Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.589
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Justitia et Pax LEGAL BRIEF Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Jurnal Hukum Legalita 'Asabiyah: Jurnal Pengabdian Hukum SASI Journal Iuris Scientia Jurnal Legislasi Indonesia Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara
Slamet Riyanto
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
CONSTITUTIONAL THEORY AND THE DUTIES OF THE CONSTITUTIONAL COURT IN SAFEGUARDING CONSTITUTIONAL RIGHTS Srikandi; Riyanto, Slamet
Justitia et Pax Vol. 41 No. 2 (2025): Justitia et Pax Volume 41 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v41i2.9533

Abstract

The constitution serves as the highest legal norm and foundational framework for the governance of a sovereign state. Within the framework of constitutionalism, the constitution is understood not merely as a collection of written or unwritten rules, but as the embodiment of a normative hierarchy that guides state authority and ensures the protection of citizens’ rights. The Constitutional Court of the Republic of Indonesia plays a central role in upholding constitutional supremacy and safeguarding constitutional rights. Its powers include judicial review of legislation, constitutional interpretation, settlement of electoral disputes, adjudication of constitutional complaints, and—through specific legal procedures—issuing decisions on the dismissal of the President and/or Vice President. This article employs a normative juridical method with a qualitative approach, based on secondary data drawn from constitutional texts, legal literature, and decisions of the Constitutional Court. Through doctrinal analysis, the study reveals that the Constitutional Court functions not only as the guardian of the Constitution but also as a protector of democratic values and fundamental human rights. The findings underscore the importance of a theoretically grounded and constitutionally consistent role of the Court in reinforcing the rule of law and preventing the abuse of state power.
TINJAUAN HUKUM TERHADAP MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA Binton Sibutarbutar; Slamet Riyanto
JOURNAL IURIS SCIENTIA Vol. 3 No. 1 (2025): JOURNAL IURIS SCIENTIA
Publisher : Yayasan Merassa Indonesia Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62263/jis.v3i1.70

Abstract

Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berfungsi untuk memastikan kelancaran administrasi dan pelayanan kepada masyarakat. Pengangkatan perangkat desa dilakukan melalui proses seleksi yang melibatkan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dengan tujuan untuk memilih individu yang memenuhi kriteria dan memiliki kapabilitas dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan desa. Proses pengangkatan ini diakhiri dengan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan oleh Kepala Desa. Di sisi lain, pemberhentian perangkat desa dapat dilakukan dengan berbagai alasan, seperti meninggal dunia, permohonan pengunduran diri, atau pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Prosedur pemberhentian melibatkan musyawarah desa atau keputusan Kepala Desa yang harus didasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Penyelesaian sengketa terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dapat dilakukan melalui jalur musyawarah atau prosedur hukum yang telah ditetapkan melalui mekanisme peraturan perundang-undangan. The mechanism for the appointment and dismissal of village officials is an important part of the implementation of village government which functions to ensure smooth administration and services to the community. The appointment of village officials is carried out through a selection process involving the Village Head and the Village Consultative Body (BPD), with the aim of selecting individuals who meet the criteria and have the capabilities to carry out village government duties. This appointment process ended with the inauguration and taking of the oath of office by the Village Head. On the other hand, the dismissal of village officials can be carried out for various reasons, such as death, resignation requests, or violations of applicable regulations. The dismissal procedure involves village deliberation or the decision of the Village Head which must be based on the provisions of applicable laws and regulations. Dispute resolution related to the appointment and dismissal of village officials can be carried out through deliberation channels or legal procedures that have been established through the mechanism of laws and regulations.
Laporan Kasus Risiko Perilaku Kekerasan Di Rumah Sakit Jiwa Grhasia Yogyakarta Alvi Noor Aini; Slamet Riyanto
Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara Vol. 2 No. 5 (2026): Menulis - Mei
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/menulis.v2i5.1116

Abstract

Latar Belakang: Risiko perilaku kekerasan adalah suatu keadaan dimana seseorang melakukan suatu tindakan yang dapat membahayakan secara fisik, baik pada dirinya sendiri maupun orang lain, disertai oleh amuk dan gaduh gelisah yang tidak terkontrol. Tujuan: Laporan kasus ini bertujuan menggambarkan penerapan intervensi pencegahan perilaku kekerasan (I.12393) dengan diagnosis risiko perilaku kekerasan. yang dirawat di RSJ Grhasia Yogyakarta. Metode: Intervensi diberikan selama lima hari melalui pengajaran teknik relaksasi nafas dalam dan pukul bantal, melatih cara mengungkapkan marah social/verbal, mengontrol marah dengan meminta dan menolak dengan baik dan mengungkapkan kesal, serta edukasi kepatuhan minum obat. Hasil: Evaluasi menunjukkan adanya peningkatan konsentrasi, berkurangnya perilaku ancaman , menurunya perilaku menyerang, menurunya perilaku melukai diri/ orang lain serta hilangnya rencana bunuh diri. Kesimpulan: Meskipun pasien masih ada perasaan marah, intensitasnya menurun, sehingga dapat disimpulkan bahwa intervensi ini efektif membantu pasien mengendalikan marah.
Co-Authors Adi Wibowo Ag. Bambang Setiyadi Agung Prasetyo Agung Prasetyo Alvi Noor Aini Binton Sibutarbutar Budi Kadaryanto Celvin Prananta Ekawati Marlina, Ekawati Endah Pramusanti Fachry Abda El Rahman Fikma, Ibrahim Frizsa Dias Puspitasari Ibrahim Fikma Indrajaya Indrajaya Khusnul Khotimah M. Faqih Firdaus M. Tohirin Monasari, Septiani Novekawati, Novekawati Slamet Haryadi Srikandi Tohirin, M Triasih, Hermin Zanibar, Zen - Zen Zanibar