Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Financial Literacy, Investment, and Digital Financial Information Training at SMAS Garuda Palangka Raya Made Ayu Artharini Koesanto, Stefani; Husnatarina, Fitria; Rahmaddian; Yovita; Rubyasih, Arina; Windyaningrum, Rachmawati
Unram Journal of Community Service Vol. 6 No. 2 (2025): June
Publisher : Pascasarjana Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ujcs.v6i2.1027

Abstract

Financial Literacy, Investment, and Digital Financial Information Training at SMAS Garuda Palangka Raya. Increasingly complex economic dynamics encourage people to look for additional sources of income outside their main job. Investment has emerged as a popular alternative. However, being successful in investing is highly dependent on an individual's level of financial literacy, investment experience, and risk profile. This community service aims to increase public awareness, especially among students and teachers at SMAS Garuda Palangka Raya, who often use online shopping applications and pay-later payment schemes. The digital transactions habits among students and teachers that are not balanced with basic knowledge about financial management and investment can trigger excessive consumer behavior. With 31 participants from SMAS Garuda Palangka Raya, the team successfully trained and gave information about how to budget, manage income and also invest using a fintech application. The training evaluation concluded that participants had improved their understanding of financial management and investment. The majority of participants also understand the function of an emergency fund and have a sense of how to deal with investments with irrational levels of profit and how to deal with debt. By implementing financial management, investment, and digital financial information literacy training, the training participant will be able to develop more responsible financial behavior and avoid debt traps, and also in order to prevent high-risk financial practices, such as dependence on high-interest loans to meet consumer needs.
Strategi Adaptasi Pengguna terhadap Kendala Akses dan Fitur Coretax dalam Pelaporan Pajak pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Anggy Puspita Sari; Fajar Sriningsih; Fitria Husnatarina; Verra Rizki Amelia
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 2 (2026): Mei-Juli
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i2.9126

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi adaptasi pengguna terhadap kendala akses dan penggunaan fitur Coretax dalam proses pelaporan pajak pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian dilakukan karena implementasi sistem perpajakan digital masih menghadapi berbagai hambatan teknis maupun nonteknis yang memengaruhi kelancaran administrasi perpajakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pengalaman pengguna dalam menggunakan Coretax. Data penelitian diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi terhadap tiga informan yang terlibat langsung dalam pelaporan pajak menggunakan sistem Coretax. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Coretax masih menghadapi berbagai kendala akses, seperti server sibuk, kegagalan login, captcha yang tidak muncul, serta jaringan internet yang kurang stabil. Selain itu, pengguna juga mengalami kesulitan dalam memahami beberapa fitur sistem, terutama pada penginputan bukti potong, penyesuaian kode pajak, restitusi, dan sinkronisasi data. Kendala tersebut menyebabkan proses pelaporan pajak pada tahap awal implementasi menjadi kurang efisien karena pengguna membutuhkan waktu lebih lama dalam menyelesaikan pekerjaan. Proses adaptasi pengguna berlangsung secara bertahap melalui pembelajaran mandiri, diskusi dengan rekan kerja, penggunaan video tutorial, serta konsultasi dengan petugas pajak. Seiring meningkatnya pemahaman pengguna dan stabilitas sistem, proses pelaporan pajak mulai berjalan lebih lancar dan terstruktur. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi Coretax dipengaruhi oleh kualitas akses sistem, kemudahan penggunaan fitur, dukungan infrastruktur, serta kesiapan pengguna dalam beradaptasi terhadap perubahan administrasi perpajakan berbasis digital.
Analisis Akuntabilitas Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Hibah: Studi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Revanda Fiona Tambingon; Fajar Sriningsih; Fitria Husnatarina; Andreas Fajar Christmas
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 2 (2026): Mei-Juli
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i2.9127

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan dana hibah pada tahap pertanggungjawaban di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya pada pengelolaan dana hibah yang melibatkan pihak eksternal dan memiliki risiko tinggi terhadap ketidaksesuaian administrasi maupun penggunaan dana. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memperoleh gambaran secara mendalam mengenai pelaksanaan pertanggungjawaban dana hibah. Informan penelitian terdiri dari pihak Sub Bagian Keuangan dan Aset serta Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Masyarakat yang terlibat langsung dalam pengelolaan dana hibah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana hibah belum berjalan secara optimal. Hal ini ditunjukkan oleh masih adanya penerima hibah yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban, keterlambatan dalam penyampaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ), serta ketidaklengkapan dokumen administrasi yang menghambat proses verifikasi laporan. Selain itu, ditemukan praktik pengembalian sisa dana hibah yang tidak melalui prosedur pelaporan kepada instansi terkait. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara implementasi di lapangan dengan ketentuan pengelolaan dana hibah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman penerima hibah terhadap mekanisme pelaporan serta lemahnya pengawasan dari instansi terkait. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan secara berkelanjutan guna meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana hibah serta mendukung terciptanya tata kelola keuangan daerah yang lebih baik dan transparan.