Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

Kebijakan Penanggulangan Penyakit Menular Di Masyarakat Asmarida, Rita; Simarmata, Marice
Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 04 (2024): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v5i04.907

Abstract

Penyakit menular masih menjadi masalah besar kesehatan masyarakat yang dapat menimbulkan kesakitan, kematian, dan kecacatan yang tinggi sehingga perlu dilakukan penyelenggaraan penanggulangan melalui upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan yang efektif dan efisien. Kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap individu masyarakat yang harus dipenuhi oleh setiap bangsa dan negara. Termasuk kewajiban negara untuk memproteksi masyarakatnya tertular penyakit yang dianggap berbahaya. Negara sebagai organisasi terbesar diharapkan mampu untuk memberikan pelayanan yang maksimal terhadap penanggulangan penyakit tertentu karena negara mempunyai kewenangan yang meliputi keseluruhan kehidupan masyarakat. Penyakit menular bisa menjadi wabah, adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi daripada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Covid-19 yang disebabkan oleh penularan dan infeksi virus Sarcov2 merupakan contoh penyakit menular yang menjadi wabah/pandemi yang melanda hampir seluruh penjuru dunia
Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Pembiayaan Kesehatan Nasional Dalam Perspektif Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional Ulfany, Riri; Simarmata, Marice
Jurnal Hukum Ekualitas Vol 1 No 2 (2025): Jul-Des 2025
Publisher : PT. Kaka Media Visi Sistematis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56607/v9nw0b58

Abstract

Sistem Pembiayaan Kesehatan Nasional merupakan bagian integral dari sistem jaminan sosial di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) Nomor 40 Tahun 2004. UU ini bertujuan untuk memberikan akses pelayanan kesehatan yang adil, merata, dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Meskipun UU ini telah mengamanatkan pembiayaan kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dalam implementasinya terdapat berbagai tantangan, baik dari segi manajerial, hukum, maupun keuangan. Tulisan ini bertujuan untuk meninjau lebih dalam tentang sistem pembiayaan kesehatan nasional dalam perspektif hukum dan regulasi yang ada, serta menilai efektivitas penerapan UU SJSN dalam menjamin pembiayaan kesehatan yang berkelanjutan dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. 
A Legal Review of Informed Consent in Plastic Surgery Practice in Indonesia Fibrini, Dewi; Simarmata, Marice; Risdawati, Irsyam
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 11, No 1 (2026): January-June
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/dll.v11i1.27531

Abstract

Informed consent, as a statement of agreement by the patient in this therapeutic agreement, is considered valid if the patient expresses his or her will freely. Therefore, when a patient expresses his or her consent in the form of informed consent, the patient must express his or her will without any coercion, error, or deception. What we want to discuss here is that sometimes patients are not honest when asked for information regarding their actual condition by the doctor. This results in the doctor in performing medical procedures having to violate the informed consent agreement because the patient's condition makes it impossible to fulfill the informed consent agreement. Informed consent in medical procedures is one of the elements that must be fulfilled and serves as the basis for justification for medical procedures, especially for invasive medical procedures. Invasive medical procedures can basically be classified as acts of abuse as regulated in Article 351 of the Criminal Code. However, this categorization is removed if the medical procedure meets three justification elements: if the medical procedure is carried out in accordance with scientific knowledge and experience in the medical field; there is a concrete medical purpose; and there is informed consent. Informed consent becomes risky when the patient is in an emergency condition. Therefore, legal protection is needed for medical personnel. Legal protection for doctors in the context of health communication is also an important consideration. When a conflict arises between a doctor's obligation to provide accurate information and the obligation to maintain the confidentiality of patient medical data, doctors are often vulnerable to potential lawsuits. Law No. 17 of 2023 and other regulations provide legal protection for doctors by establishing limits on their obligations and rights in communicating with patients. This legal protection includes protection from unfounded lawsuits, dispute resolution mechanisms through mediation, and support for doctors in more complex medical consultations. Patient dishonesty can seriously impact the quality of medical care. If patients do not provide complete or accurate information, the risk of misdiagnosis or treatment errors increases significantly. The impact of these errors not only endangers the patient's health but also places doctors at risk of lawsuits or malpractice claims.