Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PERDAGANGAN ASET KRIPTO DI BAWAH PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) Utama, Rizki Angga; Ginting, Budiman; Robert, Robert
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 3 (2025): August 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i3.4122

Abstract

Abstract: The development of financial technology has encouraged the emergence of crypto assets as digital instruments that are widely traded in Indonesia. Crypto asset transactions, which were initially supervised by the Commodity Futures Trading Supervisory Agency (BAPPEBTI), have now shifted to the Financial Services Authority (OJK) based on the mandate of Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector (UU PPSK). This change has important legal implications, especially in terms of consumer protection as a party vulnerable to risks in crypto asset trading. Normative legal research uses research that conceptualizes law as what is written in laws and regulations (law in books). This protection includes preventive protection through transparency obligations, risk disclosure, consumer education, and repressive protection through complaint mechanisms, dispute resolution, and the imposition of administrative sanctions. With this approach, OJK aims to increase public trust in the crypto ecosystem and minimize legal risks that can harm consumers.Keyword: Crypto Assets, Consumer Legal Protection, OJK, PPSK Law Abstrak: Perkembangan teknologi finansial telah mendorong munculnya aset kripto sebagai instrumen digital yang diperjualbelikan secara luas di Indonesia. Transaksi aset kripto yang awalnya diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), kini beralih ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Perubahan ini menimbulkan implikasi hukum penting, khususnya dalam hal perlindungan konsumen sebagai pihak yang rentan terhadap risiko dalam perdagangan aset kripto. Penelitian hukum normatif menggunakan penelitian yang mengkonsepkan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books). Perlindungan ini mencakup perlindungan preventif melalui kewajiban transparansi, penyampaian risiko, edukasi kepada konsumen, serta perlindungan represif melalui mekanisme pengaduan, penyelesaian sengketa, hingga pengenaan sanksi administratif. Dengan pendekatan ini, OJK bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap ekosistem kripto dan meminimalkan risiko hukum yang dapat merugikan konsumen. Kata Kunci: Aset Kripto, Perlindungan Hukum Konsumen, OJK, UU PPSK
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN SURAT PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Hutagalung, Jessica Imelda Putri; Siregar, Mahmul; Robert, Robert
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 3 (2025): August 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i3.4264

Abstract

Abstract:A GMS canbeheldifmorethan 1/2 (half) ofthe total numberofshareswith voting rights are presentorrepresented in the GMS, unlessthelawand/orarticlesofassociationdetermine a largerquorum. If thequorumrequirement in the GMS summonsis not achieved, a second GMS summonscanbemade. If thequorumforthesecond GMS isalso not achieved, thecompanycanrequestthechairmanoftheDistrictCourttodeterminethequorumforthethird GMS. Thisthesisisentitled "Legal AnalysisoftheValidityoftheLetterofInvitationto a General MeetingofShareholders (Study ofDecisionNumber 2917 K/Pdt/2016)". The methodused in thisthesisisnormative legal researchandisdescriptiveanalytical in nature. This study uses a statuteapproachand a case study approach. The data sourceusessecondary data in theformofprimary, secondaryandtertiary legal materialsrelatedtotheproblemsstudiedandthe data willbeanalyzedusingthedeductiveconclusiondrawingmethod. The resultsofthe study provide a conclusionthatthevalidityofholding a GMS bythecommissionerbecausetheDirectors are absentis valid andthecompanycanrequestthechairmanoftheDistrictCourttodeterminethequorumforthethird GMS. The GMS isalwaysheld in accordancewith Law Number 40 of 2007 concerningLimitedLiabilityCompaniesandtheCompany'sarticlesofassociationbecauseifthequorumforthe GMS is not met, anapplicationfordeterminingthequorummustbesubmittedtotheChairmanoftheDistrictCourt.  Keyword:GMS, Board of Commissioners, Letter of Invitation  Abstrak: RUPS dapatdilangsungkanjikadalam RUPS lebihdari 1/2 (seperdua) bagiandarijumlahseluruhsahamdenganhaksuarahadirataudiwakili, kecualiundang-undang dan/atauanggarandasarmenentukanjumlahkuorum yang lebihbesar. Apabilasyaratkuorumdalampemanggilan RUPS tidaktercapai, pemanggilan RUPS keduabisadilakukan. Bila kuorum RUPS kedua juga tidaktercapai, makaperseroandapatmemohonkepadaketuaPengadilan Negeri agar ditetapkankuorumuntuk RUPS ketiga. Tesis iniberjudul “AnalisisYuridisTerhadapKeabsahan Surat PemanggilanRapat Umum Pemegang Saham (Studi PutusanNomor 2917 K/Pdt/2016)”. Metode yang digunakandalamtesisiniadalahpenelitianyuridisnormatif dan bersifatdekriptifanalitis. Penelitianinimenggunakanpendekatanundang-undang (statuteapproach) dan pendekatankasus(case study).Sumber data menggunakan data sekunderberupabahanhukum primer, sekunder dan tersier yang berkaitandenganpermasalahan yang diteliti dan data akandianalisisdenganmetodepenarikankesimpulandeduktif. Hasil penelitianmemberikankesimpulankeabsahanpenyelenggaraan RUPS oleh komisariskarenaDireksiberhalanganadalahsah dan erseroandapatmemohonkepadaketuaPengadilan Negeri agar ditetapkankuorum RUPS ketiga. RUPS selaludiselenggarakansesuaidenganUndang-UndangNomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan anggarandasar Perseroan karenajikakourum RUPS tidakterpenuhi dan harusmengajukanpermohonanpenetapankourumkepadaKetuaPengadilan Negeri.  Kata kunci: RUPS, Dewan Komisaris, Surat Pemanggilan 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR YANG GAGAL MELAKUKAN DUE DILIGENCE SEHINGGA TERJEBAK INVESTASI BODONG Suryani, Ummi; Sirait, Ningrum N.; Robert, Robert
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 4 (2025): November 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i4.4718

Abstract

Abstract: Due diligence prior to investing, whether conducted independenly by investors or with the assistance of legal consultants, is a form of precautionary action to avoid fraudulent/illegal invesments. The Financial Services Authority’s efforts in preventing fraudulent/illegal invesment through socialization and education to the public are essential for ensuring legal protection for investors. The methodology employed in this thesis is a normative juridical research method, which refers to legal norms and is conducted through library research. This study is descriptive in nature, and the data analysis method used is qualitative. The research findings reveal that the legal aspect of due diligence by investors in invesment activities involves the participation of legal consultants, with the investor acting as the implementer of the due diligence process. This is done to assess and consider invesment opportunies, thus preventing involvement in fraudulent invesments. The Financial Services Authority’s actions in regulating and supervising investors to perform due diligence in order to prevent fraudulent invesments are in accordance with Law  Number 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Fnancial Sector, amending Law Number 21 of 2011 on the Financial Services Authory. Legal protection for investors who fail to conduct due diligence and fall victim to fraudulent invesments can be viewed from the perspective of personal responsibility and the responsibility of the legal consultants if their services were utilized. Keyword: Invesment, Due Diligence, Legal Protection Abstrak: Due diligence dapat dilakukan oleh investor secara mandiri dan menggunakan jasa konsultan hukum adalah sebagai bentuk tindakan investor agar terhindar dari investasi bodong/illegal. Tindakan Otoritas Jasa Keuangan dalam pencegahan investasi bodong/illegal dengan cara sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, sehingga perlindungan hukum terhadap investor dapat dilaksanakan. Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normative, yaitu metode yang mengacu pada norma hukum yang dilakukan dengan studi Pustaka. Penelitian ini memiliki sifat deskriptif. Metode Analisa data yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa aspek hukum pelaksanaan due diligence oleh investor dalam kegiatan investasi adalah dengan melibatkan konsultan hukum dan investor sebagai pelaksana dari proses due diligence tersebut. Hal ini dilakukan untuk pemeriksaan dan pertimbangan investor agar terhindar dari investasi bodong. Tindakan Otoritas Jasa Keuangan dalam menerapkan pegaturan dan pengawasan investor dalam melaksanakan due diligence untuk mencegah investasi bodong adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atas Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuagan. Perlindungan hukum terhadap investor yang gagal melakukan due diligence sehingga terjebak investasi bodong dapat dilihat dari segi tanggungjawab mandiri dan tanggungjawab konsultan hukum apabila menggunakan jasa konsultan hukum. Kata kunci: Investasi, Due Diligence, Perlindungan Hukum