Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.688
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Wacana Hukum Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Nagari Law Review Unes Law Review Buletin Ilmiah Nagari Membangun Jurnal Yudisial Jurnal Syntax Transformation UNES Journal of Swara Justisia Andalas International Journal of Socio-Humanities (AIJOSH) El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Delicti : Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi Lareh Law Review Southeast Asian Journal of Victimology
Aria Zurnetti, Aria
Fakultas Hukum Universitas Andalas
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 56 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 56 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Urgensi Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pengulangan Tindak Pidana: (Studi kasus terhadap Perkara Nomor 3/Pid.Sus Anak/2022.PN.Pnn dan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022.PN.Pnn) Apred Zenegger, Tigor; Ismansyah, Ismansyah; Zurnetti, Aria
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2185

Abstract

Persoalan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan diversi dalam peraturan perundang-undangan setelah terjadi pengulangan kejahatan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim untuk menerapkan diversi kepada anak yang berkonflik dengan hukum ketika terjadi pengulangan kejahatan terhadap pelaku yang sama. Adapun penelitian yang digunakan dengan metode pendekatan yuridis normatif bersifat deskriptif analitis, Dalam menerapkan diversi Anak yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana oleh hakim dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, selanjutnya melakukan tindak pidana lagi, berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang SPPA maka tidak dapat diupayakan diversi. Demikian pula dengan tindak pidana sebelumnya yang telah dilakukan diversi, maka tidak dapat diupayakan diversi lagi apabila anak melakukan tindak pidana lagi, Namun dalam penerapannya terjadi diversi terhadap pengulangan pidana sebagaimana dalam penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan dalam perkara nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pnn dan nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pnn, terhadap perkara pertama terkait perlindungan anak dan yang kedua terkait penganiayaan anak, meski demikian kedua perkara terselesaikan dengan diversi. Oleh karena itu agar semua komponen bangsa terutama penegak hukum yang menangani kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum betul-betul menghayati, menyadari dan menerapkan ide Diversi ini demi kelangsungan hidup yang baik bagi anak selaku generasi penerus bangsa yang tidak mesti dan tidak perlu diterapkan prosedural hukum seperti orang dewasa.
Penegakan Hukum Pidana Terhadap Lembaga Pengumpul Zakat yang Tidak Memiliki Izin di Sumatera Barat Afdilla, Andra; Zurnetti, Aria; Yasniwati, Yasniwati
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2218

Abstract

Abstract: The Government of the Republic of Indonesia through Law Number 23 Year 2011 on Zakat Management prohibits unauthorized institutions to collect zakat because it has the potential to misuse the collected zakat funds. The collection of zakat funds by unauthorized institutions in West Sumatra Province has the effect of losing public trust in making zakat payments and zakat funds that have been collected by unauthorized institutions have the potential to fund other criminal activities such as terrorism movements that threaten the sovereignty of the Republic of Indonesia. The formulation of this research problem are: (1) How is the criminal law enforcement against unauthorized zakat collecting institution based on Law Number 23 Year 2011 on Zakat Management by law enforcement officials in West Sumatera? 2) How are the efforts that have been made in law enforcement against criminal acts of zakat management by unauthorized zakat collecting institution in West Sumatera? This research was conducted with sociological juridical research methods and the data sources of this research were primary data and secondary data, data collection techniques were carried out by interview and analyzed qualitatively. The conclusions of this study are 1) Criminal law enforcement against unlicensed zakat collection institutions based on Law number 23 of 2011 concerning zakat management by law enforcement officials in West Sumatra is carried out by the West Sumatra Regional Police which is influenced by legal factors, law enforcers, facilities, society, and culture. 2) Efforts that have been made in criminal law enforcement against unlicensed zakat collection institutions based on Law number 23 of 2011 concerning zakat management in West Sumatra are penal efforts and non-penal efforts (Socialization). Keyword: Zakat, Law Enforcement, Crime, Illegal Institution
Implementation Of The Ultimum Remedium Principle In Resolving Unsuccessful Medical Disputes With Mediation Susanti, Yulia; Zurnetti, Aria
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 10, No 1 (2025): Januari-Juni
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/dll.v10i1.22497

Abstract

Medical malpractice is an increasingly frequent issue in Indonesia. Medical malpractice can develop into a medical dispute when there is dissatisfaction or loss felt by the patient or his or her family due to alleged medical negligence or communication failures in health services. Medical dispute resolution can be done through non-litigation channels or litigation channels. The non-litigation route that is often used in resolving medical disputes is the mediation route. This study aims to analyze the application of the ultimum remedium principle in resolving medical disputes that fail to be resolved through mediation. The method used is a normative legal approach with secondary legal data analysis. The discussion shows that mediation, as an alternative form of dispute resolution, offers excess efficiency, confidentiality, and maintenance of relationships, but often fails due to weak understanding, regulation, or good faith of the parties. The litigation route is the last option in resolving medical disputes due to the factors of long time, cost, and risk of overcriminalization of medical personnel. Therefore, the application of the principle of ultimum remedium which places criminal law as a last resort, prioritizes non-litigation channels such as mediation, in order to maintain a balance in the protection of patient rights and prevent the criminalization of medical personnel. Implementation of these principles requires broad education, clear regulatory support, and cross-stakeholder collaboration to improve the fairness and effectiveness of medical dispute resolution
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 196/Pid.B/2020/PN.Pdg) Intania; Zurnetti, Aria; Elvandari, Siska
UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 3 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2024)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/p786tb42

Abstract

Pemalsuan surat adalah kejahatan yang dapat merugikan pihak-pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam penelitian ini, kasus yang dibahas adalah Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 196/Pid.B/2020/PN.Pdg, di mana terdakwa memalsukan tanda tangan dalam dokumen persetujuan kaum untuk memperoleh Sertifikat Hak Milik atas tanah. Kejahatan ini terjadi akibat lemahnya pengawasan dan verifikasi dokumen serta adanya motivasi untuk memperoleh keuntungan secara ilegal. Penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah, yaitu pertama, jenis kesalahan yang dilakukan terdakwa dalam pemalsuan surat tersebut, dan kedua, dasar pertimbangan hakim dalam menentukan unsur pertanggungjawaban pidana pada kasus ini. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa melakukan kesalahan dengan sengaja memalsukan tanda tangan untuk memperoleh keuntungan pribadi berupa kepemilikan tanah. Sementara itu, hakim dalam putusan tersebut menyatakan terdakwa tidak bersalah, walaupun terdapat bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi. Keputusan ini memperlihatkan kurang cermatnya hakim dalam mempertimbangkan bukti yang ada, meskipun seharusnya bukti yang kuat mendukung adanya pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini. Pembuktian dan keyakinan hakim merupakan aspek penting untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa dalam suatu tindak pidana.
PENANGGULANGAN BAHAYA NARKOBA DAN KENAKALAN REMAJA DI WILAYAH KEJAKSAAN NEGERI SIJUNJUNG Khairani Khairani; Fadhilah Sabri; Aria Zurnetti; Fengki Andreas
BULETIN ILMIAH NAGARI MEMBANGUN Vol. 3 No. 1 (2020)
Publisher : LPPM (Institute for Research and Community Services) Universitas Andalas Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/bina.v3i1.210

Abstract

This activity is carried out to provide understanding and skills to adolescents, in this case, high school children, so that they can avoid the dangers of drugs. This event's importance is because drugs in society are very evenly distributed. After all, not only adults who use them, even children, have become drug addicts. The abuse of narcotics has shown the importance of narcotics because it has reached the younger generation. If the younger generation becomes damaged due to narcotics abuse, it will endanger this nation's baton. This condition raises public unrest, especially parents who have teenage children and school-age children. This training is based on problems, how adolescents understand drugs, what steps need to be taken so that teenagers avoid drug abuse. The method used is to first provide knowledge to adolescents about the types of drugs and the dangers of improper use, then perform simulations to avoid drugs. Considering a large number of drug abuse has been very concerning, the Master of Law Program conducts training to overcome the dangers of drugs for school children at SMA Negeri Sijunjung in one form of prevention to avoid the dangers caused by drugs. The results of this activity show that, in general, adolescents in Sijunjung already know about the dangers of drug use. However, they do not know the types of drugs available and how they should avoid the threat of drug trafficking, which is very widespread in society.
SOSIALISASI PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA ASUSILA DAN NARKOBA DI KOTA PADANG PANJANG Aria Zurnetti; Maulana Fajri Adrian
BULETIN ILMIAH NAGARI MEMBANGUN Vol. 4 No. 2 (2021)
Publisher : LPPM (Institute for Research and Community Services) Universitas Andalas Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/bina.v4i2.292

Abstract

Children are gifts by God Almighty given to parents as successors and hope for the future of a nation. Children as human beings who are weak and vulnerable to the threat of crime must receive attention and protection. However, not many parents know the dangers, types, and sanctions of immoral and drug crimes and the appropriate steps in overcoming them. The purpose of the activity is to socialize the dangers, types, and sanctions of immoral crimes and drugs and increase legal awareness in particular to Dharma Wanita Padang Panjang City to play a role in overcoming immoral crimes and drugs in children both preventively and repressively. The activity method is in the form of socialization, introduction, simulation, and finally evaluation by distributing questionnaires to the participants. The targets of the Dharma Wanita activities are the Padang Panjang City Government, Bundo Kanduang, Family Welfare Development group, representatives from elementary, middle, and high schools. The results of the activities obtained are that children's development of the current era causes easy internet access. It can be an opportunity for immoral crimes and drug abuse against children if there is no or weak supervision by adults. After the socialization activities were carried out, there was an increase in the knowledge of the Dharma Wanita of Padang Panjang City about the dangers, types, and sanctions of immoral and drug crimes and appropriate steps in tackling them both preventively and repressively. Besides that, there is a robust Nagari adat kinship system, the principle of deliberation/consensus, and the influence of DharmaWanita's role is considered to have potential in overcoming cases of immoral crimes and drug abuse among children. Furthermore, it is recommended for parents to supervise children when using gadgets so that children avoid threats/dangers from immoral and narcotics crimes.
Peran Hakim dalam Penemuan Hukum Pidana Progresif: Perspektif Sociological Jurisprudence Zurnetti, Aria; Raihany, Farras Audia
Nagari Law Review Vol 8 No 3 (2025): Nagari Law Review
Publisher : Faculty of Law, Andalas University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/nalrev.v.8.i.3.p.531-543.2025

Abstract

Judges' legal findings play a role in filling legal gaps and realizing justice that is adaptive to social dynamics. Sociological jurisprudence emphasizes that law must consider the values that live in society. This study examines the concept and implementation of this approach in progressive criminal law in Indonesia. Using the juridical-normative method through literature study, it was found that judges can interpret the law to achieve substantive justice. Applying this approach makes decisions more responsive to social reality, as reflected in various progressive decisions that accommodate living law. However, its implementation faces challenges related to the principle of legality and the prohibition on analogy in criminal law. Therefore, a balance is needed between legal certainty and flexibility in legal findings to make the justice system fairer.
Legal Protection for Women Divorced Outside the Court in Indonesian Law Sinaga, Risa Putri; Zurnetti, Aria; Yasniwati, Yasniwati
Nagari Law Review Vol 8 No 3 (2025): Nagari Law Review
Publisher : Faculty of Law, Andalas University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/nalrev.v.8.i.3.p.582-595.2025

Abstract

This article investigates the legal protection of divorced women outside the court from civil and criminal law perspectives. Using a qualitative empirical juridical approach, this study was conducted in Nagari Pasar Tapan, a subdistrict in Pesisir Selatan Regency, West Sumatra, where extra-judicial divorces are still prevalent due to factors such as limited legal literacy, economic hardship, and the lack of access to judicial institutions. The findings indicate that extra-judicial divorce not only causes legal uncertainty in terms of marital status but also deprives women of their post-divorce rights, including maintenance, shared asset division, and child custody. Moreover, informal divorces often expose women to criminal accusations, such as polyandry, as a result of subsequent marriages not recognized by the state. This study emphasizes the importance of legal reforms, including increased awareness of divorce procedures, access to legal aid, and the strategic role of notaries in drafting and legalizing prenuptial agreements. By strengthening the position of women in such vulnerable legal circumstances, the state can fulfill its constitutional mandate to protect the rights of its citizens.
Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman Dalam Pembangunan Properti Di Kota Padang Kevin Lie; Aria Zurnetti; Elda, Edita
Delicti : Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi Vol. 1 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/delicti.v.1.i.2.p.54-62.2023

Abstract

Crime is committed in various forms and developments. One of the things that occurs in society and receives little attention is the crime of extortion and threats. In Padang City there are cases of criminal acts of threats in property development. This was done by thugs under the pretext of security money. This is of course detrimental and requires action by the police. The formulation of the problem in this research is how to enforce the law against the crime of extortion with threats in property development in Padang City and what are the obstacles faced by the police in efforts to enforce the law for the crime of extortion with threats in property development in Padang City. The research method used is empirical legal research supported by field research at the Padang City Police Department by interviewing sources. Based on the results of the research, it shows that law enforcement for the criminal act of extortion with threats in property development carried out by the police is carried out by: 1. Repressive law enforcement through action based on the provisions of the criminal procedure law. 2. Preventive law enforcement, namely by prevention. The various obstacles faced by the Polresta Padang include limited personnel, the public accepting the practice of criminal acts of extortion with threats, criminal acts often occurring in remote areas and minimal reporting from the public
Penerapan Hukuman Pada Jarimah Menjual Dan Menyimpan Minuman Keras (Khamar) Dalam Perspektif Qanun Jinayat (Studi Di Mahkamah Syariah Lhokseumawe) desky, teku ananta; Zurnetti, Aria
Delicti : Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/delicti.v.2.i.2.p.47-59.2024

Abstract

Sentencing disparities are not confined to general courts but are also evident within the Mahkamah Syar’iyah. Notable inconsistencies can be seen in several cases adjudicated by the Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe. In Case No. 10/JN/2018/MS.Lsm, the defendant was sentenced to 20 lashes; in Case No. 9/JN/2018/MS.Lsm, to 25 lashes; and in Case No. 1/JN/2020/MS.Lsm, to a fine of 25 grams of pure gold. All cases were prosecuted under Article 16(1) of Aceh Qanun No. 6 of 2014 on Jinayat Law. This article investigates judicial approaches to sentencing in cases involving jarimah (criminal acts) related to the sale and storage of alcoholic beverages (Khamar) in the Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe. Employing an empirical juridical method, the study draws on document analysis and interviews, using a descriptive-analytical framework. Both primary and secondary data are used to depict the legal reality and are subsequently analysed with reference to statutory regulations and legal theories. The findings indicate that disparities in sentencing arise due to the Qanun’s provision of only maximum penalties, granting judges broad discretion in determining sentences. Factors such as the defendant’s background influence judicial reasoning and may lead to divergence in punishment. These differences often generate debate within judicial panels prior to verdicts. Therefore, judges must ensure objectivity by thoroughly considering all evidentiary elements including witness testimonies, documents, and physical evidence, based on facts established during the trial
Co-Authors Afdilla, Andra Apred Zenegger, Tigor Awilda Awilda Awilda, Awilda Chandra, Yonatan Iskandar desky, teku ananta Efendi, Roni Efendi, Roni Efren Nova Elda, Edita Elwi Danil Fachrie, Yogie Fadhilah Sabri Fadhilah Sabri Febrian Akhirama Saputra Fengki Andreas Fengki Andreas Gaol, Suryadinata LBN Gemilang, Zaifi Surya Ghifari, Teguh Harfiani, Putri Salsa Henni Muchtar Herri Hendra Intania Iqbal, Tavialsyah Ismansyah Ismansyah Ismansyah Ismansyah Kamila Hesti Kevin Lie Khairani Khairani Khairani Khairani Khairani Khairani Khairani Khairani Khofifah Kusuma Wardani Khoirunnisa, Umni Kusuma Wardani, Khofifah LBN Gaol, Suryadinata Maulana Fajri Adrian Maulana Fajri Adrian Mukhti, Putri Cempaka Najmi Najmi Najmi Najmi, Najmi Nani Mulyati Nilma Suryani Nurjannatul Fadhilah Oktriadi Kurniawan Putra, Vananda Putri Cempaka Mukhti Raihany, Farras Audia Reza Tri Putra Aldrin Rias, Irzal Ridwan Syafaat Yori Riki Afrizal Saputra, Febrian Akhirama Sinaga, Risa Putri Siska Elvandari Suharizal Sukmareni Sukmareni Sukmareni Sukmareni, Sukmareni Suryadinata LBN Gaol Suryadinata LBN Gaol Teguh Sulistia Trisanti Trisanti Trisanti, Trisanti Vananda Putra Yasniwati, Yasniwati Yonatan Iskandar Chandra Yulia Susanti, Yulia Yunita Eka Putri Yunita Eka Putri Zaifi Surya Gemilang