Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.157
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum Kosmik Hukum Jurnal Ilmiah Padma Sri Kreshna Jurnal Ekonomi dan Manajemen (JEKMA) Jurnal Abdi Masyarakat Multidisiplin Jurnal Kajian dan Penelitian Umum Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Sri Wahyu Handayani
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
Tanggung Jawab Pemilik Tanah Terhadap Penyewa Atas Sengketa Hak Sewa Tanah yang Tidak Terdaftar di BPN Aulia Ananta Syahidah; Sri Wahyu Handayani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2554

Abstract

Penelitian ini membahas kewajiban pemilik lahan terhadap penyewa dalam masalah hak sewa tanah yang tidak tercatat di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Latar belakang penelitian ini berangkat dari fakta bahwa banyak perjanjian sewa tanah di Indonesia dilakukan secara informal tanpa pendaftaran resmi, yang berdampak pada ketidakpastian hukum dan kurangnya perlindungan bagi penyewa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab pemilik lahan, posisi hukum penyewa tanah dalam sudut pandang hukum agraria, serta prosedur penyelesaian sengketa yang dapat diambil jika terjadi konflik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Sumber hukum primer terdiri dari UUPA, KUH Perdata, dan peraturan mengenai pendaftaran tanah, sedangkan sumber hukum sekunder meliputi literatur, jurnal, serta pendapat para ahli. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menghubungkan norma hukum dan praktik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilik tanah tetap bertanggung jawab penuh terhadap penyewa berdasarkan asas pacta sunt servanda meskipun perjanjian tidak terdaftar. Namun, kedudukan hukum penyewa menjadi sangat lemah karena hak sewanya tidak memperoleh perlindungan terhadap pihak ketiga akibat tidak adanya asas publisitas. Penyelesaian konflik dapat dilakukan baik melalui cara non-yudisial seperti mediasi ataupun melalui proses hukum dengan mengajukan gugatan wanprestasi di pengadilan. Dalam penelitian ini ditekankan bahwa perlu adanya perubahan aturan agar pendaftaran perjanjian sewa tanah menjadi suatu kewajiban hukum, bukan sekadar opsi, serta betapa pentingnya penyuluhan hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam memberikan rekomendasi untuk memperkuat perlindungan hukum penyewa dalam sistem agraria Indonesia.
Masifnya Sertipikat Ganda Sebagai Salah Satu Problematika Hukum Pertanahan di Indonesia : Studi Kasus Putusan 128/PDT.G/1996/PN.BKS Dian Nirmala Putri; Sri Wahyu Handayani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2618

Abstract

Sertipikat tanah sebagai bukti kepemilikan yang sah memiliki kekuatan hukum atas hak atas tanah di Indonesia. Praktiknya, masih ditemukan permasalahan berupa sertipikat ganda, yakni suatu kondisi saat dua atau lebih sertipikat diterbitkan dalam satu bidang tanah yang sama. Hal tersebut mengancam kepastian hukum dan menimbulkan sengketa pertanahan, seperti yang terjadi dalam Putusan Nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS di Bekasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis penyebab terjadinya sertipikat ganda dan mengkaji langkah preventif yang dapat diambil oleh Badan Pertanahan Nasional dalam meminimalisir permasalahan tersebut. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi akademis bagi perumusan kebijakan pertanahan yang menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dengan pendekatan kualitatif, dengan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya sertipikat ganda ialah lemahnya sistem administrasi, kurangnya koordinasi antar instansi, dan minimnya sosialisasi kepada masyarakat. Langkah preventif yang dapat ditempuh Badan Pertanahan Nasional adalah dengan meningkatkan sistem digitalisasi data, memperkuat koordinasi, serta melakukan edukasi hukum menyeluruh
Legal Certainty of Oil Palm Plantation Cultivation Rights within Forest Areas Following Government Regulation Number 45 of 2025 Wardhana, Wisnu Eka; Sri Wahyu Handayani
Al-Risalah VOLUME 26 NO 1, MAY (2026)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-risalah.vi.67203

Abstract

Government Regulation Number 45 of 2025 concerning the Amendment to Government Regulation Number 24 of 2021 on Procedures for the Imposition of Administrative Sanctions in the Forestry Sector was enacted as an instrument to address oil palm plantations that have encroached upon forest areas. However, rather than providing legal certainty, this regulation introduces a "reclamation" mechanism that potentially revokes Land Cultivation Rights (Hak Guna Usaha/HGU) that were lawfully obtained under the Basic Agrarian Law Number 5 of 1960. This study aims to analyze the legal certainty of HGU for oil palm plantations within forest areas following the enactment of Government Regulation Number 45 of 2025, and to identify potential normative conflicts arising within Indonesia's agrarian legal framework. The research employs a normative juridical method with a statute approach and a conceptual approach. The findings reveal that Government Regulation Number 45 of 2025 violates at least four of Lon Fuller's eight principles of the inner morality of law, namely the principles of non-retroactivity, non-contradiction, possibility of compliance, and congruence. Furthermore, the land reclamation mechanism contradicts Articles 18 and 34 of the Basic Agrarian Law, which exhaustively enumerate the lawful grounds for the revocation of land rights, and departs from the ultimum remedium principle established under Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation into Law. The empowerment of the Forest Area Enforcement Task Force (Satgas PKH) as an ad hoc institution with authority equivalent to the Minister of Forestry also contravenes the principle of institutional legality. This study recommends a comprehensive revision of Government Regulation Number 45 of 2025, the definitive completion of forest area demarcation, and the restoration of enforcement authority to the institutions mandated by law.
Ketidakpastian Hukum Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Tengah Eskalasi Pengadaan Tanah untuk Proyek Strategis Pembangunan Nasional dalam Perspektif Teori Kepastian Hukum Asyif Faozi; Sri Wahyu Handayani
Jurnal Kajian dan Penelitian Umum Vol. 4 No. 3 (2026): Juni: Jurnal Kajian dan Penelitian Umum
Publisher : Institut Nalanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47861/jkpu-nalanda.v4i3.2313

Abstract

This study examines the legal certainty of Sustainable Food Agricultural Land (LP2B) protection amid increasing land acquisition for National Strategic Projects (PSN) in Indonesia. The decline of paddy fields by 803,393 hectares during 2016–2023 reflects the growing pressure on agricultural land conversion. The study focuses on normative conflicts between Law Number 41 of 2009, which emphasizes restrictive protection of LP2B, and the Job Creation Law along with Government Regulation Number 42 of 2021, which promote investment and development facilitation. Using a normative juridical method supported by the theories of Radbruch, Lord Lloyd, Fuller, and Otto, the study finds that the broader definition of public interest under Article 123 of the Job Creation Law creates a multidimensional legal certainty deficit. This includes weakened regulatory stability, reduced predictability, diminished protection of farmers’ rights, and inconsistencies among regulations. The study recommends comprehensive legislative harmonization and stronger integration of LP2B protection into the National Spatial Plan to ensure sustainable agricultural land protection.
JAMINAN PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PENYELENGGARAAN SERIKAT PEKERJA SEBAGAI HAK AZASI MANUSIA Sri Wahyu Handayani
Kosmik Hukum Vol. 16 No. 1 (2016)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v16i1.1271

Abstract

Kebebasan berserikat sebagai hak dasar tidak bisa dilepaskan dari pendekatan realitas kehidupan sosial dan politik dengan berbagai aspeknya seperti aspek ekonomi, pendidikan, agama dan sebagainya. Alasannya karena aspek-aspek tersebutlah yang sangat berperan membuat manusia kehilangan banyak kesempatan memperoleh kebebasan dirinya, sehingga diperlukan suatu kepastian jaminan dari pemerintah sebagai penyelenggara negara untuk melindungi pekerja/buruh dalam berorganisasi untuk berjuang mendapatkan kelayakan hidup seperti yang dijanjikan oleh pemerintah. Jaminan ini sangatlah penting mengingat kaum pekerja/buruh adalah kaum marjinal yang cenderung tidak memiliki bargaining position power dalam bernegosiasi menghadapi pihak pengusaha. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yaitu dengan metode pendekatan mengkaji bahan-bahan pustaka sehingga data yang digunakan adalah data sekunder. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan kajian analitik terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksananya yang mengatur mengenai jaminan pemerintah negara Republik Indonesia terhadap penyelenggaraan serikat pekerja sehingga diperoleh suatu kesimpulan mengenai penegakan hukum dalam penyelenggaraan serikat pekerja. Kata kunci: Jaminan, Serikat Pekerja, hak-hak pekerja
Co-Authors AA Sudharmawan, AA Adam Huda Nugraha Ag.Eko Susanto Ari Astuti Asyif Faozi Aulia Ananta Syahidah David Kurniawan Hartanto Deni Widiyanto Dia Ragasari Dian Nirmala Putri Driska Arnanto Fadli Firdaus Fahmi Aditya Faisal Indra Fadilla Immi Fiska Tarigan Kukuh Kurniawan Kuncara, Tommy Maria Theresia Darini Mohammad Ryar Mirzad Aroffa Mulvi Muhammad Ihsan Nur Aziah Eka Putri Nurdian Permana Raihana Manila Azzahra Rezzi Nanda Barizki Ridho Zam Yani Satria Anom Pradhana Sutanto Thalia Firda Soraya Wahyu Setya Ratri1 Wardhana, Wisnu Eka Yani Triakyuni Yunita Adinda Wulandari