Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal DIskresi

Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa Fauziah; Sofwan, Sofwan; Basniwati, AD
Jurnal Diskresi Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v2i2.3668

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi Kepala Desa dalam pembinaan kemasyarakatan dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan di Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa, dengan mengambil 3 sampel desa. Yakni desa terdekat yaitu desa Jorok,desa tertengah yakni desa Stowebrang, dan desa terjauh yakni desa Sabedo. Metode yang digunakan yaitu metode empiris yang menggunakan teknik analisis deskriptif yakni menggambarkan dan meringkas kondisi suatu variabel. Teknik pengumpulan data menggunakan daftar kuesioner, wawancara,dan observasi. Terdapat dua kelompok populasi yaitu perangkat desa dan masyarakat, perangkat desa , dalam penentuan sampel menggunakan purposive sampling untuk perangkat desa dan masyarakat menggunakan teknik random sampling. Jenis dan sumber data menggunakan data primer,sekunder dan tersier. Berdasarkan teknik analisis yang dilakukan maka hasil dari penelitian menyatakan bahwa pelaksanaan fungsi kepala desa dalam pembinaan kemasyarakatan di Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa cukup terlaksana. Cukup terlaksana ini diartikan bahwa pelaksanaan pembinaan kemasyarakat di Kecamatan utan sudah dilaksanakan namun masih belum optimal. Faktor pendukung pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan yakni partisipasi masyarakat yang aktif, sumberdaya manusia yang berkualitas, kelembagaan dan regulasi yang efektif, keterampilan dan pengetahuan kepala desa yang memadai serta kerjasama dengan pemerintah daerah.Adapun faktor penghambat yang tediri dari partisipasi masyarakat yang masih minim kepeduliannya,ketersediaan fasilitas yang masih belum memadai, pengarahan dan sosialisi yang dilakukan oleh pemerintah desa masih belum optimal, dan sumber daya manusia yang masih kurang.
Eksistensi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Dalam Perspektif Teori Perundang-Undangan Nugraha, Danang Indra; Sofwan, Sofwan; Jayadi, Haeruman
Jurnal Diskresi Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v2i2.3690

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan implikasi yuridis terhadap DKI Jakarta yang berkedudukan sebagai ibu kota negara. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara eksplisit mengenai perlunya dibentuk UU IKN, akan tetapi secara implisit pembentukan UU IKN ini didasarkan atas pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat. Implikasi yuridis terhadap DKI Jakarta setelah diundangkannya Undang-Undang IKN tersebutadalah DKI Jakarta masih berkedudukan sebagai ibu kota negara sampai Keputusan Presiden yang mengatur pemindahan kedudukan, fungsi dan peran ibu kota negara ditetapkan, apabila Keputusan Presiden tersebut ditetapkan, maka ada beberapa hal yang akan berubah dari DKI Jakarta, di antaranya struktur pemerintahan, kewenangan khusus, kedudukan dan sistempemilihan kepala daerah. Rekomendasi yang penulis berikan mengenai alasan pembentukan IKN adalah bahwa dalam setiap penyusunan undang-undang, seharusnya mencantumkan alasan hukum yang jelas. Kemudian mengenai implikasi yuridis terhadap DKI Jakarta setelahdiundangkannya UU IKN, penulis merekomendasikan beberapa hal. Pertama, DKI Jakarta ditetapkan menjadi daerah khusus atas dasar perjalanan sejarah yang dimilikinya dan dijadikansebagai daerah pusat bisnis. Kedua, bila tidak seperti yang pertama, maka rekomendasi penulisDKI Jakarta dijadikan provinsi biasa seperti halnya daerah provinsi lain.