Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.123
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Senarai Kesmas Unefa JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences LEGAL BRIEF JURNAL PENELITIAN KESMASY COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Abdimas Hawari Asian Journal of Healthcare Analytics JUDGE: Jurnal Hukum Acta Law Journal Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik International Journal of Law and Society Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy International Journal of Society and Law Perspektif Administrasi Publik dan hukum Jurnal Hukum Ekualitas Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Marice Simarmata
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Automotive Engineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 34 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

 1   2   3   4 
PENERAPAN HUKUM KESEHATAN DALAM PROGRAM REHABILITASI NARKOTIKA OLEH INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR Kurniyawan, Indra; Simarmata, Marice
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 2 (2025): May 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i2.3137

Abstract

Abstract: Abusers and victims of narcotics abuse have the right to receive rehabilitation in accordance with applicable regulations. The application of health law in narcotics rehabilitation programs by Mandatory Reporting Institutions (IPWL) is a very important effort in helping abusers and victims of narcotics abuse. The program focuses not only on physical recovery from medical problems, but also on mental and social recovery. IPWLs appointed by the government must carry out rehabilitation programs for abusers and victims of narcotics abuse in accordance with the standards that have been set. The goal is to restore the condition of abusers and victims of narcotics abuse so that they can integrate themselves back into society and function socially. The standard of rehabilitation services set by the government covers various aspects such as methods, duration, facilities, and costs, this aims to ensure that each individual receives treatment that suits his or her needs. The legal framework underlying this program is Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics and Permenkes No. 17 of 2023 concerning Amendments to Permenkes No. 4 of 2020 concerning the Implementation of IPWL. Minister of Health Regulation No. 17 of 2023 which requires medical and social rehabilitation for abusers and victims of narcotics abuse. Through a normative juridical approach, this study highlights various problems regarding the application of health law for abusers and victims of narcotics abuse, therapy for appropriate treatment, and understanding the financing mechanism of accepted therapies. The results of this study are expected to be able to provide an analysis of the effectiveness of the implementation of health law, as well as identify appropriate therapies in the rehabilitation of drug abusers and victims of drug abuse and understand the mechanism in financing it.Keywords: Narcotics Rehabilitation, Drug Abusers/Victims, IPWL Abstrak: Penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika memiliki hak untuk mendapatkan rehabilitasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerapan hukum kesehatan dalam program rehabilitasi narkortika oleh Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL), merupakan upaya yang sangat penting dalam membantu penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika. Program ini tidak hanya berfokus pada pemulihan fisik akibat masalah medis, tetapi juga pada pemulihan mental dan sosial. IPWL yang ditunjuk oleh pemerintah harus menjalankan program rehabilitasi bagi penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk memulihkan kondisi penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika sehingga mereka dapat mengintegrasikan diri mereka kembali ke masyarakat dan berfungsi secara sosial. Standar pelayanan rehabilitasi yang ditetapkan oleh pemerintah mencakup berbagai aspek seperti metode, durasi, fasilitas, dan biaya, ini bertujuan memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perawatan yang sesuai dengan kebutuhannya. Kerangka hukum yang mendasari program ini adalah Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No.17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Permenkes No.4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan IPWL. Permenkes No.17 tahun 2023 yang mewajibkan rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menyoroti berbagai permasalahan mengenai penerapan hukum kesehatan bagi penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika, terapi untuk penanganan yang tepat, serta memahami mekanisme pembiayaan terapi yang diterima. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis efektivitas penerapan hukum kesehatan, serta mengidentifikasi terapi yang tepat dalam rehabilitasi penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika dan memahami mekanisme dalam pembiayaannya.Kata Kunci: Rehabilitasi Narkotika, Penyalahguna/korban Penyalahgunaan Narkotika, IPWL. 
KAJIAN HUKUM KESEHATAN DALAM PENGGUNAAN TELEDENTISTRY BAGI DOKTER GIGI DI INDONESIA Hasibuan, Siti Aminah; Simarmata, Marice; Sumarno, Sumarno
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 3 (2025): August 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i3.4184

Abstract

Abstract: The current development of digital technology in the health sector has given rise to the innovation of teledentistry services that allow remote consultations between dentists and patients. In Indonesia, the use of teledentistry is increasing, especially during the COVID-19 pandemic as an alternative to conventional services. However, the adaptation of these services poses various legal challenges, such as legal certainty over the professional responsibilities of dentists, the protection of patient data, and the validity of online diagnoses. This background encourages the need for in-depth legal studies to ensure that the practice of teledentistry runs in accordance with applicable laws and regulations and ensures legal protection for all parties involved. This study aims to analyze the legal aspects of health related to the use of teledentistry by dentists in Indonesia. The method used is a normative approach with analysis of relevant regulations such as the Law on Medical Practice, the Law on Information and Electronic Transactions, as well as the Regulation of the Indonesian Medical Council and the Code of Ethics for Dentistry. The results of the study show that although there is no legal principle against the practice of teledentistry, there are still legal gaps and regulatory inconsistencies that can cause legal doubts for dentists in carrying out the practice, especially in technical regulations or clear operational guidelines.  Keywords: Teledentistry, Dentistry, Health Law. Abstrak: Perkembangan teknologi digital saat ini dalam bidang kesehatan memunculkan inovasi layanan teledentistry yang memungkinkan konsultasi dengan jarak jauh antara dokter gigi dan pasien. Di Indonesia, penggunaan teledentistry semakin meningkat terutama selama masa pandemi COVID-19 sebagai alternatif layanan konvensional. Namun, adaptasi layanan ini menimbulkan berbagai tantangan hukum, seperti kepastian hukum atas tanggung jawab profesional dokter gigi, perlindungan data pasien, serta validitas diagnosis secara daring. Latar belakang tersebut mendorong perlunya kajian hukum yang mendalam untuk memastikan bahwa praktik teledentistry berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjamin perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum kesehatan yang berkaitan dengan penggunaan teledentistry oleh dokter gigi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan analisis terhadap regulasi yang relevan seperti Undang-Undang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia dan Kode Etik Kedokteran Gigi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara prinsip hukum tidak ada larangan terhadap praktik teledentistry, masih terdapat kekosongan hukum dan ketidaksesuaian regulasi yang dapat menimbulkan keraguan hukum bagi para dokter gigi dalam menjalankan praktik tersebut terutama dalam peraturan teknis atau pedoman operasional yang jelas. Kata Kunci: Teledentistry, Dokter Gigi, Hukum Kesehatan
Transformasi Hukum Pembiayaan Kesehatan di Era Digital : Tantangan dan Peluang Kebijakan Kesehatan Harianto Harianto; Marice Simarmata
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 3 No. 2 (2025): Mei: Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : International Forum of Researchers and Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v3i2.4952

Abstract

The existence of laws in health has been proven to have serious impacts on the health sector in various countries, including Indonesia. Through an analysis of philosophical texts and related research, this article reveals how corrupt practices affect the allocation of funds for the health system, disrupt the provision of adequate health facilities and services, and affect the quality of medical services. The economic implications of corruption on the health sector, including the high cost of obtaining quality health services and unequal access to health services. The social impacts of corruption are also analyzed, including poverty, unequal income distribution, and increased risk of criminal acts. In an effort to minimize the negative impacts of corruption on public health, this article proposes the implementation of strategies of transparency, accountability, and public participation. Implementation of the systeme-governmentand the active role of society ascitizen controlis a concrete step that can be taken to combat corruption and ensure more efficient and transparent use of public resources. The need for a joint role from the government, civil society, and the private sector in building a health system that is fairer, more transparent, and free from corruption. By strengthening the foundations of democracy and prioritizing transparency, Indonesia can move towards more equitable and quality public health for all people.
PENERAPAN HUKUM KESEHATAN DALAM PROGRAM REHABILITASI NARKOTIKA OLEH INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR Indra Kurniyawan; Marice Simarmata
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 8 No. 2 (2025): May 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i2.3137

Abstract

Abstract: Abusers and victims of narcotics abuse have the right to receive rehabilitation in accordance with applicable regulations. The application of health law in narcotics rehabilitation programs by Mandatory Reporting Institutions (IPWL) is a very important effort in helping abusers and victims of narcotics abuse. The program focuses not only on physical recovery from medical problems, but also on mental and social recovery. IPWLs appointed by the government must carry out rehabilitation programs for abusers and victims of narcotics abuse in accordance with the standards that have been set. The goal is to restore the condition of abusers and victims of narcotics abuse so that they can integrate themselves back into society and function socially. The standard of rehabilitation services set by the government covers various aspects such as methods, duration, facilities, and costs, this aims to ensure that each individual receives treatment that suits his or her needs. The legal framework underlying this program is Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics and Permenkes No. 17 of 2023 concerning Amendments to Permenkes No. 4 of 2020 concerning the Implementation of IPWL. Minister of Health Regulation No. 17 of 2023 which requires medical and social rehabilitation for abusers and victims of narcotics abuse. Through a normative juridical approach, this study highlights various problems regarding the application of health law for abusers and victims of narcotics abuse, therapy for appropriate treatment, and understanding the financing mechanism of accepted therapies. The results of this study are expected to be able to provide an analysis of the effectiveness of the implementation of health law, as well as identify appropriate therapies in the rehabilitation of drug abusers and victims of drug abuse and understand the mechanism in financing it.Keywords: Narcotics Rehabilitation, Drug Abusers/Victims, IPWL Abstrak: Penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika memiliki hak untuk mendapatkan rehabilitasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerapan hukum kesehatan dalam program rehabilitasi narkortika oleh Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL), merupakan upaya yang sangat penting dalam membantu penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika. Program ini tidak hanya berfokus pada pemulihan fisik akibat masalah medis, tetapi juga pada pemulihan mental dan sosial. IPWL yang ditunjuk oleh pemerintah harus menjalankan program rehabilitasi bagi penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk memulihkan kondisi penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika sehingga mereka dapat mengintegrasikan diri mereka kembali ke masyarakat dan berfungsi secara sosial. Standar pelayanan rehabilitasi yang ditetapkan oleh pemerintah mencakup berbagai aspek seperti metode, durasi, fasilitas, dan biaya, ini bertujuan memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perawatan yang sesuai dengan kebutuhannya. Kerangka hukum yang mendasari program ini adalah Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No.17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Permenkes No.4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan IPWL. Permenkes No.17 tahun 2023 yang mewajibkan rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menyoroti berbagai permasalahan mengenai penerapan hukum kesehatan bagi penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika, terapi untuk penanganan yang tepat, serta memahami mekanisme pembiayaan terapi yang diterima. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis efektivitas penerapan hukum kesehatan, serta mengidentifikasi terapi yang tepat dalam rehabilitasi penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika dan memahami mekanisme dalam pembiayaannya.Kata Kunci: Rehabilitasi Narkotika, Penyalahguna/korban Penyalahgunaan Narkotika, IPWL. 
Co-Authors Annisa Dea Asmarida, Rita Baginda Zulfikar Chastry Meher Desti Emiliani Erdi Effendi Nasution Febri Juhamsyah Harianto Harianto Hempi Wanty Saragih Hilbertus Sumplisius M. Wau Indra Kurniyawan Irsyam Risdawati Iwan Rohman Harahap Iyo Iko Rasaki Kembaren, Novalina Br Kurniyawan, Indra Lenny Lenny Meri Ulfa Muhammad Donni Lesmana Siahaan Muhammad Juang Rambe Mz, Putro Sucy Rezky Naurah, Gladdays Nuraini Kemalasari Istiqamah Pirma Ivan Ricky Manurung Rayga Rayyan Ridha, Phonna Riend Afrianita Risdawati, Irsyam Riska Febria Afrila Sidi Jambak, Redyanto Sidi, Redyanto Siti Aminah Hasibuan Sulyaprilawati Battri Siahaan Sumarno . Suryati, Dewi T Riza Zarzani N T. Keizerina Devi Azwar Tengku Riza Zarzani N Ulfany, Riri Yasmirah Mandasari Saragih Zainuddin Zarzani, Riza Zarzani, Tengku Riza