Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.311
P-Index
This Author published in this journals
All Journal REPERTORIUM Verstek Jurnal Cakrawala Ilmiah Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Journal of Innovation Research and Knowledge Jurnal Pengabdian Mandiri Journal of Law and Nation Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Madani Hukum - Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services
DARA PUSTIKA SUKMA
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
PERANAN DOKTER JIWA DAN AHLI HUKUM PIDANA DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMBUNUHAN Rengganis, Vincensia Mutiara; Sukma, Dara Pustika
Verstek Vol 12, No 3: JULI - SEPTEMBER 2024
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v12i3.84259

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi saksi dokter jiwa dan ahli hukum pidana dalam pembuktian tindak pidana percobaan pembunuhan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus, yaitu dengan meneliti kasus percobaan pembunuhan dalam Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN.Pbr. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumen atau kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode deduktif dengan pola pikir silogisme. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan dokter jiwa dalam pembuktian tindak pidana percobaan pembunuhan adalah menerangkan hal-hal yang masih perlu diketahui oleh hakim atau terkait Visum et Repertum Psikiatrikum yang dibuatnya guna membantu hakim dalam melihat dan menentukan kemampuan bertanggung jawab pada terdakwa. Sementara itu, peranan ahli hukum pidana dalam pembuktian tindak pidana percobaan pembunuhan adalah memberikan keyakinan kepada hakim dalam menentukan kemampuan betanggung jawab pada terdakwa melalui pendapatnya yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.
URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM JUSTICE COLLABORATOR DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Nurain, Iansa Chairicca; Sukma, Dara Pustika
Verstek Vol 12, No 4: OKTOBER - DESEMBER 2024
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v12i4.85097

Abstract

Artikel ini menganalisis terkait perlindungan hukum bagi justice collaborator dalam penegakan hukum di Indonesia yang berbasis asas keseimbangan. Pada proses penegakan hukum di Indonesia sering kali mengalami ketidaksinkronan dalam penerapan hukumnya. Hal ini menunjukkan belum adanya keseimbangan antara teori dan praktik. Pengaturan mengenai justice collaborator telah ada dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Akan tetapi peraturan yang telah ada belum mengatur terkait ketentuan justice collaborator secara komprehensif. Hal ini menyebabkan ketidaksinkronan aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum terkait ketentuan justice collaborator dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi . Oleh karena itu dalam penegakan hukum bagi justice collaborator di Indonesia haruslah berdasarkan pada asas keseimbangan agar dapat mencapai kepentingan harkat dan martabat manusia dan kepentingan umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi justice collaborator penegakan hukum di Indonesia apakah telah terlaksana dengan baik atau belum.
PENCEGAHAN PERILAKU BULLYING DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN Dara Pustika Sukma
Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol. 4 No. 4: Desember 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendidikan merupakan sebuah asset untuk pembentukan karakter seseorang di masa depan. Sekolah memiliki peran penting dalam mengelola Pendidikan dengan memperhatikan hak-hak dari siswa sesuai dengan yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 tentang persamaan hak dimata hukum. Penelitian ini mengguanakan metode libray research atau kepustakaan yakni dengan menelaah hasil penelitian peneliti terdahulu yang sama dengan penelitian yang hendak dilakukan melalui beberapa buku, jurnal dan sumber informasi lainnya yang dianggap relevan. Faktor-faktor penyebab terjadinya Tindakan bullying itu bisa berasal dari keluarga, sekolah, teman sebaya, media massa, dan individu. Bentuk dari perilaku bullying itu dapat berupa overt bullying, indirect bullying dan cyber bullying. Adapun beberapa upaya yang bisa dilakukan oleh guru dalam mencegah dan menangani Tindakan bullying di lingkungan sekolah diantaranya dengan Membuat aturan yang jelas dan tegas terkait dengan perilaku bullying serta sanksi bagi pelaku bullying, Memberikan ruang yang aman bagi para korban dengan membuat kartel aduan bullying, Melakukan kampanye stop bullying baik itu di kelas ataupun tingkat sekolah, Memberikan edukasi terkait hak dan kewajiban sehingga siswa lebih menghargai rekan nya, Memantau siswa secara intensive di lingkungan sekolah, dan Melakukan koordinasi antara orang tua siswa, guru dan kepala sekolah.
EFEKTIVITAS PENERAPAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGATASI MASALAH PEKERJA MIGRAN ILEGAL: (Studi Kasus di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara) Restu Bagus Purwito; Dara Pustika Sukma
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 1 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i1.7238

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penerapan hukum dan kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah pekerja migran ilegal, dengan studi kasus di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Kabupaten Nunukan, yang berbatasan langsung dengan Malaysia, menjadi titik fokus penelitian karena tingginya angka pekerja migran ilegal yang melintasi wilayah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara kepada para pekerja migran, pejabat pemerintah, dan pihak terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan dan peraturan terkait penanganan pekerja migran ilegal, seperti penguatan sistem pendataan, pemberian perlindungan, dan penegakan hukum, namun efektivitasnya masih terbatas. Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas tersebut antara lain keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi antar instansi yang kurang optimal, serta rendahnya kesadaran pekerja migran dan masyarakat terkait risiko dan peraturan hukum yang ada. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan sinergi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta dalam memberikan perlindungan dan memperkuat kebijakan migrasi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.
PENERAPAN ASAS KELESTARIAN DAN KEBERLANJUTAN UNTUK MEWUJUDKAN PARIWISATA BALI YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN I G.M. Surya Dharma; Dara Pustika Sukma
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 4 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i4.7416

Abstract

Penerapan Asas Kelestarian dan Keberlanjutan yang diberlakukan berdasarkan Perda Bali No. 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali di Provinsi Bali. Pemerintah Provinsi Bali memiliki suatu rencana Pembangunan industry pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Jurnal ini mengulas pengaturan hukum atas asas kelestarian dan keberlanjutan pariwisata di Provinsi Bali dimulai dari Undang-Undang, Peraturan Menteri hingga Peraturan Daerah yang ada di Bali sendiri. Pembangunan pariwisata di Bali sangat masif sehingga peraturan perundang-undangan merupakan suatu alat untuk mengendalikan agar perkembangan pembangunan tidak berdampak buruk pada lingkungan, budaya dan kehidupan sosial. Selain itu jurnal ini juga menganalisa peran dan upaya kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan pelaku industry pariwisata karena Bali merupakan sebuah pulau kecil yang sangat bergantung pada industri pariwisata dan dibutuhkan kerja kolektif untuk mewujudkan pariwisata yang berwawasan lingkungan sehat.
PERAN APARAT KEPOLISIAN MENANGANI TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) Qadri, Muhammad Awal; Sukma, Dara Pustika
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 9 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i9.7677

Abstract

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mendeskripsikan peran kepolisian dalam melindungi korban serta hambatan serta upaya pihak kepolisian dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Bentuk kekerasan yang banyak terjadi saat ini adalah kekerasan dalam rumah tangga dan telah terjadi pada berbagai kalangan baik masyarakat bawah maupun kalangan yang memiliki status sosial dan pendidikan tinggi. Pada umumnya, kebanyakan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah dari kaum hawa/wanita dimana mereka mengalami kekerasan fisik sampai penderitaan mental/jiwa yang menimbulkan dampak traumatis mendalam pada korban, sehingga harus mendapatkan perawatan atau peradilan dari aparat penegak hukum dan pemerintah daerah setempat. Disisi lain, korban kekerasan dalam rumah tangga juga dijumpai pada laki-laki, salah satu bentuk kekerasan tersebut adalah dominasi istri terhadap suami yang dilatarbelakangi oleh pendapatan istri lebih besar daripada suami. Salah satu bentuk solusi untuk penanganan masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang telah diberikan oleh pemerintah adalah membentuk Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT). Namun pembentukkan undang-undang saja belum cukup untuk mengatasi KDRT, sehingga diperlukan campur tangan dan kesadaran berbagai pihak seperti pelaku KDRT, korban KDRT, orang tua, bahkan pihak kepolisian selaku aparat penegak hukum. Peran kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu mediator dan penyidik. Polisi berperan sebagai mediator apabila penyelesaian tindak pidana KDRT dilakukan melalui mediasi, sedangkan polisi berperan sebagai penyidik apabila penyelesaian tindak pidana KDRT dilakukan melalui jalur hukum. Hambatan yang dihadapi oleh penyidik kepolisian diantaranya hambatan dalam regulasi terkait mediasi penal, proses hukum, dari pelaku, dari keluarga, dan dari negara.
PENINJAUAN KASUS KDRT MELALUI ASPEK HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI DI POLRES PASER KALIMANTAN TIMUR Andi Rifki Gunawan; Dara Pustika Sukma
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 1: Juni 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penanganan kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Paser dari perspektif hukum pidana dan kriminologi. Studi ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka kasus KDRT yang dilaporkan pada tahun 2021–2023, namun banyak yang tidak berlanjut ke proses peradilan. Metode yang digunakan adalah yuridis-sosiologis dengan pendekatan kualitatif, yang memadukan studi pustaka, analisis dokumen kasus, serta wawancara dengan aparat kepolisian di Polres Paser. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia melalui UU No. 23 Tahun 2004, penegakan hukum terhadap pelaku KDRT masih menghadapi tantangan besar, terutama karena adanya tekanan sosial, budaya patriarki, dan keengganan korban untuk melanjutkan proses hukum. Dari sudut pandang kriminologi, KDRT dipandang sebagai kejahatan yang bersifat laten (hidden crime), di mana relasi kuasa dalam rumah tangga, ketergantungan ekonomi, dan normalisasi kekerasan turut memperkuat posisi dominan pelaku. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pendekatan hukum pidana dan strategi intervensi sosial-budaya untuk menciptakan keadilan substantif dan perlindungan menyeluruh bagi korban
IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK ATAS INFORMASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAYANAN PENGUSULAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS) DI KANTOR KELURAHAN OESAPA Tomy Jeferson Katipana; Dara Pustika Sukma
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 2: Juli 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

High-quality public service at the village level is a crucial foundation for good governance, particularly regarding community access to social welfare programs. The Integrated Social Welfare Data (DTKS) plays a vital role as the basis for determining social assistance recipients, thus the implementation of services related to proposing and updating this data at the Oesapa Village Office must adhere to legal principles. This study aims to examine and juridically analyze how the DTKS (Integrated Social Welfare Data) submission service is conducted at the Oesapa Village Office, reviewed from the perspective of the rights and obligations inherent to both the community as service users and village officials as service providers. Employing a juridical analysis approach, this research examines relevant legal norms from the Public Service Law, regulations concerning DTKS, as well as government administration regulations, and investigates their implementation through a study at the Oesapa Village Office. The analysis focuses on legal aspects related to fulfilling the basic rights of the community in the DTKS submission process (such as the right to accurate information, the right to be registered if eligible) and the compliance of officials in carrying out procedural and ethical service obligations. The research findings are expected to identify the alignment between regulations and practices in the field, uncover potential legal issues in implementation, and formulate juridical implications for improving the accountability and effectiveness of DTKS services at the village level to ensure citizens' rights are guaranteed
Restorative Justice as a Resolution Mechanism for Petty Theft: A Comparative Legal Review of New Zealand and Malaysia Santoso, Bambang; Kurniawan, Itok Dwi; Sukma, Dara Pustika; Pati, Umi Khaerah; Mohamad, Mohamad Hanapi Bin
Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Vol. 7 No. 2 (2025): Contemporary Issues on Advocacy and Legal Services
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijals.v7i2.24305

Abstract

Petty theft is one of the most common criminal offenses and contributes to prison overcrowding, even though the losses involved are minimal and often committed by economically vulnerable individuals. The retributive criminal justice system in Indonesia has proven less effective in resolving such cases fairly and efficiently. This study aims to analyze the optimization of restorative justice in handling petty theft cases in Indonesia, while comparing its application with Malaysia and New Zealand. The research employs a normative juridical method, using statutory and comparative legal approaches. The research shows that Indonesia has introduced restorative justice through the Attorney General's Regulation Number 15 of 2020. However, practical implementation faces challenges, including limited awareness among law enforcement, insufficient institutional synergy, and a lack of supporting facilities. In Malaysia, restorative principles are reflected in local practices, although not formally adopted in national legal frameworks. In contrast, New Zealand has institutionalized restorative justice, especially in youth cases, with comprehensive procedures and strong community participation. The comparative analysis suggests that successful implementation depends on regulatory clarity, trained human resources, and active community involvement. Indonesia must therefore enhance its legal infrastructure and cross-sector collaboration to ensure that restorative justice becomes an effective tool in resolving petty theft cases.
Co-Authors Amalia, Avira Fevernova Andi Rifki Gunawan Aprilia Cahya Ningrum Arie Purnomosidi Aris Setyo Nugroho Asri Agustiwi Bambang Santoso Danang Catur Wahyu Wijayanto Denri Apriyono Harjanto Desi Syamsiah Febri Atikawati Wiseno Putri Hendric Setiawan I G.M. Surya Dharma ITOK DWI KURNIAWAN Mohamad, Mohamad Hanapi Bin Munir, M.Sirajul Nurain, Iansa Chairicca Pati, Umi Khaerah Qadri, Muhammad Awal Rengganis, Vincensia Mutiara Restu Bagus Purwito Susilowardani Tomy Jeferson Katipana