Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.872
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pengajaran MIPA Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia PROSIDING SEMINAR KIMIA Rechtsidee Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Media Iuris Jurnal Mnemonic JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika) LEARNING : Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran J-Intech (Journal of Information and Technology) Yuridika Fuse-teknik Elektro Jurnal Isu Teknologi Abdimas Dinamis Journal of Information Technology
Taufik Rachman
Unknown Affiliation
Religion Humanities Automotive Engineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mechanical Engineering Public Health Social Sciences

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
PENDAMPINGAN PENGELOLAAN KEUANGAN BERBASIS AKUNTANSI BAGI KOPERASI DAN PELAKU UMKM DI KELURAHAN ABEPANTAI, KECAMATAN ABEPURA, KOTA JAYAPURA Puspita, Gratiana Deodata H D; Siang, Apner; rachman, taufik; widyiastuti, margareth
JURNAL ABDIMAS DINAMIS : JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol 4 No 2 Juni (2023): Abdimas Dinamis
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat USTJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58839/jad.v4i2.1235

Abstract

Kelurahan Abepantai adalah kelurahan yang berada di batas antara 2 distrik yaitu distrik Abepura dan juga distrik Muara Tami. Dari hasil survei terdapat 21 UMKM dan 1 Koperasi pada wilayah kelurahan Abepantai. Permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM dan pengurus koperasi di kelurahan Abepantai salah satunya adalah kurangnya pemahaman dan kemampuan dalam pengelolaan keuangan usaha. Para pelaku dan pengurus seringkali merasa bingung dan terkukngkung dengan kemampuan mereka mempraktekkan akuntansi dalam pengelolaan keuangan usahanya. Tujuan dari kegiatan PKM dikelurahan Abepantai adalah untuk membantu dan mengajarkan para pemilik usaha UMKM dan pengurus koperasi dalam mengelola serta mempraktekkan pengelolaan keuangan berbasis akuntansi pada usahanya agar menjadi lebih efektif dan efisien. Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan dengan metode pelatihan dan pendampingan kepada pemilik usaha dan pengurus koperasi tentang cara pencatatan, penjurnalan, sampai dengan penyusunan laopran keuangan Hasil pengabdian yang telah dilakukan Kelurahan Abepantai adalah dari 19 Pemilik Usaha ada 15 reponden atau 78,95% pemilik usaha yang telah memahami pemakaian dari aplikasi Buku kas dan merasa sangat terbantu dalam mengelola keuangan usaha, sedangkan 4 responden atau 21,05% pemilik usaha telah memahami pemakaian dari Aplikasi tetapi belum dapat menerapkan secara baik karena terkendala Smartphone yang digunakan, sedangkan untuk koperasi diperoleh hasil bahwa pengurus telah memahami dan dapat mempraktekkan dengan baik akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan
PENGUATAN LITERASI DALAM KONTEKS PENDIDIKAN NON FORMAL BAGI ANAK ANAK DI KAMPUNG DOSAY KABUPATEN JAYAPURA Paranoan, Emon; Susanto, Herry Wahyudi; Trince, Merliana; Rachman, Taufik
JURNAL ABDIMAS DINAMIS : JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol 5 No 1 Januari (2024): Abdimas Dinamis
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat USTJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58839/jad.v5i1.1322

Abstract

Tujuan dari pengabdian Masyarakat ini adalah memberikan penguatan pendidikan secara non formal bagi para anak di kampung Dosay dalam pengetahuan akan literasi dalam berbagai konteks bidang literasi yang telah diberikan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara mandiri. Masalah awal yang ditemukan dalam lingkungan Pendidikan Formal bagi anak –anak di Kampung Dosay adalah mereka masih ada yang kurang dalam pengetahuan membaca dan berhitung dan bahkan dalam pengetahuan akan berbagai pengetahuan umum masih sangat rendah, oleh karena itu kegiatan ini diharapkan memberikan sebuah kontribusi yang baik kepada anak –anak dalam menguatkan pendidikan formal mereka di sekolah. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode Penguatan Literasi bagi anak –anak dikampung Dosay, dimana anak –anak diberikan pengetahuan tentang berbagai pengetahuan akan jenis – jenis Profesi, mata uang, transportasi umum, mengidentifikasi nama – nama spesia binatang, dan mengenal akan huruf serta angka yang jelas. Hasil kegiatan pengabdian msayarakat Dimana telah terbentuknya taman baca mini. Menunjukkan hal yang baik adalah para anak di Kampung Dosay mampu dalam mengindentifikasi dan mengenal secara baik akan berbagai konteks literasi pengetahuan yang mereka pelajari dalam lingkungan taman baca, sehingga asumsi yang menyatakan bahwa anak –anak kurang mampu dalam mengikuti pembelajaran secara formal di sekolah tentunya dapat terbantahkan. Factor yang menjadi penyebab adalah kemungkinan kurangnya komunikasi dan pendekatan yang baik dari para Guru disekolah dalam mengajarkan berbagai pelajaran karena keterbatasan waktu dan tenaga yang mereka miliki, sehingga Taman Baca yang telah dikelola dalam kegiatan ini tentunya cukup memberikan pengaruh positif dalam penguatan pendidikan non formal karena anak –anak dapat belajar dalam suasana yang sejuk dalam media diskusi dengan para Dosen dan Mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan ini.
Sniffing Cybercrimes in M-Banking via WhatsApp: Comparative Legal Framework and Implications: Sniffing Cybercrime di M-Banking via WhatsApp: Kerangka Hukum Komparatif dan Implikasinya Aziziyah, Tsania; Purwoleksono, Didik Endro; Rachman, Taufik
Rechtsidee Vol. 11 No. 2 (2023): December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/jihr.v12i2.985

Abstract

This normative legal research investigates the regulatory landscape and legal responsibilities surrounding sniffing cybercrimes in mobile banking (M-Banking) operations via the WhatsApp application. The study uniquely aligns its analysis with established laws like the Information and Electronic Transaction Law (UU ITE) and the Personal Data Protection Law (UU PDP), elucidating the nuances in sanctions stipulated by these respective legislations. It reveals that the UU ITE and its amendments carry more severe sanctions than the UU PDP. However, based on the lex specialis derogate legi generalis principle and teleological/sociological interpretations of the law's purpose, it concludes that Article 67 (1) of UU PDP governs such sniffing offenses in M-Banking via WhatsApp. The implicated legal liability includes a maximum prison sentence of five years and/or a fine up to five hundred billion rupiah. Moreover, the research underscores the accountability of banking institutions to compensate for the losses suffered by victims, encompassing the replacement of the full or partial account balance or other agreed forms of responsibility. These findings have critical implications for cybersecurity regulations, and the banking sector's duty of care towards customers in the digital era.Highlights: Disparity: Penalties under UU ITE and UU PDP differ for sniffing cybercrimes. Governing Law: Sniffing crimes in M-Banking via WhatsApp fall under UU PDP, Article 67 (1). Liability: Banks are responsible for compensating victims' losses. Keywords: Sniffing Cybercrimes, M-Banking, WhatsApp, Legal Framework, Bank Accountability.
Analisis Kasus Malapraktik di Rumah Sakit di Indonesia Dhamanti, Inge; Rachman, Taufik; Amiati, Mia
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 13, No 2 (2024): June
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.93363

Abstract

Malapraktik medis merupakan penyebab utama mortalitas dan morbiditas di seluruh dunia. Selama rentang tahun 2010-2015, Persatuan Perawat Nasional Indonesia memperkirakan adanya sekitar 485 kasus malapraktik dalam praktik keperawatan di Indonesia, terdiri dari 357 kasus malapraktik administratif, 82 kasus malapraktik sipil, dan 46 kasus malapraktik kriminal yang melibatkan unsur kelalaian.Tujuan dari studi ini adalah melakukan pemetaan terhadap kasus malapraktik yang terjadi di rumah sakit di Indonesia.Peneliti melakukan penelusuran kasus malapraktik pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dari tahun 2011 sampai tahun 2021. Semua kasus malapraktik yang terjadi di rumah sakit masuk dalam kriteria inklusi. Setelah itu, dilakukan analisis deskriptif terkait kategori insiden, tenaga kesehatan yang terlibat, jenis dan status akreditasi rumah sakit.Hasil analisis terdapat 24 kasus malapraktik yang memenuhi kriteria inklusi. Berdasarkan hasil penelitian, kasus malapraktik di Indonesia menyebabkan kecacatan permanen (37,5%), melibatkan dokter (95,8%), terjadi di rumah sakit swasta (75%), terjadi di rumah sakit tipe B (79,2%), dan terjadi di rumah sakit terakreditasi paripurna (70,4%).Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa, masih banyaknya kasus malapraktik yang terjadi di rumah sakit di Indonesia. Studi ini juga menunjukkan bahwa tingginya status akreditasi rumah sakit belum tentu memberikan jaminan tidak terjadinya insiden.
Execution of State Seized Property Based on Corruption Conviction Court Decisions Later Burdened with Bank Liens Syaifullah, Abvianto; Purwoleksono, Didik Endro; Rachman, Taufik
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 1 (2023): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i1.4411

Abstract

One of the elements in the crime of corruption is the loss of state finances or the state economy, so that this element is the background for the formation of legislation regarding corruption crimes, both the old regulation, namely Law Number 3 of 1971 and the new regulation, namely Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes as amended by Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes which establishes a policy that state financial losses must be returned or replaced by the perpetrators of corruption (asset recovery). When the goods confiscated by the state are free or not encumbered by property guarantees, they can be directly executed by the Prosecutor in accordance with statutory provisions, but legal problems occur when the assets confiscated by the state turn out to be later encumbered by Mortgage Rights by the Bank/creditor after a court decision which in its verdict is "confiscated by the state" because the investigator does not apply for recording of criminal confiscation to the local State Land Agency. This type of research is normative or doctrinal research using a statutory approach and an asset forfeiture concept approach. The results of the research are that the Investigator is obliged to apply for the recording of criminal confiscation to the local State Land Agency regarding the object of the confiscated land, this aims to prevent it from being transferred to other parties or encumbered by Mortgage Rights. The need for the immediate enactment of the Asset Forfeiture Bill in order to recover state losses by perpetrators of corruption through in rem asset forfeiture so that assets that have been transferred or transferred by the perpetrator to other parties can still be confiscated by the state as a decision that has been legally binding (inkrah).
The Existence of Pretrial Institutions In The Enforcement Of Criminal Law Narendra, Ko Triskie; Purwoleksono, Didik Endro; Rachman, Taufik
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 001 (2023): Pena Justisia (Special Issue)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i3.4927

Abstract

Milestone Born Based on the Constitutional Court Decision: 21/PUU-XII/2014 dated April 28, 2015, the authority of the Pretrial institution has increased by conducting an examination of the Investigator's actions in issuing a letter of determination of suspects, searches, and seizures coupled with the legality or absence of arrest and/or detention, termination of investigation or termination of prosecution upon request for the upholding of law and justice, and requests for compensation or rehabilitation. In legal practice, there are several Decisions that do not reflect the implementation of criminal procedure law in accordance with the scope of pretrial and create new authority in pretrial.The norms of authority in the Criminal Procedure Code provide limitations/limitations that cannot be deviated by law enforcement, if law enforcement exercises its authority not based on laws and regulations, then law enforcement actions can be categorized as unlawful acts. Based on Article 24C paragraph 1 of the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945 (third amendment), the Constitutional Court is a high state institution within the scope of judicial power (judicial) and the authority of the Constitutional Court is one of which is to test the Law against the 1945 Constitution. Suppose a decision that grants the application, has an impact on the invalidity of a norm and does not have binding legal force, then by itself, the decision cannot be separated from the Erga Omnes Principle which has legally binding force on all components of the nation, so all parties must submit and obey the decision ( Syukri Asy'ari, 2013). In legal practice, there are several Decisions that do not reflect the implementation of criminal procedure law in accordance with the scope of pretrial and create new authority in pretrial so that how does pretrial exist in the enforcement of criminal law
Pengembangan Media Pembelajaran tentang Tumbuhan Monokotil dan Dikotil Menggunakan Augmented Reality Jozua F Palandi; Taufik Rachman; Fazar Arizal Fahmi
J-INTECH ( Journal of Information and Technology) Vol 10 No 2 (2022): J-Intech : Journal of Information and Technology
Publisher : LPPM STIKI MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32664/j-intech.v10i2.801

Abstract

The development of technology in learning today has grown very rapidly and has become one of the basic human needs. Learning media is a device that is used to transmit information from the sender to the recipient which will stimulate thoughts, feelings, concerns, and interests that lead to a learning process. The use of Augmented Reality (AR), namely by inserting 3D virtual objects into the real environment in real-time, in this context, is the layer of dicot and monocot plants, with the aim of presenting them in a more real and attractive way. Thus, this learning media will provide freedom for students in carrying out the process of discovering knowledge in their own way. The development of this application uses the waterfall method, with the intention of working on the system to run sequentially to avoid repeating stages. This application runs on the Android mobile platform. Before creating a 3D object, it is necessary to register a marker with Vuforia so that the object can be accessed and displayed. After being registered in Vuforia and the 3D object in Blender is complete, then the object will appear above the marker. This application is expected to increase the interest of grade 4 elementary school students in learning Dicot and Monocot plants.
Co-Authors Adhryansyah Adisenjadja, Yusuf Hilmi Ahmad Kamil Amiati, Mia Anung Asropi Asropi Asrullah Asrullah, Asrullah Aziziyah, Tsania Bambang Supriatno Chatarina Umbul Wahyuni Darojat, Achmad Dhamanti, Inge Didik Endro Purwoleksono Dwiyanto Fahmi, Fazar Arizal Fazar Arizal Fahmi Firmansyah, Ayatullah Fredy Windana Ikhsan, Akhmad Fauzi Iman Prihandono Ismawati, Eka Dian Jozua Ferjanus Palandi Kuswantoro, Errich Noven Trio Mia Amiati Mumpuni, Fifin Wahyu Yekti Munadzar, Armedo Futhi Narendra, Ko Triskie Nuryani Rustaman Pambudi, Arachmadi Putra Paranoan, Emon Purwadi Budi Santoso R.B. Muhammad Zainal Abidin R.R Dirgarini Julia N Rahmat Gunawan Saputra, Hepy Siang, Apner Suaidah, Fatichatus Subekti, Kantika Suhardjo Suhardjo Surya Pratiwi, Ratri Susanto, Herry Wahyudi Syaifullah, Abvianto Trince, Merliana utama, Frendika suda widyiastuti, margareth Wiharso, Tri Arif Yakob Liklikwatil Zaudah Cyly Arrum Dalu