Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.359
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum NOTARIUS LAW REFORM Diponegoro Law Journal Lentera Hukum Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat Brawijaya Law Journal : Journal of Legal Studies Jurnal Hukum Novelty Tadulako Law Review Diponegoro Law Review Jurisprudence Journal of Indonesian Legal Studies Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY Hasanuddin Law Review Etika Demokrasi Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Unes Law Review Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Jurnal Ilmiah Dunia Hukum JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA JURNAL USM LAW REVIEW Formosa Journal of Multidisciplinary Research (FJMR) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal Research of Social Science, Economics, and Management The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education Lex Scientia Law Review JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)
Kholis Roisah
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 58 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 58 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Urgency of the Contempt of Court Criminalization Policy to Overcome Harassment Against the Status and Dignity of Courts Disemadi, Hari Sutra; Roisah, Kholis
Brawijaya Law Journal Vol. 6 No. 2 (2019): State Regulations and Law Enforcement
Publisher : Faculty of Law, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.blj.2019.006.02.07

Abstract

In Indonesia, many cases that occur related to contempt of court and law enforcement have occurred. The issue of Contempt of Court in Indonesia is a problem that is both interesting and complicated in its conception and regulation. Until now, in Indonesia, no provisions specifically regulating the Contempt of Court institutions. This completed study uses a normative juridical research method that prioritizes secondary data. This research addressing the legislation governing the Contempt of Court specifically until now still does not yet exist. However, the general arrangement has happened in the Criminal Code. Contempt of Court can occur both in the courtroom and outside the trial both in criminal, civil and industrial relations cases. Increasingly expanding various actions, which can be categorizing as contempt of court in Indonesia, it is necessary to arrange Contempt of Court in the form of separate rules
ANALISIS STANDAR PENERBANGAN DI INDONESIA BERDASARKAN HUKUM UDARA INTERNASIONAL Kusumadewi, Puan Maharani; Roisah, Kholis; Prabandari, Adya Paramita; Manitra, Ramalina Ranaivo Mikea
Masalah-Masalah Hukum Vol 52, No 3 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.52.3.2023.262-271

Abstract

Kesalahan manusia dapat menyebabkan kecelakaan penerbangan. Oleh karena itu, manajemen suatu negara harus memiliki sistem yang terpercaya untuk memastikan penerbangan yang aman dan nyaman. Penelitian ini mengkaji persyaratan keselamatan dan keamanan penerbangan Indonesia serta implementasinya dibandingkan dengan hukum dan peraturan penerbangan internasional. Penelitian ini menganalisis data menggunakan penelitian doktrinal. Studi ini menemukan bahwa Indonesia menerapkan monisme dengan doktrin inkorporasi dan dualisme dengan doktrin transformasi. Indikator keselamatan penerbangan dan indikator keamanan penerbangan menunjukkan implikasinya. Menurut penelitian ini, semua pihak harus memiliki kesadaran hukum untuk mematuhi semua hukum dan peraturan yang ada. Kampanye budaya keselamatan penerbangan secara nasional juga diperlukan. Gerakan ini dimaksudkan untuk memberikan ketenangan kepada penumpang pesawat.
Hubungan Hukum Terhadap Kepemilikan Hak Cipta Yang Dijadikan Merek Bagi Pencipta Dan Pemegang Merek Pratama, Revie Rachmansyah; Roisah, Kholis
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 1 (2025): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i1.10363

Abstract

This research aims to analyze the characteristics, legal protection, application of principles between copyright and trademarks, and the potential disputes that arise. The urgency of this research lies in the need for harmonization between the declarative principle in copyright and the first-to-file principle in trademarks to address the potential legal conflicts that often arise due to the overlapping protection of these two intellectual property rights. This research method uses a normative juridical type of research with secondary data as the main data. The research results indicate that differences in protection principles can trigger legal disputes, especially when elements of copyrighted works are used as trademarks without permission. The novelty of this research is the recommendation for the implementation of cross-database mechanisms and policies for the cancellation of trademark registrations that violate copyright to prevent conflicts. The novelty of this research is to examine the legal relationship between copyright and trademark more holistically, providing an approach based on the Economic Analysis of Law (EAL) to assess the effectiveness of legal protection. The recommendation of this research is that cross-database mechanisms and policies for the cancellation of trademark registrations that violate copyright should be implemented to prevent disputes. In conclusion, the harmonization of the declarative principle and the first-to-file principle can be achieved through enhanced synergy among relevant institutions, education for creators and entrepreneurs, and strengthened regulations to ensure fairness, legal certainty, and balanced protection of economic rights. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis menganalisis karakterisitik, perlindungan hukum, penerapan prinsip antara hak cipta dan merek serta potensi sengketa yang terjadi. Urgensi penelitian terletak pada perlunya harmonisasi antara prinsip deklaratif dalam hak cipta dan asas first to file dalam hak merek untuk mengatasi potensi konflik hukum yang sering terjadi akibat tumpang tindih perlindungan kedua hak kekayaan intelektual ini. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatf dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan prinsip perlindungan dapat memicu sengketa hukum, terutama ketika elemen karya cipta digunakan sebagai merek tanpa izin. Kebaruan penelitian ini adalah mengkaji hubungan hukum antara hak cipta dan hak merek secara lebih holistik, memberikan pendekatan berbasis Economic Analysis of Law (EAL) untuk menilai efektivitas perlindungan hukum. Rekomendasi penelitian ini bahwa implementasi mekanisme lintas basis data dan kebijakan pembatalan pendaftaran merek yang melanggar hak cipta untuk mencegah sengketa. Kesimpulannya, harmonisasi prinsip deklaratif dan asas first to file dapat dicapai melalui peningkatan sinergi antara lembaga terkait, edukasi kepada para pencipta dan pelaku usaha, serta penguatan regulasi untuk memastikan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak ekonomi yang seimbang.
Pengaruh Kecerdasan Buatan dan Ilmu Hukum dalam Kehidupan Bermasyarakat dengan Pendekatan Teori Hukum Rinaldi, Kevin; Roisah, Kholis
Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Vol. 11 No. 1 (2025): Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton
Publisher : Lembaga Jurnal dan Publikasi Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/pencerah.v11i1.6956

Abstract

Implikasi hukum dari kemajuan AI dengan pendekatan teori hukum mempengaruhi kehidupan bermasyarakat yang selalu mengikuti perkembangan teknologi, hukum harus selalu bergerak mengikuti perkembangan zaman. Permasalahan penulis akan membahas Bagaimana pengaruh artificial intelligence dan ilmu hukum dalam kehidupan bermasyarakat dengan pendekatan teori hukum, metode yang digunakan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis teknik analisis secara kualitatif, pengumpulan data menggunakan Teknik library reseach serta penarikan kesimpulan dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Gerakan penerapan hukum progresif, dimaknai sebagai suatu effort (upaya) untuk mencerahkan orientasi hukum yang selama dalam perjalanannya selalu tergiring menuju keadilan semu yang formalistic. Perkembangan AI menuntut hukum untuk lebih dinamis karena meningkatnya kasus-kasus hukum yang melibatkan teknologi. Di China dan Amerika, AI sudah digunakan dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, hukum harus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi agar tetap relevan. Pendekatan teori hukum progresif menjadi penting, karena menekankan keadilan sebagai moral justice, bukan hanya formalitas hukum. Penerapan hukum progresif bertujuan untuk mengarahkan hukum menuju keadilan yang lebih substansial dan sesuai dengan ideologi Pancasila.
Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pelaksanaan Transformasi Digital Layanan Pertanahan melalui Sertipikat Tanah Elektronik Auliani, Intan Rifka; Roisah, Kholis
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2025): Mei-Agustus
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v9i2.11571

Abstract

This study aims to examine the readiness and obstacles to the implementation of digital transformation of land services through electronic land certificates in Indonesia, especially related to the role and authority of PPATs towards this policy. This study uses a normative juridical approach, namely a research study based on statutory regulations. The data source used is secondary data. The results show that PPATs have a role in maintaining the validity and security of land transactions through the making of valid land deeds. The existence of electronic land certificates is an effort to resolve land disputes and assist the role of the PPAT in facilitating the digitization process of land administration services such as helping to improve data security, transparency and validity, and reduce duplication or forgery of land certificates. However, there are several challenges in its implementation, such as the readiness of technological infrastructure, data security, and limited human resources skilled in information technology. By understanding the role and challenges faced by PPATs, this study provides recommendations for improving the process of issuing electronic land certificates and supporting the government's efforts to improve more modern and efficient land services in Indonesia.
Legal Protection for Consumers Receiving Defective Products in Online Transactions Purnaningrum, Sageta; Roisah, Kholis
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol 7, No 2 (2025)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v7i2.94-108

Abstract

Legal protection for consumers receiving defective products in online transactions is critically needed due to the surge in e‑commerce, which has led to increased consumer complaints particularly regarding product quality and authenticity. Consumers often face urgency when encountering unclear seller identities and inadequate product information, resulting in financial losses from receiving defective goods. This situation underscores the necessity of legal accountability for producers and sellers and highlights the need for a robust framework to address consumer disputes effectively.This study aims to deepen understanding of consumer rights and seller obligations in digital marketplaces. Employing a normative legal research method, it analyzes relevant consumer protection legislation. The findings indicate that consumers have access to dispute resolution through the Consumer Dispute Resolution Agency (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen – BPSK). To strengthen legal protection in online transactions, enhanced oversight of business actors and public awareness‑raising regarding consumer rights are essential. Clear regulations and effective dispute‑resolution mechanisms will better safeguard consumers against unfair commercial practices.
Pemenuhan Hak Pencipta Lagu oleh Pelaku Pertunjukan Tanpa Izin Kusumaningtyas, Rindia Fanny; Roisah, Kholis; Sulistyaningsih, Dewi; Aritenesa, Dwiputra
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 19, No 2 (2025): July Edition
Publisher : Law and Human Rights Research and Development Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2025.V19.87 - 110

Abstract

Perlindungan hak cipta atas lagu dan/atau musik dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta masih menghadapi tantangan serius di Indonesia, terutama terkait pelanggaran Hak Moral dan Hak Ekonomi pencipta lagu. Indonesia bahkan pernah mendapat kritik internasional akibat lemahnya perlindungan hukum terhadap hak cipta, terbukti dengan dimasukkannya Indonesia dalam Watch List oleh IIPA dan USTR sejak tahun 2000 karena tingginya tingkat pembajakan di pasar domestik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua permasalahan utama: mekanisme permohonan izin dan pembayaran royalti kepada pencipta lagu, serta konsekuensi hukum bagi pelaku yang menampilkan lagu tanpa izin dan tidak memenuhi kewajiban hak cipta. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus serta analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme perizinan dan pembayaran royalti dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), yang bertugas menghimpun dan mendistribusikan royalti berdasarkan data karya yang didaftarkan pencipta. Sementara itu, pengguna karya yang menggunakan lagu secara komersial tanpa izin dan tanpa membayar royalti dapat dikenai sanksi hukum berupa gugatan perdata (ganti rugi), pencabutan izin lisensi jika ada perjanjian, serta pidana denda sesuai ketentuan Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya kepatuhan hukum dalam penggunaan karya cipta musik guna melindungi hak-hak pencipta secara adil dan berkelanjutan.
EMPOWERING CULTURAL COMMUNITIES IN PROTECTING TRADITIONAL EXPRESSIONS: LEGAL CHALLENGES IN THE DIGITAL AGE Roisah, Kholis; Rahayu, Rahayu; Al Asy'arie, Moh. Asadullah Hasan; Mitskaya, Elena; Wahyudi, Bryan Fayyadh Haq
Diponegoro Law Review Vol 10, No 2 (2025): Diponegoro Law Review October 2025 (in progress)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dilrev.10.2.2025.134-156

Abstract

Protecting Traditional Cultural Expressions (TCEs) is essential for safeguarding national identity and the values of communities that inherit and transmit cultural knowledge. This doctrinal study, grounded in comprehensive literature analysis, examines Indonesia’s regulatory framework and the practical challenges of TCEs protection. Research demonstrates that the limited positive influence on cultural holder communities' welfare stems from a noticeable dearth of clear technical policies outlining the institutions and systems for equitable benefit-sharing. The protection afforded to traditional cultural expressions (TCEs) is inherently twofold: it substantiates the importance of cultural diversity, spirituality, and religious practice while also functioning as an essential tool to preclude cultural plagiarism and inappropriate exploitation. The custodial  communities remain essential bearing the primary responsibility for maintaining, revitalizing, and transmitting local knowledge, artistic forms, and ritual practices. Concurrently, the digital era amplifies risks of misuse; specifically, the ease of digitization and rapid dissemination increase vulnerability to unauthorized appropriation and misrepresentation. To confront these risks, a combined approach is required, including positive and defensive measures within intellectual property regimes—such as tailored sui generis protections—alongside complementary policy instruments that emphasize community rights. Indonesia's legislative efforts, including the 2014 Copyright Law and the 2022 Government Regulation on Communal Intellectual Property (KIK), are compromised by major implementation deficits that undermine effective practical enforcement. The core argument here is for clearer, highly specific legal tools and stronger institutional arrangements that actively facilitate benefit-sharing and protect community interests. Ultimately, the study calls for a cohesive strategy that integrates protection with cultural-based economic growth and community empowerment to guarantee sustainable, intergenerational outcomes that preserve heritage while simultaneously lifting local welfare.
Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPAT Sementara) dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Beserta Akibat Hukumnya Srisena, Anindya Zahra; Roisah, Kholis
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i1.3121

Abstract

Perjanjian akta jual beli dalam transaksi tanah diatur dalam UUPA Nomor 5 Tahun 1960 mencakup bermacam-macam barang, termasuk tanah. Tantangan dan perselisihan muncul akibat kelalaian prosedur, khususnya dalam pendaftaran tanah dan peralihan nama. UU Agraria memberikan hak atas tanah kepada perwakilan hukum, sehingga memungkinkan mereka untuk menggunakan dan mengelola tanah, namun keterlambatan atau kelalaian dalam pendaftaran membahayakan keabsahan transaksi dan meningkatkan sengketa kepemilikan. Untuk menjamin kejelasan, UUPA mengamanatkan keterlibatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau PPAT Sementara, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998. Pejabat-pejabat ini memainkan peran penting, terlibat dalam persiapan dan dokumentasi yang cermat untuk menetapkan kerangka hukum, menentukan hak dan kewajiban, serta menjunjung tinggi standar hukum, kepentingan, dan transparansi. Mengingat transaksi pertanahan melibatkan investasi besar, PPAT dan pejabat PPAT Sementara bertindak sebagai perantara yang penting, menjembatani kesenjangan antara seluk-beluk hukum dan aspek praktis, memfasilitasi peralihan hak atas tanah secara sah dan memastikan proses yang lancar dan transparan.
Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terdaftar Berdasarkan Prinsip First To File Mudofi, Luthfi Nurul Hidayah; Roisah, Kholis
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i2.3362

Abstract

Sejarah merek dagang merupakan permadani kaya yang mencerminkan evolusi perdagangan dan hukum. Berasal dari Mesopotamia kuno, para pengrajin menggunakan simbol-simbol unik untuk menandakan asal dan kualitas barang-barang mereka, sehingga menjadi landasan bagi merek dagang modern. Seiring berjalannya waktu, simbol-simbol ini berkembang menjadi merek terkenal yang kita kenal sekarang, menumbuhkan kepercayaan dan jaminan kualitas di kalangan konsumen. Abad ke-20 menjadi saksi globalisasi hukum merek dagang, dengan tonggak sejarah seperti Konvensi Paris dan berdirinya WIPO. Di Indonesia, merek dagang diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, yang menekankan sistem first-to-file untuk menjamin hak eksklusif, dan menekankan pentingnya pendaftaran segera untuk melindungi kepentingan kekayaan intelektual. Penelitian ini menggunakan tinjauan Pustaka. Hasil penelitian menunjukkan penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek agar menjamin hak ekslusif dan mencegah penggunaan tanpa izin dengan prinsip firs-to-file. Terdapat Sanksi Hukum Pidana apabila seseorang melanggar ha katas merek dagang yang diatur dalam Pasal 382bis HUHP.
Co-Authors Adya Paramita Prabandari Al Asy'arie, Moh. Asadullah Hasan Aldaba, Rilisa Aritenesa, Dwiputra Arnanda Yusliwidaka Aulia, Ichsan Auliani, Intan Rifka Ayu Wulansari Raharningtyas M Bagus Prasetyo Kurniawan Bobi Aswandi Buditama, Ajar Damaiyanti, Alifia Disemadi, Hari Sutra Farida Nur Hidayah Fayyadh Haq Wahyudi, Bryan Handoko, Windy Fariskya Hudsaha, Annisa Indira Hondhe Joko Setiyono Joko Setiyono Kusumadewi, Puan Maharani Ladju Kusmawardi Makka, Zulvia Manitra, Ramalina Ranaivo Mikea Marpaung, Mirza Pasha Mitskaya, Elena Moch Alfi Muzakki Mohd Zahir, Mohd Zamre Mudofi, Luthfi Nurul Hidayah Muhammad Rifqi Paramita Prananingtyas Peni Susetyorini Prananda, Rahandy Rizki Prasetyo Raharjo, Raden Bagoes Prasetyo, Mujiono Hafidh Pratama, Revie Rachmansyah Priska Maulidina Ayu Ananta Purnaningrum, Sageta Rachma, Hanum Asyiffa Rahayu Rahayu Ramadhani, Astrid Puspita Rinaldi, Kevin Rindia Fanny Kusumaningtyas Ryan Adhyatma Cakrawibawa Saidatul Nadia Abd Aziz, Saidatul Nadia Abd Sakti, Misbahul Awang Salsabila, Nisrina Zulfa Sartika Nanda Lestari, Sartika Nanda Sarykulov, Kurmangaly Srisena, Anindya Zahra Sulistyaningsih, Dewi Tandian, Jennifer Vrilda, Teresa Wahyudi, Bryan Fayyadh Haq Wardana, Khansadhia Afifah Zahra, Arsya Yustisia Zain Sumawang, Hanisa Zaki Mubarok, Zaki Zaman, Muhamad Nafi Uz Zinatul Ashiqin Zainol Zulva, Amalia