Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
6.402
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Inovasi Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Madura PROCEEDING ICTESS (Internasional Conference on Technology, Education and Social Sciences) DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Jambura Law Review GANEC SWARA PALAR (Pakuan Law review) Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Journal of Law and Policy Transformation Law Research Review Quarterly Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Jurnal Abdidas LEGAL BRIEF Jurnal Ilmiah Publika Jurnal Sibermas (Sinergi Pemberdayaan Masyarakat) Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Jurnal Abdimas Terapan Jurnal Hukum Legalita Hang Tuah Law Journal Journal of Comprehensive Science Journal of Law, Poliitic and Humanities Bacarita Law Journal Innovative: Journal Of Social Science Research Damhil Law Journal Jurnal Hukum dan Sosial Politik Estudiante Law Journal Jurnal Abdimas Terapan Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Jurnal Riset Ilmiah Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Journal of Law and Legal Reform Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora International Journal of Law, Crime and Justice International Journal of Sociology and Law Legal Advice Jurnal Hukum
Erman I. Rahim
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 49 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 49 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Law Enforcement and Managerial Criminal Responsibility in Corruption of People's Business Credit Distribution at BRI Bone Pantai Unit Yahya Boudelo; Dian Ekawaty Ismail; Erman I. Rahim
International Journal of Law, Crime and Justice Vol. 2 No. 2 (2025): June : International Journal of Law, Crime and Justice
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijlcj.v2i2.621

Abstract

This study discusses law enforcement against corruption crimes that occur in the process of providing People's Business Credit (KUR) facilities at the BRI Bone Pantai Unit as well as the form of criminal responsibility from the management of the banks involved. Through a normative-empirical approach, this study illustrates the weak internal supervision system of banks and the inefficiency of coordination between law enforcement that causes state losses of billions of rupiah. The findings show that the modus operandi in the form of data engineering and abuse of authority is carried out by bank employees in collaboration with external parties. The law enforcement carried out has not touched the structural roots of the weaknesses of the banking system and business ethics in the distribution of KUR. In the context of Lawrence M. Friedman's theory of legal systems, aspects of the structure, substance, and culture of the law show a failure to guarantee accountability and prevention. Therefore, the reconstruction of law enforcement needs to involve systemic improvements, the strengthening of management's criminal responsibility, and the strengthening of the capacity of the bank's internal supervisory institutions so that public trust in the KUR program can be restored.
Reconstructing the Principle of Legal Certainty as an Object of the Honorary Board of Election Organizers Noval Katili; Erman I. Rahim; Zamroni Abdussamad
International Journal of Sociology and Law Vol. 2 No. 2 (2025): May : International Journal of Sociology and Law
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijsl.v2i2.600

Abstract

This article aims to know and analyze efforts to reconstruct the principle of legal certainty which is the object of the case in the Ethics Court of the Ethics Council of the Election Organizer in Indonesia. This research uses normative legal research methods or doctrinal legal research. This article shows that there is legal uncertainty in the regulation of the Ethics Council of Election Organizers. Therefore, this article provides recommendations for specific arrangements regarding legal certainty that become material elements of the case that can be submitted to the Honorary Council of Election Organizers.
MEKANISME PENGAMANAN DATA YANG DITERAPKAN OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI lihawa, Harlan H.; Rahim, Erman I.; Ahmad, Ahmad
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.19918

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengamanan data oleh KPU dan impilaksi hukum kebocoran data pemillih terhadap KPU. Penelitian ini termasuk penelitian normatif dengan Pendekatan Perundang-Undangan , dan Pendekatan Kasus. Bahan hukum dihimpun melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara Deskriftif-Kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dalam mengamankan Data Pemilih, KPU mengikuti kebijakan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dalam proses pengamanan Data Pemilih oleh KPU belum dilakukan secara optimal sehingga melanggar pasal 39 UU PDP yang berakibat pada tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilu berupa sanksi administratif. Akan tetapi, proses tanggung jawab KPU ini tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU PDP. Untuk itu perlu adanya regulasi Khusus yang mengatur pengamanan Data Pemilih dan regulasi yang mengatur sanksi terhadap pelanggar Data Pemilih. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Sidalih, Kebocoran Data Pemilih, Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.
MODEL PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS KORBAN MENINGGAL DUNIA DAN LUKA BERAT Supriyadi, Supriyadi; Ismail, Dian Ekawaty; Rahim, Erman I
Jurnal Ilmiah Publika Vol 11 No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Publika
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v11i1.8550

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab Kecelakaan lalu lintas korban Meninggal Dunia Dan Luka Berat di Kabupaten Pohuwato dan upaya penyelesaian yang sesuai Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 serta model penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas korban meninggal dunia dan luka berat.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normative. Dalam penelitian ini, digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan  kasus, dan pendekatan sosiologi hukum (yuridis sosiologis). Hasil penelitian (1) Upaya penyelesaian Perkara kecelakaan lalu lintas Korban Meninggal Dunia Dan Luka Berat sesuai Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 235 ayat (1) UU LLAJ yang berbunyi: Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c. (2) Model penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas korban meninggal dunia dan luka berat perdamaian menjadi alternatif penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas karena adanya kesadaran dari kedua pihak untuk menjalin hubungan baik antara keluarga pelaku maupun korban kecelakaan.
Penerapan batas Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Norma yang bersifat Opened Legal Policy Syahreza Ali Akbar Marali; Ahmad; Erman I. Rahim
Legal Advice Jurnal Hukum Vol 2 No 2 (2025): Legal Advice jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh kontroversi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menambah norma baru dalam Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017, menyangkut syarat usia calon presiden dan wakil presiden. Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji norma yang bersifat opened legal policy, serta menilai sejauh mana Mahkamah dapat bertindak tanpa melampaui fungsinya sebagai negative legislator. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, dan analitis. Melalui analisis terhadap enam putusan MK terkait isu yang sama, ditemukan inkonsistensi dalam penerapan doktrin open legal policy. Mahkamah dalam putusan-putusan sebelumnya menolak permohonan karena menilai syarat usia merupakan domain pembentuk undang-undang. Namun dalam putusan 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah justru menambahkan norma baru dan bertindak layaknya positive legislator. Kesimpulannya, putusan tersebut menciptakan preseden berbahaya yang berpotensi mengganggu prinsip pemisahan kekuasaan dan melemahkan independensi lembaga yudikatif.
Personal Data Protection in Political Party Information Systems in the Organization of General Elections: Concept and Law Reform Recommendations Rahim, Erman I.; Dukalang, Mohamad Afriyansyah; Tome, Abdul Hamid; Achir, Nuvazria; Ezzerouali, Souad
Journal of Law and Legal Reform Vol. 6 No. 3 (2025): July, 2025
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jllr.v6i3.12942

Abstract

Exploiting citizens’ personal data by political parties within the Political Party Information System (SIPOL) database during the 2024 General Election has adversely affected the public. This paper examines the exploitation of citizens’ personal data by political parties via identity fraud from a legal standpoint, while also suggesting a framework for personal data protection and legal change. The primary aim is to offer conceptual proposals for safeguarding people’s personal data inside SIPOL and to suggest legal revisions to the Election Law and Political Party Law, therefore integrating requirements for personal data protection into the Personal Data Protection Law. This study utilized normative legal research methodologies, including a statute, case, and conceptual approach, to address the legal issues under examination. The research findings indicated that the illicit utilization of citizens’ personal data for political party membership adversely affects the individuals involved and constitutes a legal infraction. This article provides a framework for safeguarding people’s personal data within the SIPOL, alongside legal revisions to the Election Law and Political Party Law, which policymakers can address.
Efektivitas Upaya Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Kota Gorontalo pada Pemilu 2024 Umar, Sri Rahayu; Rahim, Erman I.; Moha, Mohamad Rivaldi
Legalita Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Hukum Legalita
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47637/legalita.v7i1.1823

Abstract

This study is titled “The Effectiveness of the General Elections Commission’s Efforts in Increasing Political Participation of Gorontalo City Residents in the 2024 General Election.” The aim of this research is to assess the extent to which the General Elections Commission (KPU) has effectively enhanced political participation among citizens and to identify the factors influencing such participation. An interdisciplinary approach was employed as the research method.The findings indicate that although the KPU has carried out its duties in accordance with Law Number 7 of 2017, its effectiveness remains suboptimal. Some citizens still lack clear access to information and express dissatisfaction with the available candidates. Furthermore, political apathy, low public trust in the political system, and sudden regulatory changes serve as barriers to participation. These issues have negatively impacted public engagement in the democratic process.
Corruption in the Distribution of People’s Business Credit, Legal Enforcement and Accountability Analysis.docx Yahya Boudelo; Ismail, Dian Ekawati; Rahim, Erman I.
Journal of Law and Policy Transformation Vol 10 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/jlpt.v10i1.10445

Abstract

This study aims to examine the Enforcement of Criminal Law Against Corruption in the Provision of People's Business Credit Facilities in Bone Pantai and the Accountability of BRI Management in Corruption in the Provision of People's Business Credit Facilities in Bone Pantai. The type of research used is normative legal research and empirical legal research. Empirical normative research starts from primary/basic data, and is then linked to law enforcement and criminal liability in corruption crimes in KUR. The results of this study indicate that criminal law enforcement against corruption in the provision of people's business credit facilities in Bone Pantai has not been implemented optimally and efficiently due to several weaknesses and problems that are obstacles in eradicating corruption and the involvement of internal bank figures and related parties by carrying out the mode of corruption of People's Business Credit (KUR) at Bank Rakyat Indonesia (BRI) Bone Pantai Unit involving data engineering. The accountability of BRI management in corruption crimes in the provision of people's business credit facilities in Bone Pantai shows that state losses are accounted for by the legal subject or defendant and the accountability of BRI bank, namely the head of the unit and the credit manager. The implementation of business ethics is very important in the distribution of KUR to ensure that the funds distributed are right on target to eligible recipients. Therefore, it is necessary to increase transparency in decision-making and credit distribution and increase the capacity of law enforcement regarding the handling of corruption cases involving people's business credit facilities (KUR).
Implemented the Fulfillment of Voting Rights for Persons with Disabilities in the 2024 Elections. Nursyahbani Komendangi, Rivanka Amelia; Rahim, Erman I.; Muhtar, Mohamad Hidayat
Damhil Law Journal Volume 5 Issue 1 2025
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56591/dlj.v1i1.2955

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the fulfillment of voting rights for persons with disabilities by the General Elections Commission (KPU) of Gorontalo City in the 2024 Election from the perspective of constitutional law and human rights. Although Indonesia has a strong legal basis through the 1945 Constitution, the Election Law, the Law on Persons with Disabilities, and the ratification of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), field practices show that significant gaps remain. Empirical data shows that voter participation by persons with disabilities only reached 59.71% of the total 834 registered voters, indicating structural and non-structural barriers that hinder the full realization of people's sovereignty. These barriers include limited physical access at polling stations (TPS), lack of supporting facilities such as braille ballot templates and sign language interpreters, information and communication barriers, low officer capacity, and social stigma. This study uses descriptive qualitative methods with interview, observation, and documentation study techniques to obtain a factual picture and identify the factors causing low participation. The research findings demonstrate the need for policy and technical reforms in election administration, increased human resource capacity, strengthened collaboration with organizations for people with disabilities, and adequate budget allocation for accessible facilities. Optimal implementation will ensure respect for the principles of inclusivity, equality before the law, and non-discrimination, while strengthening the legitimacy and quality of Indonesian democracy.
Co-Authors Abdul Hamid Tome Aditya Eka Prasetya Hasan Ahmad Ahmad Aksah Kasim Alti Mohamad Ardiansyah Ardiansyah Ardiansyah Arief Fahmi Lubis Asrul Aswar Cecep Ibnu Ahmadi Cici Cahyani Lamunte Cici Cahyani Lamunte Cono, Moh Syahnez Welden A Danial Danial Dian Ekawati Ismail Dian Ekawati Ismail Dian Ekawaty Ismail Didik Suhariyanto Diharjo, Nugroho Noto Dukalang, Mohamad Afriyansyah Enny Agustina Ezzerouali, Souad Fence M Wantu Fenty U. puluhulawa Hulinggi, Noval Alfaridzi Inaku, Rifka Indah Amanah Poetri Soedasno Oei Pantouw ISTI ANJELINA MOHAMAD Julius Mandjo Julius T. Mandjo Khuzul Fiqri Taniyo Kolopita, Kurnia Ningsih Kolopita Lihawa, Harlan H. Lutfi Salam Damopolii Misnah Irvita Moha, Moh. Rivaldi Mohamad Afriyansyah Dukalang Mohamad Hidayat Muhtar Mohamad Rivaldi Moha Muhamad Rusdiyanto Puluhuluwa Noval Katili Nugrahayu, Zainun Zakya Nursyahbani Komendangi, Rivanka Amelia Nurvazria Achir Nuvazria Achir Pakaya, Salahudin Pujayanti, Luh Putu Vera Astri Rahmi, I.G. Ayu Ketut Ridwan A. Jula Riewanto, Agus Rikson Adam Riska Buhungo Saharuddin Saharuddin Samin, Herol Hansen Sri Nurnaningsih Rachman Sukandi Maku Suleman, Anugrah Ramadhan Rivaldiyanto Supriyadi Supriyadi Supriyadi Supriyadi Suryani Intan Pratiwi Puwa Suwitno Yutye Imran Syahreza Ali Akbar Marali Tiara Oktavia Namira Daud Umar, Sri Rahayu Usman Moonti Vica Jillyan Edsti Saija Wahyu Ramdhani Wahyudin Djou Weny Almoravid Dungga Yahya Boudelo Yassine, Chami Yusuf Apriyanto Bantu Zamroni Abdussamad