lubuklinggau Angelina Ariq’ah Ruslan; Fuadi, Ahmad; Devi Anggreni Sy
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 3: April 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i3.8033

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terhadap perkawinan di bawah umur, dengan studi kasus Pengadilan Agama Kelas IB Lubuklinggau. Penelitian menggunakan metode normatif-empiris dengan pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumen, dan pendekatan perundang-undangan, kasus, serta psikologi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 16 Tahun 2019 belum efektif dalam melindungi hak anak, dan ditemukan ketidaksesuaian antara putusan Pengadilan tersebut, terutama terkait pemenuhan hak-hak anak dalam perkawinan di bawah umur.
Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Di Pengadilan Negeri Lubuklinggau Rahmawati, Lilis; Fuadi, Ahmad; Fransisco, Wawan
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 3: April 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i3.8034

Abstract

Penelitian ini membahas kasus kejahatan yang melibatkan anak-anak, yang memunculkan tantangan bagi pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang sesuai namun tetap menjunjung prinsip hukum. Pengadilan Negeri Lubuklinggau Kelas 1A menjadi fokus penelitian karena telah menangani berbagai kasus tindak pidana anak. Penelitian bertujuan untuk menilai efektivitas penerapan sanksi pidana anak dan memahami pertimbangan hakim dalam menetapkan hukuman. Melalui pendekatan perundang-undangan dan kasus, dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi, ditemukan bahwa penerapan sanksi pidana anak di pengadilan tersebut sudah efektif berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, terdapat kelemahan, yakni anak tidak dapat dijatuhi hukuman denda, yang digantikan dengan pelatihan kerja. Pertimbangan hakim meliputi niat (mens rea), faktor-faktor yang memengaruhi anak, dan peran korban dalam tindak pidana.
PERKAWINAN ADAT SUKU ANAK DALAM (SAD) PERSPEKTIF UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus di Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan): TRADITIONAL CHILDREN MARRIAGE IN (SAD) PERSPECTIVE LAW NO. 1 YEAR 1974 CONCERNING MARRIAGE (Case Study in North Musi Rawas Regency, South Sumatra Province) Fuadi, Ahmad; Fitriyani, Fitriyani; Muthahir, Ardi; Sy, Devi Anggreni
Jurnal Hadratul Madaniyah Vol. 10 No. 1 (2023): Jurnal Hadratul Madaniyah
Publisher : ​Institute for Researches and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33084/jhm.v10i1.5401

Abstract

Tata cara perkawinan di Indonesia sangat beragam, keberagaman ini muncul karena di Indonesia terdapat berbagai macam agama, kepercayaan, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Dalam masyarakat adat proses perkawinan selalu diawali dengan upacara adat, upacara adat ini selalu berbeda beda disetiap daerah, hal ini dimungkinkan karena Negara Indonesai berlandaskan pada Pancasila yang dengan tegas mengakui adanya prinsip kebebasan dalam beragama. Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sematera Selatan terdapat masyarakat adat yang dikenal dengan sebutan Suku Anak Dalam (SAD), Suku Anak Dalam merupakan kelompok minoritas di Kab. Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan. Tradisi-tradisi yang ada pada masyarakat adat ini tergolong masih tradisional serta kebudayaannya masih jauh dari kata moderen, Perkawinan menurut hukum adat merupakan pristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, sebab perkawinan tidak hanya mempersatukan kedua mempelai namun juga menyatukan keluarga keduabelah pihak, pristiwa penting ini tidak hanya bagi keluarga yang masih hidup, namun juga penting bagi leluhur mereka yang sudah meninggal, karna menurut masyarakat adat perkawinan sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan jenis penelitian implementasi hukum, Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu dengan menggambarkan dan menjelaskan suatu keadaan yang didasrkan pada gejala dan fakta yang diperoleh dilapangan, kemudian dilakukan pengkajian berdasarkan bahan pustaka yang berhubungan permasalhan hukum yang dibahas. Dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa Perkwainan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan, dengan begitu hukum agama dan hukum adat tetap dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
FAKTOR PENYEBAB DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PEMBUNUHAN BERENCANA: CAUSAL FACTORS AND CONSIDERATIONS OF JUDGES IN DECIDING PLANNED KILLING CASES Sy, Devi Anggreni; Muthahir, Ardi; Fitriyani, Fitriyani; Fuadi, Ahmad
Jurnal Hadratul Madaniyah Vol. 10 No. 1 (2023): Jurnal Hadratul Madaniyah
Publisher : ​Institute for Researches and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33084/jhm.v10i1.5402

Abstract

Pembunuhan berencana adalah tindak kejahatan yang memiliki tingkat bahaya yang sangat tinggi. Kejahatan ini sering kali menimbulkan tantangan bagi aparat penegak hukum, terutama dalam proses peradilan, terutama dalam hal pembuktian. Di Indonesia, pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang memberikan ancaman hukuman yang sangat berat, seperti hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara dengan jangka waktu tertentu hingga maksimal dua puluh tahun. Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis normatif, di mana penelitian dilakukan terhadap data sekunder dan fokusnya adalah pada hukum positif. Dalam penelitian ini meskipun jaksa penuntut umum menuntut agar terdakwa dihukum selama 18 tahun berdasarkan Pasal 338 KUHP, namun berdasarkan Pasal 340 KUHP, hakim memberikan hukuman selama 20 tahun. Hal ini merupakan pertimbangan hukum hakim dalam putusan No 38/Pid.B/2022/PNLlg, di mana majelis hakim hanya membuktikan unsur dakwaan primer (Pasal 340), dan jika terbukti, maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi
PERNIKAHAN SIRI PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA FITRIYANI, FITRIYANI; Fuadi, Ahmad; Sy, Devi Anggreni
Law Journal (LAJOUR) Vol 5 No 2 (2024): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2024
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v5i2.213

Abstract

Pernikahan dalam hukum Islam didefinisikan sebagai akad yang sah antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri, dengan tujuan memuaskan naluri seksual secara halal, memperbanyak keturunan, serta membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera sesuai ketentuan syariat Islam. Pernikahan siri dalam hukum Islam adalah pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat-syarat syariat Islam, tetapi tidak didaftarkan secara resmi di lembaga pencatatan sipil atau Kantor Urusan Agama (KUA). Meskipun sah menurut syariat Islam, pernikahan siri tidak tercatat sebagai pernikahan resmi dan tidak memberikan hak-hak hukum dan sosial bagi para pihak yang terlibat. Pernikahan siri merupakan fenomena yang sering menjadi bahan perdebatan dalam konteks hukum dan sosial. Walaupun secara agama pernikahan ini dianggap sah, ketidaktercatatan dalam administrasi negara menyebabkan kurangnya pengakuan hukum formal. Pernikahan siri sering dilakukan karena berbagai alasan, seperti faktor ekonomi, sosial, atau budaya. Namun, jenis pernikahan ini menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial, terutama terkait hak-hak wanita dan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Mereka tidak memiliki hak-hak yang diakui secara hukum negara, seperti hak waris, hak nafkah, dan hak-hak lainnya yang seharusnya didapatkan dalam pernikahan yang diakui secara resmi. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji literatur hukum Islam dan potensi dampak negatif dari nikah siri dalam pandangan hukum negara. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data dan analisis deskriptif sebagai teknik analisis data. Kata kunci ;
PENJATUHAN SANSKI PIDANA BAGI PELAKU PENYEBAR VIDEO PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA KOTA LUBUKLINGGAU Rezika, Nadila; Fransisco, Wawan; Fuadi, Ahmad
Law Journal (LAJOUR) Vol 6 No 1 (2025): Law Journal (LAJOUR) April 2025
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v6i1.246

Abstract

Pornography (Cyberporn) is usually done online via the internet, is a form of cybercrime that should be watched out for by the Indonesian people. Pornography is indeed a very complex thing that cannot stand alone, but rather a collection of several issues about pornography, not only a problem of the government and the state, but also concerns the lives of the community. This study uses normative-empirical (applied) research, this study examines the implementation or implementation of positive legal provisions (legislation) and written documents in action (factual) in every particular legal event that occurs in society. Pornography is an unlawful act and is prohibited by religion. Pornography does not maintain the honor of the perpetrator, family or society and is an act that defames, tarnishes, leads oneself or others astray, this has negative impacts such as free sex, sexual harassment, deviant sexual behavior, and so on. It is hoped that all law enforcement officers will more often conduct socialization to the community regarding the consequences of the crime of Making Pornographic Recordings or other Pornography crime.
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KDRT BERDASARKAN UU NO. 23 TAHUN 2004 DI LUBUKLINGGAU Fitriyani, Aidil; Fuadi, Ahmad; Fitriyani, Fitriyani
Law Journal (LAJOUR) Vol 6 No 1 (2025): Law Journal (LAJOUR) April 2025
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v6i1.247

Abstract

Domestic violence (KDRT) is a violation of human rights and a form of crime against humanity that often occurs in the private space of the household. Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence is present as a form of legal protection to prevent, take action, and recover victims of domestic violence. This study aims to analyze the implementation of the law in Lubuklinggau City, identify the obstacles faced by law enforcement officials, and describe the legal and social consequences caused. The normative-empirical approach was used through a study of laws and regulations and interviews with the Lubuklinggau City Women's Empowerment and Child Protection Office. The results of the study show that although regulations have regulated strict criminal sanctions against perpetrators, their implementation still faces obstacles, such as patriarchal culture, lack of public understanding, and limited protection and recovery of victims. Domestic violence has a wide impact, both physically, psychologically, socially, and economically, and can even trigger divorce and household rifts. Therefore, law enforcement must be accompanied by public education and increasing the role of victim service institutions. Keywords: Legal Protection, Domestic Violence .
Menggali Konsep Keadilan Dalam Poligami: Studi Terhadap Nilai Moral Dalam Masyarakat Muslim Fuadi, Ahmad; Anggreni, Devi; Fitriyani, Fitriyani
Jurnal EL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Vol 10, No 2 (2024)
Publisher : Syekh Ali Hasan Ahmad Addary State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/el-qanuniy.v10i2.13795

Abstract

Law No. 1 of 1974 stipulates that the primary principle of marriage in Indonesia is monogamy, while polygamy is permitted only in specific situations and under very strict conditions. In the Compilation of Islamic Law, provisions regarding polygamy are regulated in Articles 55 and 56, which state that polygamy is only allowed under particular circumstances and must fulfill several predetermined requirements. Although legal regulations governing polygamy exist, its practice continues to raise various issues for certain groups. This study employs a normative juridical approach, utilizing secondary data obtained through literature studies. The research specification is descriptive-analytical, describing the applicable legislation, linking it to legal theories, and comparing it with its practical implementation. The findings show that polygamy in Islam is only permitted as a solution in emergency situations, not as a choice without a clear reason. This allowance aims to protect marginalized women or children in need of care. Polygamy must be carried out responsibly, based on humanitarian objectives, and requires the husband's ability to act fairly and wisely, not merely driven by personal desires.
IMPLEMENTASI NAFKAH IDDAH DI PENGADILAN AGAMA LUBUK LINGGAU Fuadi, Ahmad Fuadi; Anggreni, Devi; Fitriyani, Sy
Jurnal Hadratul Madaniyah Vol. 11 No. 1 (2024): Jurnal Hadratul Madaniyah
Publisher : ​Institute for Researches and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33084/jhm.v11i1.7091

Abstract

The court has the authority to demand that the former husband provide post-divorce living expenses in the form of nafkah iddah. The Religious Court plays a central role in ensuring the rights of wives after divorce. When nafkah iddah is not implemented properly, it can result in injustice for women. When such injustice occurs, it is important to conduct a thorough investigation to find effective solutions for law enforcement, especially in ensuring the fulfillment of women's rights after divorce. This study utilizes a normative-empirical approach. Data collection is conducted through literature review, documentation, observation, and interviews. The results of this study show that the payment of nafkah iddah in divorce is carried out during the implementation of the talak pledge session, namely before the pronouncement of talak. This is done to protect the rights of women post-divorce, and the protection of women is an effort to create gender justice, which is increasingly becoming a concern. One of the measures is to determine the period of payment for nafkah iddah during the implementation of the talak pledge session.
TINJAUAN YURIDIS PENGARUH MINUMAN KERAS TERHADAP PERKELAHIAN DI LUBUKLINGGAU Fitriyani, Fitriyani; Romadhon, Muhammad Dimas; Fuadi, Ahmad
Law Journal (LAJOUR) Vol 6 No 2 (2025): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2025
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v6i2.316

Abstract

The influence of alcohol on fights is a form of criminal act, and should be categorized as a type of criminal act that violates the law. This study aims to determine the influence of alcohol on the occurrence of fights through the application of Article 351 of the Criminal Code concerning the crime of assault. This study uses an Empirical Normative approach. Data collection techniques are carried out through interviews, observations, and document studies. The results of this study indicate that alcohol affects a person's behavior by reducing self-control, increasing aggressiveness, and worsening decision-making, which has the potential to cause physical conflict or fights. The legal efforts made by the East Lubuklinggau I Police to reduce the influence of alcohol on the occurrence of fights according to the results of the researcher's interview with Mr. AIPTU Henky Mirwadi as Head of Criminal Investigation Unit of the East Lubuklinggau I Police are by conducting patrols, legal counseling, and taking action against illegal alcohol sellers in the area of ​​the East Lubuklinggau I Police in accordance with statutory regulations.
Co-Authors Agustinus Samosir Agustinus Samosir Al-Kautsar, Muhammad Ibnu Alvina Aliya Amanda, Olga Angelina Ariq’ah Ruslan Anggreni, Devi Ardi Muthahir Celvin, Jimmy Devi Anggraini Devi Anggreni Devi Anggreni Devi Anggreni Sy Devi Anggreni Sy Fitriyani Fitriyani Fitriyani Fitriyani, Aidil Fransisco, Wawan Frengki Frengki, Frengki Fuadi, Ahmad Fuadi Jayandi Andefa Jimmy Celvin Kuswoyo, Bahet Edi Muhammad Saleh Putranto, Rian Rah Zainal Rahmawati, Lilis Rezika, Nadila Rizki Amaliah Romadhon, Muhammad Dimas Samosir, Agustinus Sony Sony, Sony Suharto, Tentiyo Tentiyo Suharto Tri Windi Uli Arta Turnip, Anju Chornelus Wanti, Sahiro Wawan Fransico Wawan Fransisco Wijaya, Rena Wilson Gandhi