Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
6.384
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Inovasi Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Madura PROCEEDING ICTESS (Internasional Conference on Technology, Education and Social Sciences) DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum YUSTISI Jambura Law Review GANEC SWARA PALAR (Pakuan Law review) Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Journal of Law and Policy Transformation Law Research Review Quarterly Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Jurnal Abdidas LEGAL BRIEF Jurnal Ilmiah Publika Jurnal Sibermas (Sinergi Pemberdayaan Masyarakat) Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Jurnal hukum IUS PUBLICUM Jurnal Abdimas Terapan Jurnal Hukum Legalita Hang Tuah Law Journal Journal of Law, Poliitic and Humanities Bacarita Law Journal Innovative: Journal Of Social Science Research Damhil Law Journal Jurnal Hukum dan Sosial Politik Estudiante Law Journal Jurnal Abdimas Terapan Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Riset Ilmiah Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Journal of Law and Legal Reform Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora International Journal of Law, Crime and Justice International Journal of Sociology and Law Legal Advice Jurnal Hukum
Erman I. Rahim
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 50 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 50 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
MODEL PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS KORBAN MENINGGAL DUNIA DAN LUKA BERAT Supriyadi Supriyadi; Dian Ekawaty Ismail; Erman I Rahim
Jurnal Ilmiah Publika Vol 11, No 1 (2023): JURNAL ILMIAH PUBLIKA
Publisher : Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v11i1.8550

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab Kecelakaan lalu lintas korban Meninggal Dunia Dan Luka Berat di Kabupaten Pohuwato dan upaya penyelesaian yang sesuai Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 serta model penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas korban meninggal dunia dan luka berat.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normative. Dalam penelitian ini, digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan  kasus, dan pendekatan sosiologi hukum (yuridis sosiologis). Hasil penelitian (1) Upaya penyelesaian Perkara kecelakaan lalu lintas Korban Meninggal Dunia Dan Luka Berat sesuai Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 235 ayat (1) UU LLAJ yang berbunyi: Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c. (2) Model penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas korban meninggal dunia dan luka berat perdamaian menjadi alternatif penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas karena adanya kesadaran dari kedua pihak untuk menjalin hubungan baik antara keluarga pelaku maupun korban kecelakaan.
Factors Influencing the Application of Regional Regulation Number 3 of 2021 Concerning Zakat Management in the City of Gorontalo Asrul Aswar; Erman I. Rahim
Estudiante Law Journal VOL. 5 NO. 1 FEBRUARY 2023
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/eslaj.v5i1.20010

Abstract

This study aims to identify the factors that influence the application of these regional regulations. This study uses a qualitative approach by conducting in-depth interviews with several related parties, such as the Gorontalo Municipal Zakat Agency (BAZ), zakat management institutions, and the community. The results of the research show that there are several factors that influence the application of Regional Regulation Number 3 of 2021 concerning Zakat Management in the City of Gorontalo. First, regulatory factors, namely the clarity and consistency of regulations, as well as a deep understanding of the contents of these regulations. Second, institutional factors, such as the capacity and competence of zakat management institutions, support from local governments, and the active involvement of the community in zakat management. Third, social and cultural factors, including people's perceptions of zakat, trust in zakat management institutions, and a culture of mutual assistance in society. This study also found several obstacles in the implementation of these regulations. These obstacles include the lack of public understanding of these regulations, low community participation in zakat management, lack of local government support in implementing regulations, and limited capacity and competence of zakat management institutions. Based on these findings, this study recommends several steps to improve the implementation of Regional Regulation Number 3 of 2021 concerning Zakat Management in the City of Gorontalo. These steps include increasing socialization of regulations to the public, increasing community participation in zakat management, increasing the capacity and competence of zakat management institutions, and strengthening support from local governments.
STRATEGI PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DESA BOTUBARANI MASA PANDEMI COVID-19 Usman Moonti; Erman I. Rahim; Ardiansyah Ardiansyah
Jurnal Abdimas Terapan Vol. 1 No. 1 (2021): JURNAL ABDIMAS TERAPAN (NOVEMBER)
Publisher : Program Vokasi Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (146.835 KB) | DOI: 10.56190/jat.v1i1.1

Abstract

Strategi pengembangan potensi kewirausahaan desa Botubarani masa pandemi covid-19 bertujuan untuk memberikan pemahaman wawasan tentang pendidikan kewirausahaan. Kegiatan pengabdian ini diharapkan bisa mendorong masyarakat untuk berwirausaha dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di Desa Botubarani. Masa pandemi covid-19 memberikan dampak pada masyarakat di berbagai sektor kehidupan termasuk pada sektor ekonomi. Kegiatan pengabdian dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi pada masyarakat untuk mengubah mindset pola pikir mereka sehingga tertarik berwirausaha dengan melakakan inovasi kewirausahaan untuk mengatasi keterbatasan akses selama masa pandemi Covid-19. Materi yang disampaikan terkait tentang stategi Pengembangan kewirausahaan pada masa pandemi Covid-19, Stategi pemasaran, dan jenis jenis kewirausahaan yang cocok di masa pandemi Covid-19. Hasil dari sosialisasi ini menumbuhkan keinginan yang sangat kuat dari masyarakat sehingga tergerak hatinya untuk merintis usaha secara mandiri dengan ketersediaan sumber daya yang dimiliki di Desa Botubarani. Hal ini juga akan berlanjut pada kegiatan pendampingan dan pelatihan inovasi kewirausahaan untuk lebih menggali potensi diri yang dimiliki oleh masyarakat di desa Botubarani.
PENERAPAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS BARU Khuzul Fiqri Taniyo; Dian Ekawaty Ismail; Erman Rahim
PALAR (Pakuan Law review) Vol 9, No 1 (2023): Volume 9, Nomor 1 Januari-Maret 2023
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v9i1.7792

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis  kebijakan hukum pidana sebagai upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis baru ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative yang menggunakan pendekatan Undang-Undang (statute approach). pendekatan perbandingan (comparative approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan konseptual (conceptual approach). Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum. Adapun dalam teknik analisis data, penelitian ini melakukan langkah-langkah interpretasi dan konstruksi bahan hukum tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan kebijakan hukum pidana untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika, masih ada ketidakpastian hukum terkait dengan narkotika jenis baru yang belum diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Oleh karena itu, keberadaan narkotika jenis baru ini mempertanyakan peran dan keabsahan undang-undang tersebut, karena prinsip hukum pidana berasaskan legalitas belum sepenuhnya terpenuhi.Kata Kunci : Implikasi Yuridis, Penyidikan Noodweer, Kepentingan TersangkaAbstractThis article aims to analyze the juridical implications of the regulation of termination of investigation on the basis of forced defense (noodweer) in terms of the interests of the suspect. This research is normative in nature using a statutory approach and a case approach as well as a qualitative descriptive approach. The data collected is grouped and selected according to its quality and truth, then connected with theories, principles and legal rules obtained from literature studies so as to obtain answers to the problems formulated. The subjects of this research are informants from the Police and the Prosecutor's Office in the form of data needed by researchers. The results showed that the juridical implications of the regulation of termination of investigation based on forced defense (noodweer) must consider the interests of the suspect, where the termination of the investigation must be legally accountable. The termination of the investigation must be based on existing facts that legally justify the termination. If the termination is done without sufficient reason, it can damage the image of the police as investigators in the eyes of the public. Keyword : Juridical Implications; Noodwer Investigation; Suspected Interest.
GAGASAN IDEAL PENGATURAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI BENTUK HAK PRIVASI DI INDONESIA Suryani Intan Pratiwi Puwa; Fenty Puluhulawa; Erman Rahim
PALAR (Pakuan Law review) Vol 9, No 2 (2023): Volume 9, Nomor 2 April-Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v9i2.7939

Abstract

AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perlindungan data pribadi sebagai bentuk hak privasi di Indonesia dan  menganalisis dan mengkonstruksikan gagasan ideal pengaturan perlindungan data pribadi sebagai bentuk hak privasi di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif, menggunakan pendekatan pendekatan perundang-undangan “statute approach”, pendekatan komparasi “comparative approach”, dan pendekatan konseptual “conceptual approach”. Selanjutnya disusun secara sistematis untuk diperoleh gambaran yang utuh dan peneliti mengolahnya dengan menggunakan teknik deskriptif analitis.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi terdapat pengecualian hak subjek data pribadi yang meliputi untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional; kepentingan proses penegakan hukum; kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara; kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara; atau kepentingan statistik dan penelitian ilmiah. Kelemahanya, pengecualian tersebut tidak dijabarkan secara detail mengenai batasan dan mekanismenya, sehingga potensi yang terjadi ialah penyalahgunaan wewenang (abuse of power) dalam pelaksanaannya. Adapun perihal transfer data transfer Data Pribadi di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia yang tidak mencantumkan persetujuan subyek data sehingga mengakibatkan hak privasi pemilik data pribadi diabaikan dan tidak memiliki nilai tambah bagi perlidungan data pribadi, baik di dalam negeri maupun di negara lain.  Kata Kunci : Perlindungan; Data Pribadi; Hak Privasi. AbstractThe purpose of this study is to identify and analyze personal data protection arrangements as a form of privacy rights in Indonesia and to analyze and construct the ideal idea of personal data protection arrangements as a form of privacy rights in Indonesia. The type of research used is Normative Law research, using a statutory approach "statute approach", a comparative approach "comparative approach", and a conceptual approach "conceptual approach". Furthermore, it is arranged systematically to obtain a complete picture and the researcher processes it using analytical descriptive techniques. The results of this study indicate that in Law Number 27 of 2022 concerning Protection of Personal Data there are exceptions to the rights of personal data subjects which include the interests of national defense and security; the interests of the law enforcement process; public interest in the context of administering the state; the interest of supervising the financial services sector, monetary, payment systems, and financial system stability carried out in the context of administering the state; or statistical interests and scientific research. The weakness is that these exceptions are not spelled out in detail regarding the limitations and mechanisms, so that the potential for what occurs is abuse of power in its implementation. As for data transfers, transfers of personal data outside the jurisdiction of the Republic of Indonesia do not include data subject consent, resulting in the privacy rights of owners of personal data being ignored and having no added value for the protection of personal data, both domestically and in other countries.  Keyword : Protection; Personal data; Privacy Rights .
Implementasi Partisipasi Masyarakat dalam Penerapan Peraturan daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak di Desa Ilomata Cici Cahyani Lamunte; Erman I Rahim; Julius T. Mandjo
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1 No. 3 (2023): September : Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Katolik Widya Karya Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/deposisi.v1i3.1051

Abstract

The purpose of this study is to analyze the implementation of community participation in the application of Gorontalo District Regulation Number 04 of 2014 concerning the Control of Livestock in Ilomata Village and the factors that influence it. The research method used in this research is empirical legal research. The results of this study indicate that the implementation of community participation in the Implementation of Regional Regulations of Gorontalo Regency Number 04 of 2014 concerning Controlling Livestock in Ilomata Village has not been optimal because socialization in the formation and implementation of regional regulations has not been thorough and breeders have not fully known and understood these regional regulations. Enforcement of regional regulations is also not fully optimal and the provision of livestock facilities is inadequate.
Analysis Of Judge's Decision Against Substitute Charities In Religious Courts Consider From Islamic Law Commission Rikson Adam; Erman Rahim; Abdul Hamid Tome
Estudiante Law Journal VOL. 4 NO. 1 FEBRUARI 2022
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/eslaj.v4i2.16000

Abstract

The purpose of this study is to analyze the judge's decision in case number: 132/Pdt.P/2019/PA.Gtloviewed from the Compilation of Islamic Law This research uses a normative-empirical legal research type, where an analysis of the written law is carried out with factual events in the field. In this study, the data sources used are primary data consisting of the results of interviews and field observations, the Civil Code, ILC, and judges' decisions related to the issues being discussed; and secondary data (supporting) scientific works, and other sources related to the problems discussed.The results of the study show that first, the substitute heirs proposed by the applicants in case no. 132/Pdt.P/2019/PA.Gtlo from the late. Zubaida Datau may become a substitute heir based on the provisions formulated in the Compilation of Islamic Law (ILC), provided that the plot of land is the property of the late. Saini Datau. However, if the plot of land is the property of the Almh. Kamaria Datau, then the substitute heir proposed by the applicant, must be declared not accepted by the panel of judges at the Gorontalo PA because he is prevented from becoming an heir based on the ILC formulation. Legal considerations of the panel of judges examining case No. 132/Pdt.P/2019/PA.Gtlo, where the case is declared unacceptable, is that it is unclear/fuzzy, no longer voluntary, but a contentious case, because it contains a dispute between the heirs of the deceased's heirs. Kamaria Datau, and the late. Zubaida Datau.
Finding a new direction for Indonesian democracy: analysis of limitations of the president's powers in the amendments to the constitution Enny Agustina; Misnah Irvita; Saharuddin Saharuddin; Erman I Rahim; Mohamad Hidayat Muhtar
LEGAL BRIEF Vol. 13 No. 1 (2024): April: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v13i1.929

Abstract

The purpose of this study is to investigate the rationale and consequences of the strategy of reducing executive authority, particularly that of the president, that was incorporated into the Republic of Indonesia Constitution of 1945 (UUD 1945) via a series of modifications. To comprehend the modifications to the constitution, this study employs a normative or doctrinal approach, concentrating on the analysis of pertinent papers, reports, and literature. According to the findings, these amendments were implemented in reaction to calls for reform and democratization. They sought to build a more balanced system of government with strong principles of checks and balances among the executive, legislative, and judiciary, and they eliminated the sacred and static views of the 1945 Constitution during the New Order era. This embodies the shift in Indonesian governance from a top-down, autocratic system to a bottom-up, democratic one, where checks and balances on the presidency are put in place to forestall any return to autocracy and guarantee greater citizen input into policymaking
Urgensi Dan Dampak Pemberlakuan Ambang Batas 30% Perempuan Dalam Partai Politik Untuk Calon Anggota Legislatif Riska Buhungo; Erman I. Rahim; Abdul Hamid Tome
Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 1 No. 4 (2024): July : Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aliansi.v1i4.248

Abstract

This research examines the pattern of recruitment of women in political parties to meet the threshold of 30% of Legislative Members in Indonesia, starting from regulations governing the rights and obligations of political parties as regulated in law, and specifications related to the recruitment process from political parties contained in in the AD/ART of political parties. This research is classified as normative empirical research with a statutory approach and a case approach. Research material was collected through interviews and document studies and then analyzed from a perspective. The results of the research show that the recruitment process for each political party is different and by stating the party's interests, there is no reference process regulated in statutory regulations. The researcher provides recommendations in this research related to the formation of statutory regulations for the recruitment process so that they become a reference for each party. politics, as well as providing political education to women in stages as well as evaluations that become material for party development.
Implementasi Partisipasi Masyarakat dalam Penerapan Peraturan daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak di Desa Ilomata Cici Cahyani Lamunte; Erman I Rahim; Julius T. Mandjo
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1 No. 3 (2023): September : Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/deposisi.v1i3.1051

Abstract

The purpose of this study is to analyze the implementation of community participation in the application of Gorontalo District Regulation Number 04 of 2014 concerning the Control of Livestock in Ilomata Village and the factors that influence it. The research method used in this research is empirical legal research. The results of this study indicate that the implementation of community participation in the Implementation of Regional Regulations of Gorontalo Regency Number 04 of 2014 concerning Controlling Livestock in Ilomata Village has not been optimal because socialization in the formation and implementation of regional regulations has not been thorough and breeders have not fully known and understood these regional regulations. Enforcement of regional regulations is also not fully optimal and the provision of livestock facilities is inadequate.
Co-Authors Abdul Hamid Tome Aditya Eka Prasetya Hasan Ahmad Ahmad Aksah Kasim Alti Mohamad Ardiansyah Ardiansyah Ardiansyah Arief Fahmi Lubis Asrul Aswar Cecep Ibnu Ahmadi Cici Cahyani Lamunte Cici Cahyani Lamunte Cono, Moh Syahnez Welden A Danial - Danial Danial Dian Ekawati Ismail Dian Ekawati Ismail Dian Ekawaty Ismail Didik Suhariyanto Diharjo, Nugroho Noto Dukalang, Mohamad Afriyansyah Enny Agustina Ezzerouali, Souad Fence M Wantu Fenty U. puluhulawa Hulinggi, Noval Alfaridzi Inaku, Rifka ISTI ANJELINA MOHAMAD Jamila Julius T. Mandjo Kasim, Aksah Khuzul Fiqri Taniyo Kolopita, Kurnia Ningsih Kolopita Lihawa, Harlan H. Mandjo, Julius T. Misnah Irvita Moha, Moh. Rivaldi Mohamad Hidayat Muhtar Mohamad Rivaldi Moha Muhamad Rusdiyanto Puluhuluwa Noval Katili Nugrahayu, Zainun Zakya Nur Fadhilla Haluta Nursyahbani Komendangi, Rivanka Amelia Nuvazria Achir Pakaya, Salahudin Pujayanti, Luh Putu Vera Astri Rahmi, I.G. Ayu Ketut Ramdhani, Wahyu Ridwan A. Jula Riewanto, Agus Rifki Ismail Rikson Adam Riska Buhungo Saharuddin Saharuddin Samin, Herol Hansen Sri Nurnaningsih Rachman Sukandi Maku Suleman, Anugrah Ramadhan Rivaldiyanto Supriyadi Supriyadi Supriyadi Supriyadi Suryani Intan Pratiwi Puwa Suwitno Yutye Imran Syahreza Ali Akbar Marali Tiara Oktavia Namira Daud Umar, Sri Rahayu Usman Moonti Vica Jillyan Edsti Saija Wahyu Ramdhani Wahyudin Djou Waode Mustika Weny Almoravid Dungga Yahya Boudelo Yassine, Chami Yusuf Apriyanto Bantu Zamroni Abdussamad