Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.425
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum Jurnal Ilmiah Padma Sri Kreshna Jurnal Ilmiah Spirit PROFICIO: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Ekonomi dan Manajemen (JEKMA) Jurnal Abdi Masyarakat Multidisiplin Jurnal Kajian dan Penelitian Umum Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Sri Wahyu Handayani
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
Tanggung Jawab Pemilik Tanah Terhadap Penyewa Atas Sengketa Hak Sewa Tanah yang Tidak Terdaftar di BPN Aulia Ananta Syahidah; Sri Wahyu Handayani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2554

Abstract

Penelitian ini membahas kewajiban pemilik lahan terhadap penyewa dalam masalah hak sewa tanah yang tidak tercatat di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Latar belakang penelitian ini berangkat dari fakta bahwa banyak perjanjian sewa tanah di Indonesia dilakukan secara informal tanpa pendaftaran resmi, yang berdampak pada ketidakpastian hukum dan kurangnya perlindungan bagi penyewa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab pemilik lahan, posisi hukum penyewa tanah dalam sudut pandang hukum agraria, serta prosedur penyelesaian sengketa yang dapat diambil jika terjadi konflik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Sumber hukum primer terdiri dari UUPA, KUH Perdata, dan peraturan mengenai pendaftaran tanah, sedangkan sumber hukum sekunder meliputi literatur, jurnal, serta pendapat para ahli. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menghubungkan norma hukum dan praktik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilik tanah tetap bertanggung jawab penuh terhadap penyewa berdasarkan asas pacta sunt servanda meskipun perjanjian tidak terdaftar. Namun, kedudukan hukum penyewa menjadi sangat lemah karena hak sewanya tidak memperoleh perlindungan terhadap pihak ketiga akibat tidak adanya asas publisitas. Penyelesaian konflik dapat dilakukan baik melalui cara non-yudisial seperti mediasi ataupun melalui proses hukum dengan mengajukan gugatan wanprestasi di pengadilan. Dalam penelitian ini ditekankan bahwa perlu adanya perubahan aturan agar pendaftaran perjanjian sewa tanah menjadi suatu kewajiban hukum, bukan sekadar opsi, serta betapa pentingnya penyuluhan hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam memberikan rekomendasi untuk memperkuat perlindungan hukum penyewa dalam sistem agraria Indonesia.
Masifnya Sertipikat Ganda Sebagai Salah Satu Problematika Hukum Pertanahan di Indonesia : Studi Kasus Putusan 128/PDT.G/1996/PN.BKS Dian Nirmala Putri; Sri Wahyu Handayani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2618

Abstract

Sertipikat tanah sebagai bukti kepemilikan yang sah memiliki kekuatan hukum atas hak atas tanah di Indonesia. Praktiknya, masih ditemukan permasalahan berupa sertipikat ganda, yakni suatu kondisi saat dua atau lebih sertipikat diterbitkan dalam satu bidang tanah yang sama. Hal tersebut mengancam kepastian hukum dan menimbulkan sengketa pertanahan, seperti yang terjadi dalam Putusan Nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS di Bekasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis penyebab terjadinya sertipikat ganda dan mengkaji langkah preventif yang dapat diambil oleh Badan Pertanahan Nasional dalam meminimalisir permasalahan tersebut. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi akademis bagi perumusan kebijakan pertanahan yang menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dengan pendekatan kualitatif, dengan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya sertipikat ganda ialah lemahnya sistem administrasi, kurangnya koordinasi antar instansi, dan minimnya sosialisasi kepada masyarakat. Langkah preventif yang dapat ditempuh Badan Pertanahan Nasional adalah dengan meningkatkan sistem digitalisasi data, memperkuat koordinasi, serta melakukan edukasi hukum menyeluruh
STRATEGI MANAJEMEN KLUB SEPAK BOLA Nurhaslita Sari; Sri Wahyu Handayani; Desi Marlizar; Cut Asmaul Husna; Najamuddin; Zulfikar
Jurnal Ilmiah Spirit Vol 26 No 1 (2026): JURNAL ILMIAH SPIRIT
Publisher : Universitas Tunas Pembangunan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36728/jis.v26i1.5954

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi manajemen klub sepak bola dalam mendukung pengembangan olahraga nasional di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui studi literatur, analisis dokumen kebijakan, dan wawancara mendalam dengan informan kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah merumuskan kebijakan strategis seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain ketimpangan distribusi infrastruktur, keterbatasan anggaran daerah, rendahnya kualitas pembinaan atlet, dan minimnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga. Diperlukan penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, pemerataan fasilitas olahraga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan sistem olahraga nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap perumusan strategi kebijakan yang lebih responsif dan berbasis kebutuhan lokal dalam rangka memajukan olahraga nasional.
DISTRIBUSI DONASI BANTUAN BAGI KORBAN BANJIR DI KECAMATAN PANTE CERMIN KABUPATEN ACEH BARAT PROVINSI ACEH Desi Marlizar; Sri Wahyu Handayani; Cut Asmaul Husna; Nurhaslita Sari; Ilham Mirza Saputra; Najamudin
Jurnal Pengabdian Masyarakat FKIP UTP Vol 7 No 1 (2026): PROFICIO : Jurnal Abdimas FKIP UTP
Publisher : FKIP UNIVERSITAS TUNAS PEMBANGUNAN SURAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36728/jpf.v7i1.6037

Abstract

Bencana banjir yang terjadi di Kecamatan Pante Cermin, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, menimbulkan dampak signifikan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Masyarakat terdampak banjir membutuhkan bantuan yang cepat dan tepat guna untuk mengurangi beban yang dialami pada masa darurat pascabencana. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mendistribusikan donasi bantuan secara terencana, tepat sasaran, dan merata kepada korban banjir. Metode pengabdian yang digunakan meliputi identifikasi kebutuhan masyarakat terdampak, pengumpulan dan pengemasan donasi, pendistribusian bantuan secara langsung dengan melibatkan perangkat desa dan tokoh masyarakat, serta monitoring dan evaluasi kegiatan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa distribusi donasi bantuan mampu membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta memperkuat solidaritas sosial antara tim pengabdian dan masyarakat setempat. Meskipun terdapat kendala dalam aksesibilitas dan pendataan awal, kegiatan ini secara umum berjalan efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat terdampak banjir. Kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat menjadi model pelaksanaan distribusi bantuan yang lebih terkoordinasi dan responsif pada penanganan bencana di masa mendatang.
Legal Certainty of Oil Palm Plantation Cultivation Rights within Forest Areas Following Government Regulation Number 45 of 2025 Wardhana, Wisnu Eka; Sri Wahyu Handayani
Al-Risalah VOLUME 26 NO 1, MAY (2026)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-risalah.vi.67203

Abstract

Government Regulation Number 45 of 2025 concerning the Amendment to Government Regulation Number 24 of 2021 on Procedures for the Imposition of Administrative Sanctions in the Forestry Sector was enacted as an instrument to address oil palm plantations that have encroached upon forest areas. However, rather than providing legal certainty, this regulation introduces a "reclamation" mechanism that potentially revokes Land Cultivation Rights (Hak Guna Usaha/HGU) that were lawfully obtained under the Basic Agrarian Law Number 5 of 1960. This study aims to analyze the legal certainty of HGU for oil palm plantations within forest areas following the enactment of Government Regulation Number 45 of 2025, and to identify potential normative conflicts arising within Indonesia's agrarian legal framework. The research employs a normative juridical method with a statute approach and a conceptual approach. The findings reveal that Government Regulation Number 45 of 2025 violates at least four of Lon Fuller's eight principles of the inner morality of law, namely the principles of non-retroactivity, non-contradiction, possibility of compliance, and congruence. Furthermore, the land reclamation mechanism contradicts Articles 18 and 34 of the Basic Agrarian Law, which exhaustively enumerate the lawful grounds for the revocation of land rights, and departs from the ultimum remedium principle established under Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation into Law. The empowerment of the Forest Area Enforcement Task Force (Satgas PKH) as an ad hoc institution with authority equivalent to the Minister of Forestry also contravenes the principle of institutional legality. This study recommends a comprehensive revision of Government Regulation Number 45 of 2025, the definitive completion of forest area demarcation, and the restoration of enforcement authority to the institutions mandated by law.
Ketidakpastian Hukum Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Tengah Eskalasi Pengadaan Tanah untuk Proyek Strategis Pembangunan Nasional dalam Perspektif Teori Kepastian Hukum Asyif Faozi; Sri Wahyu Handayani
Jurnal Kajian dan Penelitian Umum Vol. 4 No. 3 (2026): Juni: Jurnal Kajian dan Penelitian Umum
Publisher : Institut Nalanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47861/jkpu-nalanda.v4i3.2313

Abstract

This study examines the legal certainty of Sustainable Food Agricultural Land (LP2B) protection amid increasing land acquisition for National Strategic Projects (PSN) in Indonesia. The decline of paddy fields by 803,393 hectares during 2016–2023 reflects the growing pressure on agricultural land conversion. The study focuses on normative conflicts between Law Number 41 of 2009, which emphasizes restrictive protection of LP2B, and the Job Creation Law along with Government Regulation Number 42 of 2021, which promote investment and development facilitation. Using a normative juridical method supported by the theories of Radbruch, Lord Lloyd, Fuller, and Otto, the study finds that the broader definition of public interest under Article 123 of the Job Creation Law creates a multidimensional legal certainty deficit. This includes weakened regulatory stability, reduced predictability, diminished protection of farmers’ rights, and inconsistencies among regulations. The study recommends comprehensive legislative harmonization and stronger integration of LP2B protection into the National Spatial Plan to ensure sustainable agricultural land protection.
Co-Authors AA Sudharmawan, AA Adam Huda Nugraha Ag.Eko Susanto Ari Astuti Asyif Faozi Aulia Ananta Syahidah Cut Asmaul Husna David Kurniawan Hartanto Deni Widiyanto Desi Marlizar Dia Ragasari Dian Nirmala Putri Driska Arnanto Fadli Firdaus Fahmi Aditya Faisal Indra Fadilla Ilham Mirza Saputra Immi Fiska Tarigan Kukuh Kurniawan Kuncara, Tommy Maria Theresia Darini Mohammad Ryar Mirzad Aroffa Mulvi Muhammad Ihsan Najamudin Najamudin Nur Aziah Eka Putri Nurdian Permana Nurhaslita Sari Raihana Manila Azzahra Rezzi Nanda Barizki Ridho Zam Yani Satria Anom Pradhana Sutanto Thalia Firda Soraya Wahyu Setya Ratri1 Wardhana, Wisnu Eka Yani Triakyuni Yunita Adinda Wulandari Zulfikar