Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Universa Medicina Journal of the Indonesian Medical Association : Majalah Kedokteran Indonesia JURNAL ETIKA KEDOKTERAN INDONESIA Pharmaceutical Sciences and Research (PSR)
Pukovisa Prawiroharjo
Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Departemen Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia/Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo
Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Education Health Professions Immunology & microbiology Medicine & Pharmacology Public Health

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

 1   2   3 
Tinjauan Etik Layanan Konsultasi Daring dan Kunjungan Rumah Berbasis Aplikasi Pukovisa Prawiroharjo; Julitasari Sundoro; Jonathan Hartanto; Ghina Faradisa Hatta; Ali Sulaiman
Jurnal Etika Kedokteran Indonesia Vol 3, No 2 (2019)
Publisher : Majelis Kehormatan Etik Indonesia PBIDI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (170.502 KB) | DOI: 10.26880/jeki.v3i2.33

Abstract

Teknologi digital telah merambah berbagai aspek kehidupan, salah satunya adalah jasa layanan kedokteran berbasis aplikasi di gawai baik berupa konsultasi kedokteran maupun fasilitasi kunjungan rumah oleh dokter. Berbagai keuntungan dan kenyamanan dirasakan oleh pasien yang menggunakan layanan ini. Namun, layanan ini memerlukan berbagai adaptasi terutama dalam pertimbangan etik dan regulasi. Perusahaan aplikasi sebagai pihak ketiga dan penyedia layanan, seyogyanya juga mengambil tanggungjawab sebagai “fasilitas layanan kesehatan daring” termasuk menjaga rekam medik, mengelola komplain hingga sengketa medik, serta memiliki tata kelola organisasi layaknya fasilitas layanan kesehatan pada umumnya. Dokter yang menjadi subyek layanan perlu mawas diri dari kekeliruan dalam memberikan simpulan dan konsultasi, terlebih dalam memberikan resep obat. Terutama jangan sampai penyakit yang berpotensi mengakibatkan kematian atau kecacatan tidak teridentifikasi. Pemberian saran dan motivasi kepada masyarakat yang menjadi klien pengguna layanan untuk melanjutkan upaya diagnosis dan penanganan lebih lanjut ke fasilitas layanan kesehatan harus senantiasa dilakukan. Izin praktek dokter perlu diregulasi khusus sehingga dokter yang menjadi subyek layanan terlindung dari aspek hukum administratif. Pemerintah bersama organisasi profesi perlu meregulasi proses-proses yang berkaitan dengan perwujudan hal-hal tersebut.
Kajian Etik Pendidikan Jarak Jauh dalam Pendidikan Kedokteran di Indonesia Anna Rozaliyani; Hansel Tengara Widjaja; Pukovisa Prawiroharjo; Wawang Sukarya
Jurnal Etika Kedokteran Indonesia Vol 4, No 2 (2020)
Publisher : Majelis Kehormatan Etik Indonesia PBIDI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26880/jeki.v4i2.49

Abstract

Sejak awal tahun 2020, dunia telah dikejutkan dengan pandemi COVID-19. COVID-19 telah menyebabkan perubahan yang fundamental terhadap segala segi kehidupan, termasuk dalam pendidikan kedokteran. Apabila kita menilik sejarah pendidikan kedokteran di Indonesia, peristiwa wabah juga menjadi tonggak dimulainya pendidikan kedokteran di Indonesia. Di dunia, pandemi flu Spanyol juga telah mengubah pendidikan kedokteran di kala itu. Dengan kemajuan teknologi, pendidikan kedokteran di masa pandemi ini dilaksanakan dalam bentuk pendidikan jarak jauh (PJJ). Meskipun demikian, tidak dipungkiri dampaknya terhadap pemenuhan kompetensi yang semakin sulit. Memperpanjang durasi pendidikan kedokteran tampaknya menjadi solusi yang ideal, namun juga menambahkan beban staf pendidik dan peserta didik. Dalam menentukan pilihan yang akan diambil oleh pembuat kebijakan pendidikan kedokteran perlu dipertimbangkan risk-versus-benefit serta konsekuensinya masing-masing.
Menjaga Etika Kedokteran pada Masa Tahun Politik Pukovisa Prawiroharjo; Anna Rozaliyani; Agus Purwadianto
Jurnal Etika Kedokteran Indonesia Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : Majelis Kehormatan Etik Indonesia PBIDI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (164.866 KB) | DOI: 10.26880/jeki.v2i1.12

Abstract

Di tahun politik ini, dokter sebagai warga negara tidak mungkin dilepaskan dari hasrat dan haknya untuk berpolitik. Namun, dalam ekspresi politiknya seorang dokter harus selalu berhati-hati dan mengingat tradisi luhur profesi kedokteran. Tulisan ini akan membahas bagaimana sikap dokter dalam memelihara etika kedokteran dan profesionalisme di tahun politik khususnya dalam konteks hubungan dokter-pasien, serta bagaimana pihak rumah sakit/klinik dan organisasi profesi kedokteran membuat regulasi terkait ekspresi politik tersebut, ditinjau dari Sumpah Dokter dan peraturan-peraturan lain yang berlaku.
Tinjauan Etika Penggunaan Media Sosial oleh Dokter Pukovisa Prawiroharjo; Nurfanida Librianty
Jurnal Etika Kedokteran Indonesia Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Majelis Kehormatan Etik Indonesia PBIDI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (194.52 KB) | DOI: 10.26880/jeki.v1i1.7

Abstract

Penggunaan media sosial memberikan banyak manfaat bagi profesi dokter, antara lain memperluas jaringan profesi, membantu proses pendidikan profesi, mempermudah promosi fasilitas pelayanan kesehatan dan promosi kesehatan. Namun, penggunaan media sosial yang tidak bijaksana dapat menjadi menimbulkan masalah etik yang merusak reputasi profesi dokter. Masalah etik yang timbul akibat penggunaan media sosial oleh dokter umumnya disebabkan karena pelanggaran privasi pasien, ketidakjelasan batas hubungan antara dokter dengan pasien, pencemaran reputasi profesi, kualitas dan tingkat kepercayaan informasi yang kurang terjamin, serta pelanggaran aspek hukum. Mengingat kompleksitas masalah dan belum adanya aturan yang jelas di Indonesia tentang penggunaan media sosial oleh dokter, diperlukan kajian etik khusus untuk menyusun panduan penggunaan media sosial, baik untuk aktivitas personal maupun keperluan profesi dokter.
Bagaimanakah Peran MKEK dalam Menyikapi Macetnya Eksekusi Keputusan Sidang MKEK yang Melibatkan Otoritas Lain? Pukovisa Prawiroharjo; Prijo Sidipratomo; Yuli Budiningsih
Jurnal Etika Kedokteran Indonesia Vol 2, No 3 (2018)
Publisher : Majelis Kehormatan Etik Indonesia PBIDI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (244.428 KB) | DOI: 10.26880/jeki.v2i3.23

Abstract

Dalam tugasnya untuk menegakkan nilai-nilai luhur profesi kedokteran, selama 68 tahun ini seluruh keputusan yang dihasilkan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia (MKEK IDI) dapat dilaksanakan dengan baik. Akibatnya, tidak ada redaksi yang antisipatif atau memprediksi akan ada batu sandungan dalam eksekusi putusan MKEK sampai pada perubahan terakhir Pedoman Organisasi dan Tatalaksana Kerja (Ortala) MKEK di tahun 2008. Namun akhirnya kini muncul satu kasus yang eksekusinya macet dan tanpa kejelasan. Oleh karena itu, dalam upaya pembaharuan Ortala saat ini harus dituangkan dengan tegas apa yang dapat dilakukan MKEK bila eksekusi putusannya macet. Saat ini ada dua hal yang dapat dilakukan, yaitu peran Ketua MKEK aktif mengingatkan dan meminta rapat Majelis Pimpinan Pusat (MPP) IDI, serta melakukan klarifikasi dan penelaahan proaktif jika terdapat informasi adanya penyumbatan eksekusi putusan MKEK. Artikel ini merekomendasikan perubahan Ortala MKEK untuk mengatasi kebuntuan eksekusi putusan etik lebih lanjut, melalui pembagian porsi kewenangan eksekusi kepada MKEK dan adanya opsi pengambilalihan kewenangan eksekusi oleh MKEK pada proses eksekusi yang mengalami kebuntuan.
Relasi Etika, Disiplin, dan Hukum Kedokteran Pukovisa Prawiroharjo; Rizky Rafiqoh Afdin; Agus Purwadianto
Jurnal Etika Kedokteran Indonesia Vol 5, No 1 (2021): VOL 5, NO 1 (2021)
Publisher : Majelis Kehormatan Etik Indonesia PBIDI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26880/jeki.v5i1.56

Abstract

Etika kedokteran sangat berhubungan dengan hukum. Hampir di semua negara ada hukum yang secara khusus mengatur bagaimana dokter harus bertindak berhubungan dengan masalah etika dalam perawatan pasien dan penelitian. Namun etika dan hukum tidaklah sama.Etika berkaitan dengan pilihan perilaku yang tepat dengan mempertimbangkan semua keadaan. Hukum kedokteran adalah suatu disiplin hukum, suatu bidang hukum yang dibatasi subjeknya, yang mengatur hubungan antara pasien dan staf medis. Selain terikat oleh norma etika dan hukum, profesi kedokteran juga terikat oleh Disiplin Profesi Kedokteran yakni ketaatan terhadap aturan - aturan dan/atau ketentuan penerapan keilmuan dalam pelaksanaan praktik kedokteran.
The Association between Adherence to Oral Antihyperglycemic Agent and HbA1c Level Soraya, Indana Ayu; Sauriasari, Rani; Prawiroharjo, Pukovisa; Risni, Hindun Wilda
Pharmaceutical Sciences and Research Vol. 9, No. 2
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Adherence to taking medication is essential for patients with chronic diseases such as Type 2 Diabetes Mellitus (T2DM). There have been many studies about the association between medication adherence and HbA1c levels, but few have used Adherence Refills and Medications Scale (ARMS) questionnaire and Proportion of Days Covered (PDC) method to measure adherence in Indonesian population. The aim of this study were to assess the association of medication adherence to HbA1c levels and compare two methods of adherence measurements. This research was conducted at Pasar Minggu Public Health Center, Jakarta using a cross-sectional design. The adherence assessment was conducted using a validated Indonesian version of the ARMS questionnaire and compared to the pharmacy refill adherence method using the PDC calculation. One hundred twenty-seven T2DM patients (75.6% female) with mean age of 58.69 years were recruited. The proportion of adhere patients as measured by ARMS was only 39.4% (50/127). Meanwhile, the proportion of adhere patients as measured by PDC was 77.2% (98/127). Adherence by both measurement showed significant associations with HbA1c <7% (ARMS, OR 4.000 (95% CI 1.705 – 9.386), p = 0.002; PDC, OR 5.674 (95% CI 1.266 – 25.438), p = 0.024). After controlled by covariates, the result remained significant (ARMS, aOR 4.281 (95% CI 1.785 – 10.267, p = 0.001; PDC, aOR 5.83 (95% CI 1.287 – 26.405), p = 0.022). Adherence and HbA1c levels was significantly associated even after controlling covariates. ARMS and PDC generated different proportions of adhere patients and may indicate the need of combining the two methods in measuring adherence.
A COVID-19 Ringan Pada Tenaga Medis: Evaluasi Temuan Klinis dan Risiko Transmisi Mahrani; Hana Khairina Putri Faisal; Paramita Khairan; Iffa Mutmainah; Fitriana Nur Rahmawati; Sarah Shafa Marwadhani; Gadistya Novitri Adinda; Uti Sari; Pukovisa Prawirohardjo
Majalah Kedokteran Indonesia Vol 70 No 4 (2020): Journal of The Indonesian Medical Association - Majalah Kedokteran Indonesia, Vo
Publisher : PENGURUS BESAR IKATAN DOKTER INDONESIA (PB IDI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47830/jinma-vol.70.4-2020-223

Abstract

Objective: Since December 2019, COVID-19 has become a global concern causing more than thousands of deaths worldwide. The major challenge in fighting against this new emerging disease is the limited data regarding the heterogeneity of its clinical and epidemiological features. We aim to fill this knowledge gap by evaluating a mild case of COVID-19 infecting a health worker in Indonesia.Method: We report a 31-year-old male doctor who was hospitalized for mild pneumonia with positive SARS-CoV-2 swab testResult: This case presents an estimated incubation period of 2 days. The patient showed mild upper respiratory symptoms without significant pneumonia symptoms, however mild pneumonia was confirmed by the presence of fever and pulmonary infiltrates on imaging. Despite the seemingly mild symptoms, there was a complex systemic reaction as thrombocytopenia and elevated aminotransferase enzyme occurred. The patient is a health worker susceptible to SARS-CoV-2 transmission with a close contact history with a suspected COVID-19 patient, without wearing an adequate personal protective equipment (PPE).Conclusion: Patients with mild presentation of COVID-19 could exhibit a complex systemic reaction and organ injury. The use of an appropriate PPE among health workers is crucial to prevent patient-to-doctor transmission.
Co-Authors Abu Rachman Agus Purwadianto Ali Sulaiman Anna Rozaliyani Broto Wasisto Fadlika Harinda Febriani Endiyarti Fitriana Nur Rahmawati Frans Santosa Gadistya Novitri Adinda Ghina Faradisa Hatta Hadjat S Digdowirogo Hana Khairina Putri Faisal Hansel Tengara Widjaja Hindun Wilda Risni Iffa Mutmainah Jonathan Hartanto Julitasari Soendoro Julitasari Sundoro Librianty, Nurfanida Mahrani Martiem Mawi Mohammad Baharuddin Mohammad Baharuddin Muhammad Baharudin Nadia Farhanah Syafhan Paramita Khairan Peter Pratama Prijo Sidipratomo Prijo Sidipratomo Prijo Sidipratomo Putri Dianita Ika Meilia R Sjamsuhidajat Radi Muharris Mulyana Rani Sauriasari Rani Sauriasari, Rani Reggy Lefrandt Rianto Setiabudi Rianto Setiabudy Rianto Setiabudy Risni, Hindun Wilda Rizky Rafiqoh Afdin Rulliana Agustin Sarah Shafa Marwadhani Setyanto, Darmawan Budi Soetedjo Soraya, Indana Ayu Uti Sari Wawang Sukarya Wawang Sukarya Wiji Lestari Yadi Permana Yudhisman Imran, Yudhisman Yuli Budiningsih Zubairi Djoerban