Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.147
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Khaira Ummah Masalah-Masalah Hukum Diponegoro Law Journal Pandecta Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Media Hukum Tadulako Law Review Jurisprudence Jurnal Daulat Hukum The 2nd Proceeding Indonesia Clean of Corruption in 2020" Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Jurnal Ilmiah Dunia Hukum Law Development Journal Formosa Journal of Multidisciplinary Research (FJMR) Jurnal Studi Islam dan Sosial Jurnal Jurisprudence
Eko Soponyono
Unknown Affiliation
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Diponegoro Law Journal

 1 
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYEBARAN EIGENRICHTING MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK, (Studi Putusan Nomor 217Pid.Sus/2018/PNTng) Yuristha, RM. Egidius; Soponyono, Eko; Rozah, Umi
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (391.55 KB)

Abstract

Seiring perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi memegang peran penting, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Dapat dikatakan perkembangan teknologi saat ini telah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Salah satu perbuatan melawan hukum tersebut ialah penyebaran eigenrichting melalui media sosial.  Penulisan Jurnal Hukum ini bertujuan untuk, pertama, mengetahui bagaimana ketentuan pidana pelaku penyebaran eigenrichting melalui media sosial berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia. Kedua, untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penyebaran eigenrichting melalui media sosial berdasarkan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN.Tng.
KEBIJAKAN REHABILITASI TERHADAP PECANDU NARKOTIKA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA Nabila, Daulika Sausan Zahra; Soponyono, Eko; Sutanti, Rahmi Dwi
Diponegoro Law Journal Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2023.37879

Abstract

Pemberian rehabilitasi bagi pecandu narkotika hingga saat ini belum dapat berjalan dengan optimal. Hal ini dapat terlihat dari masih banyaknya pecandu narkotika yang dipidana penjara, bahkan tanpa mendapatkan rehabilitasi. Padahal sesuai amanat dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika dalam hukum positif saat ini dan dalam pembaharuan hukum pidana. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, serta metode analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini yaitu dalam kebijakan hukum saat ini yang diatur dalam UU Narkotika dan peraturan-peraturan lain di luar UU Narkotika, pecandu narkotika mendapatkan rehabilitasi dengan dua jalur, yaitu secara voluntary (wajib lapor) dan secara compulsory (selama proses peradilan, vonis putusan hakim, dan restorative justice). Kebijakan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika dalam pembaharuan hukum pidana patut memperhatikan: pengutamaan rehabilitasi melalui restorative justice, serta pengakomodiran seluruh peraturan mengenai rehabilitasi bagi pecandu narkotika ke dalam UU Narkotika. Kajian ini juga didasarkan pada studi komparasi dengan membandingkan kebijakan rehabilitasi bagi pecandu narkotika di negara Portugis dan Selandia Baru.
Co-Authors Alifka, Muhammad Fauzi Nur Alifka Andriyanto Andriyanto Anis Mashdurohatun Apdiansyah, Muhammad Astuti, Laras Bambang Tri Bawono Dharmayanti, Yuliana Putri Ervanda, Vivi Amelia Ferari Wiranata, Eddy Genovés, Manuel Beltrán Herwin Sulistyowati, SH,MH Ibrahim, Mahdi Irwan Irwan Jiwanti, Ainun Kharismunandar, Jhuanda Fratama Mashdurohatun, Anies Melia Dwi Putri Heni Hidayati Munawwarah Munawwarah Nabila, Daulika Sausan Zahra Nurahman, Adiansyah Rahmi Dwi Sutanti Sirait, Trinita Yulinda Sri Endah Wahyuningsih Sularto, RB Teguh Tri Prasetya Tiyas Vika Widyastuti Umar Ma'ruf Umi Rozah Urip Giyono Yudhoyono, Gatot Eko Yudi Alvisahrin Yuristha, RM. Egidius