Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.497
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Senarai Kesmas Unefa DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences LEGAL BRIEF JURNAL PENELITIAN KESMASY Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE) Jurnal Hukum Sehasen Jurnal Abdimas Hawari Asian Journal of Healthcare Analytics JUDGE: Jurnal Hukum Acta Law Journal Jurnal Multidisiplin Indonesia Law & Pass : International Journal of Law, Public Administration and Social Studies Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik International Journal of Law and Society Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy International Journal of Society and Law Perspektif Administrasi Publik dan hukum Jurnal Hukum Ekualitas Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Marice Simarmata
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 45 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 45 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Kebijakan Penanggulangan Penyakit Menular Di Masyarakat Asmarida, Rita; Simarmata, Marice
Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 04 (2024): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v5i04.907

Abstract

Penyakit menular masih menjadi masalah besar kesehatan masyarakat yang dapat menimbulkan kesakitan, kematian, dan kecacatan yang tinggi sehingga perlu dilakukan penyelenggaraan penanggulangan melalui upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan yang efektif dan efisien. Kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap individu masyarakat yang harus dipenuhi oleh setiap bangsa dan negara. Termasuk kewajiban negara untuk memproteksi masyarakatnya tertular penyakit yang dianggap berbahaya. Negara sebagai organisasi terbesar diharapkan mampu untuk memberikan pelayanan yang maksimal terhadap penanggulangan penyakit tertentu karena negara mempunyai kewenangan yang meliputi keseluruhan kehidupan masyarakat. Penyakit menular bisa menjadi wabah, adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi daripada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Covid-19 yang disebabkan oleh penularan dan infeksi virus Sarcov2 merupakan contoh penyakit menular yang menjadi wabah/pandemi yang melanda hampir seluruh penjuru dunia
Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Pembiayaan Kesehatan Nasional Dalam Perspektif Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional Ulfany, Riri; Simarmata, Marice
Jurnal Hukum Ekualitas Vol 1 No 2 (2025): Jul-Des 2025
Publisher : PT. Kaka Media Visi Sistematis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56607/v9nw0b58

Abstract

Sistem Pembiayaan Kesehatan Nasional merupakan bagian integral dari sistem jaminan sosial di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) Nomor 40 Tahun 2004. UU ini bertujuan untuk memberikan akses pelayanan kesehatan yang adil, merata, dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Meskipun UU ini telah mengamanatkan pembiayaan kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dalam implementasinya terdapat berbagai tantangan, baik dari segi manajerial, hukum, maupun keuangan. Tulisan ini bertujuan untuk meninjau lebih dalam tentang sistem pembiayaan kesehatan nasional dalam perspektif hukum dan regulasi yang ada, serta menilai efektivitas penerapan UU SJSN dalam menjamin pembiayaan kesehatan yang berkelanjutan dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. 
PENERAPAN HUKUM KESEHATAN DALAM PROGRAM REHABILITASI NARKOTIKA OLEH INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR Kurniyawan, Indra; Simarmata, Marice
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 2 (2025): May 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i2.3137

Abstract

Abstract: Abusers and victims of narcotics abuse have the right to receive rehabilitation in accordance with applicable regulations. The application of health law in narcotics rehabilitation programs by Mandatory Reporting Institutions (IPWL) is a very important effort in helping abusers and victims of narcotics abuse. The program focuses not only on physical recovery from medical problems, but also on mental and social recovery. IPWLs appointed by the government must carry out rehabilitation programs for abusers and victims of narcotics abuse in accordance with the standards that have been set. The goal is to restore the condition of abusers and victims of narcotics abuse so that they can integrate themselves back into society and function socially. The standard of rehabilitation services set by the government covers various aspects such as methods, duration, facilities, and costs, this aims to ensure that each individual receives treatment that suits his or her needs. The legal framework underlying this program is Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics and Permenkes No. 17 of 2023 concerning Amendments to Permenkes No. 4 of 2020 concerning the Implementation of IPWL. Minister of Health Regulation No. 17 of 2023 which requires medical and social rehabilitation for abusers and victims of narcotics abuse. Through a normative juridical approach, this study highlights various problems regarding the application of health law for abusers and victims of narcotics abuse, therapy for appropriate treatment, and understanding the financing mechanism of accepted therapies. The results of this study are expected to be able to provide an analysis of the effectiveness of the implementation of health law, as well as identify appropriate therapies in the rehabilitation of drug abusers and victims of drug abuse and understand the mechanism in financing it.Keywords: Narcotics Rehabilitation, Drug Abusers/Victims, IPWL Abstrak: Penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika memiliki hak untuk mendapatkan rehabilitasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerapan hukum kesehatan dalam program rehabilitasi narkortika oleh Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL), merupakan upaya yang sangat penting dalam membantu penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika. Program ini tidak hanya berfokus pada pemulihan fisik akibat masalah medis, tetapi juga pada pemulihan mental dan sosial. IPWL yang ditunjuk oleh pemerintah harus menjalankan program rehabilitasi bagi penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk memulihkan kondisi penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika sehingga mereka dapat mengintegrasikan diri mereka kembali ke masyarakat dan berfungsi secara sosial. Standar pelayanan rehabilitasi yang ditetapkan oleh pemerintah mencakup berbagai aspek seperti metode, durasi, fasilitas, dan biaya, ini bertujuan memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perawatan yang sesuai dengan kebutuhannya. Kerangka hukum yang mendasari program ini adalah Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No.17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Permenkes No.4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan IPWL. Permenkes No.17 tahun 2023 yang mewajibkan rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menyoroti berbagai permasalahan mengenai penerapan hukum kesehatan bagi penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika, terapi untuk penanganan yang tepat, serta memahami mekanisme pembiayaan terapi yang diterima. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis efektivitas penerapan hukum kesehatan, serta mengidentifikasi terapi yang tepat dalam rehabilitasi penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika dan memahami mekanisme dalam pembiayaannya.Kata Kunci: Rehabilitasi Narkotika, Penyalahguna/korban Penyalahgunaan Narkotika, IPWL. 
KAJIAN HUKUM KESEHATAN DALAM PENGGUNAAN TELEDENTISTRY BAGI DOKTER GIGI DI INDONESIA Hasibuan, Siti Aminah; Simarmata, Marice; Sumarno, Sumarno
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 3 (2025): August 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i3.4184

Abstract

Abstract: The current development of digital technology in the health sector has given rise to the innovation of teledentistry services that allow remote consultations between dentists and patients. In Indonesia, the use of teledentistry is increasing, especially during the COVID-19 pandemic as an alternative to conventional services. However, the adaptation of these services poses various legal challenges, such as legal certainty over the professional responsibilities of dentists, the protection of patient data, and the validity of online diagnoses. This background encourages the need for in-depth legal studies to ensure that the practice of teledentistry runs in accordance with applicable laws and regulations and ensures legal protection for all parties involved. This study aims to analyze the legal aspects of health related to the use of teledentistry by dentists in Indonesia. The method used is a normative approach with analysis of relevant regulations such as the Law on Medical Practice, the Law on Information and Electronic Transactions, as well as the Regulation of the Indonesian Medical Council and the Code of Ethics for Dentistry. The results of the study show that although there is no legal principle against the practice of teledentistry, there are still legal gaps and regulatory inconsistencies that can cause legal doubts for dentists in carrying out the practice, especially in technical regulations or clear operational guidelines.  Keywords: Teledentistry, Dentistry, Health Law. Abstrak: Perkembangan teknologi digital saat ini dalam bidang kesehatan memunculkan inovasi layanan teledentistry yang memungkinkan konsultasi dengan jarak jauh antara dokter gigi dan pasien. Di Indonesia, penggunaan teledentistry semakin meningkat terutama selama masa pandemi COVID-19 sebagai alternatif layanan konvensional. Namun, adaptasi layanan ini menimbulkan berbagai tantangan hukum, seperti kepastian hukum atas tanggung jawab profesional dokter gigi, perlindungan data pasien, serta validitas diagnosis secara daring. Latar belakang tersebut mendorong perlunya kajian hukum yang mendalam untuk memastikan bahwa praktik teledentistry berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjamin perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum kesehatan yang berkaitan dengan penggunaan teledentistry oleh dokter gigi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan analisis terhadap regulasi yang relevan seperti Undang-Undang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia dan Kode Etik Kedokteran Gigi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara prinsip hukum tidak ada larangan terhadap praktik teledentistry, masih terdapat kekosongan hukum dan ketidaksesuaian regulasi yang dapat menimbulkan keraguan hukum bagi para dokter gigi dalam menjalankan praktik tersebut terutama dalam peraturan teknis atau pedoman operasional yang jelas. Kata Kunci: Teledentistry, Dokter Gigi, Hukum Kesehatan
Sosialisasi Risiko Hukum Penanganan Persalinan dengan Komplikasi Bagi Bidan di IBI Simalungun Marice Simarmata
Jurnal Abdimas HAWARI : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 5 No 2 (2025): November 2025
Publisher : CV. HAWARI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penanganan persalinan dengan komplikasi merupakan salah satu aspek krusial dalam praktik kebidanan yang menuntut ketelitian, keterampilan, dan pemahaman mendalam terhadap prosedur medis yang aman. Namun, kesalahan atau kelalaian dalam menghadapi kasus komplikasi dapat menimbulkan risiko hukum bagi bidan, termasuk tuntutan malpraktik dan sanksi profesi. Sosialisasi mengenai risiko hukum ini menjadi sangat penting untuk meningkatkan kesadaran bidan akan tanggung jawab profesional, memperkuat praktik yang sesuai standar, serta mencegah terjadinya perselisihan hukum yang merugikan pasien maupun tenaga kesehatan.Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada bidan terkait hak dan kewajiban profesional mereka, prosedur penanganan persalinan dengan komplikasi, serta potensi risiko hukum yang dapat muncul jika prosedur tidak sesuai standar. Metode sosialisasi dilakukan melalui workshop interaktif, diskusi kasus, dan penyebaran materi panduan hukum yang relevan, sehingga bidan tidak hanya memahami aspek teoretis, tetapi juga mampu menerapkan pengetahuan tersebut dalam praktik sehari-hari. Pendekatan partisipatif ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan kritis dan pengambilan keputusan bidan di lapangan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman bidan terhadap risiko hukum penanganan persalinan dengan komplikasi. Peserta mampu mengidentifikasi potensi kesalahan yang berisiko secara hukum, memahami prosedur dokumentasi yang tepat, serta mengetahui langkah-langkah preventif yang harus dilakukan untuk melindungi diri dan pasien. Selain itu, sosialisasi ini juga mendorong terciptanya budaya praktik yang aman dan bertanggung jawab, yang selaras dengan standar etika dan peraturan perundang-undangan di bidang kebidanan. Kesimpulannya, sosialisasi risiko hukum penanganan persalinan dengan komplikasi bagi bidan terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran profesional dan kesiapan menghadapi potensi masalah hukum. Kegiatan ini tidak hanya bermanfaat bagi peningkatan kualitas pelayanan kebidanan, tetapi juga berperan dalam membangun sistem kesehatan yang lebih aman, transparan, dan berkelanjutan. Rekomendasi ke depan mencakup pelaksanaan sosialisasi secara berkala serta integrasi materi hukum dalam pendidikan berkelanjutan bagi bidan di seluruh wilayah.
Legal Protection for Doctors Providing Health Services: A Study of Decision Number 365 K/Pid/2012 Mahruzar, Rudi; Simarmata, Marice; Sahlepi, Muhammad Arif
Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 5 No. 4 (2026): (2026): Jurnal Multidisiplin Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jmi.v5i4.2672

Abstract

Legal protection for doctors in the provision of health care services remains an important issue within the Indonesian legal system. This study analyzes the application of the principle of lex posterior derogat legi priori in Supreme Court Decision Number 365 K/Pid/2012 as well as the legal protection afforded to doctors. Objectives: a. To determine how the principle of lex posterior derogat legi priori is applied in the case of Supreme Court Decision Number 365 K/Pid/2012. b. To determine how legal protection is provided to doctors who deliver medical services to patients. The method used is normative juridical research with a statutory approach, a conceptual approach, and a case study of Supreme Court Decision Number 365 K/Pid/2012. Results: In Supreme Court Decision Number 365 K/Pid/2012, a normative conflict occurred between the Criminal Code (KUHP) as general criminal law and the Medical Practice Law as a newer and more specific law. The judicial review decision that acquitted the defendant reflects the application of the principle of lex posterior derogat legi priori as well as the positioning of criminal law as ultimum remedium. In the context of current positive law, the enactment of Law Number 17 of 2023 on Health and Criminal Code Number 1 of 2023 further strengthens legal protection for doctors who carry out their practice in accordance with professional standards and operational procedures. 1. Supreme Court Decision Number 365 K/Pid/2012 demonstrates the application of the principle of lex posterior derogat legi priori. 2. The importance of legal protection for doctors
A Juridical Analysis Of Legal Protection For Doctors And Patients In Medical Aesthetic Services (A Review Under Law No. 17 Of 2023 On Health And Law No. 8 Of 1999 On Consumer Protection) Syarif, Frien Refla; Simarmata, Marice
JURNAL HUKUM SEHASEN Vol 12 No 1 (2026): April
Publisher : Fakultas Hukum Dehasen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/jhs.v12i2.10671

Abstract

The field of medical aesthetics has experienced rapid growth in recent years, in line with the increasing public awareness of the importance of appearance, skin care, and technological advancements in aesthetic medicine. However, behind this progress lie several legal issues that require serious attention, including unauthorized medical practice, alleged malpractice, and the inadequate legal protection afforded to both patients and medical practitioners. This study aims to examine the forms of legal protection available to doctors and patients in the practice of medical aesthetic services, with reference to Law Number 17 of 2023 on Health and Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection. The research employs a normative juridical (doctrinal) method using a statute approach and a conceptual approach. The analysis is carried out qualitatively by examining primary, secondary, and tertiary legal materials. These two legal instruments serve as the primary foundation for ensuring legal protection for both parties; however, their implementation still requires derivative regulations and clearer enforcement mechanisms to strengthen their effectiveness. The government, the Professional Discipline Council, and the public are expected to play an active role in establishing an aesthetic medical service system that is safe, ethical, and equitable. Reforms to Indonesia’s health law framework should be directed toward an integrative and humanistic model of legal protection—one that not only safeguards medical practitioners from potential criminalization but also ensures patient safety and the protection of patients’ rights as consumers of aesthetic medical services. This study is expected to provide new perspectives and contribute to the growing body of literature in the field of health law in Indonesia.
Responsibility and Role of Hospitals in Efforts to Resolve Medical Disputes over Surgical Procedures for Children Suffering from Tumors (Study at H. Adam Malik Hospital Medan) Syaufi, Dwiki Ahmad; Sidi, Redyanto; Simarmata, Marice
JURNAL HUKUM SEHASEN Vol 12 No 1 (2026): April
Publisher : Fakultas Hukum Dehasen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/jhs.v12i1.11369

Abstract

Surgical procedures in children with tumors constitute high-risk medical services that have the potential to give rise to medical disputes. Within the framework of health law, hospitals function not only as healthcare providers but also as legal entities responsible for service quality, patient safety, and the resolution of medical disputes. This study aims to analyze the legal responsibilities and roles of hospitals in resolving medical disputes arising from pediatric surgical procedures in children with tumors, based on Minister of Health Regulation Number 24 of 2022, Law Number 17 of 2023 on Health, and Government Regulation Number 28 of 2024. The research employs normative and empirical juridical approaches, supported by field studies conducted at H. Adam Malik General Hospital, Medan. The findings indicate that hospital legal responsibility is comprehensive, encompassing the actions of medical personnel, healthcare service systems, compliance with patient safety standards, and medical record documentation. Hospitals also play a strategic role in resolving medical disputes through non-litigation mechanisms, particularly internal mediation and patient complaint systems, in order to provide legal protection and prevent the escalation of disputes.
The Role of Informed Consent in High-Risk Dental Procedures as Reviewed under Law No. 17 of 2023 on Health Yumanita, Intan; Sidi, Redyanto; Simarmata, Marice
Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE) Vol 5 No 2 (2026): April
Publisher : LPPJPHKI Universitas Dehasen Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/mude.v5i2.11367

Abstract

This study examines the legal role of informed consent in high-risk dental medical procedures under Law Number 17 of 2023 on Health. Informed consent represents not only an ethical obligation but also a legal mechanism ensuring patient autonomy and professional accountability. Using a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches, this research analyzes how the new legal framework strengthens patient protection and defines the professional responsibilities of dental practitioners. The findings indicate that despite the law’s explicit provisions particularly Articles 293 and 294 implementation remains constrained by limited legal literacy, ineffective communication, and insufficient documentation among practitioners. From the ethical perspective, informed consent reflects respect for autonomy, while legally it serves as preventive protection against malpractice claims. Therefore, enhancing professional understanding, integrating bioethics and health law in education, and ensuring standardized consent documentation are essential to achieving transparent, fair, and patient-centered dental services in Indonesia.
LEGAL REVIEW OF ODONTOGRAM MEDICAL RECORDS AS AN IDENTIFICATION TOOL IN LEGAL EVIDENCE IN COURT Erdi Effendi Nasution; Marice Simarmata; Muhammad Arif Sahlepi
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 6 No. 4 (2026): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Odontogram medical records play a role in documenting dental and oral conditions as a basis for establishing a diagnosis, treatment planning, and legal evidence in medical disputes. This study aims to analyze the legal regulations regarding odontogram medical records as part of medical documents according to Indonesian law, the evidentiary power of odontogram medical records as a means of identification in the judicial process, and the legal responsibility of medical personnel for the validity of odontogram medical records in legal evidence in court. This study uses a normative juridical study type. This study is descriptive and analytical using various types of secondary data and is analyzed deductively qualitatively. The study findings indicate that the legal regulations for odontogram medical records in Indonesia are regulated in Law No. 17 of 2023 concerning Health along with Government Regulation No. 28 of 2024 and Minister of Health Regulation No. 24 of 2022 concerning Electronic Medical Records emphasizes the aspects of completeness, accuracy, security, and data integration. The evidentiary power of odontogram medical records as an identification tool in the judicial process to provide objective, specific, and verified scientific information regarding a person's identity through the condition of the teeth and oral cavity.
Co-Authors Annisa Dea Asmarida, Rita Baginda Zulfikar Chastry Meher Dalimunthe, Wirandi Desti Emiliani Erdi Effendi Nasution Febri Juhamsyah Fitri Fatimah, Fitri Harianto Harianto Harianto Hempi Wanty Saragih Henry Aspan Hilbertus Sumplisius M. Wau Indra Kurniyawan Irsyam Risdawati Ismaidar I, Ismaidar Iwan Rohman Harahap Iyo Iko Rasaki Kembaren, Novalina Br Kurniyawan, Indra Lenny Lenny Mahruzar, Rudi Meri Ulfa Muhammad Arif Sahlepi Muhammad Donni Lesmana Siahaan Muhammad Juang Rambe Mz, Putro Sucy Rezky Naurah, Gladdays Nuraini Kemalasari Istiqamah Pirma Ivan Ricky Manurung Rayga Rayyan Ridha, Phonna Riend Afrianita Risdawati, Irsyam Riska Febria Afrila Sidi Jambak, Redyanto Sidi, Redyanto Siti Aminah Hasibuan Sulyaprilawati Battri Siahaan Sumarno . Suryati, Dewi Syarif, Frien Refla Syaufi, Dwiki Ahmad Syifa Nadya Azzahra T Riza Zarzani N T. Keizerina Devi Azwar Tengku Riza Zarzani N Ulfany, Riri Yasmirah Mandasari Saragih Yumanita, Intan Zainuddin Zarzani, Riza Zarzani, Tengku Riza