Garuda - Garba Rujukan Digital

Aspek Hukum Rupiah Digital Dalam Transaksi Jual Beli Tanah Kaharap, Nadiya Galang; Suwadi, Pujiyono; Setiyawan, Anang
Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 7 No 2 (2024): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/yur.v7i2.21691

Digital currency as a transaction medium with the idea of introducing a decentralised currency. The absence of government intervention indirectly can potentially replace the unit of value of legal tender in a country. Efforts were made to anticipate this, and Bank Indonesia developed the Central Bank Digital Currency (CBDC) or digital rupiah as stipulated in Law Number 4 of 2023 concerning The Development and Strengthening of The Finansial Sector. The provision does not explicitly regulate security for digital rupiah users. The research aims to analyse the legal aspects of using digital rupiah as a transaction tool for land sale and purchase payments. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The development of the digital rupiah is inseparable from various risks, plus the absence of adequate regulations so that digital rupiah cannot be used in land sale and purchase transactions.

Mendorong Budaya Riset Mahasiswa: Pendekatan Kolaboratif setiyawan, Anang
Jurnal ABDIRAJA Vol 7 No 2 (2024): Jurnal Abdiraja
Publisher : LPPM Universitas Wiraraja Sumenep, Jalan Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean Sumenep 69451, Telp. (0328) 673399 Fax. (0328) 673088

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/adr.v7i2.3638

Saat ini publikasi karya ilmiah dalam sebuah jurnal oleh mahasiswa masih sangat minim dan sebatas dianggap sebagai kewajiban akhir menjelang lulus padahal mahasiswa memiliki banyak karya ilmiah dari setiap tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah masing-masing. Hal ini terjadi karena tidak adanya kesadaran publikasi mahasiswa sejak dini atau kurangnya melatih, mempertajam atau pemberdayaan kemampuan mahasiswa dalam menulis dan mempublikasikan pikiran akademisnya secara luas baik melalui media massa maupun jurnal. Program pengabdian masyarakat bagi mahasiswa ini bertujuan untuk mengajak, mendorong, memberdayakan serta memfasilitasi mahasiswa untuk menuangkan pikiran kritis mereka secara luas, selain itu hal ini bertujuan untuk mewujudkan amanat Rektor UNS untuk mendorong Dosen mengenali kompetensi dan cita-cita mahasiswa serta menciptakan karya melalui proyek kolaborasi Mahasiswa dan Dosen. Kegiatan pengabdian ini meliputi diseminasi, brainstrorming masalah-masalah hukum dalam lingkup nasional maupun internasional, pengelompokan tema-tema penelitian yang akan diangkat, pelatihan penulisan dan melakukan asistensi terhadap tulisan tersebut dari proses penyusunan sampai dengan submit tulisan tersebut. Hasil pengabdian menunjukkan peningkatan karya ilmiah mahasiswa baik dari sisi kuantitatif dan kualitatif.

Penerapan Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Alysia Hapsari, Leilani; Setiyawan, Anang
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 4 No. 3 (2023): Oktober 2023
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v4i3.31365

This article discusses the application of the principle of good faith in the settlement of civil disputes. It emphasizes the distinction between law and justice, highlighting the necessity of positive law to regulate legal relationships and prevent self-help remedies. The principle of good faith is crucial in the formation of agreements to prevent conflicts and disputes. Civil disputes, involving conflicting parties, are to be resolved through accountability and responsibility, which are integral components of agreements. The principle of good faith is also fundamental in international law and plays a significant role in shaping and executing the obligations of parties in cooperation agreements. Mediation is identified as a crucial aspect of dispute resolution, both outside and within the judicial process, with the aim of achieving amicable settlements. The mediation process consists of three stages: pre-mediation, mediation implementation, and final implementation. The article underscores the importance of good faith in all stages of dispute resolution, whether in preparation, negotiation, or agreement execution, and emphasizes the significance of parties' commitment and presence in mediation as indicators of good faith. Keywords: Good Faith, Civil Dispute Resolution, Treaty Law, Contract Law, Mediation, Litigation, Non-Litigation, Settlement, Court-Connected Mediation Abstrak Artikel ini membahas penerapan asas itikad baik dalam penyelesaian sengketa perdata. Artikel ini menekankan perbedaan antara hukum dan keadilan, menyoroti perlunya hukum positif untuk mengatur hubungan hukum dan mencegah upaya penyelesaian sendiri. Asas itikad baik sangat penting dalam pembentukan perjanjian untuk mencegah konflik dan sengketa. Sengketa perdata, yang melibatkan pihak-pihak yang saling bertentangan, harus diselesaikan melalui akuntabilitas dan tanggung jawab, yang merupakan komponen integral dari perjanjian. Asas itikad baik juga merupakan hal yang fundamental dalam hukum internasional dan memainkan peran penting dalam membentuk dan melaksanakan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja sama. Mediasi diidentifikasi sebagai aspek penting dalam penyelesaian sengketa, baik di luar maupun di dalam proses peradilan, dengan tujuan untuk mencapai penyelesaian secara damai. Proses mediasi terdiri dari tiga tahap: pra-mediasi, pelaksanaan mediasi, dan pelaksanaan akhir. Artikel ini menggarisbawahi pentingnya itikad baik dalam semua tahap penyelesaian sengketa, baik dalam persiapan, negosiasi, maupun pelaksanaan kesepakatan, dan menekankan pentingnya komitmen dan kehadiran para pihak didalam mediasi sebagai indikator itikad baik. Kata Kunci: Itikad Baik, Penyelesaian Sengketa Perdata, Hukum Perjanjian, Hukum Kontrak, Mediasi, Litigasi, Non-Litigasi, Perdamaian, Court-Connected Mediation

Pendampingan Pemahaman Materi Elemen Pancasila Pada Guru Pendidikan Pancasila Kurikulum Merdeka Jenjang SMA/MA/SMK Sutimin, Leo Agung; Winarno, Winarno; Triyanto, Triyanto; Bramastia, Bramastia; Purwanta, Hieronymus; Setiyawan, Anang; Zahra, Aulia Fatimatuz
BUDIMAS : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol 6, No 3 (2024): BUDIMAS : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : LPPM ITB AAS Indonesia Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/budimas.v6i3.15452

Pada dokumen kurikulum merdeka yang termuat di Surat Keputusan BSKAP Nomor 32 Tahun 2024 tentang Capaian Pembelajaran, dikatakan bahwa salah satu elemen sebagai bahan kajian pelajaran Pendidikan Pancasila adalah Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara memang layak untuk menjadi kajian utama Pendidikan Pancasila sebagai pendidikan kewarganegaraan di sekolah. Pemahaman guru yang benar, luas dan mendalam perihal kajian Pancasila akan mampu memberikan pembelajaran yang semakin bermakna tentang Pancasila dan diharapkan siswa semakin kuat untuk menerima dan mempertahankan Pancasila. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mendampingi guru Pendidikan Pancasila mengeksplorasi, mengeloborasi dan mengkonfirmasi secara benar tentang Pancasila. Metode yang digunakan adalah sosialiasi dan diskusi yang dilakukan dengan cara tatap muka (in service training) dalam bentuk kegiatan luring. Sasaran dari kegiatan adalah guru-guru Pendidikan Pancasila jenjang SMA yang tergabung di MGMP PP Kabupaten Semarang berjumlah 25 orang. Hasil dari pengabdian ini adalah guru-guru terlatih untuk mengeksplorasi dan kritis dalam mempertanyakan materi-materi ajar yang berkaitan dengan Pancasila.

Pendampingan Pemahaman Materi Elemen Pancasila Pada Guru Pendidikan Pancasila Kurikulum Merdeka Jenjang SMA/MA/SMK Sutimin, Leo Agung; Winarno, Winarno; Triyanto, Triyanto; Bramastia, Bramastia; Purwanta, Hieronymus; Setiyawan, Anang; Zahra, Aulia Fatimatuz
BUDIMAS : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol. 6 No. 3 (2024): BUDIMAS : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : LPPM ITB AAS Indonesia Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pada dokumen kurikulum merdeka yang termuat di Surat Keputusan BSKAP Nomor 32 Tahun 2024 tentang Capaian Pembelajaran, dikatakan bahwa salah satu elemen sebagai bahan kajian pelajaran Pendidikan Pancasila adalah Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara memang layak untuk menjadi kajian utama Pendidikan Pancasila sebagai pendidikan kewarganegaraan di sekolah. Pemahaman guru yang benar, luas dan mendalam perihal kajian Pancasila akan mampu memberikan pembelajaran yang semakin bermakna tentang Pancasila dan diharapkan siswa semakin kuat untuk menerima dan mempertahankan Pancasila. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mendampingi guru Pendidikan Pancasila mengeksplorasi, mengeloborasi dan mengkonfirmasi secara benar tentang Pancasila. Metode yang digunakan adalah sosialiasi dan diskusi yang dilakukan dengan cara tatap muka (in service training) dalam bentuk kegiatan luring. Sasaran dari kegiatan adalah guru-guru Pendidikan Pancasila jenjang SMA yang tergabung di MGMP PP Kabupaten Semarang berjumlah 25 orang. Hasil dari pengabdian ini adalah guru-guru terlatih untuk mengeksplorasi dan kritis dalam mempertanyakan materi-materi ajar yang berkaitan dengan Pancasila.

PENINGKATAN KEMAMPUAN MEMBACA ANAK DI NEGERI PILIANA KABUPATEN MALUKU TENGAH setiyawan, anang; Zainuddin Akbar, Muhammad
Jurnal Pengabdian Pendidikan Masyarakat (JPPM) Vol 6 No 1 (2025): Jurnal Pengabdian Pendidikan Masyarakat (JPPM), Vol 6 No 1 (Maret 2025)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MUARA BUNGO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52060/jppm.v6i1.2698

Reading skills are essential competencies that children must develop prior to advancing to higher educational levels. Children in Negeri Piliana encounter difficulties in acquiring reading skills due to inadequate educational facilities and infrastructure. The Gopala Valentara Student Activity Unit, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, implemented a community service initiative to enhance literacy among elementary school children in Negeri Piliana. This program utilised effective pedagogical methods to improve children's reading abilities. The program's results demonstrated substantial enhancements in literacy instruction techniques, rendering them more engaging for educators, alongside an elevation in literacy rates among students at SD Kristen Piliana.

Isu Akuntabilitas Pada Pemakaian Autonomous Weapon Systems Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional Anindita, Prita; Torry Satriyo Kusumo, Ayub; Setiyawan, Anang
Jurnal sosial dan sains Vol. 5 No. 3 (2025): Jurnal Sosial dan Sains
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsosains.v5i3.32088

Eksistensi Hukum Humaniter Internasional (HHI) ialah untuk meminimalisir dampak kerugian akibat konflik bersenjata dengan mengatur segala hal yang berhubungan dengan penggunaan kekuatan bersenjata (militer) dan penggunaan kekerasan dalam perang, salah satunya yaitu tentang sarana berperang, yakni persenjataan. Menurut Martin van Creveld, era pembabakan senjata pada saat ini adalah age of autonomation, sehingga dapat dikatakan bahwa keberadaan Autonomous Weapon Systems (AWS) merupakan bagian dari era ini sekaligus bukti bahwa teknologi sudah berkembang cukup pesat, khususnya dalam bidang militer. AWS dalah sistem senjata yang beroperasi dengan Artificial Intelligence (AI) dan dapat mengambil keputusan secara independen tanpa intervensi manusia secara langsung. Keberadaaannya menimbulkan banyak perdebatan, terutama terkait dengan kepatuhan senjata ini terhadap HHI, di samping pertanyaan berulang mengenai mekanisme akuntabilitas apabila sewaktu-waktu senjata ini terbukti menyebabkan pelanggaran. Dalam konteks AWS, pertanggungjawaban dapat dibebankan kepada tiga pihak melalui doktrin masing-masing, yaitu negara (state responsibility), operator (individual responsibility), dan komandan (command responsibility). Meskipun demikian, diperlukan pembuktian yang cukup teliti terutama terhadap kasus pertanggungjawaban individu, karena sangat berkaitan dengan unsur niat dan pengetahuan

Effective Occupation in Territorial Claims: A Legal Analysis and Critique Setiyawan, Anang; Pangestu, Ilham Aji
Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 12, No 1 (2025): Jurnal Pembaharuan Hukum
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jph.v12i1.36564

The principle of effective occupation is often used to justify territorial claims based on physical and administrative control; in practice, the application of this principle tends to conflict with fundamental norms in international law such as self-determination and the prohibition of colonization. This article examines the practice and principle of effective occupation that is often used to legitimize territorial claims. This article use normative research with a prescriptive legal approach by analyzing international treaties, international customary law, principles of international law, court decisions, and expert opinions. The Namibia Advisory Opinion and the Western Sahara case illustrates how the principle of effective occupation has marginalized the sovereignty and fundamental rights of indigenous populations. These actions violate peremptory norms, which safeguard human dignity and uphold non-derogable principles such as the prohibition of unlawful occupation and the self-governance of communities. The study’s findings highlight the urgent necessity for a robust legal framework governing territorial claims to ensure they respect fundamental rights and adhere to the foundational principles of international law. This would help prevent the misuse of effective occupation as a justification for territorial expansion while protecting the rights of vulnerable communities.

Menyoroti Penyelesaian Sengketa Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia: Sebuah Alternatif dan Tantangan Sulistiyaningsih, Nur; Anang Setiyawan
Qawanin: Jurnal of Economic Syaria Law Vol 8 No 1 (2024): June
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/qaw.v8i1.532

Penelitian ini mengkaji penyelesaian sengketa hukum ekonomi Syariah di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan model penyelesaian sengketa hukum ekonomi Syariah yang dilakukan sejak masa Rasulullah dan Hukum Positif di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normative yang menggunakan sumber data kepustakaan dimana peneliti mengumpulkan data-data secara sistematis dan dianalisis secara obyektif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah berdasarkan Hukum Islam Klasik di zaman Rasulullah, penyelesaian sengketa diselesaikan dengan 2 jalur: melalui kekuasaan kehakiman dan di luar kekuasaan kehakiman. Sedangkan berdasarkan Hukum Positif Indonesia, penyelesaian sengketa hukum diselesaikan melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Pada Hukum Islam Klasik dan Hukum Positif memiliki kesamaan yaitu sama-sama dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan dan di luar pengadilan. Metode tersebut juga dipakai dan diakomodir dalam Hukum Positif di Indonesia berupa mediasi dan arbitrasi, bahkan ada metode lainnya yang dapat dipilih, yaitu: negosiasi, konsiliasi, konsultasi dan penilaian ahli. Sehingga, semakin pesatnya perkembangan ekonomi Syariah diimbangi dengan model penyelesaian sengketa hukum yang dapat menjadi pilihan. This research examines the resolution of Sharia economic law disputes in Indonesia. The aim of this research is to compare the Sharia economic law dispute resolution models that have been implemented since the time of the Prophet and those accommodated by Positive Law in Indonesia. This research is normative research that uses library data sources where researchers collect data systematically and analyze it objectively. The research results obtained are based on Classical Islamic Law at the time of the Prophet, dispute resolution was resolved in 2 ways: through judicial power and outside judicial power. Meanwhile, based on Indonesian Positive Law, legal disputes are resolved through litigation and non-litigation. Classical Islamic Law and Positive Law have similarities, namely that they can both be resolved through the courts and outside the courts. In the time of the Prophet, the court route was known as al qadha. This method is also used and accommodated in Positive Law in Indonesia in the form of mediation and arbitration, there are even other methods that can be chosen, namely: negotiation, conciliation, consultation and expert assessment. Thus, the increasingly rapid development of Sharia economics is balanced with legal dispute resolution models that can be an option.

Urgensi Penguatan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: Perbaikan Tata Kelola Lintas Sektoral Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Muhammad Zainuddin Akbar; Ivania Jaziel Christiani; Anang Setiyawan
Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Vol. 3 No. 6 NOVEMBER 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

One of the major obstacles in the implementation of the Protection and Placement of Indonesian Migrant Workers (P2MI) lies in the suboptimal execution of cross-sectoral coordination. This is evidenced by the overlapping authorities between BP2MI, as the implementing agency, and the Ministry of Manpower (Kemnaker), as well as misinformation and data inconsistencies concerning migrant workers across ministries, institutions, and related agencies. This study aims to examine the various challenges in the cross-sectoral implementation of P2MI tasks. Using a normative legal research method and a statutory approach, this study identifies several key issues: (1) overlapping authority between the Ministry of Manpower and KP2MI/BP2MI, and (2) limited coordination among implementing ministries/agencies, particularly concerning the integration of migrant worker information systems. The study recommends that the government expedite the establishment of KP2MI and formally designate it as the central coordinator for P2MI tasks through a revision of the P2MI Law. Such a revision should be accompanied by the restructuring of the cross-sectoral implementation system and the harmonization of related implementing regulations

Title

Found 20 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 20 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 20 Documents
Search