Garuda - Garba Rujukan Digital

PENYULUHAN HUKUM TENTANG TAHAPAN PENGURUSAN SURAT AHLI ARIS DI KELURAHAN HELVETIA TENGAH Sitanggang, Tiromsi; Rolando Marpaung; Michael Nobel Vebrianus Laia; Olivia Grasiana
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 3 No. 1 (2022): JURNAL ABDIMAS MUTIARA (In Press)
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Masyarakat kelurahan Helvetia Tengah mayoritas penduduk bumi putra yang erat hubungan keperdataan antara keluarga dengan pemerintahan setempat, dan atau seluruh perbuatan hukum masyarakat bumi putra di buatkan surat pengantar oleh kepala Kelurahan yang dikenal masyarakat ialah Lurah. Bagi ahli waris yang akan mengalihkan harta peninggalan orang-tua yang belum terbagi atau mengambil uang tabungan dan atau pension salah-satu dokumen yang diperlukan adalah surat keterangan ahli waris. Mekanisme mengeluarkan surat keterangan ahli waris bagi penduduk bumi putra di lingkungan Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan guna mengurus harta peninggalan harta pewaris, diperlukan beberapa persyaratan antara lain; Surat keterangan meninggal dunia dari rumah sakit; Bagi orang-tua yang meninggal di rumah mengeluarkan surat pengantar keterangan benar meninggal di rumah dari kepala lingkungan setempat dan saksi tetangga sebelah rumah.;Meninggal di luar NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) surat keterangan kantor Kedutaan setempat. Masyarakat dan petugas kepala lingkungandan petugas kantor Kelurahan harus sama sama bersinergi, kepala lingkungan dan Petugas kantor Kelurahan memberikan edukasi secara terus menerus persyaratan-persyaratan yang disiapkan oleh masyarakat memenuhi mekanisme supaya masyarakat bumi putra memperoleh surat keterangan ahli waris dengan waktu yang tidak bertele-tele dan biaya yang dikeluarkan.

EKSISTENSI LEMBAGA KEPAILITAN DALAM UPAYA PELUNASAN HUTANG Sitanggang, Tiromsi
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54367/fiat.v3i2.2536

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan, sehingga perjanjian adalah sumber perikatan, selain dari pada perikatan yang lahir dari "undang-undang". Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian, maka mereka bermaksud supaya antara mereka berlaku suatu perikatan hukum. Sungguh-sungguh mereka itu terikat satu sama lain karena janji yang telah mereka berikan. Tali perikatan itu barulah putus atau berakhir kalau janji itu sudah dipenuhi. Undang-Undang kepailitan diadakan untuk memberikan perlindungan kepada (para) Kreditur apabila debitur tidak membayar utang-utangnya. Dengan Undang-Undang Kepailitan diharapkan (para) kreditur dapat memperoleh akses terhadap harta kekayaan dari debitur yang dinyatakan pailit, karena debitur tidak mampu lagi membayar utang-utangnya. Lembaga Kepailitan melalui Pengadilan Niaga hanya akan memutuskan adanya eksekusi massal dengan cara melakukan pensitaan umum atas seluruh harta kekayaan debitur untuk kepentingan semua kreditur yang bersangkutan, yang dijalankan dengan pengawasan Pemerintah melalui Putusan Hakim.

EKSISTENSI LEMBAGA KEPAILITAN DALAM UPAYA PELUNASAN HUTANG Sitanggang, Tiromsi
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54367/fiat.v3i2.2536

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan, sehingga perjanjian adalah sumber perikatan, selain dari pada perikatan yang lahir dari "undang-undang". Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian, maka mereka bermaksud supaya antara mereka berlaku suatu perikatan hukum. Sungguh-sungguh mereka itu terikat satu sama lain karena janji yang telah mereka berikan. Tali perikatan itu barulah putus atau berakhir kalau janji itu sudah dipenuhi. Undang-Undang kepailitan diadakan untuk memberikan perlindungan kepada (para) Kreditur apabila debitur tidak membayar utang-utangnya. Dengan Undang-Undang Kepailitan diharapkan (para) kreditur dapat memperoleh akses terhadap harta kekayaan dari debitur yang dinyatakan pailit, karena debitur tidak mampu lagi membayar utang-utangnya. Lembaga Kepailitan melalui Pengadilan Niaga hanya akan memutuskan adanya eksekusi massal dengan cara melakukan pensitaan umum atas seluruh harta kekayaan debitur untuk kepentingan semua kreditur yang bersangkutan, yang dijalankan dengan pengawasan Pemerintah melalui Putusan Hakim.

PENYULUHAN HUKUM TENTANG SANKSI KREDIT MACET PADA BANK KONVENSIONAL DI KOTA BINJAI Sitanggang, Tiromsi; Parlindungan Purba; Malthus Hutagalung; Rani Nurhalizah; Rizky Indah Novanolo Telaumbanua
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 2 No. 2 (2021): JURNAL ABDIMAS MUTIARA
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Ketidakstabilan kondisi keungan yang dialami masyarakat akan dimungkinkan menimbulkan kredit macet dimana pihak bank telah melakukan penyaluran dana kredit. Dengan mengolah semua data menunjukkan bahwa fidusia kebendaan dan fidusia perbankan berpengaruh terhadap kredit macet yang dibuktikan dengan nilai f hitung lebih besar dari f tabel pada signifikansi 5%. Berhubungan dengan data yang telah dikumpulkan melalui wawancara akan semakin menyakinkan bahwa fidusia kebendaan dan perbankan berhubungan dengan kredit macet namun ditambahkan adanya campur tangan pemerintah. Dengan menggunakan indikator- indikator yang dijadikan tolak ukur pilihan dalam mempermudah mengidentifikasi masalah yang dihadai. Untuk fidusia kebendaan memberikan pengaruh terhadap kredit macet yang secara terpisah ditentukan bahwa fidusia perbankan juga berpangaruh dalam pemberian kredit. Bank dalam melakukan fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat yang dilakukan dalam bentuk pemberian kredit. Pihak kreditur mengharapkan tidak terjadi terjadi kredit macet tetapi kondisi covid 19 memaksa keadaan ekonomi masyarakat untuk jatuh dalam kredit macet. Dengan menggunakan koefisien determinan memberikan masih ada pengaruh lain yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian kredit jika akan melakukan pengambilan keputusan.

PENYULUHAN HUKUM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU PELANGGARAN PASAL 81 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI SMA FREE METHODIST 1 MEDAN Damanik, Micael Jeriko; Tiromsi Sitanggang; Bornok Simanjuntak
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 2 No. 2 (2021): JURNAL ABDIMAS MUTIARA
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan bertujuan untuk memberikan Penyuluhan hukum tentang pertanggungjawaban hukum bagi anak sebagai pelaku pelanggaran Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di SMA Free Methodist 1 Medan. Permasalahan yang dihadapi adalah banyaknya perilaku anak yang tidak benar dikalangan masyarakat. Dalam hal pertanggungjawaban hukum bagi anak sebagai pelaku pelanggaran secara prakteknya harus memperhatikan perbuatan perbuatan yang telah dilakukan. Hasil dari kegiatan ini, peserta dapat mengetahui dan memahami pertanggungjawaban hukum bagi anak sebagai pelaku pelanggaran secara baik dan benar. Adanya rasa kesadaran hukum dan pemahaman hukum peserta memperhatikan pertanggungjawaban hukum yang dilakukan anak sebagai pelaku pelanggaran di SMA Free Methodist 1 Medan.

ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN UANG DALAM ANGKUTAN UMUM YANG DILAKUKANPADA SIANG HARI BERDASARKAN PASAL 365 AYAT (2) BUTIR 2e KUHP Sitanggang, Tiromsi; Bago, Hagasawaâ€™auri
JURNAL MUTIARA HUKUM Vol. 1 No. 1 (2018): Jurnal Mutiara Hukum
Publisher : Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pencurian uang yaitu pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No 1095/Pid.B/2016/ PN.Mdn dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian uang dalam angkutan umum yang dilakukan pada siang hari dalam putusan Pengadilan Negeri Medan No 1095/Pid.B/2016/PN.Mdn, dalam Pasal 365 ayat (2) butir 2e diterangkan hukuman penjara dua belas tahun. Penelitian ini dilaksanakan dipengadilan Negeri Medan dengan mengambil salinan putusan yang terkait dengan pemecahan masalah tindak pidana pencurian uang yaitu, peneliti juga melakukan studi kepustakaan dengan cara menelaah buku-buku, literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang dibahas dalam skripsi penulis. Hasil penelitian menunjukan bahwa Penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pencurian uang yang dilakukan pada siang hari dalam putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1095/Pid.B/2016/PN.Mdn yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) butir 2e KUHP.Alat-alat bukti yakni keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti lainnya yang diajukan oleh Penuntut Umum serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

PERALIHAN HAK ATAS TANAH WARISAN YANG DILAKSANAKAN TANPA PERSETUJUAN ANTAR AHLI WARIS LAINNYA (STUDI KASUS DI DAERAH GAYO LUES) Syafi’i, Abdullah; Marpaung, Rolando; Damanik, Micael Jeriko; Sitanggang, Tiromsi
JURNAL MUTIARA HUKUM Vol. 5 No. 1 (2022): Jurnal Mutiara Hukum
Publisher : Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51544/jmh.v5i1.5198

Peralihan hak atas tanah adalah berpindahnya hak atas tanah dari pemegang hak yang lama kepada hak yang baru. Peralihan hak atas harta warisan yang dilaksanakan tanpa persetujuan antar ahli waris merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan dari segi yuridis yaitu beralihnya tanah warisan secara melawan hukum karena merupakan warisan milik beberapa ahli waris namun menjadi sengketa setelah pewaris meninggal dunia karena beberapa ahli waris lainya membuat Surat Pernyataan Penguasaan Hak Atas Tanah (SPPHAT) terhadap tanah warisan tanpa persetujuan antar ahli waris dan menguasai secara sepihak tanah warisan tersebut. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai akibat hukum dan perlindungan terhadap terjadinya peralihan hak atas tanah warisan yang dilaksanakan tanpa persetujuan antar ahli waris. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris. Normatif empiris merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peralihan hak atas tanah warisan yang dilaksanakan tanpa persetujuan antar ahli waris mengakibatkan adanya hak-hak ahli waris yang dirugikan karena ahli waris tidak mendapatkan bagian warisan berupa tanah dan perlindungan hukum terhadap ahli waris yang dirugikan terdapat dalam Pasal 1066 KUHPerdata, hak saisine, diatur dalam Pasal 833 KUHPerdata dan hak heriditatis petitio diatur dalam Pasal 834 KUH Perdata

PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI PELANGGARAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SECARA BERSAMA-SAMA DALAM PASAL 170 KUHP DIKOTA MEDAN (STUDI KASUS POLRESTABES MEDAN) Hia, Nurdelinda; Simanjuntak, Bornok; Marpaung, Rolando; Sitanggang, Tiromsi
JURNAL MUTIARA HUKUM Vol. 4 No. 2 (2021): Jurnal Mutiara Hukum
Publisher : Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51544/jmh.v4i2.5201

Kepolisian memiliki peranan penting dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kepolisian merupakan lembaga penegak hukum dan pengayoman masyarakat dalam segala kondisi sosial dan dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi untuk memelihara masyarakat salah satu tugasnya adalah berperan dalam menangani pelanggaran tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepolisian dalam menangani pelanggaran tindak pidana kekerasan secara Bersama-sama dalam kitab undang-undang hukum pidana pasal 170 yang dirumuskan sebagai barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang lain atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Dalam Skripsi Penelitian ini dilakukan pada bulan april sampai dengan bulan juni metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kualitatif dan disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Dari penelitian ini dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan bagaimana peran kepolisian dalam menganani pelanggaran tindak pidana kekerasan secara Bersama-sama dalam pasal 170 kitab undang-undang hokum pidana dikota medan.

PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERI BANTUAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT TIDAK MAMPU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM Silitonga, Romauli; Simanjuntak, Bornok; Marpaung, Rolando; Sitanggang, Tiromsi
JURNAL MUTIARA HUKUM Vol. 5 No. 1 (2022): Jurnal Mutiara Hukum
Publisher : Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51544/jmh.v5i1.5331

Sejauh mana LBH Medan berfungsi sebagai sarana akses keadilan bagi masyarakat miskin di Sumatera Utara adalah subjek utama penelitian ini. Fokus utama adalah model bantuan hukum yang diberikan oleh LBH Medan untuk meningkatkan akses ke keadilan serta masalah yang dihadapi LBH selama proses pemberian bantuan hukum. Metodologi yuridis-empiris digunakan dalam penelitian ini. LBH Medan telah melakukan upaya terbaiknya untuk mencapai akses keadilan, tetapi masih ada banyak hambatan. Konsultasi hukum, penyidikan hukum, dan pendampingan hukum dalam berbagai tahapan, seperti penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan di tingkat kabupaten, tinggi, dan mahkamah agung, adalah contoh model bantuan hukum yang diberikan oleh lembaga ini. Namun, mengingat sifat struktural dari bantuan hukum, lembaga ini juga melakukan tindakan non-litigasi seperti pengorganisasian masyarakat, pendidikan, dan sebagainya.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan) Sarumaha, Yohanes Arman Andani; Marpaung, Rolando; Damanik, Micael Jeriko; Sitanggang, Tiromsi
JURNAL MUTIARA HUKUM Vol. 4 No. 2 (2021): Jurnal Mutiara Hukum
Publisher : Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51544/jmh.v4i2.5358

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, perlindungan hukum pada anak adalah upaya untuk menjamin bahwasannya setiap anak mendapatkan haknya. Tindakan kekerasan pada anak memiliki akibat yang signifikan seperti tekanan psikologis, trauma, malu, stress, dan ketakutan yang berlebihan pada korban, sehingga negara dan masyarakat bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan pada korban. Penelitian ini bertujuan memahami hak-hak ataupun perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dikaji dari Undang- Undang No 35 Tahun 2014. Dalam studi kasus ini di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan (DP3APM). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan mencakup studi dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual, pornografi, dan kejahatan lainnya mendapatkan perlindungan khusus yang tercantum dalam Pasal 59A, 67B, dan 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, serta perlindungan dan upaya yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan, seperti reintegrasi, memberikan perlindungan dan menegakkan hukum bersama aparat penegak hukum.

Title

Found 22 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 22 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 22 Documents
Search