Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
6.402
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Inovasi Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Madura PROCEEDING ICTESS (Internasional Conference on Technology, Education and Social Sciences) DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Jambura Law Review GANEC SWARA PALAR (Pakuan Law review) Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Journal of Law and Policy Transformation Law Research Review Quarterly Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Jurnal Abdidas LEGAL BRIEF Jurnal Ilmiah Publika Jurnal Sibermas (Sinergi Pemberdayaan Masyarakat) Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Jurnal Abdimas Terapan Jurnal Hukum Legalita Hang Tuah Law Journal Journal of Comprehensive Science Journal of Law, Poliitic and Humanities Bacarita Law Journal Innovative: Journal Of Social Science Research Damhil Law Journal Jurnal Hukum dan Sosial Politik Estudiante Law Journal Jurnal Abdimas Terapan Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Jurnal Riset Ilmiah Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Journal of Law and Legal Reform Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora International Journal of Law, Crime and Justice International Journal of Sociology and Law Legal Advice Jurnal Hukum
Erman I. Rahim
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 49 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 49 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Formulasi Ideal Masa Jabatan Kepala Desa di Indonesia Suleman, Anugrah Ramadhan Rivaldiyanto; Rahim, Erman I; Achir, Nuvazria
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana formulasi masa jabatan Kepala Desa yang ideal ditinjau dari prinsip Good Governance, Sistem Demokrasi dan perbandingan kekuasaan pemerintahan yang lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yang merupakan suatu proses penelitian untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum untuk menjawab dan menghasilkan konsep baru dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masa jabatan Kepala Desa yang seharusnya dibatasi menjadi 5 tahun dengan maksimal 2 periode berturut-turut. Hal ini tentu sejalan dengan prinsip Good Governance karena mengandung unsur keadilan, prinsip negara hukum yang menjelaskan bahwa sudah seharusnya sebuah kekuasaan itu haruslah dibatasi agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme, kemudian masa jabatan 5 tahun juga terdapat sirkulasi demokrasi dan membuka ruang bagi masyarakat lain yang merasa dirinya layak untuk maju sebagai Kepala Desa.
REKONSTRUKSI PENGISIAN JABATAN KEMENTERIAN NEGARA DI INDONESIA MELALUI PERBANDINGAN DI NEGARA-NEGARA LAIN ISTI ANJELINA MOHAMAD; ERMAN I. RAHIM; ABDUL HAMID TOME
GANEC SWARA Vol 18, No 2 (2024): Juni 2024
Publisher : Universitas Mahasaraswati K. Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35327/gara.v18i2.839

Abstract

The elected president appoints state ministers as a token of appreciation to the supporting coalition parties. The total percentage of post-reform for appointing state ministers from political party caolitions is 55,7%. In addition, the Indonesian Survey Institute (LSI) denotes that state ministers from professionals by 78,3% and from political parties or coalitions of political parties by 4.1%. specifically, this research was conducted using normative methods with a statue approach and a comparative approach. The research finding was obtained by comparing two parliamentary systems, namely the Netherlands and  England, and two presidential systems, namely the United States and South Korea. The appointment of state ministers in Indonesia post reform until now has main characteristics apparent in the appointment proves, namely the interest in coalition parties that have supported the party of the current elected president. Therefore, the ideal mechanism for appointing state ministers is to reconstruct Act Number 39 of 2008 concerning State Ministers, establish a special selection, team for ministerial appointments, the selection team proceeds with a sequence of selection, selection based on quality and integrity, and the appointment of state minister candidate by the president.
Indonesia's Constitutional Court: Bastion of Law Enforcement and Protector of Human Rights in The Reform Era Pujayanti, Luh Putu Vera Astri; Nugrahayu, Zainun Zakya; Rahim, Erman I.; Muhtar, Mohamad Hidayat; Yassine, Chami
Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Vol 17, No 1: January - March 2024
Publisher : LPPM Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/pamator.v17i1.24128

Abstract

This study aims to analyze the role of the Indonesian Constitutional Court in carrying out its function as a stronghold of law enforcement in Indonesia after the reform era, as well as evaluate the extent to which this institution has succeeded in protecting human rights through its decisions. Methods: This research is categorized as normative legal research with a philosophical and analytical approach. The focus is on rational, critical, and philosophical analysis of the legal issues raised. The analytical descriptive method is used to describe the applicable legislation, legal theory, and positive law enforcement practices related to the problem under study. Results: The results show that the Indonesian Constitutional Court plays an important role in upholding the Constitution and social justice with a careful and balanced approach. Key decisions such as No. 18/PUU-V/2007, No. 75/PUU-XIII/2015, and No. 102/PUU-XXI/2023 highlight the importance of legislative autonomy, legal clarity, and certainty, as well as the presumption of innocence and prudence in political intervention. The application of Aharon Barak's theory of "proportionality," Lon Fuller's "legal certainty," and Alexander Bickel's "judicial restraint" provides insight into ensuring a balance between human rights, legal certainty, and the integrity of due process.
IMPLEMENTASI PASAL 32 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH Manto, Nurhayati; Rahim, Erman I.; Ahmad, Ahmad
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 2 No. 1 (2025): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, Januari 2025
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/y2rtss89

Abstract

Penelitian ini berangkat dari pentingnya implementasi Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Fokus utama penelitian adalah bagaimana peraturan ini diterapkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gorontalo, sekaligus mengukur efektivitas, efisiensi, dan keadilan dalam proses pemungutannya. Pendekatan ini diharapkan dapat mengungkap bagaimana peraturan tersebut tidak hanya berjalan di atas kertas, tetapi juga berkontribusi nyata bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif empiris, kombinasi menarik antara studi terhadap aturan hukum tertulis dengan pengamatan terhadap kenyataan di lapangan. Dengan kata lain, pendekatan ini tidak hanya membaca teks hukum seperti seorang detektif, tetapi juga melihat bagaimana teks itu berdampak dalam kehidupan nyata—seperti bagaimana teori pajak bertemu dengan kebiasaan harian masyarakat yang suka "lupa bayar" pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun Pasal 32 telah diterapkan sesuai prosedur, beberapa tantangan masih mengintai. Tantangan tersebut meliputi minimnya sosialisasi kepada masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia di bidang perpajakan, dan tingkat kepatuhan wajib pajak yang perlu dorongan lebih besar. Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah daerah telah mengadopsi berbagai langkah strategis, mulai dari pelatihan aparatur hingga integrasi teknologi digital. Upaya ini diharapkan menjadi "senjata rahasia" untuk memastikan pajak dan retribusi lebih efektif sekaligus diterima dengan baik oleh masyarakat.
PENGHAMBAT PENERAPAN PERATURAN DAERAH PENERTIBAN MARKA JALAN Hulinggi, Noval Alfaridzi; Rahim, Erman I.; Moha, Moh. Rivaldi
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 2 No. 2 (2025): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, February 2025 (IN press)
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/sinergi.v2i2.851

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi penerapan peraturan daerah mengenai penertiban marka jalan. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang menyajikan data berdasarkan fakta lapangan, kemudian dianalis secara dekriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor yang mempengaruhi penerapan peraturan daerah mengenai penertiban marka jalan di Kota Gorontalo ialah kurangnya sarana dan rasarana yang mendukung penegakkan hokum terutama berkaitan dengan pelanggaran oleh pengemudi, dan pemberian edukasi kepada pengguna jalan yang tidak bisa membedakan tanda-tanda maupun rambu lalu lintas, termasuk yang sengaja melawan arah dan mengindahkan tempat pemberhentian. Keterbatasan dana pula menjadi kendala pihak satpol PP untuk mengajak kerjasama pihak lainnya dalam melakukan penegakan hukum misalnya dinas perhubungan dalam mengatasi masalah pengadaan tanda atau marka jalan yang ada di Kota Gorontalo. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat yang berkaitan pula dengan budaya hukum maupun kebiasaan masyarakat itu sendiri. Dimana masyarakat belum menyadari adanya sebuah regulasi. Artinya, masyarakat kurang bekerjasama dalam memaksimalkan peraturan daerah sehingga menjadi faktor penghambat penegakan perda itu sendiri.
Finding a new direction for Indonesian democracy: analysis of limitations of the president's powers in the amendments to the constitution Enny Agustina; Misnah Irvita; Saharuddin Saharuddin; Erman I Rahim; Mohamad Hidayat Muhtar
LEGAL BRIEF Vol. 13 No. 1 (2024): April: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v13i1.929

Abstract

The purpose of this study is to investigate the rationale and consequences of the strategy of reducing executive authority, particularly that of the president, that was incorporated into the Republic of Indonesia Constitution of 1945 (UUD 1945) via a series of modifications. To comprehend the modifications to the constitution, this study employs a normative or doctrinal approach, concentrating on the analysis of pertinent papers, reports, and literature. According to the findings, these amendments were implemented in reaction to calls for reform and democratization. They sought to build a more balanced system of government with strong principles of checks and balances among the executive, legislative, and judiciary, and they eliminated the sacred and static views of the 1945 Constitution during the New Order era. This embodies the shift in Indonesian governance from a top-down, autocratic system to a bottom-up, democratic one, where checks and balances on the presidency are put in place to forestall any return to autocracy and guarantee greater citizen input into policymaking
Analisis Putusan MK No 85/PUU-XX/2022 Tentang Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilu Ditinjau Dari Teori Kedaulatan Hukum Yusuf Apriyanto Bantu; Erman I Rahim; Abdul Hamid Tome
Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 1 (2024): Maret : Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/jembatan.v1i1.95

Abstract

This article conducts a normative analysis of the Constitutional Court's Decision No. 85/PUU-XX/2022 concerning the establishment of a special electoral court within the framework of legal sovereignty theory. The objective is to scrutinize the decision's compatibility with the principles of legal sovereignty, emphasizing the universal application of law. The normative method is employed, focusing on legal documents, statutes, and constitutional provisions. The study reveals that the decision's implications raise concerns regarding the universal enforcement of law in addressing complex electoral disputes. The absence of a special electoral court challenges the effective resolution of election-related issues. This analysis contributes to the ongoing discourse on the role of legal sovereignty in shaping the electoral dispute resolution system
The Ideal Strengthening of the Attorney General's Authority in Civil and Administrative Law to Provide Legal Assistance in the Implementation of Strategic Projects Sukandi Maku; Erman I. Rahim; Suwitno Y. Imran
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 3 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i3.1438

Abstract

The objective of this paper is to formulate the ideal strengthening of the Attorney General's Office's authority in the fields of civil and administrative law to provide legal assistance in the implementation of strategic projects. This study employs a normative legal research method using several approaches, namely the Statutory Approach, the Conceptual Approach, and the Case Approach. The research utilizes a data analysis technique based on deductive logic with a prescriptive nature. The findings of this paper indicate that the authority of the Attorney General's Office in the fields of civil and administrative law needs to be strengthened in terms of both substance and structure to support legal assistance for national strategic projects. Pursuant to Article 18 of Law No. 11 of 2021, the Attorney General's Office acts as the State Attorney in both litigation and non-litigation matters in the interests of the state and government. This assistance is carried out through the safeguarding of strategic projects and legal risk mitigation. A paradigm shift from a repressive to a preventive approach is crucial to minimize deviations and support sustainable governance. Therefore, coordination among units, supervision, and comprehensive regulations are necessary to ensure transparency and accountability.
The Application of the Retroactive Principle in Decisions of State Administrative Officials to Realize Legal Utility Ridwan A. Jula; Fenty U. Puluhulawa; Erman I. Rahim
International Journal of Law, Crime and Justice Vol. 2 No. 2 (2025): June : International Journal of Law, Crime and Justice
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijlcj.v2i2.611

Abstract

This study examines the application of the retroactive principle in the issuance of State Administrative Decisions (KTUN) by regional administrative officials amid digitalization in public services. The research aims to examine the legal basis of retroactive application within administrative law and to identify appropriate mechanisms to ensure its benefit for public administration and society. Using a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, the research is supported by literature studies on legal documents and regulations. The findings indicate that, under Indonesian administrative law, the retroactive application of KTUN is legally permissible if it meets specific conditions outlined in the Law on Government Administration—primarily to prevent greater harm and/or to protect citizens’ rights. Retroactive KTUN may address discrepancies between the timing of decision issuance and actual administrative activities, especially in a digital governance environment. The study concludes that to ensure legal certainty and accountability, such application must be based on formal mechanisms, including the development of standard operating procedures (SOPs) and the issuance of regional head regulations as normative foundations. These measures are essential to institutionalize retroactive KTUN and ensure its use aligns with principles of legal certainty, public benefit, and good governance in regional government administration.
Reconstruction of Regional Government Authority in Mining Management Post Law No. 23 of 2014: Legal Review Based on Hans Kelsen's Theory Tiara Oktavia Namira Daud; Erman I. Rahim; Suwitno Yutye Imran
International Journal of Law, Crime and Justice Vol. 2 No. 2 (2025): June : International Journal of Law, Crime and Justice
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijlcj.v2i2.620

Abstract

This article examines the shift in local government authority over mineral and coal mining management following the enactment of Law Number 23 of 2014 on Regional Government. The transfer of authority from regency/city governments to provincial and central governments has created normative disharmony between the Regional Government Law and the Mining Law, resulting in legal uncertainty at the implementation level. Using a normative juridical approach and Hans Kelsen’s theory of the hierarchy of norms, this article analyzes the legal validity of the transfer and identifies structural conflicts within the legal system. The findings indicate that the current regulation lacks both hierarchical consistency and functional clarity. Therefore, a reconstruction of the legal framework for mining governance is required to balance the principle of legality with the concept of regional autonomy. A model of limited delegation, sectoral regulatory harmonization, and the application of multilevel governance are proposed as key recommendations to ensure a fair, effective, and constitutional relationship between central and local governments.
Co-Authors Abdul Hamid Tome Aditya Eka Prasetya Hasan Ahmad Ahmad Aksah Kasim Alti Mohamad Ardiansyah Ardiansyah Ardiansyah Arief Fahmi Lubis Asrul Aswar Cecep Ibnu Ahmadi Cici Cahyani Lamunte Cici Cahyani Lamunte Cono, Moh Syahnez Welden A Danial Danial Dian Ekawati Ismail Dian Ekawati Ismail Dian Ekawaty Ismail Didik Suhariyanto Diharjo, Nugroho Noto Dukalang, Mohamad Afriyansyah Enny Agustina Ezzerouali, Souad Fence M Wantu Fenty U. puluhulawa Hulinggi, Noval Alfaridzi Inaku, Rifka Indah Amanah Poetri Soedasno Oei Pantouw ISTI ANJELINA MOHAMAD Julius Mandjo Julius T. Mandjo Khuzul Fiqri Taniyo Kolopita, Kurnia Ningsih Kolopita Lihawa, Harlan H. Lutfi Salam Damopolii Misnah Irvita Moha, Moh. Rivaldi Mohamad Afriyansyah Dukalang Mohamad Hidayat Muhtar Mohamad Rivaldi Moha Muhamad Rusdiyanto Puluhuluwa Noval Katili Nugrahayu, Zainun Zakya Nursyahbani Komendangi, Rivanka Amelia Nurvazria Achir Nuvazria Achir Pakaya, Salahudin Pujayanti, Luh Putu Vera Astri Rahmi, I.G. Ayu Ketut Ridwan A. Jula Riewanto, Agus Rikson Adam Riska Buhungo Saharuddin Saharuddin Samin, Herol Hansen Sri Nurnaningsih Rachman Sukandi Maku Suleman, Anugrah Ramadhan Rivaldiyanto Supriyadi Supriyadi Supriyadi Supriyadi Suryani Intan Pratiwi Puwa Suwitno Yutye Imran Syahreza Ali Akbar Marali Tiara Oktavia Namira Daud Umar, Sri Rahayu Usman Moonti Vica Jillyan Edsti Saija Wahyu Ramdhani Wahyudin Djou Weny Almoravid Dungga Yahya Boudelo Yassine, Chami Yusuf Apriyanto Bantu Zamroni Abdussamad