Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.726
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum NOTARIUS LAW REFORM Diponegoro Law Journal Yustisia Lentera Hukum Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat Brawijaya Law Journal : Journal of Legal Studies Jurnal Hukum Novelty Tadulako Law Review Jurisprudence Journal of Indonesian Legal Studies Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY Hasanuddin Law Review Etika Demokrasi Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Unes Law Review Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Jurnal Ilmiah Dunia Hukum JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA JURNAL USM LAW REVIEW Formosa Journal of Multidisciplinary Research (FJMR) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)
Kholis Roisah
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 52 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 52 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
ANALISIS STANDAR PENERBANGAN DI INDONESIA BERDASARKAN HUKUM UDARA INTERNASIONAL Kusumadewi, Puan Maharani; Roisah, Kholis; Prabandari, Adya Paramita; Manitra, Ramalina Ranaivo Mikea
Masalah-Masalah Hukum Vol 52, No 3 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.52.3.2023.262-271

Abstract

Kesalahan manusia dapat menyebabkan kecelakaan penerbangan. Oleh karena itu, manajemen suatu negara harus memiliki sistem yang terpercaya untuk memastikan penerbangan yang aman dan nyaman. Penelitian ini mengkaji persyaratan keselamatan dan keamanan penerbangan Indonesia serta implementasinya dibandingkan dengan hukum dan peraturan penerbangan internasional. Penelitian ini menganalisis data menggunakan penelitian doktrinal. Studi ini menemukan bahwa Indonesia menerapkan monisme dengan doktrin inkorporasi dan dualisme dengan doktrin transformasi. Indikator keselamatan penerbangan dan indikator keamanan penerbangan menunjukkan implikasinya. Menurut penelitian ini, semua pihak harus memiliki kesadaran hukum untuk mematuhi semua hukum dan peraturan yang ada. Kampanye budaya keselamatan penerbangan secara nasional juga diperlukan. Gerakan ini dimaksudkan untuk memberikan ketenangan kepada penumpang pesawat.
Pengaruh Kecerdasan Buatan dan Ilmu Hukum dalam Kehidupan Bermasyarakat dengan Pendekatan Teori Hukum Rinaldi, Kevin; Roisah, Kholis
Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Vol. 11 No. 1 (2025): Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton
Publisher : Lembaga Jurnal dan Publikasi Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/pencerah.v11i1.6956

Abstract

Implikasi hukum dari kemajuan AI dengan pendekatan teori hukum mempengaruhi kehidupan bermasyarakat yang selalu mengikuti perkembangan teknologi, hukum harus selalu bergerak mengikuti perkembangan zaman. Permasalahan penulis akan membahas Bagaimana pengaruh artificial intelligence dan ilmu hukum dalam kehidupan bermasyarakat dengan pendekatan teori hukum, metode yang digunakan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis teknik analisis secara kualitatif, pengumpulan data menggunakan Teknik library reseach serta penarikan kesimpulan dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Gerakan penerapan hukum progresif, dimaknai sebagai suatu effort (upaya) untuk mencerahkan orientasi hukum yang selama dalam perjalanannya selalu tergiring menuju keadilan semu yang formalistic. Perkembangan AI menuntut hukum untuk lebih dinamis karena meningkatnya kasus-kasus hukum yang melibatkan teknologi. Di China dan Amerika, AI sudah digunakan dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, hukum harus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi agar tetap relevan. Pendekatan teori hukum progresif menjadi penting, karena menekankan keadilan sebagai moral justice, bukan hanya formalitas hukum. Penerapan hukum progresif bertujuan untuk mengarahkan hukum menuju keadilan yang lebih substansial dan sesuai dengan ideologi Pancasila.
Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pelaksanaan Transformasi Digital Layanan Pertanahan melalui Sertipikat Tanah Elektronik Auliani, Intan Rifka; Roisah, Kholis
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2025): Mei-Agustus
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v9i2.11571

Abstract

This study aims to examine the readiness and obstacles to the implementation of digital transformation of land services through electronic land certificates in Indonesia, especially related to the role and authority of PPATs towards this policy. This study uses a normative juridical approach, namely a research study based on statutory regulations. The data source used is secondary data. The results show that PPATs have a role in maintaining the validity and security of land transactions through the making of valid land deeds. The existence of electronic land certificates is an effort to resolve land disputes and assist the role of the PPAT in facilitating the digitization process of land administration services such as helping to improve data security, transparency and validity, and reduce duplication or forgery of land certificates. However, there are several challenges in its implementation, such as the readiness of technological infrastructure, data security, and limited human resources skilled in information technology. By understanding the role and challenges faced by PPATs, this study provides recommendations for improving the process of issuing electronic land certificates and supporting the government's efforts to improve more modern and efficient land services in Indonesia.
Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPAT Sementara) dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Beserta Akibat Hukumnya Srisena, Anindya Zahra; Roisah, Kholis
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i1.3121

Abstract

Perjanjian akta jual beli dalam transaksi tanah diatur dalam UUPA Nomor 5 Tahun 1960 mencakup bermacam-macam barang, termasuk tanah. Tantangan dan perselisihan muncul akibat kelalaian prosedur, khususnya dalam pendaftaran tanah dan peralihan nama. UU Agraria memberikan hak atas tanah kepada perwakilan hukum, sehingga memungkinkan mereka untuk menggunakan dan mengelola tanah, namun keterlambatan atau kelalaian dalam pendaftaran membahayakan keabsahan transaksi dan meningkatkan sengketa kepemilikan. Untuk menjamin kejelasan, UUPA mengamanatkan keterlibatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau PPAT Sementara, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998. Pejabat-pejabat ini memainkan peran penting, terlibat dalam persiapan dan dokumentasi yang cermat untuk menetapkan kerangka hukum, menentukan hak dan kewajiban, serta menjunjung tinggi standar hukum, kepentingan, dan transparansi. Mengingat transaksi pertanahan melibatkan investasi besar, PPAT dan pejabat PPAT Sementara bertindak sebagai perantara yang penting, menjembatani kesenjangan antara seluk-beluk hukum dan aspek praktis, memfasilitasi peralihan hak atas tanah secara sah dan memastikan proses yang lancar dan transparan.
Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terdaftar Berdasarkan Prinsip First To File Mudofi, Luthfi Nurul Hidayah; Roisah, Kholis
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i2.3362

Abstract

Sejarah merek dagang merupakan permadani kaya yang mencerminkan evolusi perdagangan dan hukum. Berasal dari Mesopotamia kuno, para pengrajin menggunakan simbol-simbol unik untuk menandakan asal dan kualitas barang-barang mereka, sehingga menjadi landasan bagi merek dagang modern. Seiring berjalannya waktu, simbol-simbol ini berkembang menjadi merek terkenal yang kita kenal sekarang, menumbuhkan kepercayaan dan jaminan kualitas di kalangan konsumen. Abad ke-20 menjadi saksi globalisasi hukum merek dagang, dengan tonggak sejarah seperti Konvensi Paris dan berdirinya WIPO. Di Indonesia, merek dagang diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, yang menekankan sistem first-to-file untuk menjamin hak eksklusif, dan menekankan pentingnya pendaftaran segera untuk melindungi kepentingan kekayaan intelektual. Penelitian ini menggunakan tinjauan Pustaka. Hasil penelitian menunjukkan penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek agar menjamin hak ekslusif dan mencegah penggunaan tanpa izin dengan prinsip firs-to-file. Terdapat Sanksi Hukum Pidana apabila seseorang melanggar ha katas merek dagang yang diatur dalam Pasal 382bis HUHP.
Optimalisasi Peran Badan Kehormatan DPRD Tingkat Provinsi dalam Mengimplementasikan Kode Etik pada Tata Kelola Pemerintahan Daerah Bagus Prasetyo Kurniawan; Kholis Roisah
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4174

Abstract

Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (BK-DPRD) adalah lembaga independen yang bertugas menegakkan kode etik di DPRD. Di tengah maraknya pelanggaran kode etik oleh anggota DPRD, BK-DPRD Provinsi berupaya meningkatkan fungsi dan perannya dalam penegakan kode etik, meski kinerjanya masih mendapat keluhan dari masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum tentang tugas dan fungsi BK-DPRD Provinsi serta menganalisis fungsionalisasinya dalam penegakan kode etik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif, data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Validitas data menggunakan triangulasi data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BK-DPRD Provinsi berperan sebagai pengawas internal yang menjaga integritas dan martabat lembaga DPRD. Tugasnya mencakup pengawasan perilaku anggota, menjaga etika politik, dan menangani pengaduan pelanggaran. Penelitian merekomendasikan penguatan peran BK-DPRD Provinsi melalui peningkatan kerja sama dengan pihak terkait seperti KPK dan aparat penegak hukum, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran.
Kedudukan Personal Guarantee dan Benda yang dijaminkan dalam Kepailitan Debitor Aldaba, Rilisa; Roisah, Kholis
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.4235

Abstract

Kepailitan adalah kondisi di mana seorang debitor tidak dapat memenuhi kewajiban utangnya kepada kreditor, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum jaminan perorangan dalam kepailitan, serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada penjamin. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian ini adalah normatif. Hasil penelitian adalah penjamin perorangan dapat dipertanggungjawabkan atas utang debitor jika debitor gagal memenuhi kewajibannya, meskipun secara eksplisit tidak diatur dalam Undang-Undang Kepailitan bahwa penjamin dapat dinyatakan pailit. Perlindungan hukum terhadap penjamin terdiri dari perlindungan preventif, seperti memberikan informasi yang jelas tentang konsekuensi perjanjian, serta perlindungan represif, yang dapat dilakukan melalui gugatan di pengadilan niaga untuk menyelesaikan sengketa terkait jaminan perorangan. Penjamin perorangan memiliki hak subrogasi, yang memberikan hak untuk menuntut kembali utang kepada debitor atau pihak lain yang terkait.
Implikasi Kewajiban Pelaporan Notaris dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang: Antara Kerahasiaan Jabatan dan Kewajiban Hukum Aulia, Ichsan; Roisah, Kholis
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.4426

Abstract

Notaris memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan isi akta dan informasi yang diperoleh dalam pembuatan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Namun, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 mengharuskan Notaris melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang tampaknya bertentangan dengan kewajiban kerahasiaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis regulasi, kewenangan, serta tanggung jawab Notaris dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menemukan bahwa kedua kewajiban tersebut tidak saling bertentangan. Notaris hanya wajib melaporkan kepada PPATK jika bertindak untuk atau atas nama pengguna jasa. Jika hanya menjalankan tugas sebagaimana diatur dalam UUJN, maka tidak ada kewajiban untuk melaporkan transaksi mencurigakan. Selain itu, Notaris memiliki tanggung jawab hukum apabila terlibat dalam transaksi yang berkaitan dengan pencucian uang. Untuk itu, Notaris wajib menerapkan asas mengenal pengguna jasa, mengenal pemilik manfaat korporasi, serta melaporkan transaksi yang mencurigakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
The Position of the Licensee Regarding Violations of Related Rights (Broadcasting Rights) in the Perspective of Unlawful Acts : Case Study of Case Number 12/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2018/ PN.NIAGA.Sby) Zain Sumawang, Hanisa; Roisah, Kholis
Formosa Journal of Multidisciplinary Research Vol. 3 No. 1 (2024): January 2024
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/fjmr.v3i1.7873

Abstract

This study examines dispute number 12/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2018/PN.NIAGA.Sby involving violations of broadcasting rights. Moral and economic rights in the context of Copyright are in focus. The research uses normative juridical methods with a statutory approach. The results include a detailed analysis of violations by PT. Widhi Hartajaya (Suris Boutique Hotel) and the Supreme Court decision which sentenced him to pay material compensation. In the discussion, the research links the findings to copyright theory and related literature. The conclusion confirms copyright infringement, reminding us of the urgency of exclusive protection and law enforcement. Recommendations include interdisciplinary dimensions, comparative studies, and technological exploration in managing Copyright. The research is expected to contribute to understanding law enforcement and copyright protection in Indonesia.
The Prospects of Intellectual Property Rights as a Credit Collateral: An Indonesia-Singapore Comparative Study Rifqi, Muhammad; Roisah, Kholis; Lestari, Sartika Nanda
Jurnal Hukum Novelty Vol. 14 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26555/novelty.v14i2.a27017

Abstract

Introduction to The Problem: The development of the creative industry has an impact on the need for capital. The government has made new policies related to the financing mechanism of the creative economy through Peraturan Pemerintah (PP) Number 24 of 2022 concerning the Implementation of Law Number 24 of 2019 concerning the Creative Economy. The government is trying to provide support in the form of a credit financing scheme with IPR as a collateral to financial institutions.Purpose/Objective Study: This study aims to determine the prospects of IPR as a credit guarantee after the issuance of PP Number 24 of 2022. To see the extent of the effectiveness of the PP, this study presents a comparison of IPR commercialization in Singapore, which is one of the countries that has successfully implemented IPR as a credit.Design/Methodology/Approach: The research method used is normative juridical with analytical descriptive specifications.Findings: The results indicated that to implement IPR as a credit guarantee, collaboration between institutions is needed, and several instruments must be fulfilled, namely concerning legal regulations, government institutions, financial institutions, valuation institutions, insurance institutions, and secondary markets. Indonesia does not fully have these six instruments, especially in terms of institutions related to valuation institutions and their technical implementation guidelines, insurance institutions in case of bad credit, and the secondary market as the last place to sell IPR assets. The implication is that IPR-based credit financing for creative economy actors in Indonesia has not run optimally.Paper Type: Research Article
Co-Authors Adya Paramita Prabandari Aldaba, Rilisa Aritenesa, Dwiputra Arnanda Yusliwidaka Arsya Yustisia Zahra Aulia, Ichsan Auliani, Intan Rifka Ayu Wulansari Raharningtyas M Bagus Prasetyo Kurniawan Bobi Aswandi Buditama, Ajar Damaiyanti, Alifia Disemadi, Hari Sutra Farida Nur Hidayah Handoko, Windy Fariskya Hudsaha, Annisa Indira Hondhe Joko Setiyono Joko Setiyono Kusumadewi, Puan Maharani Ladju Kusmawardi Makka, Zulvia Manitra, Ramalina Ranaivo Mikea Marpaung, Mirza Pasha Mitskaya, Elena Moch Alfi Muzakki Mohd Zahir, Mohd Zamre Mudofi, Luthfi Nurul Hidayah Muhammad Rifqi Paramita Prananingtyas Peni Susetyorini Prananda, Rahandy Rizki Prasetyo, Mujiono Hafidh Priska Maulidina Ayu Ananta puspita, dela Rachma, Hanum Asyiffa Rahayu Rahayu Ramadhani, Astrid Puspita Rinaldi, Kevin Rindia Fanny Kusumaningtyas Ryan Adhyatma Cakrawibawa Sakti, Misbahul Awang Salsabila, Nisrina Zulfa Sartika Nanda Lestari, Sartika Nanda Sarykulov, Kurmangaly Srisena, Anindya Zahra Sulistyaningsih, Dewi Tandian, Jennifer Vrilda, Teresa Wardana, Khansadhia Afifah Zain Sumawang, Hanisa Zaki Mubarok, Zaki Zaman, Muhamad Nafi Uz Zinatul Ashiqin Zainol Zulva, Amalia