Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

Tanggung Jawab Pemilik Tanah Terhadap Penyewa Atas Sengketa Hak Sewa Tanah yang Tidak Terdaftar di BPN Aulia Ananta Syahidah; Sri Wahyu Handayani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2554

Abstract

Penelitian ini membahas kewajiban pemilik lahan terhadap penyewa dalam masalah hak sewa tanah yang tidak tercatat di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Latar belakang penelitian ini berangkat dari fakta bahwa banyak perjanjian sewa tanah di Indonesia dilakukan secara informal tanpa pendaftaran resmi, yang berdampak pada ketidakpastian hukum dan kurangnya perlindungan bagi penyewa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab pemilik lahan, posisi hukum penyewa tanah dalam sudut pandang hukum agraria, serta prosedur penyelesaian sengketa yang dapat diambil jika terjadi konflik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Sumber hukum primer terdiri dari UUPA, KUH Perdata, dan peraturan mengenai pendaftaran tanah, sedangkan sumber hukum sekunder meliputi literatur, jurnal, serta pendapat para ahli. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menghubungkan norma hukum dan praktik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilik tanah tetap bertanggung jawab penuh terhadap penyewa berdasarkan asas pacta sunt servanda meskipun perjanjian tidak terdaftar. Namun, kedudukan hukum penyewa menjadi sangat lemah karena hak sewanya tidak memperoleh perlindungan terhadap pihak ketiga akibat tidak adanya asas publisitas. Penyelesaian konflik dapat dilakukan baik melalui cara non-yudisial seperti mediasi ataupun melalui proses hukum dengan mengajukan gugatan wanprestasi di pengadilan. Dalam penelitian ini ditekankan bahwa perlu adanya perubahan aturan agar pendaftaran perjanjian sewa tanah menjadi suatu kewajiban hukum, bukan sekadar opsi, serta betapa pentingnya penyuluhan hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam memberikan rekomendasi untuk memperkuat perlindungan hukum penyewa dalam sistem agraria Indonesia.
Masifnya Sertipikat Ganda Sebagai Salah Satu Problematika Hukum Pertanahan di Indonesia : Studi Kasus Putusan 128/PDT.G/1996/PN.BKS Dian Nirmala Putri; Sri Wahyu Handayani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2618

Abstract

Sertipikat tanah sebagai bukti kepemilikan yang sah memiliki kekuatan hukum atas hak atas tanah di Indonesia. Praktiknya, masih ditemukan permasalahan berupa sertipikat ganda, yakni suatu kondisi saat dua atau lebih sertipikat diterbitkan dalam satu bidang tanah yang sama. Hal tersebut mengancam kepastian hukum dan menimbulkan sengketa pertanahan, seperti yang terjadi dalam Putusan Nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS di Bekasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis penyebab terjadinya sertipikat ganda dan mengkaji langkah preventif yang dapat diambil oleh Badan Pertanahan Nasional dalam meminimalisir permasalahan tersebut. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi akademis bagi perumusan kebijakan pertanahan yang menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dengan pendekatan kualitatif, dengan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya sertipikat ganda ialah lemahnya sistem administrasi, kurangnya koordinasi antar instansi, dan minimnya sosialisasi kepada masyarakat. Langkah preventif yang dapat ditempuh Badan Pertanahan Nasional adalah dengan meningkatkan sistem digitalisasi data, memperkuat koordinasi, serta melakukan edukasi hukum menyeluruh
STRATEGI MANAJEMEN KLUB SEPAK BOLA Nurhaslita Sari; Sri Wahyu Handayani; Desi Marlizar; Cut Asmaul Husna; Najamuddin; Zulfikar
Jurnal Ilmiah Spirit Vol 26 No 1 (2026): JURNAL ILMIAH SPIRIT
Publisher : Universitas Tunas Pembangunan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36728/jis.v26i1.5954

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi manajemen klub sepak bola dalam mendukung pengembangan olahraga nasional di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui studi literatur, analisis dokumen kebijakan, dan wawancara mendalam dengan informan kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah merumuskan kebijakan strategis seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain ketimpangan distribusi infrastruktur, keterbatasan anggaran daerah, rendahnya kualitas pembinaan atlet, dan minimnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga. Diperlukan penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, pemerataan fasilitas olahraga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan sistem olahraga nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap perumusan strategi kebijakan yang lebih responsif dan berbasis kebutuhan lokal dalam rangka memajukan olahraga nasional.
DISTRIBUSI DONASI BANTUAN BAGI KORBAN BANJIR DI KECAMATAN PANTE CERMIN KABUPATEN ACEH BARAT PROVINSI ACEH Desi Marlizar; Sri Wahyu Handayani; Cut Asmaul Husna; Nurhaslita Sari; Ilham Mirza Saputra; Najamudin
Jurnal Pengabdian Masyarakat FKIP UTP Vol 7 No 1 (2026): PROFICIO : Jurnal Abdimas FKIP UTP
Publisher : FKIP UNIVERSITAS TUNAS PEMBANGUNAN SURAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36728/jpf.v7i1.6037

Abstract

Bencana banjir yang terjadi di Kecamatan Pante Cermin, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, menimbulkan dampak signifikan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Masyarakat terdampak banjir membutuhkan bantuan yang cepat dan tepat guna untuk mengurangi beban yang dialami pada masa darurat pascabencana. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mendistribusikan donasi bantuan secara terencana, tepat sasaran, dan merata kepada korban banjir. Metode pengabdian yang digunakan meliputi identifikasi kebutuhan masyarakat terdampak, pengumpulan dan pengemasan donasi, pendistribusian bantuan secara langsung dengan melibatkan perangkat desa dan tokoh masyarakat, serta monitoring dan evaluasi kegiatan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa distribusi donasi bantuan mampu membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta memperkuat solidaritas sosial antara tim pengabdian dan masyarakat setempat. Meskipun terdapat kendala dalam aksesibilitas dan pendataan awal, kegiatan ini secara umum berjalan efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat terdampak banjir. Kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat menjadi model pelaksanaan distribusi bantuan yang lebih terkoordinasi dan responsif pada penanganan bencana di masa mendatang.