Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

Dampak Konflik Hamas dan Israil Tahun 2023 Terhadap Persepsi Masyarakat Indonesia (Nasionalisme, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia) Yulia Febi Zita Ronika; Rudy Sutanto; Fauzia Gustarina Cempaka Timur
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6047

Abstract

Abstrak Paper ini mengeksplorasi dampak konflik antara Hamas dan Israel terhadap nasionalisme, kewarganegaraan, dan hak asasi manusia di Indonesia pada tahun 2023. Konflik ini, yang melibatkan krisis di Timur Tengah, memiliki konsekuensi global yang dapat mempengaruhi stabilitas dan dinamika sosial di berbagai negara, termasuk Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana ketegangan dan peristiwa internasional terkait agama dapat membentuk persepsi dan sikap masyarakat Indonesia terhadap nasionalisme, kewarganegaraan, dan hak asasi manusia. Melalui pendekatan analisis konten terhadap media dan studi literatur, paper ini mencoba mendalam ke dalam respons masyarakat Indonesia terhadap konflik tersebut. Faktor-faktor seperti informasi media, kebijakan pemerintah, dan interaksi sosial menjadi fokus utama dalam memahami perubahan opini dan sikap masyarakat. Implikasi konflik internasional terhadap identitas nasional, konsep kewarganegaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia menjadi sorotan utama. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana peristiwa global dapat menciptakan gelombang respons di tingkat nasional. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut tentang kaitan antara konflik internasional, dinamika sosial, dan nilai-nilai masyarakat dalam konteks Indonesia. Kata Kunci: Nasionalisme, Kewarganegaraan, Hak Asasi Manusia, Konflik
Terminologi Terorisme Papua Barat dan Strategi Penanganannya Soya Ani Prasetyo; Rudy Sutanto; Fauzia Gustarina Cempaka Timur
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6106

Abstract

Abstrak Konflik di wilayah Papua khususnya aksi terorisme yang dilakukan oleh Kelompok Separatis Teroris Papua (KSTP), telah menjadi perhatian utama baik secara nasional maupun internasional. Meskipun KSTP berdalih bahwa tindakan mereka adalah sebagai respons terhadap pelanggaran HAM dan penindasan terhadap Orang Asli Papua (OAP) oleh pemerintah Indonesia, faktanya mayoritas OAP menginginkan Papua tetap menjadi bagian dari NKRI. Dukungan yang terbatas dari masyarakat Papua menunjukkan bahwa KSTP tidak mewakili seluruh kepentingan Masyarakat Papua. Terorisme diwilayah Papua adalah kelompok separatis yang berupaya memisahkan Papua dari Republik Indonesia untuk menciptakan negara independen. Konflik di Papua merupakan penggunaan kekerasan oleh kelompok dengan tujuan mencapai agenda politik tertentu melalui propaganda dan demonstrasi massa untuk mendukung kemerdekaan, referendum, dan isu pelanggaran hak asasi manusia (Karnavian, 2017). Hal ini sejalan dengan karakteristik aksi yang dilakukan oleh KSTP di Papua, yang memiliki motif politik dan separatisme. Aksi kekerasan dan terorisme KSTP telah menyebabkan dampak yang ekstrim terhadap keamanan, politik, dan sosial masyarakat di Papua. Pemerintah Indonesia telah menerapkan strategi yang beranekaragam (multifaset) dalam menanggulangi terorisme, namun tantangan masih ada. Pembentukan Satuan Tugas dari Mabes TNI menjadi salah satu langkah paling efektif dalam menahan aksi KSTP. Namun konflik terorisme di Papua memerlukan pendekatan komprehensif dan kolaboratif untuk mencari solusi damai dan berkelanjutan. Kesimpulannya, terorisme di Papua adalah ancaman serius terhadap kedaulatan NKRI yang memerlukan penanganan serius, termasuk peningkatan status ancaman KSTP menjadi status Darurat Militer dan penerapan Operasi Militer Perang (OMP). Kata Kunci: Papua, Strategi, Terorisme Abstract The conflict in the Papua region, especially acts of terrorism carried out by the Papuan Separatist Terrorist Group (KSTP), has become a major concern both nationally and internationally. Even though KSTP argues that their actions are a response to human rights violations and oppression of Indigenous Papuans (OAP) by the Indonesian government, in fact the majority of OAP want Papua to remain part of the Republic of Indonesia. Limited support from the Papuan people shows that the KSTP does not represent all the interests of the Papuan people. Terrorism in the Papua region is a separatist group that seeks to separate Papua from the Republic of Indonesia to create an independent state. The conflict in Papua is the use of violence by groups with the aim of achieving a certain political agenda through propaganda and mass demonstrations to support independence, referendums and issues of human rights violations (Karnavian, 2017). This is in line with the characteristics of the actions carried out by KSTP in Papua, which had political and separatist motives. KSTP's acts of violence and terrorism have had an extreme impact on the security, political and social impacts of society in Papua. The Indonesian government has implemented a multifaceted strategy in tackling terrorism, but challenges still remain. The formation of a Task Force from TNI Headquarters is one of the most effective steps in containing KSTP actions. However, the terrorism conflict in Papua requires a comprehensive and collaborative approach to find a peaceful and sustainable solution. In conclusion, terrorism in Papua is a serious threat to the sovereignty of the Republic of Indonesia which requires serious handling, including increasing the status of the KSTP threat to Military Emergency status and implementing War Military Operations (OMP). Keywords: Papua, Strategy, Terrorism
Analisis Konsep Kontra-Narasi Ektrimisme dan Self-Control di Media Sosial Dalam Tinjauan Psikologi (Studi Kasus Kelompok Ekstrimisme ISIS) Yannisa Rakhmani Sugiarta; Fauzia Gustarina Cempaka Timur; Rudy Sutanto
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6167

Abstract

Abstrak Penelitian ini melibatkan perkembangan teknologi digital dan peran media sosial dalam penyebaran pesan ekstrim, terutama terkait dengan kelompok ekstrimisme seperti ISIS. Kontra-narasi, sebagai upaya untuk menawarkan alternatif pemikiran dan informasi yang bertentangan dengan pesan ekstrim, dan self-control, sebagai kemampuan individu untuk mengendalikan respons emosional dan perilaku impulsif, menjadi fokus penelitian ini. Teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori pengaruh sosial untuk memahami bagaimana individu dipengaruhi oleh kontra-narasi dan pesan ekstrim di media sosial, serta teori self-control untuk mengeksplorasi bagaimana self-control memengaruhi reaksi individu terhadap pesan-pesan tersebut. Metode penelitian yang digunakan melibatkan pendekatan kualitatif dengan menggunakan studi pustaka. Analisis konten media sosial juga dilakukan untuk melacak penyebaran kontra-narasi dan pesan ekstrimisme terkait ISIS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontra-narasi yang kuat dapat mengurangi ketertarikan individu terhadap pesan-pesan ekstrim di media sosial, namun efektivitasnya bervariasi tergantung pada konten kontra-narasi dan karakteristik individu. Selain itu, self-control individu juga memainkan peran penting dalam menentukan sejauh mana mereka terpengaruh oleh pesan-pesan ekstrim di media sosial. Faktor-faktor psikologis seperti identitas kelompok dan kebutuhan akan afiliasi juga ditemukan memengaruhi respon individu terhadap kontra-narasi dan pesan ekstrim di media sosial. Penelitian ini memberikan wawasan yang berharga dalam pengembangan strategi pencegahan radikalisasi dan ekstremisme di era digital, dengan menyoroti pentingnya kontra-narasi yang efektif dan peningkatan self-control individu dalam menghadapi pesan-pesan ekstrim di media sosial. Kata Kunci: Kontra Narasi Ekstremisme, Kontra Terorisme, Media Sosial, Self-control Abstract The research involves the development of digital technology and the role of social media in the spread of extremist messages, especially related to extremist groups such as ISIS. Counter-narrative, as an attempt to offer alternative thoughts and information as opposed to extreme messages, and self-control, as an individual's ability to control emotional responses and impulsive behavior, are the focus of this study. Theories used in this study include social influence theory to understand how individuals are influenced by counter-narratives and extreme messages on social media, and self-control theory to explore how self-control affects individual reactions to these messages. The research method used involves a qualitative approach using literature studies. Analysis of social media content was also conducted to track the spread of ISIS-related counter-narratives and messages of extremism. The results showed that strong counter-narratives can reduce individuals' interest in extreme messages on social media, but their effectiveness varies depending on counter-narrative content and individual characteristics. In addition, individuals' self-control also plays an important role in determining the extent to which they are affected by extreme messages on social media. Psychological factors such as group identity and the need for affiliation were also found to influence individual responses to counter-narratives and extreme messages on social media. This research provides valuable insights into the development of strategies to prevent radicalization and extremism in the digital age, highlighting the importance of effective counter-narratives and increased individual self-control in the face of extreme messages on social media. Keyword: Counter Narrative Extremism, Counter Terrorism, Social Media, Self-control
Interoperability Strategy Of The Indonesian National Armed Forces And National Police In Securing National Food Resources Through A Holistic Security Approach Pria Budi; Rudy Sutanto; Sigit Purwanto
International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS) Vol 5 No 4 (2026): IJHESS FEBRUARY 2026
Publisher : CV. AFDIFAL MAJU BERKAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55227/ijhess.v5i4.2071

Abstract

Food security is a vital component of national stability, particularly amid multidimensional threats such as climate change, land-use conversion, and illegal food distribution. Riau Province faces serious food security vulnerabilities due to environmental degradation, frequent forest and land fires, and a strong dependence on external food supplies. These conditions highlight the urgent need for an integrated food security strategy supported by synergy among defense and security institutions. This study analyzes the interoperability strategy between the Indonesian National Armed Forces (TNI) and the Indonesian National Police (Polri) in securing national food resources through a holistic security approach, with a specific focus on Riau Province and Pekanbaru City. Using a qualitative descriptive method and a case study approach, the research incorporates policy analysis, literature review, and secondary data from government agencies. The findings indicate that TNI–Polri coordination remains fragmented and lacks a structured interoperability mechanism. Key challenges include weak policy alignment, limited data sharing, and insufficient technological support for monitoring. Nevertheless, synergy opportunities exist through establishing a joint command center, developing technology-based food intelligence systems, and strengthening cross-sectoral regulatory frameworks. Overall, a holistic TNI–Polri interoperability strategy offers a strategic pathway to reinforce food security and enhance national resilience against non-traditional threats
Strategi Operasi Pengamanan Perbatasan Indonesia-Timor Leste di Wilayah Atambua Guna Menjaga Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Bagas Fismasiaga Gatrapraja; Moch Afifudin; Rudy Sutanto
Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Vol. 5 No. 2 (2026): September 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jetish.v5i2.8964

Abstract

Wilayah perbatasan Indonesia–Timor Leste di Atambua memiliki posisi strategis dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), namun masih dihadapkan pada kerawanan pelintas batas ilegal, penyelundupan, dan kondisi geografis yang kompleks. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan operasi pengamanan perbatasan serta merumuskan strategi pengamanan yang tepat di wilayah Atambua. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan desain studi kasus; data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa operasi pengamanan dilaksanakan melalui penggelaran pos, patroli wilayah dan patok batas, kegiatan intelijen, koordinasi antarinstansi, kerja sama bilateral dengan Timor Leste, serta pembinaan teritorial, namun belum optimal akibat kendala geografis dan keterbatasan sarana. Penelitian ini menghasilkan Model Strategi Operasi Pengamanan Terintegrasi yang memadukan pendekatan militer, diplomasi pertahanan, hukum dan kebijakan, serta pembinaan teritorial guna memperkuat kedaulatan NKRI di perbatasan Indonesia–Timor Leste.
Analisis Efektifitas Kerjasama TNI-Polri untuk Menangani Destructive Fishing Guna Mendukung Ekonomi Biru dalam Rangka Pembangunan Nasional Saiful Alam; Rudy Sutanto; Sigit Purwanto
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 11 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi)
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i11.8758

Abstract

Ancaman praktik destructive fishing seperti pengeboman dan penggunaan racun di wilayah perairan Indonesia telah menimbulkan kerusakan ekosistem laut yang serius, menurunkan stok ikan, serta mengganggu stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan nasional. Sebagai respons, sinergi antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjadi elemen kunci dalam penegakan hukum dan pengawasan maritim. Penelitian ini menganalisis efektivitas kerja sama antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menanggulangi praktik destructive fishing sebagai bagian dari strategi nasional menuju pembangunan Ekonomi Biru. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus, yang dilaksanakan di wilayah kerja Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) V Surabaya dan Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Jawa Timur. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi terhadap enam informan kunci lintas institusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama TNI–Polri diwujudkan dalam empat bentuk utama, yaitu patroli laut gabungan, pertukaran data intelijen, forum koordinasi lintas sektor, dan penyuluhan masyarakat pesisir. Sinergi ini terbukti menurunkan pelanggaran hukum di laut dan meningkatkan kesadaran hukum nelayan. Namun demikian, efektivitasnya masih terkendala oleh tumpang tindih kewenangan, perbedaan rantai komando, keterbatasan sumber daya, serta tekanan ekonomi masyarakat pesisir. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan Joint Maritime Command yang mengintegrasikan TNI–Polri dengan instansi maritim lainnya, modernisasi sistem pengawasan laut berbasis teknologi, serta pemberdayaan masyarakat pesisir sebagai mitra strategis pertahanan nirmiliter untuk mendukung ketahanan maritim dan pembangunan nasional berkelanjutan.