Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.574
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jambe Law Journal Recital Review WAJAH HUKUM Literasi Hukum PROGRESIF: Jurnal Hukum ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum SELODANG MAYANG Zaaken: Journal of Civil and Business Law Jurnal Karya Abdi Masyarakat Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Journal of Law and Legal Reform Joong-Ki
Rosmidah Rosmidah
Universitas Jambi
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

 1   2   3 
Pemahaman Siswa Sekolah Menengah Pertama Mengenai Hak-Hak Sebagai Konsumen Rosmidah, Rosmidah; Syam, Fauzi; Rakhmawati, Dessy; Fatni, Indriya; Monita, Yulia
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 3 No. 7 (2025): September
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v3i7.3108

Abstract

Masyarakat luas sebagai konsumen harus mendapatkan perlindungan hukum karena berada posisi yang rentan terhadap kejahatan konsumen. Salah satu konsumen yang rentan atas penggunaan barang dan/atau jasa adalah Siswa Sekolah Menengah Pertama. Beberapa kasus yang muncul menimpa siswa sekolah adalah penggunaan kosmetik ilegal, makanan yang tidak bermerek dan tidak ada informasi atas makanan, penggunaan bahan pewarna makanan, dan obat-obat tradisional yang tidak berstandar BPOM, makanan tidak berlabel, kadaluarsa dll. Oleh karenanya perlu dilakukan penyuluhan hukum untuk meningkatkan pemahaman para siswa mengenai hak-hak sebagai konsumen. Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) ini dilakukan di SMPN 1 Kab. Muaro Jambi. Kegiatan ini dilakukan oleh Tim Pengabdian bersama mahasiswa. Hasil pengabdian bahwa Perkembangan perekonomian dan masyarakat di era globalisasi yang sangat pesat mendorong meningkatnya kebutuhan dalam penggunaan barang dan/atau jasa dan mengubah perilaku masyarakat akibat demikian tanpa disadari akan membawa kerugian apabila tidak ada pengetahuan, pengawasan, dan perlindungan hukum. Terbukanya pasar global sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi sangat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat disamping perlunya kepastian atas mutu, jumlah dan keamanan barang dan jasa yang diterima dari transaksi pasar. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagai bentuk upaya pemerintah memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Masyarakat pengguna demikian disebut konsumen.  Siswa SMPN sangat perlu mengetahui hak-haknya sebagai konsumen terutama hak atas informasi atas produk, hak atas kenyamanan produk dan hak untuk mendapat perlindunggan atas penggunaan barang yang merugikan. Hasil PPM ini juga memberikan semangat baru bagi Siswa untuk merubah kebiasaan yang dilakukan selama ini.
Dualisme Kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam Pengangkatan Anak Beragama Islam Dian Prameswari, Ineke; Rosmidah, Rosmidah; Oktaviarni, Firya
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 6 No. 2 (2025): Juni 2025
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze judicial authority in cases of child adoption for Muslims, particularly the conflict between the jurisdiction of the District Court and the Religious Court. Child adoption plays an important role in ensuring the protection and welfare of children, yet in practice it often creates dualism of authority that leads to legal uncertainty. This research applies a normative juridical method with statutory, conceptual, and case study approaches. The findings reveal that District Courts continue to accept and adjudicate adoption cases involving Muslim children based on the Child Protection Law and Supreme Court Circular Letters. However, this practice contradicts Law Number 3 of 2006 on Religious Courts, which explicitly grants absolute authority over adoption cases for Muslims to the Religious Court. This situation results in a normative conflict between general civil law and Islamic family law jurisdiction. Therefore, harmonization of regulations, clearer delineation of judicial authority, and increased judicial awareness are needed to avoid overlapping decisions. The study concludes that legal certainty and optimal child protection can only be achieved if the absolute jurisdiction of the Religious Court is upheld, in line with the principle of lex specialis derogat legi generali.
Studi Putusan Nomor 137/Pdt.G/2021/PN Gianyar Tentang Kepemilikan Hak Atas Tanah yang diperoleh Berdasarkan Perjanjian Nominee Amar, Nazwa Afipa; Rosmidah, Rosmidah; Suhermi, Suhermi
Wajah Hukum Vol 9, No 2 (2025): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v9i2.1881

Abstract

The purpose of this study is to determine and analyze the rights of land owners due to nominee agreements in Decision Number 137/Pdt.G/2021/PN Gianyar and the legal remedies of land owners due to nominee agreements. The problems discussed include: (1) What are the rights of land owners due to nominee agreements after Decision Number 137/Pdt.G/2021/PN Gianyar? (2) What are the legal remedies of land owners due to nominee agreements after Decision Number 137/Pdt.G/2021/PN Gianyar. The method used in this study is normative juridical (case study). The results of the study indicate that the parties to the land lost their rights because the nominee agreement which was the basis for the purchase of the disputed land was contrary to statutory regulations, namely Article 1320 of the Civil Code and the UUPA, and efforts to resolve disputes were through mediation.
Asas-asas hukum perjanjian pada pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum Rosmidah, Rosmidah
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 13 No 2 (2019): PROGRESIF:Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/progresif.v13i2.1437

Abstract

Selain memiliki nilai ekonomis, tanah dalam Pasal 6 UUPA dikatakan memiliki fungsi sosial, artinya, selain untuk kepentingan individu, tanah juga harus bermanfaat bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Setiap kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum tidak terlepas dari ketersediaan tanah sebagai ruang penyelenggaraannya. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dapat dilakukan secara langsung dengan para pemegang hak atas tanah, melalui cara jual beli, tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak. Dengan demikian berarti pengadaan tanah secara langsung dapat diterapkan ketentuan hukum perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Buku III KUHPer. Persoalannya mengapa setiap kegiatan pengadaan tanah yang dilakukan oleh pemerintah selalu menimbulkan sengketa, mengapa terjadi sengketa. Hal ini berarti bahwa ketentuan hukum perjanjian dalam proses pengadaan tanah belum maksimal dan belum menempatkaan masyarakat sebagai pihak yang turut serta dalam proses pembangunan. Oleh karena itu perlu dikaji dan dianalisis bagaimanakah asas-asas hukum perjajian dapat diterapkan pada proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan menganalisis bagaimana asas-asas hukum perjanjian pada pola penetapan nilai/besaran ganti kerugian pada pengadaan tanah untuk kepentingan umum?. Ternyata pada proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang dilakukan pemerintah dengan pemegang hak atas tanah terdapat asas-asas hukum perjanjian namun dalam penetapan besaran ganti kerugian tidak memungkinkan untuk menetapkan asas-asas hukum perjanjian karena keterkaitan dengan Pasal 6 UUPA dan Hak Menguasai Negara.
Penataan Struktur Hukum Hak Atas Tanah dalam Rangka Keadilan dan Investasi Rosmidah, Rosmidah; Hosen, M.; Sasmiar, Sasmiar
Recital Review Vol. 5 No. 2 (2023): Volume 5 Nomor 2 Juli 2023
Publisher : Magister Kenotariatan, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/rr.v5i2.28387

Abstract

Land issues in Indonesia are increasingly complex, throughout the 63 years of the UUPA as the main land regulation it has not been able to realize justice for land. The investment climate and development complexity caused by the plurality of social structures and overlapping land policies, especially since the issuance of the Job Creation Law, has now become Law no. 6 of 2023 concerning the stipulation of PERPU Law NO. 2 of 2022 concerning Job Creation becoming a law has a great influence on land law. The problem is how the political development of land law in Indonesia is developed and how to create a legal structure for control, ownership, use and exploitation of land that can fulfill the principles of justice and investment. This research is normative research with a statutory regulatory approach, a historical approach and a conceptual approach. The results of the research are that 1. the current development of land law politics tends to ignore the principles contained in the UUPA and deny agrarian reform. This is reflected in various land law regulations which give rise to ambiguity and multiple interpretations because the issuance of sectoral laws is driven by economic growth and investment and the emergence of various land conflicts at the empirical level 2. The legal structure of control, ownership, use and utilization of land can realize justice if it continues to pay attention to the principles enshrined by the UUPA, including the maximum use of land for the prosperity of the people. Suggestions, there is a need to review land law policies in the context of balancing control, ownership, use and utilization of land between providing justice for the community and facilitating investment.
Penyuluhan Hukum Tentang Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur Pada Pelajar Mts Darul Aufa Kabupaten Batang Hari Sasmiar, Sasmiar; Rosmidah, Rosmidah; Qodri, Muhammad Amin; Herlina, Nelli; Bafadhal, Faizah
Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 1: November 2024
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/joongki.v4i1.5713

Abstract

Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur. karena perkawinaan yang di bawah usia tersebut secara psikologis dan biologis merelka belum matang akan membawa dampak negative secara hukum dan kesehatan. Perkawinan di bawah umur berkaitan dengan hak hidup anak, khususnya hak akan kesehatan, hak mendapatkan pendidikan. Pencegahan perkawinan di bawah umur merupakan bagian dari upaya untuk memberikan perlindungan kepada anak, Oleh karena itu sangat penting memberikan pengetahuan dan pemahaman serta kesadaran tentang usia minimal untuk melangsungkan perkawinan. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Permohonan Perkara PA Muara Bulian 2024, hampir 38 % persen dari permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama adalah permohonan dispensasi perkawinan. maka yang menjadi permasalahannya yaitu: kurangnya pengetahuan pelajar tentang batas usia minimal yang diperbolehkan oleh hukum, dan kurangnya pengetahuan pelajar tentang dampak dari perkawinan di bawah umur. Solusi yang akan dilakukan adalah melakukan penyuluhan tentang Peraturan Perkawinan khususnya peraturan yang berkaitan dengan usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dan kesadaran pelajar tentang akibat dari perkawinan di bawah umur.Target yang diharapkan dari pengabdian ini adalah Terwujudnya kesadaran hukum pelajar MTs Darul Aufa Batanghari atas kepatuhan batas usia minimal melangsungkan perkawinan.
Bentuk Perlindungan Hukum Penyelesaian Sengketa Pinjaman Online di Indonesia (Suatu Pendekatan Norma Hukum) Rosmidah, Rosmidah; Yahya, Taufik; Wulansari, Ditya Putri
Wajah Hukum Vol 8, No 1 (2024): April
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v8i1.1450

Abstract

The research aims to explore and analyze legal protection for parties in online loan transaction disputes and alternative dispute resolution through online loan application service networks. The type of research is normative legal research (normative research) using a statutory approach, a conceptual approach, analysis of legal materials is carried out by interpreting and assessing related laws and regulations and selecting relevant legal materials. The research results show that legal protection for parties in transaction disputes through the online loan application service network must be based on an agreement based on mutual agreement with the legal online loan provider and a dispute resolution institution must be determined in the initial agreement, carrying out legal enforcement for unlawful acts committed by the provider. and provide, in principle, this protection to protect the rights of debtors as consumers, resolving disputes in online loan transactions for technology-based loan actors because borrowers still do not know in detail the dispute resolution mechanism, Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK. 01/2016 Article 29 letter e only regulates the principle of dispute resolution which is carried out simply, quickly and at low cost, the parties can freely choose a dispute resolution institution that has been recommended by the Financial Services Authority.
Asas Proporsional dan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Waralaba Deva, Adam; Rosmidah, Rosmidah
Wajah Hukum Vol 7, No 2 (2023): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v7i2.1224

Abstract

The purpose of the study to determine and analyze the urgency of the principle of proportionality and the principle of good faith in the franchise agreement, legal protection and minimization of problems. The problem of how the urgency of the proportional principle and the principle of good faith in the franchise agreement, then the proportional principle and the principle of good faith in the franchise agreement can be a solution in minimizing the problems posed by the franchise agreement and legal protection of the parties.the method used in this study is juridical normative. This research is based on treaty theory, justice theory, proportional principle in Treaty, legal protection. Legal issues the occurrence of ambiguity of norms, that based on Government Regulation No. 42 of 2007 on franchise has contained rules regarding clauses in the agreement clearly as many as 11 clauses that must exist but in the implementation of the standard agreement is an agreement made by one of the parties, causing problems in the future. the results showed that (1) the principle of proportionality and good faith is a unity in a system of checks and balances whose task is to encourage the creation of legal relations in a proportional contract.(2) the principle of good faith and the principle of proportionality in making a franchise agreement, can prevent losses that will be experienced by other parties and is able to minimize the problems that will be caused before the agreement,at the time of the agreement,and after the agreement.
Co-Authors Abubakar, Yusuf Sani Ainayah, Aina Alya Rihadatul Aisy Setyonegoro Amar, Nazwa Afipa Andi Najemi, Andi Ariyanto Ariyanto Astra Vigo Deva, Adam Dian Prameswari, Ineke Elizabaeth Siregar Elizabeth Siregar Erwin Erwin Erwin Erwin Faizah Bafadhal Fatni, Indriya Fatni, Indriyah Fauzi Syam Gilbert, Oldie Habibi Habibi Hadiwibowo, Yoga Teguh Hasan, H. Umar Herlina, Nelli Hosen, M Hosen, M. Indriya Fathni Iqbal, Syed Mohd Uzair M. Amin Qodri Marsall Aqila, Rifda Mohamad Rapik Nugraha, Valiant Asri Oktaviarni, Firya Pahlefi, Pahlefi Pebrianto, Dony Yusra Pebrianto, Dony Yusra Qodri, Muhammad Amin Raffles Raffles Rakhmawati, Dessy Retno Wulandari, Shelomita Sahuri Lasmadi Sasmiar Sasmiar Sasmiar, Sasmiar SIMANULLANG, ENJELINA Siregar, Elizabaeth Siregar, Elizabeth Suhermi, Suhermi Supeno Taufik Yahya Winanda Kusuma Wulansari, Ditya Putri Yosephine Mory Kezia Simbolon Yulia Monita Yuseva, Fitria Yusra Pebrianto, Dony