Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

TINJAUAN HUKUM TERHADAP MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA Binton Sibutarbutar; Slamet Riyanto
JOURNAL IURIS SCIENTIA Vol. 3 No. 1 (2025): JOURNAL IURIS SCIENTIA
Publisher : Yayasan Merassa Indonesia Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62263/jis.v3i1.70

Abstract

Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berfungsi untuk memastikan kelancaran administrasi dan pelayanan kepada masyarakat. Pengangkatan perangkat desa dilakukan melalui proses seleksi yang melibatkan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dengan tujuan untuk memilih individu yang memenuhi kriteria dan memiliki kapabilitas dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan desa. Proses pengangkatan ini diakhiri dengan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan oleh Kepala Desa. Di sisi lain, pemberhentian perangkat desa dapat dilakukan dengan berbagai alasan, seperti meninggal dunia, permohonan pengunduran diri, atau pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Prosedur pemberhentian melibatkan musyawarah desa atau keputusan Kepala Desa yang harus didasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Penyelesaian sengketa terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dapat dilakukan melalui jalur musyawarah atau prosedur hukum yang telah ditetapkan melalui mekanisme peraturan perundang-undangan. The mechanism for the appointment and dismissal of village officials is an important part of the implementation of village government which functions to ensure smooth administration and services to the community. The appointment of village officials is carried out through a selection process involving the Village Head and the Village Consultative Body (BPD), with the aim of selecting individuals who meet the criteria and have the capabilities to carry out village government duties. This appointment process ended with the inauguration and taking of the oath of office by the Village Head. On the other hand, the dismissal of village officials can be carried out for various reasons, such as death, resignation requests, or violations of applicable regulations. The dismissal procedure involves village deliberation or the decision of the Village Head which must be based on the provisions of applicable laws and regulations. Dispute resolution related to the appointment and dismissal of village officials can be carried out through deliberation channels or legal procedures that have been established through the mechanism of laws and regulations.
Laporan Studi Kasus Asuhan Keperawatan Jiwa pada Pasien Skizofrenia dengan Resiko Perilaku Kekerasan di Rumah Sakit Jiwa Grhasia Yogyakarta Iin Damayanti Adam; Slamet Riyanto
Galen: Jurnal Riset Ilmu Farmasi dan Kesehatan Vol. 2 No. 2 (2026): Galen: Jurnal Riset Ilmu Farmasi dan Kesehatan Bulan Oktober
Publisher : PT Pustaka Cendekia Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71417/galen.v2i2.227

Abstract

Skizofrenia merupakan gangguan jiwa berat yang ditandai dengan gangguan pola pikir, persepsi, emosi, dan perilaku sehingga dapat menurunkan fungsi sosial individu. Salah satu masalah keperawatan yang sering muncul pada pasien skizofrenia adalah risiko perilaku kekerasan akibat ketidakmampuan mengontrol emosi dan impuls. Kondisi ini dapat membahayakan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan sekitar sehingga memerlukan penanganan keperawatan yang komprehensif. Penelitian ini bertujuan menggambarkan pelaksanaan asuhan keperawatan jiwa pada pasien skizofrenia dengan risiko perilaku kekerasan serta mengevaluasi efektivitas intervensi keperawatan dalam meningkatkan kontrol diri pasien. Penelitian menggunakan desain studi kasus deskriptif dengan pendekatan proses keperawatan jiwa pada satu pasien yang dirawat di rumah sakit jiwa. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, pemeriksaan fisik, dan studi dokumentasi rekam medis. Asuhan keperawatan dilaksanakan melalui tahap pengkajian, diagnosis, perencanaan, implementasi, dan evaluasi berdasarkan SDKI, SIKI, dan SLKI. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kontrol diri pasien setelah diberikan intervensi selama tiga hari. Pasien lebih mampu mengendalikan emosi, mengurangi perilaku agresif, serta berkomunikasi lebih tenang dan asertif. Intervensi keperawatan yang terstruktur efektif membantu menurunkan risiko perilaku kekerasan pada pasien skizofrenia.
Laporan Kasus Asuhan Keperawatan Jiwa pada Pasien dengan Gangguan Persepsi Sensori di Rumah Sakit Jiwa Grhasia Yogyakarta Muliawati Supono Hadisaputri; Slamet Riyanto
Galen: Jurnal Riset Ilmu Farmasi dan Kesehatan Vol. 2 No. 2 (2026): Galen: Jurnal Riset Ilmu Farmasi dan Kesehatan Bulan Oktober
Publisher : PT Pustaka Cendekia Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71417/galen.v2i2.231

Abstract

Skizofrenia merupakan gangguan jiwa berat yang sering disertai halusinasi pendengaran yang berdampak pada perilaku, emosi, dan interaksi sosial pasien. Kondisi ini memerlukan asuhan keperawatan yang sistematis untuk membantu pasien mengontrol gejala. Studi kasus ini bertujuan menggambarkan asuhan keperawatan jiwa pada pasien dengan gangguan persepsi sensori berupa halusinasi pendengaran. Metode yang digunakan adalah studi kasus deskriptif dengan pendekatan proses keperawatan selama tiga hari di Rumah Sakit Jiwa Grhasia Yogyakarta. Diagnosis keperawatan adalah gangguan persepsi sensori: halusinasi dengan luaran persepsi sensori (L.09083) membaik. Intervensi mengacu pada SIKI Manajemen Halusinasi (I.09288) yang meliputi observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. Hasil menunjukkan penurunan pada seluruh indikator, yaitu verbalisasi mendengar bisikan dari skor 5 menjadi 3, perilaku halusinasi dari skor 5 menjadi 3, serta perilaku menarik diri dari skor 4 menjadi 2. Asuhan keperawatan membantu pasien mengontrol halusinasi dan meningkatkan interaksi sosial. Kesimpulan, intervensi memberikan hasil positif namun masalah belum teratasi sepenuhnya sehingga diperlukan tindak lanjut.
Penerapan Metode Preview, Question, Read,Reflect, Recite, Review (PQ4R) Untuk Meningkatkan Keterampilan Membaca Pemahaman Siswa Kelas IV di SDN Tunjungseto Tahun Ajaran 2021/2022 Riyanto, Slamet; Chamdani, Muhamad; Ngatman, Ngatman
Kalam Cendekia: Jurnal Ilmiah Kependidikan Vol 11, No 1 (2023): Kalam Cendekia: Jurnal Ilmiah Kependidikan
Publisher : Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jkc.v11i1.64117

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan keterampilan membaca pemahaman siswa kelas IV di SDN Tunjungseto tahun ajaran 2021/2022 dengan metode PQ4R. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam tiga siklus. Subjek penelitian ini adalah siswa dan guru kelas IV SDN Tunjungseto tahun ajaran 2021/2022. Data penelitian ini adalah nilai keterampilan membaca pemahaman dan aktivitas pembelajaran.Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, penilaian proses, tes, dan kajian dokumen. Validitas data menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Analisis data dilaksanakan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan terjadi peningkatan keterampilan membuat dan menjawab pertanyaan penamdu serta menceritakan kembali isi teks bacaan. Siswa yang terampil membuat dan menjawab pertanyaan pemandu pada siklus I sebesar 84,79%, siklus II sebesar 88,55%, dan siklus III sebesar 92,2%. Siswa yang terampil menceritakan kembali isi teks bacaan pada siklus I sebesar 62,44%, siklus II sebesar 73,82%, dan silus III sebesar 82, 82%. Kesimpulan penelitian ini adalah penerapan metode PQ4R dapat meningkatkan keterampilan membaca pemahaman siswa kelas IV di SDN Tunjungseto tahun ajaran 2021/2022. 
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Instagram Mengenai Barang Yang Tidak Sesuai Kesepakatan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Yuyun Budi Lestari; Slamet Riyanto; Moh Zakky
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol. 6 No. 1 (2024): Problematika Hukum Bisnis Pada Era Digital
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/jhj.v6i1.164

Abstract

Dengan adanya transaksi jual beli online melalui media sosial instagram sering terjadi adanya barang yang tidak sesuai kesepakatan yang diterima oleh konsumen. Sehingga diperlukan sebuah kajian mendalam untuk memberikan pemahaman dan edukasi agar dapat meminimalisir kesalahan yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Dalam penulisan ini, penulis menitikberatkan pada rumusan masalah yaitu 1.Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli melalui instagram mengenai barang yang tidak sesuai kesepakatan menurut Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen? dan 2.Bagaimana cara penyelesaian sengketa wanprestasi mengenai barang yang tidak sesuai kesepakatan dalam transaksi melalui Instagram?. Dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli melalui instagram mengenai barang yang tidak sesuai kesepakatan dan mengetahuai cara penyelesaian sengketa wanprestasi mengenai barang yang tidak sesuai kesepakatan dalam transaksi melaului instagram. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Metode pendekatan masalah yang diteliti mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli melalui Instagram mengenai barang yang tidak sesuai kesepakatan Dan pendekatan dengan meneliti data sekunder atau data yang didapat dari landasan teoritis seperti pendapat atau tulisan para ahli atau perundang-undangan dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan seperti wawancara. Dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli melalui instagram mengenai barang yang tidak sesuai kesepakatan belum terpenuhi dan penyelesaian sengketa wanprestasi barang yang tidak sesuai kesepakatan dalam transaksi melalui instagram melalui jalur Non Litigasi (diluar pengadilan) yaitu dengan cara negosiasi dan komperehensip.
Optimalisasi Perlindungan Konsumen Dalam Melakukan Komplain Atas Produk Barang Cacat Melalui Self Regulation Pada Transaksi Pembelian Secara Online Pt.Bukalapak Ulfah Mutiara Rachmat; Slamet Riyanto; Arifudin fh
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol. 6 No. 1 (2024): Problematika Hukum Bisnis Pada Era Digital
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/jhj.v6i1.166

Abstract

Penelitian ini tentang “Optimalisasi Perlindungan Konsumen Dalam Pengaduan Produk Cacat Melalui Self Regulation Dalam Transaksi Pembelian Online PT. Bukalapak” dilatarbelakangi oleh para pelaku usaha khususnya dengan cara self-regulation, membuat ketentuan atau peraturan sendiri sehingga proses pengaduannya barang cacat dapat dioptimalkan dengan baik jika dilihat dari sisi positifnya, persaingan tentu akan mendorong para pelaku usaha untuk berbenah diri dengan menggunakan teknologi terkini dalam rangka efisiensi proses produksi, peningkatan kualitas produk, intensifikasi promosi, peningkatan pelayanan dan lain sebagainya. agar produk yang dihasilkan mempunyai keunggulan komparatif dibandingkan dengan produk pesaing. penelitian ini adalah deskriptif. Bagaimana Optimalisasi Perlindungan Konsumen dalam melakukan komplain atas produk barang cacat pada PT.Bukalapak. mewawancarai pihak-pihak yang terkait untuk mengetahui penerapan hukum perlindungan konsumen dalam transaksi ecommerce dimasyarakat (law in action), penelitian penyelesaian masalah komplain produk barang cacat melalui self regulation (regulasi sendiri).