Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.697
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum NOTARIUS LAW REFORM Diponegoro Law Journal Lentera Hukum Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat Brawijaya Law Journal : Journal of Legal Studies Jurnal Hukum Novelty Tadulako Law Review Diponegoro Law Review Jurisprudence Journal of Indonesian Legal Studies Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY Hasanuddin Law Review Etika Demokrasi Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Unes Law Review Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Jurnal Ilmiah Dunia Hukum JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA JURNAL USM LAW REVIEW Formosa Journal of Multidisciplinary Research (FJMR) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Lex Scientia Law Review JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)
Kholis Roisah
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 53 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 53 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Optimalisasi Peran Badan Kehormatan DPRD Tingkat Provinsi dalam Mengimplementasikan Kode Etik pada Tata Kelola Pemerintahan Daerah Bagus Prasetyo Kurniawan; Kholis Roisah
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4174

Abstract

Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (BK-DPRD) adalah lembaga independen yang bertugas menegakkan kode etik di DPRD. Di tengah maraknya pelanggaran kode etik oleh anggota DPRD, BK-DPRD Provinsi berupaya meningkatkan fungsi dan perannya dalam penegakan kode etik, meski kinerjanya masih mendapat keluhan dari masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum tentang tugas dan fungsi BK-DPRD Provinsi serta menganalisis fungsionalisasinya dalam penegakan kode etik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif, data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Validitas data menggunakan triangulasi data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BK-DPRD Provinsi berperan sebagai pengawas internal yang menjaga integritas dan martabat lembaga DPRD. Tugasnya mencakup pengawasan perilaku anggota, menjaga etika politik, dan menangani pengaduan pelanggaran. Penelitian merekomendasikan penguatan peran BK-DPRD Provinsi melalui peningkatan kerja sama dengan pihak terkait seperti KPK dan aparat penegak hukum, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran.
Kedudukan Personal Guarantee dan Benda yang dijaminkan dalam Kepailitan Debitor Aldaba, Rilisa; Roisah, Kholis
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.4235

Abstract

Kepailitan adalah kondisi di mana seorang debitor tidak dapat memenuhi kewajiban utangnya kepada kreditor, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum jaminan perorangan dalam kepailitan, serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada penjamin. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian ini adalah normatif. Hasil penelitian adalah penjamin perorangan dapat dipertanggungjawabkan atas utang debitor jika debitor gagal memenuhi kewajibannya, meskipun secara eksplisit tidak diatur dalam Undang-Undang Kepailitan bahwa penjamin dapat dinyatakan pailit. Perlindungan hukum terhadap penjamin terdiri dari perlindungan preventif, seperti memberikan informasi yang jelas tentang konsekuensi perjanjian, serta perlindungan represif, yang dapat dilakukan melalui gugatan di pengadilan niaga untuk menyelesaikan sengketa terkait jaminan perorangan. Penjamin perorangan memiliki hak subrogasi, yang memberikan hak untuk menuntut kembali utang kepada debitor atau pihak lain yang terkait.
Implikasi Kewajiban Pelaporan Notaris dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang: Antara Kerahasiaan Jabatan dan Kewajiban Hukum Aulia, Ichsan; Roisah, Kholis
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.4426

Abstract

Notaris memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan isi akta dan informasi yang diperoleh dalam pembuatan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Namun, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 mengharuskan Notaris melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang tampaknya bertentangan dengan kewajiban kerahasiaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis regulasi, kewenangan, serta tanggung jawab Notaris dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menemukan bahwa kedua kewajiban tersebut tidak saling bertentangan. Notaris hanya wajib melaporkan kepada PPATK jika bertindak untuk atau atas nama pengguna jasa. Jika hanya menjalankan tugas sebagaimana diatur dalam UUJN, maka tidak ada kewajiban untuk melaporkan transaksi mencurigakan. Selain itu, Notaris memiliki tanggung jawab hukum apabila terlibat dalam transaksi yang berkaitan dengan pencucian uang. Untuk itu, Notaris wajib menerapkan asas mengenal pengguna jasa, mengenal pemilik manfaat korporasi, serta melaporkan transaksi yang mencurigakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
The Position of the Licensee Regarding Violations of Related Rights (Broadcasting Rights) in the Perspective of Unlawful Acts : Case Study of Case Number 12/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2018/ PN.NIAGA.Sby) Zain Sumawang, Hanisa; Roisah, Kholis
Formosa Journal of Multidisciplinary Research Vol. 3 No. 1 (2024): January 2024
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/fjmr.v3i1.7873

Abstract

This study examines dispute number 12/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2018/PN.NIAGA.Sby involving violations of broadcasting rights. Moral and economic rights in the context of Copyright are in focus. The research uses normative juridical methods with a statutory approach. The results include a detailed analysis of violations by PT. Widhi Hartajaya (Suris Boutique Hotel) and the Supreme Court decision which sentenced him to pay material compensation. In the discussion, the research links the findings to copyright theory and related literature. The conclusion confirms copyright infringement, reminding us of the urgency of exclusive protection and law enforcement. Recommendations include interdisciplinary dimensions, comparative studies, and technological exploration in managing Copyright. The research is expected to contribute to understanding law enforcement and copyright protection in Indonesia.
The Prospects of Intellectual Property Rights as a Credit Collateral: An Indonesia-Singapore Comparative Study Rifqi, Muhammad; Roisah, Kholis; Lestari, Sartika Nanda
Jurnal Hukum Novelty Vol. 14 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26555/novelty.v14i2.a27017

Abstract

Introduction to The Problem: The development of the creative industry has an impact on the need for capital. The government has made new policies related to the financing mechanism of the creative economy through Peraturan Pemerintah (PP) Number 24 of 2022 concerning the Implementation of Law Number 24 of 2019 concerning the Creative Economy. The government is trying to provide support in the form of a credit financing scheme with IPR as a collateral to financial institutions.Purpose/Objective Study: This study aims to determine the prospects of IPR as a credit guarantee after the issuance of PP Number 24 of 2022. To see the extent of the effectiveness of the PP, this study presents a comparison of IPR commercialization in Singapore, which is one of the countries that has successfully implemented IPR as a credit.Design/Methodology/Approach: The research method used is normative juridical with analytical descriptive specifications.Findings: The results indicated that to implement IPR as a credit guarantee, collaboration between institutions is needed, and several instruments must be fulfilled, namely concerning legal regulations, government institutions, financial institutions, valuation institutions, insurance institutions, and secondary markets. Indonesia does not fully have these six instruments, especially in terms of institutions related to valuation institutions and their technical implementation guidelines, insurance institutions in case of bad credit, and the secondary market as the last place to sell IPR assets. The implication is that IPR-based credit financing for creative economy actors in Indonesia has not run optimally.Paper Type: Research Article
Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pelaksanaan Transformasi Digital Layanan Pertanahan melalui Sertipikat Tanah Elektronik Auliani, Intan Rifka; Roisah, Kholis
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 2 (2025): Mei-Agustus
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v9i2.11571

Abstract

This study aims to examine the readiness and obstacles to the implementation of digital transformation of land services through electronic land certificates in Indonesia, especially related to the role and authority of PPATs towards this policy. This study uses a normative juridical approach, namely a research study based on statutory regulations. The data source used is secondary data. The results show that PPATs have a role in maintaining the validity and security of land transactions through the making of valid land deeds. The existence of electronic land certificates is an effort to resolve land disputes and assist the role of the PPAT in facilitating the digitization process of land administration services such as helping to improve data security, transparency and validity, and reduce duplication or forgery of land certificates. However, there are several challenges in its implementation, such as the readiness of technological infrastructure, data security, and limited human resources skilled in information technology. By understanding the role and challenges faced by PPATs, this study provides recommendations for improving the process of issuing electronic land certificates and supporting the government's efforts to improve more modern and efficient land services in Indonesia.
Analisis Yuridis Ahli Waris yang Wanprestasi atas Perjanjian yang dibuat Pewaris (Putusan Perkara Perdata Nomor 443/Pdt.G/2021/PN Smg) Tandian, Jennifer; Roisah, Kholis
UNES Law Review Vol. 6 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i3.1664

Abstract

Dalam perjanjian kredit modal kerja dapat menimbulkan sengketa berupa wanprestasi. Dalam kasus perjanjian kredit modal kerja antara PT Bank Perkreditan Rakyat Jateng selaku kreditur dengan Alm. Hasyim Mustofa selaku debitur terjadi wanprestasi karena debitur meninggal dunia dan ahli waris tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan seluruh kewajiban yang ditinggalkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewajiban ahli waris terhadap hutang debitur (pewaris) dalam perjanjian kredit modal kerja dengan PT Bank Perkreditan Rakyat Jateng dan apabila ahli waris tidak bersedia membayar hutang debitur (pewaris) dalam perjanjian kredit modal kerja tersebut dapat dinyatakan wanprestasi atau tidak. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian, ahli waris memiliki kewajiban untuk menyelesaikan seluruh hutang yang ditinggalkan oleh pewaris. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya keterangan atas penolakan harta warisan dari ahli waris yang dapat dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan agama yang berisi penetapan ahli waris. Dengan diterimanya warisan, maka seluruh hak dan kewajiban akan beralih kepada ahli waris. Dengan demikian, bagi ahli waris yang tidak memiliki itikad baik untuk membayar hutang dari pewaris dapat digugat wanprestasi oleh kreditur yang dalam hal ini adalah pihak PT Bank Perkreditan Rakyat Jateng.
Implementasi Pemberian Royalti bagi Pemegang Hak Cipta Terkait Pendistribusian Musik Melalui Platform SoundOn pada Aplikasi TikTok Salsabila, Nisrina Zulfa; Roisah, Kholis
UNES Law Review Vol. 6 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i3.1819

Abstract

Distribution of music through digital platforms, such as SoundOn on TikTok, has become a dominant phenomenon in the modern music industry. However, the implementation of royalty distribution to copyright holders has become a significant concern in this context. This research employs a normative research approach to analyze the legal foundations, policies, and practices related to royalty distribution to copyright holders in the distribution of music through the SoundOn platform on TikTok. Evaluation of royalty implementation is conducted by considering transparency, oversight, reporting, and fairness in royalty distribution. Recommendations are provided for improvements, including enhancing transparency, developing algorithms, and consulting with copyright holders. Thus, this study offers valuable insights to improve the practices of fair and sustainable royalty distribution in the digital music industry.
Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik : Studi Kasus Pada Bisnis Karaoke Handoko, Windy Fariskya; Roisah, Kholis
UNES Law Review Vol. 6 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i3.1820

Abstract

Managing song and music copyright royalties is a crucial aspect in the entertainment industry, especially in the context of the increasingly growing karaoke business. This study aims to investigate song and music copyright royalty management practices in the karaoke business, with a focus on implementation and compliance with applicable copyright regulations. Through a case study approach, we analyze the strategies, policies and procedures implemented by karaoke businesses in managing royalties, as well as their impact on relations with copyright holders and the sustainability of the industry. Data was collected through in-depth interviews with karaoke business owners, copyright holders and other related parties. Our findings illustrate the challenges and opportunities faced by karaoke businesses in complying with copyright regulations, while also identifying best practices in royalty management that can improve the balance between the interests of businesses and copyright holders. The practical and theoretical implications of these findings are discussed, along with recommendations for further improvement and development in the management of song and music copyright royalties in the context of the karaoke business. It is hoped that this research will provide valuable insights for stakeholders in the entertainment industry and contribute to the literature on copyright management and business sustainability.
Peran Notaris dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Studi Komparatif Praktik Hukum Indonesia dan Standar Internasional Damaiyanti, Alifia; Roisah, Kholis
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2103

Abstract

This study explores the role of notaries in the protection of intellectual property rights (IPR) in Indonesia compared to international standards, aiming to identify opportunities for improvement and harmonization. Employing qualitative research methods and comparative studies, the research combines literature analysis, comparative analysis, and methodologies of content analysis and SWOT. Findings reveal significant differences in the practices of Indonesian notaries compared to international standards, facing challenges such as regulatory complexity, technological dynamics, and limited IPR awareness. It is recommended that Indonesia aligns its IPR regulations with international standards, enhances notary training, adopts advanced technology, and strengthens inter-agency cooperation. These steps are expected to improve IPR protection, reinforce Indonesia's position in the global economy, and support a sustainable ecosystem of innovation and creativity.
Co-Authors Adya Paramita Prabandari Al Asy'arie, Moh. Asadullah Hasan Aldaba, Rilisa Aritenesa, Dwiputra Arnanda Yusliwidaka Aulia, Ichsan Auliani, Intan Rifka Ayu Wulansari Raharningtyas M Bagus Prasetyo Kurniawan Bobi Aswandi Buditama, Ajar Damaiyanti, Alifia Disemadi, Hari Sutra Farida Nur Hidayah Handoko, Windy Fariskya Joko Setiyono Joko Setiyono Kusumadewi, Puan Maharani Ladju Kusmawardi Makka, Zulvia Manitra, Ramalina Ranaivo Mikea Marpaung, Mirza Pasha Mitskaya, Elena Moch Alfi Muzakki Mohd Zahir, Mohd Zamre Mudofi, Luthfi Nurul Hidayah Muhammad Rifqi Paramita Prananingtyas Peni Susetyorini Prasetyo, Mujiono Hafidh Pratama, Revie Rachmansyah Purnaningrum, Sageta Rachma, Hanum Asyiffa Rahandy Rizki Prananda Rahayu Rahayu Ramadhani, Astrid Puspita Rinaldi, Kevin Rindia Fanny Kusumaningtyas Ryan Adhyatma Cakrawibawa Saidatul Nadia Abd Aziz, Saidatul Nadia Abd Sakti, Misbahul Awang Salsabila, Nisrina Zulfa Sartika Nanda Lestari, Sartika Nanda Sarykulov, Kurmangaly Srisena, Anindya Zahra Sulistyaningsih, Dewi Tandian, Jennifer Vrilda, Teresa Wahyudi, Bryan Fayyadh Haq Wardana, Khansadhia Afifah Zahra, Arsya Yustisia Zain Sumawang, Hanisa Zaki Mubarok, Zaki Zaman, Muhamad Nafi Uz Zinatul Ashiqin Zainol Zulva, Amalia