Garuda - Garba Rujukan Digital

STANDARISASI KEBIJAKAN UPAH DAN PEMENUHAN HAK PEKERJA PEREMPUAN: TELAAH PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF Ziaharah, Lena Ishelmiany; Yusup, Deni Kamaludin; Nasrudin, Nasrudin
VARIA HUKUM Vol 6, No 2 (2024): VARIA HUKUM
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v6i2.41265

Abstract This study aims to analyze the review of Islamic Law and Positive Law on the standardization of wage policies and the fulfillment of women workers' rights based on two different legal frameworks. Under Islamic Law, women and men have equal rights and obligations before the law and emphasize the need for wages sufficient to meet the basic needs of workers and their families, regardless of gender. Whereas Positive Law focuses on protection and equality, the principle of equality between men and women, the prohibition against discrimination, and the establishment of minimum wage standards are positive legal efforts in protecting both male and female workers. This research is a type of qualitative research with a normative juridical approach. The technique used is library research. The results of the study show that, first, equality to obtain a similar level of wages is the right of all workers, including women workers, according to both Islamic Law and Positive Law; second, an understanding of the two different legal frameworks can contribute to the development of an inclusive and fair working environment for women workers. The novelty of this research lies in identifying specific elements of Islamic Law that can be integrated into favorable law regulations to create a more comprehensive and equitable wage policy and fulfillment of women workers' rights. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap standarisasi kebijakan upah dan pemenuhan hak pekerja perempuan berdasarkan dua kerangka hukum yang berbeda. Berdasarkan Hukum Islam, perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum dan menekankan perlunya upah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja dan keluarganya, tanpa membedakan jenis kelamin. Sedangkan Hukum Positif berfokus pada perlindungan dan kesetaraan, di mana prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, larangan terhadap diskriminasi dan penetapan standar upah minimum merupakan upaya hukum positif dalam melindungi pekerja baik laki-laki maupun perempuan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama: kesetaraan untuk mendapatkan tingkat upah yang serupa adalah hak semua pekerja, termasuk pekerja perempuan baik menurut Hukum Islam maupun Hukum Positif; kedua, pemahaman tentang kedua kerangka hukum yang berbeda dapat berkontribusi terhadap pembangunan lingkungan kerja yang inklusif dan adil bagi pekerja perempuan. Kebaharuan penelitian ini terletak pada identifikasi elemen-elemen spesifik dari Hukum Islam yang dapat diintegrasikan ke dalam regulasi hukum positif untuk menciptakan kebijakan upah dan pemenuhan hak pekerja perempuan yang lebih komprehensif dan berkeadilan.

The Implementation of the Principle of Profit Sharing of Mudharabah and Musyarakah in The Realm of Community Economic Development Suherli, Ian Rakhmawan; Ridwan, Ahmad Hasan; Yusup, Deni Kamaludin; Hakim, Sofyan Al; Muharni, Yusraini
Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 9 No. 1 (2025): Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah UNISBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/amwaluna.v9i1.3357

This study investigates the implementation of the profit-sharing concept through mudharabah and musharakah contracts within the context of community economic growth in general. Library research methods are utilized to collect and analyze relevant literature, emphasising how these two contracts might help Muslims avoid the usury trap. The study's findings reveal that mudharabah and musharakah have become an important feature of Indonesia's Islamic financial system, helping to finance productive enterprises. Although there are obstacles to its adoption, such as a lack of public comprehension and insufficient rules, both contracts have the potential to boost economic welfare significantly. This study also emphasizes the role of Islamic scholars and financial organizations in creating and overseeing this practice to ensure that Sharia principles are not breached

Sharia Economic Law Criticism on Muhammad Syahrûr’s Hudûd Theory Regarding Bank Interes Eka Rahayu, Annisa; Kamaludin Yusup, Deni; Athoillah, Mohamad Anton; Hakim, Sofyan Al
Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 8 No. 2 (2024): Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah UNISBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/amwaluna.v8i2.3949

n modern economics applied by conventional financial institutions, the interest system is inseparable. Economic system based on sharia principles emerged as a solution to riba-based (usury-based) transactional activities, which in sharia economic law is in the khilafiyyah (dissent) territory amongst scholars regarding whether the conventional bank interest is riba which is prohibited by Islamic law. A figure named Muhammad Syahrûr came up and offered his theory of limits (nazhariyyah al-hudûd) in providing riba limitations in the Quran. This research aims to describe M. Syahrûr's thoughts on bank interest based on his theory of limits, and to analyze it based on the review of sharia economic law (fiqh muamalah mâliyyah). this reseach is understood as a literary study research which is a research on secondary materials. The type of data used in this research is secondary data, which is literature focusing on the thoughts of a figure, which is Muhammad Syahrûr.The result of the research shows that Muhammad Syahrûr's opininion that allows the practice of bank interest based on his theory of limits (nazhariyyah al-hudûd) is a marjûh (weak) opinion, since it is not supported by valid arguments and it also contradicts the opinions of the jumhur ulama (the majority of the scholars).

STANDARISASI KEBIJAKAN UPAH DAN PEMENUHAN HAK PEKERJA PEREMPUAN: TELAAH PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF Ziaharah, Lena Ishelmiany; Yusup, Deni Kamaludin; Nasrudin, Nasrudin
VARIA HUKUM Vol. 6 No. 2 (2024): VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v6i2.41265

Abstract This study aims to analyze the review of Islamic Law and Positive Law on the standardization of wage policies and the fulfillment of women workers' rights based on two different legal frameworks. Under Islamic Law, women and men have equal rights and obligations before the law and emphasize the need for wages sufficient to meet the basic needs of workers and their families, regardless of gender. Whereas Positive Law focuses on protection and equality, the principle of equality between men and women, the prohibition against discrimination, and the establishment of minimum wage standards are positive legal efforts in protecting both male and female workers. This research is a type of qualitative research with a normative juridical approach. The technique used is library research. The results of the study show that, first, equality to obtain a similar level of wages is the right of all workers, including women workers, according to both Islamic Law and Positive Law; second, an understanding of the two different legal frameworks can contribute to the development of an inclusive and fair working environment for women workers. The novelty of this research lies in identifying specific elements of Islamic Law that can be integrated into favorable law regulations to create a more comprehensive and equitable wage policy and fulfillment of women workers' rights. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap standarisasi kebijakan upah dan pemenuhan hak pekerja perempuan berdasarkan dua kerangka hukum yang berbeda. Berdasarkan Hukum Islam, perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum dan menekankan perlunya upah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja dan keluarganya, tanpa membedakan jenis kelamin. Sedangkan Hukum Positif berfokus pada perlindungan dan kesetaraan, di mana prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, larangan terhadap diskriminasi dan penetapan standar upah minimum merupakan upaya hukum positif dalam melindungi pekerja baik laki-laki maupun perempuan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama: kesetaraan untuk mendapatkan tingkat upah yang serupa adalah hak semua pekerja, termasuk pekerja perempuan baik menurut Hukum Islam maupun Hukum Positif; kedua, pemahaman tentang kedua kerangka hukum yang berbeda dapat berkontribusi terhadap pembangunan lingkungan kerja yang inklusif dan adil bagi pekerja perempuan. Kebaharuan penelitian ini terletak pada identifikasi elemen-elemen spesifik dari Hukum Islam yang dapat diintegrasikan ke dalam regulasi hukum positif untuk menciptakan kebijakan upah dan pemenuhan hak pekerja perempuan yang lebih komprehensif dan berkeadilan.

PENYELESAIAN SENGKETA GUGATAN WAKAF MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM Prayogi, Prayogi; Astarudin, Tatang; Yusup, Deni Kamaludin
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 2 (2025): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v5i2.659

This research is motivated by the increasing number of waqf lawsuit dispute cases in Indonesia which shows that there is an insynchronization between positive legal practices and Islamic law principles, especially in terms of the status of waqf property and the rights of the parties. The purpose of this research is to analyze the mechanism of dispute resolution of waqf lawsuits according to the perspective of civil law and Islamic law and evaluate its effectiveness in providing justice and legal certainty. This study uses a normative juridical approach with a descriptive analysis method. Data was collected through a literature study that included laws and regulations related to waqf, MUI fatwas, legal literature, and relevant court decisions. The analysis is carried out qualitatively through content analysis to identify the basic principles and implementation of dispute resolution. The results of the study show that civil law provides litigation space through district courts, while Islamic law prioritizes non-litigation approaches such as deliberation-based mediation (sulh), settlement by nadzir, and settlement through religious courts. This study recommends the need for harmonization between the civil law system and Islamic law as well as strengthening the role of nadzir institutions and the Indonesian Waqf Agency (BWI) in resolving disputes fairly and efficiently.

Pengaturan Pengelolaan Tanah Sempadan Pantai Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Suprihatno, Andri; Yusup, Deni Kamaludin; Astarudin, Tatang
Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (2025): Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/qanuniya.v2i1.1618

Tanah sempadan pantai memiliki nilai strategis dari aspek ekologis, sosial, dan ekonomi, namun pengelolaannya di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan hukum akibat tumpang tindih regulasi dan konflik kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif pengaturan tanah sempadan pantai dalam hukum positif Indonesia dan hukum Islam guna merumuskan model tata kelola yang berkeadilan dan berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif terhadap literatur hukum nasional dan fikih kepemilikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif belum mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum secara optimal, sedangkan hukum Islam menawarkan kerangka normatif berbasis keadilan kolektif dan perlindungan lingkungan. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi hukum positif dan prinsip-prinsip syariah dalam konteks pengelolaan kawasan pesisir. Kontribusi riset ini diharapkan dapat memperkaya wacana hukum agraria pesisir serta menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi yang inklusif dan partisipatif.

Penyelesaian Sengketa Gugatan Pembatalan Akad Pembiayaan Mudharabah Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam Pumieda, Reyna Amalia; Astarudin, Tatang; Yusup, Deni Kamaludin
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 18 No 02 (2025): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 18 No 02 Tahun 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v18i02.1334

This research examines the dispute resolution mechanism for mudharabah contract cancellation by integrating civil law and Islamic law perspectives in Indonesia. Mudharabah contract as a sharia financial instrument requires a clear dispute resolution mechanism when cancellation occurs due to breach of contract or violation of sharia principles. The research method uses a normative juridical approach with case analysis of Supreme Court Decision Number 272 K/Ag/2015 between PT. Permodalan BV and Koperasi BS. The dispute resolution mechanism is regulated in Article 55 of Law No. 21 of 2008 with a hierarchy: deliberation, banking mediation, BASYARNAS, and religious courts. In civil law, contract cancellation is based on breach of contract (Articles 1243, 1266, 1267 of the Civil Code), while in Islamic law it occurs when the mudharib deviates from the principle of trust (KHES Articles 244, 251). The research results show legal uncertainty regarding the authority of courts versus sharia arbitration. The Supreme Court affirms the absolute competence of Religious Courts in sharia economics. Regulatory improvement and development of an effective sharia economic mediation system are needed to provide legal certainty.

Problematika Eksekusi Jaminan Gadai terhadap Objek yang Tidak Berada dalam Penguasaan Kreditur menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam (Studi Putusan MA Nomor: 600/PK/pdt/2021): Problematika Eksekusi Jaminan Gadai terhadap Objek yang Tidak Berada dalam Penguasaan Kreditur menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam (Studi Putusan MA Nomor: 600/PK/pdt/2021) Fitria Rahmat, Agnis; Astarudin, Tatang; Kamaludin Yusup, Deni
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 18 No 02 (2025): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 18 No 02 Tahun 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v18i02.1335

Under civil law, the execution of a pledge requires physical possession of the pledged object by the creditor. However, in practice, it is not uncommon for the pledged object to be outside the creditor's control when the debtor defaults. This raises legal issues regarding execution and creditor protection. This study aims to analyze the legal consequences of executing a pledge guarantee when the object is not in the creditor's possession, from the perspective of civil law and Islamic law. The method used is normative legal research with a qualitative approach, based on literature review and analysis of Supreme Court Decision Number: 600/PK/Pdt/2021. The study finds that the absence of possession weakens the executorial power of the pledge, diminishes the creditor’s legal standing, and opens up the potential for disputes with third parties. In Islamic law, possession is also required for a valid rahn contract. Thus, possession is a key element in determining the legitimacy of pledge execution and ensuring legal certainty and protection for creditors.

The Effectiveness of Zakat Distribution at the National Zakat Agency Kamaludin Yusup, Deni; Sobana, Dadang Husen; Fachrurazy, Fachrurazy
al-'adalah Vol 18 No 1 (2021): al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v18i1.9912

The effectiveness of zakat management in Indonesia can be seen from how far the zakat funds can be collected and properly distributed to the right people (mustahiq) by the zakat management agencies. This study aims to determine the extent of the collection, management, and distribution of zakat and its effect on the efficiency of zakat distribution by the National Zakat Agency in the 2008-2019 periods. This research uses the combination of qualitative and quantitative research, which the data source refers to the annual financial report of the National Zakat Management Agency in the 2008-2019 periods. Analysis of the Data uses the descriptive-qualitative and statistical-quantitative through correlation and linear regression tests. The results of this study show: first, the regulation of zakat has not been fully implemented in practice, so that the distribution of zakat has no positive and significant effect on the efficiency of zakat distribution; second, the role of zakat management institutions has no significant effect on the efficiency of zakat distribution in Indonesia; and third, the distribution of zakat and the role of zakat management institutions have no simultaneously positive and significant effect on the efficiency of zakat distribution in Indonesia, which is shown through the results of the significance test (F test) and the coefficient of determination test, as evidenced by the calculation results of the determination test only 19.1%, while the remaining 80.9% are other factors that are not studied. The implication of the results of this study is the management of zakat management must be improved so that its distribution becomes more effective and efficient.

Multi Contract as A Legal Justification of Islamic Economic Law for Gold Mortgage Agreement in Islamic Bank Yusup, Deni Kamaludin
Jurnal Ilmiah Peuradeun Vol. 7 No. 1 (2019): Jurnal Ilmiah Peuradeun
Publisher : SCAD Independent

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26811/peuradeun.v7i1.318

In recent years, the gold mortgage agreement has become one of the excellent products in Islamic banks. Practically, the gold mortgage agreement to the customer uses the principle of qard with the guarantee of gold in question through the pledge agreement (al-rahn). Gold as a property shall be the object of debt security placed in the control and maintenance of the Islamic bank with certain fee (al-ijarah). The selected object is focused on the multi-contract of gold mortgage agreement at PT. Bank Syariah Mandiri Tbk. This research uses the combination between bibliographical and empirical methods which is supported by primary and secondary data from relevant literature and interview with the informan, and also analysis of the data uses deductive-inductive approach. The result of this study indicates that gold mortgage agreement at PT. Bank Mandiri Syariah used sharia multi-contract or mutanaqishah contract, in which there were combining gratuitous contract (al-tabarru’) and compensational contract (al-tijarah). In the classical Islamic economic law perspective, it looks like a legal justiciation (hilah syar’iyyah) which prohibited taking the excessive benefits from the provision of additional debt (al-ziyadah) and other benefits to cover usury in the practice of ujrah for custodial services, but some opinion of legal jurits allowed it based on the reason that it is included in hilah syar’iyyah mahmudah and also relevant to the principle of adillah al-syar’iyyah and Fatwa DSN-MUI Number: 25/DSN-MUI/III/2002 on Rahn, Article 1320 Civil Code, and the Islamic Banking Law Number 21 of 2008.

Title

Found 31 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 31 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 31 Documents
Search