Articles
<![CDATA[PERAN DEWAN PENGUPAHAN KOTA SEMARANG DALAM RANGKA PERLINDUNGAN (UPAH) PEKERJA/BURUH ]]>
<![CDATA[Triani Fatika Hasri]]>;
<![CDATA[Sonhaji Sonhaji]]>;
<![CDATA[Suhartoyo Suhartoyo]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (836.743 KB)
<![CDATA[Dalam kehidupan manusia selalu berusaha untuk memenuhi segala kebutuhannya kebutuhannya, baik kebutuhan sendiri maupun kebutuhan keluarganya. Setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Hal tersebut tergantung pada kemampuan atau daya beli masing-masing individu. Daya beli tergantung pula pada penghasilan (upah) yang diperolehnya dalam waktu tertentu setelah ia bekerja. Untuk memberikan perlindungan pekerja/buruh terhadap pengupahan, maka pemerintah membentuk Dewan Pengupahan (Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang merupakan lembaga non struktural yang bersifat tripartit. Dengan penetapan Upah Minimum oleh Dewan Pengupahan, diharapkan upah yang diterima oleh pekerja/buruh, sebagai sumber penghasilan dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya. Serta dapat tercapai pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) pekerja/buruh. Secara psikologis upah yang diterima dapat menciptakan kepuasan bagi pekerja/buruh.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN KEWENANGAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DARI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA KEPADA PEMERINTAH PROVINSI (STUDI KASUS : PROVINSI JAWA TENGAH) ]]>
<![CDATA[Rafika Ariana Fajriati]]>;
<![CDATA[Sonhaji Sonhaji]]>;
<![CDATA[Suhartoyo Suhartoyo]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (337.724 KB)
<![CDATA[Pengawasan ketenagakerjaanberperanmenjaminkeberlangsunganhubunganhukum yang terjalinantar para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, dan hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, serta upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan setelah adanya pengalihan kewenangan pengawasan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi. Hasil penelitian menunjukan pengawasan ketenagakerjaan setelah adanya pengalihan dari kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi,pengawasan tidak berjalan efektif karena dalam pelaksanaannya ditemukan adanya penurunan kinerja yang disebabkan oleh hambatan-hambatan yaitu kurangnya jumlah pegawai pengawas, dan kurangnya danayang tersedia serta kurangnya sarana dan prasarana untuk melakukan pengawasan ketenagakerjaan. Sedangkan upaya yang dilakukan untukmengatasi hambatan tersebut adalah melakukan pengawasan ketenagakerjaan dengan skala prioritas, kemudian kurangnya dana, pegawai pengawas masih menggunakan uang pribadi untuk menutupi kekurangan, serta masih diupayakannya penambahan sarana dan prasarana oleh pemerintah untuk pengadaan dan penggunaan sarana dan prasarana meliputi alat keselamatan dan kesehatan kerja, perlengkapan alat tulis kantor, fasilitas transportasi dan aggaran yang cukup sangat di butuhkan dalam pelaksanaan pengawasan.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AWAK KAPAL PADA PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PELNI) SEMARANG ]]>
<![CDATA[Khikmatul Heny Masitoh*, Sonhaji, Suhartoyo]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (607.804 KB)
<![CDATA[Penelitian dari pelaksanaan perlindungan hukum bagi awak kapal pada PT.Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) Semarang ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum bagi awak kapal serta mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan apa saja yang muncul serta upaya apa yang dilakukan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) Semarang dalam menanggulangi hambatan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja atau anak buah kapal. Hasil penelitian ini adalah jika dilihat dari segi perjanjian kerja laut maka tidak mencerminkan kepastian hukum yang pasti. Segi hak waktu kerja, istirahat, dan cuti, PT.Pelni Semarang telah dapat melaksanakan ketentuan dalam Pasal 79 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Segi kesehatan dan keselamatan kerja, PT.Pelni telah sesuai dengan ketentuan dari UU No.1 Tahun 1970 tentang keselamatan kapal dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pelaksanaan tentang Kecelakaan Pelaut. Hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum ini kurangnya kesadaran hukum para pekerja di kapal atau anak buah kapal (ABK), dan Serikat pekerja (SP) dikuasai oleh Perusahaan dan sikap pemerintah pusat yang pasif dalam merespon permasalahan yang berkaitan dengan transportasi laut. Sehingga kesimpulan penulisan ini yaitu dari segi perjanjian kerja laut tidak mencerminkan kepastian hukum yang pasti, hak waktu kerja, istirahat dan cuti, serta segi kesehatan dan keselamatan kerja sudah sesuai dengan ketentuan pelaksanaan perlindungan hukum.]]>
<![CDATA[FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BESARAN UPAH MINIMUM DI JAWA TENGAH MELALUI SUATU ANALISIS KOMPARASI (STUDI KASUS KOTA SEMARANG DAN KABUPATEN DEMAK) ]]>
<![CDATA[M. Bambang Suryoningprang*, Suradi, Sonhaji]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (297.923 KB)
<![CDATA[Ketenagakerjaan merupakan yang perlu diperhatikan di Indonesia, karena merupakan masalah yang umum dan mendasar, salah satunya adalah masalah upah pekerja/buruh. Factor-faktor yang mempengaruhi besaran upah minimum setidaknya dapat diarahkan sesuai Kebutuhan Hidup Layak, akan tetapi kemampuan perusahaan masih kesulitan apabila Upah Minimum disesuaikan dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan perbedaan besaran upah minimum di setiap daerah dan kesejahteraan apa saja yang sudah di terima dari kebijakan upah minimum. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa (1) peran Pemerintah dalam menetapkan kebijakan UMK di Kota Semarang dan Kabupaten Demak, survey dilakukan oleh Dewan Pengupahan, sehingga atas dasar pertimbangan dari Dewan Pengupahan Kota Semarang dan Kabupaten Demak sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) masyarakat. (2) dengan penerapan Kebijakan Upah Minimum yang dilakukan oleh pemerintah dapat melindungi kesejahteraan pekerja/buruh.]]>
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DI KANTOR BPJS KESEHATAN CABANG KUDUS ]]>
<![CDATA[Cyntia Yolanda Firdaus*, Sonhaji, Suhartoyo]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (283.017 KB)
<![CDATA[Penelitian ini mengenai permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada Kantor BPJS Kesehatan Cabang Kudus dan usaha yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan Cabang Kudus dalam memenuhi ketentuan sesuai dengan Undang-Undang mengenai pekerja yang terikat pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Kudus dengan Pekerja Tidak Tetap sudah sesuai dengan ketentuan syarat perjanjian kerja menurut Pasal 1601-1603 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, syarat perjanjian kerja dan memenuhi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Pasal 50-59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak.Usaha yang dilakukan oleh pihak BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kudus untuk memenuhi ketentuan mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sesuai undang-undang yang berlaku ialah dengan pembuatan perjanjian kerja yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan penerimaan pekerja sesuai dengan prosedur yang ada.]]>
<![CDATA[Jaminan Perlindungan Hukum Hak-Hak Guru Dengan Status Pegawaian Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Honorer) ]]>
<![CDATA[Rizkya Indah Permata Safitri]]>;
<![CDATA[Sonhaji Sonhaji]]>
<![CDATA[ Administrative Law and Governance Journal Vol 5, No 3 (2022): Administrative Law and Governance Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/alj.v5i3.523 - 535
<![CDATA[Abstract: Teachers are professional teachers who are a determining factor for the quality of nation. However, there are still problems regarding teachers, such as cases of teachers being reported to the authorities when carrying out their job, cases related to the lack of wages received, or cases of schools lacking the number of teachers. The existence of cases of teachers facing the law proves that legal arrangements and protection are needed, especially for honorary teachers who until now have not received clarity regarding their employment status. The purpose of this study is to determine the arrangement of honorary teachers and forms of legal protection guarantees for teachers with honorary status in public schools in the city of Semarang. This study uses empirical juridical research methods so that gaps can be found between existing rules and their implementation in society. The results of this study indicate that the form of guarantee of legal protection for teachers with honorary status is regulated by a work agreement and the implementation of legal protection arrangements for teachers with honorary status in Semarang City has been partially implemented according to the normative provisions set by the central government. Keywords: Honorary teacher; Guarantee of legal protection; Semarang city Abstrak: Guru merupakan pengajar profesional yang menjadi faktor penentu kualitas bangsa. Tapi masih terdapat permasalahan tentang guru seperti adanya kasus guru yang dilaporkan kepada pihak berwajib saat melaksanakan tugasnya, kasus terkait minimnya upah yang didapatkan, atau kasus sekolah yang kekurangan jumlah guru. Adanya kasus guru yang berhadapan di muka hukum membuktikan bahwa diperlukan pengaturan dan perlindungan hukum khususnya untuk guru honorer yang sampai saat ini belum mendapatkan kejelasan terkait status kepegawaiannya. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaturan tentang guru honorer serta bentuk jaminan perlindungan hukum terhadap guru dengan status honorer di sekolah negeri di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris sehingga dapat ditemukan kesejangan antara aturan yang ada dengan pelaksanaannya dalam masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa bentuk jaminan perlindungan hukum guru dengan status honorer diatur dengan perjanjian kerja serta pelaksanaan pengaturan perlindungan hukum terhadap guru dengan status honorer di Kota Semarang sebagian telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan normatif yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kata Kunci : Guru honorer; Jaminan Perlindungan hukum; Kota Semarang]]>
<![CDATA[Jaminan Perlindungan Hukum Hak-Hak Guru Dengan Status Honorer Di Sekolah Negeri Kota Semarang ]]>
<![CDATA[Rizkya Indah Permata Safitri]]>;
<![CDATA[Sonhaji Sonhaji]]>;
<![CDATA[Suhartoyo Suhartoyo]]>
<![CDATA[ Law, Development and Justice Review Vol 6, No 1 (2023): Law, Development & Justice Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Diponegoro University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/ldjr.6.2023.51-65
<![CDATA[Teachers are professional teachers who are a determining factor for the quality of nation. However, there are still problems regarding teachers, such as cases of teachers being reported to the authorities when carrying out their job, cases related to the lack of wages received, or cases of schools lacking the number of teachers. The existence of cases of teachers facing the law proves that legal arrangements and protection are needed, especially for honorary teachers who until now have not received clarity regarding their employment status. The purpose of this study is to determine the arrangement of honorary teachers and forms of legal protection guarantees for teachers with honorary status in public schools in the city of Semarang. This study uses empirical juridical research methods so that gaps can be found between existing rules and their implementation in society. The results of this study indicate that the form of guarantee of legal protection for teachers with honorary status is regulated by a work agreement and the implementation of legal protection arrangements for teachers with honorary status in Semarang City has been partially implemented according to the normative provisions set by the central government.]]>
<![CDATA[Rancang Bangun Miniatur Crane Berbasis Motor 220v AC ]]>
<![CDATA[Reza Al Ajani]]>;
<![CDATA[Sonhaji Sonhaji]]>;
<![CDATA[Upik Widyaningsih]]>
<![CDATA[ Jurnal Teknik Mesin, Industri, Elektro dan Informatika Vol. 3 No. 2 (2024): Juni : JURNAL TEKNIK MESIN, INDUSTRI, ELEKTRO DAN INFORMATIKA ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Riset dan Inovasi Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55606/jtmei.v3i2.3742
<![CDATA[A crane is a tool used to make it easier and easier to move and lift goods. This research aims to find a solution when the Joy Stick experiences sudden troubleshooting, how to overcome it, and prevent accidents while working. The creation of this tool is a miniature ship crane using a 220V Ac motor where the fan belt is the connecting part of the movement and can be controlled via a Joy stick. The design of this AC motor control system entirely uses the ESP32 microcontroller as the brain to be able to carry out slewing, luffing and hoisting movements. Researchers used research and development research methods to create and develop this crane prototype with the aim of producing and developing a crane prototype that is effective, efficient and easier to maintain. The test results of this prototype can carry out slewing movements to the left and right with a limit of 800, luffing movements upwards with a limit of 800 and hoisting.]]>
<![CDATA[Prototype Pendeteksi Beban Berlebih Untuk Keamanan Operasi Hydraulic Crane Di Kapal Penumpang ]]>
<![CDATA[Ivana Wika Aprilia]]>;
<![CDATA[Antonius Edy Kristiyono]]>;
<![CDATA[Teguh Pribadi]]>;
<![CDATA[Sonhaji Sonhaji]]>;
<![CDATA[Wulan Marlia Sandi]]>
<![CDATA[ Jurnal Teknik Mesin, Industri, Elektro dan Informatika Vol. 3 No. 3 (2024): September : JURNAL TEKNIK MESIN, INDUSTRI, ELEKTRO DAN INFORMATIKA ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Riset dan Inovasi Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55606/jtmei.v3i3.4082
<![CDATA[The safety and protection of the hydraulic crane is an important aspect that ensures the charging operation runs safely and efficiently, this study aims to provide protection against crane damage and minimize work accidents by providing overload detection sensors using loadcells and hx711 as the primary sensor in charging this device. This tool is a miniature crane that uses a servo motor and a DC motor as a replacement for the hydraulic on the crane. Where the same function, to move the arm of the crane and crane can rotate left, right, and up. The researchers used prototype methods to build and develop prototypes of cranes. To monitor this control system, use ESP32 as the transmitter and receiver of the joystick motion response. The received data will be processed and displayed on the LCD. Testing this device can detect how much load is lifted and detect if the load is over lifted, the device's operating system will lower the load again if overloaded.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI AKUNTANSI SYARIAH: STUDI KASUS PADA RUMAH SAKIT ]]>
<![CDATA[Ahmad Djalaluddin]]>;
<![CDATA[Moch. Bukhori Muslim]]>;
<![CDATA[Aji Dedi Mularwaman]]>;
<![CDATA[Asfi Manzilati]]>;
<![CDATA[Ari Kamayanti]]>;
<![CDATA[Fadjar Setiyo Anggraeni]]>;
<![CDATA[Tumirin Tumirin]]>;
<![CDATA[Lutfillah, Novrida]]>;
<![CDATA[Darti Djuharni]]>;
<![CDATA[Sonhaji Sonhaji]]>;
<![CDATA[Virginia Nur Rahmanti]]>
<![CDATA[ Imanensi: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam Vol 9 No 1 (2024): Imanensi: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Forum Dosen Ekonomi dan Bisnis Islam (FORDEBI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This article aims to reveal the dynamics of concept formulation and implementation of sharia accounting for waqf-based hospitals. The Islamic accounting that is formulated and implemented is derived from the concept of Semesta Sejahtera that was initiated by the Islamic Economics and Business Lecturer Forum in 2017. The method used is a case study with a longitudinal-narrative approach, with a span of years between 2018 and 2023, at Sultan Agung Islamic Hospital, Semarang. The findings show that although the biggest challenge faced is the awareness of stakeholders, the concept of "idealistic" Islamic accounting that prioritizes the disclosure of contracts is very applicable. Abstrak Artikel ini bertujuan mengungkapkan dinamika perumusan konsep hingga penerapan akuntansi syariah untuk rumah sakit berbasis wakaf. Akuntansi syariah yang dirumuskan dan diterapkan, diturunkan dari konsep Semesta Sejahtera yang telah digagas Forum Dosen Ekonomi dan Bisnis Islam tahun 2017. Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan longitudinal-naratif, dengan rentang tahun antara 2018 hingga 2023, pada Rumah Sakit Islam Sultan Agung, Semarang. Temuan menunjukkan bahwa walau tantangan terbesar yang dihadapi adalah penyadaran para pemangku kepentingan, namun konsep akuntansi syariah "idealis" yang mengedepankan pengungkapan akad sangat bisa diterapkan.]]>
