Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.833
P-Index
This Author published in this journals
All Journal REPERTORIUM Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Verstek Jurnal Cakrawala Ilmiah Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Journal of Innovation Research and Knowledge Jurnal Pengabdian Mandiri Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Madani Hukum - Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Rechtsvinding Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities
DARA PUSTIKA SUKMA
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
PENERAPAN ASAS KELESTARIAN DAN KEBERLANJUTAN UNTUK MEWUJUDKAN PARIWISATA BALI YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN I G.M. Surya Dharma; Dara Pustika Sukma
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 4 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i4.7416

Abstract

Penerapan Asas Kelestarian dan Keberlanjutan yang diberlakukan berdasarkan Perda Bali No. 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali di Provinsi Bali. Pemerintah Provinsi Bali memiliki suatu rencana Pembangunan industry pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Jurnal ini mengulas pengaturan hukum atas asas kelestarian dan keberlanjutan pariwisata di Provinsi Bali dimulai dari Undang-Undang, Peraturan Menteri hingga Peraturan Daerah yang ada di Bali sendiri. Pembangunan pariwisata di Bali sangat masif sehingga peraturan perundang-undangan merupakan suatu alat untuk mengendalikan agar perkembangan pembangunan tidak berdampak buruk pada lingkungan, budaya dan kehidupan sosial. Selain itu jurnal ini juga menganalisa peran dan upaya kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan pelaku industry pariwisata karena Bali merupakan sebuah pulau kecil yang sangat bergantung pada industri pariwisata dan dibutuhkan kerja kolektif untuk mewujudkan pariwisata yang berwawasan lingkungan sehat.
PERAN APARAT KEPOLISIAN MENANGANI TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) Qadri, Muhammad Awal; Sukma, Dara Pustika
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 9 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i9.7677

Abstract

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mendeskripsikan peran kepolisian dalam melindungi korban serta hambatan serta upaya pihak kepolisian dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Bentuk kekerasan yang banyak terjadi saat ini adalah kekerasan dalam rumah tangga dan telah terjadi pada berbagai kalangan baik masyarakat bawah maupun kalangan yang memiliki status sosial dan pendidikan tinggi. Pada umumnya, kebanyakan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah dari kaum hawa/wanita dimana mereka mengalami kekerasan fisik sampai penderitaan mental/jiwa yang menimbulkan dampak traumatis mendalam pada korban, sehingga harus mendapatkan perawatan atau peradilan dari aparat penegak hukum dan pemerintah daerah setempat. Disisi lain, korban kekerasan dalam rumah tangga juga dijumpai pada laki-laki, salah satu bentuk kekerasan tersebut adalah dominasi istri terhadap suami yang dilatarbelakangi oleh pendapatan istri lebih besar daripada suami. Salah satu bentuk solusi untuk penanganan masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang telah diberikan oleh pemerintah adalah membentuk Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT). Namun pembentukkan undang-undang saja belum cukup untuk mengatasi KDRT, sehingga diperlukan campur tangan dan kesadaran berbagai pihak seperti pelaku KDRT, korban KDRT, orang tua, bahkan pihak kepolisian selaku aparat penegak hukum. Peran kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu mediator dan penyidik. Polisi berperan sebagai mediator apabila penyelesaian tindak pidana KDRT dilakukan melalui mediasi, sedangkan polisi berperan sebagai penyidik apabila penyelesaian tindak pidana KDRT dilakukan melalui jalur hukum. Hambatan yang dihadapi oleh penyidik kepolisian diantaranya hambatan dalam regulasi terkait mediasi penal, proses hukum, dari pelaku, dari keluarga, dan dari negara.
PENINJAUAN KASUS KDRT MELALUI ASPEK HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI DI POLRES PASER KALIMANTAN TIMUR Andi Rifki Gunawan; Dara Pustika Sukma
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 1: Juni 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penanganan kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Paser dari perspektif hukum pidana dan kriminologi. Studi ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka kasus KDRT yang dilaporkan pada tahun 2021–2023, namun banyak yang tidak berlanjut ke proses peradilan. Metode yang digunakan adalah yuridis-sosiologis dengan pendekatan kualitatif, yang memadukan studi pustaka, analisis dokumen kasus, serta wawancara dengan aparat kepolisian di Polres Paser. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia melalui UU No. 23 Tahun 2004, penegakan hukum terhadap pelaku KDRT masih menghadapi tantangan besar, terutama karena adanya tekanan sosial, budaya patriarki, dan keengganan korban untuk melanjutkan proses hukum. Dari sudut pandang kriminologi, KDRT dipandang sebagai kejahatan yang bersifat laten (hidden crime), di mana relasi kuasa dalam rumah tangga, ketergantungan ekonomi, dan normalisasi kekerasan turut memperkuat posisi dominan pelaku. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pendekatan hukum pidana dan strategi intervensi sosial-budaya untuk menciptakan keadilan substantif dan perlindungan menyeluruh bagi korban
IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK ATAS INFORMASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAYANAN PENGUSULAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS) DI KANTOR KELURAHAN OESAPA Tomy Jeferson Katipana; Dara Pustika Sukma
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 2: Juli 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

High-quality public service at the village level is a crucial foundation for good governance, particularly regarding community access to social welfare programs. The Integrated Social Welfare Data (DTKS) plays a vital role as the basis for determining social assistance recipients, thus the implementation of services related to proposing and updating this data at the Oesapa Village Office must adhere to legal principles. This study aims to examine and juridically analyze how the DTKS (Integrated Social Welfare Data) submission service is conducted at the Oesapa Village Office, reviewed from the perspective of the rights and obligations inherent to both the community as service users and village officials as service providers. Employing a juridical analysis approach, this research examines relevant legal norms from the Public Service Law, regulations concerning DTKS, as well as government administration regulations, and investigates their implementation through a study at the Oesapa Village Office. The analysis focuses on legal aspects related to fulfilling the basic rights of the community in the DTKS submission process (such as the right to accurate information, the right to be registered if eligible) and the compliance of officials in carrying out procedural and ethical service obligations. The research findings are expected to identify the alignment between regulations and practices in the field, uncover potential legal issues in implementation, and formulate juridical implications for improving the accountability and effectiveness of DTKS services at the village level to ensure citizens' rights are guaranteed
Restorative Justice as a Resolution Mechanism for Petty Theft: A Comparative Legal Review of New Zealand and Malaysia Santoso, Bambang; Kurniawan, Itok Dwi; Sukma, Dara Pustika; Pati, Umi Khaerah; Mohamad, Mohamad Hanapi Bin
Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Vol. 7 No. 2 (2025): Contemporary Issues on Advocacy and Legal Services
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijals.v7i2.24305

Abstract

Petty theft is one of the most common criminal offenses and contributes to prison overcrowding, even though the losses involved are minimal and often committed by economically vulnerable individuals. The retributive criminal justice system in Indonesia has proven less effective in resolving such cases fairly and efficiently. This study aims to analyze the optimization of restorative justice in handling petty theft cases in Indonesia, while comparing its application with Malaysia and New Zealand. The research employs a normative juridical method, using statutory and comparative legal approaches. The research shows that Indonesia has introduced restorative justice through the Attorney General's Regulation Number 15 of 2020. However, practical implementation faces challenges, including limited awareness among law enforcement, insufficient institutional synergy, and a lack of supporting facilities. In Malaysia, restorative principles are reflected in local practices, although not formally adopted in national legal frameworks. In contrast, New Zealand has institutionalized restorative justice, especially in youth cases, with comprehensive procedures and strong community participation. The comparative analysis suggests that successful implementation depends on regulatory clarity, trained human resources, and active community involvement. Indonesia must therefore enhance its legal infrastructure and cross-sector collaboration to ensure that restorative justice becomes an effective tool in resolving petty theft cases.
SOSIALISASI TENTANG PENTINGNYA LEGALITAS USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA SURAKARTA Dara Pustika Sukma; Danang Catur Wahyu Wijayanto; Febri Atikawati Wiseno Putri; Desi Syamsiah; Aris Setyo Nugroho; Arie Purnomosidi
J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 3 No. 9: Februari 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jabdi.v3i9.7424

Abstract

Legalitas usaha merupakan bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah terhadap pelaku UMKM. Kepemilikan legalitas usaha memberikan manfaat bagi pelaku usaha dalam perluasan pembiayaan. Kemudahaan pembiayaan yang diberikan bagi pelaku UMKM selain dari akses pemerintah juga dari akses perbankan. Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini merupakan tri dharma ke tiga dari tri dharma perguruan tinggi yang berupa penyuluhan hukum dalam bentuk ceramah terkait Sosialisasi Tentang Pentingnya Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Para Pelaku UMKM di Kabupaten Karanganyar dan diikuti dengan tanya jawab dan diskusi. Dengan adanya legalitas usaha yang dimiliki oleh para pelaku UMKM maka memberikan kepastian hukum dan identitas usaha bagi para pelaku UMKM
New Direction of National Law Reform Through Revision of The Criminal Code Sukma, Dara Pustika; Kurniawan, Itok Dwi
Rechtsvinding Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Civiliza Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59525/rechtsvinding.v3i2.1039

Abstract

The revision of the Criminal Code (KUHP) is a strategic step in realizing the reform of national law based on the values of Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The old Criminal Code as a product of Dutch colonialism (Wetboek van Strafrecht) is considered irrelevant to social, cultural, economic, political, and technological developments in Indonesia, which is undergoing reform. Through the establishment of the new Criminal Code, the government seeks to present a criminal law system that is more humane, fair, and reflects the nation's identity. This reform is also a form of legal decolonization and national independence in building a national legal system with Indonesian personality. This study aims to analyze the urgency of revising the Criminal Code in the context of national law reform and assess its implications for the criminal law system in Indonesia. Using a normative juridical approach, this study emphasizes that the revision of the Criminal Code is not just a textual change, but a substantial transformation towards a criminal law that is in accordance with the values of social justice and universal humanity.
Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pembatalan Perkawinan Akibat Paksaan (Studi Putusan Nomor 1332/Pdt.G/2024/PA.Klt) Ilfi, Zita Melissa; Sukma, Dara Pustika; Hastuti , Luthfiyah Trini
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 6 No. 1 (2026): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study analyzes aims to determine the legal basis and considerations of the judge in the case of annulment of marriage based on Decision Number 1332/Pdt.G/2024/PA.Klt as well as the regulations regarding the proof of the element of coercion which is the basis for annulment of marriage. This article is a normative legal research conducted by reviewing various legal regulations in the form of laws, regulations, and literature containing theoretical concepts then connected to the problems to be discussed. The approach of this article uses a case study approach (case approach) and a conceptual approach (conceptual approach) based on the Klaten Court Decision Number 1332/Pdt.G/2024/PA.Klt which has permanent legal force. Based on the research results, it was found that the Judge's consideration in the decision to annul a marriage due to coercion refers to Article 6 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage as amended by Law Number 16 of 2019 and Article 71 letter f of the Compilation of Islamic Law where a marriage can be annulled if the marriage is carried out with an element of coercion and without the consent of both prospective bride and groom. In addition, the Panel of Judges assessed that the Plaintiff's witness statement did not meet the material requirements of evidence because it was only in the form of testimonium de auditu in accordance with Article 171 HIR and Article 1907 of the Civil Code so that it did not have the power of proof, the judge ex officio ordered the Plaintiff to take a suppletoir oath which was deemed to meet the formal and material requirements and was related to the main point of the main point of the case.
Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pembatalan Perkawinan Akibat Paksaan (Studi Putusan Nomor 1332/Pdt.G/2024/PA.Klt) Ilfi, Zita Melissa; Sukma, Dara Pustika; Hastuti , Luthfiyah Trini
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 6 No. 1 (2026): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study analyzes aims to determine the legal basis and considerations of the judge in the case of annulment of marriage based on Decision Number 1332/Pdt.G/2024/PA.Klt as well as the regulations regarding the proof of the element of coercion which is the basis for annulment of marriage. This article is a normative legal research conducted by reviewing various legal regulations in the form of laws, regulations, and literature containing theoretical concepts then connected to the problems to be discussed. The approach of this article uses a case study approach (case approach) and a conceptual approach (conceptual approach) based on the Klaten Court Decision Number 1332/Pdt.G/2024/PA.Klt which has permanent legal force. Based on the research results, it was found that the Judge's consideration in the decision to annul a marriage due to coercion refers to Article 6 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage as amended by Law Number 16 of 2019 and Article 71 letter f of the Compilation of Islamic Law where a marriage can be annulled if the marriage is carried out with an element of coercion and without the consent of both prospective bride and groom. In addition, the Panel of Judges assessed that the Plaintiff's witness statement did not meet the material requirements of evidence because it was only in the form of testimonium de auditu in accordance with Article 171 HIR and Article 1907 of the Civil Code so that it did not have the power of proof, the judge ex officio ordered the Plaintiff to take a suppletoir oath which was deemed to meet the formal and material requirements and was related to the main point of the main point of the case.
PERUMUSAN KEBIJAKAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA Sukma, Dara Pustika; Hartiwiningsih, Hartiwiningsih; Santoso, Bambang
Verstek Vol 12, No 4 (2024): OKTOBER-DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v12i4.105649

Abstract

Perkembangan globalisasi saat ini mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena itu sarana komunikasi dengan masyarakat juga mengalami perkembangan. Jaminan ketertiban dan keteraturan dalampenggunaan media sosial, pemerintah merespon dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahwa upaya perumusan peraturan di masa yang akan datang terkait tindak pidana pencemaran nama baik harus dilakukan. Pentingnya pengaturan penegasan batasan, kualifikasi yuridis serta mengenai apa yang dimaksud tindak pidana pencemaran baik dan perbuatan apa saja yang menjadi alasan pembenar suatu tindak pidana pencemaran nama baik,maka diperlukan batas-batas yang jelas terhadap konsep demi kepentingan umum. Ide formulasi pembaharuan tindak pidana pencemaran baik di masa yang akan datang, baik di RUU KUHP maupun Undang-Undang Khusus di luar KUHP diharapkan tidak lagi mencederai hak-hak masyarakat
Co-Authors Amalia, Avira Fevernova Andi Rifki Gunawan Aprilia Cahya Ningrum Arie Purnomosidi Aris Setyo Nugroho Asri Agustiwi Asrori, Faarkhaan Bambang Santoso Danang Catur Wahyu Wijayanto Denri Apriyono Harjanto Desi Syamsiah Febri Atikawati Wiseno Putri Hartiwiningsih Hartiwiningsih Hastuti , Luthfiyah Trini Hastuti , Luthfiyah Trini Hendric Setiawan I G.M. Surya Dharma Ilfi, Zita Melissa Ilfi, Zita Melissa ITOK DWI KURNIAWAN Mohamad, Mohamad Hanapi Bin Munir, M.Sirajul Nurain, Iansa Chairicca Nurlatifah, Istizanah Nurroychana, Shifa Mimma Paramitha, Dorothea Ansella Hana Pati, Umi Khaerah Pratiwi, Aldini Qadri, Muhammad Awal Rengganis, Vincensia Mutiara Restu Bagus Purwito Salsabila, Marshanda Devi Noor Susilowardani Susilowardani Susilowardani, Susilowardani Tomy Jeferson Katipana Tuhana Tuhana