Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.833
P-Index
This Author published in this journals
All Journal REPERTORIUM Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Verstek Jurnal Cakrawala Ilmiah Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Journal of Innovation Research and Knowledge Jurnal Pengabdian Mandiri Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Madani Hukum - Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Rechtsvinding Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities
DARA PUSTIKA SUKMA
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KETERANGAN AHLI AUDITOR DALAM PEMBUKTIAN PERKARA TIPIKOR (STUDI PUTUSAN NOMOR 84/PID.SUS-TPK/2023/PN BDG) Pratiwi, Aldini; Sukma, Dara Pustika
Verstek Vol 13, No 3 (2025): JULI-SEPTEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v13i3.95912

Abstract

This study aims to analyze the evidentiary strength of an auditor’s testimony as an expert witness in corruption trials and to evaluate whether the judge’s considerations in delivering the verdict align with the provisions of Article 183 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP). The research adopts a normative legal approach with a case-based methodology, focusing on court verdict No. 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg as the primary object of analysis. Legal materials used in this research include primary sources, such as statutes and court verdicts, and secondary sources, including books, journals, and articles. Legal material collection was conducted through library research, and the analysis employed a syllogistic deduction method. The findings reveal that the auditor’s testimony as an expert witness in corruption proceedings in Verdict No. 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg holds legitimacy and significant evidentiary value in clarifying technical information regarding financial conditions relevant to corruption offenses. Furthermore, the judge’s considerations in issuing the verdict in the corruption case of Verdict No. 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg adhere to the requirements of Article 183 of KUHAP, which mandates at least two valid pieces of evidence and the judge's conviction in ruling on a criminal case.
PENJATUHAN SANKSI PEMBINAAN BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU PENGANIAYAAN MENYEBABKAN MATI Asrori, Faarkhaan; Sukma, Dara Pustika
Verstek Vol 13, No 1 (2025): JANUARI-MARET
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v13i1.86151

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana pembinaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan menyebabkan mati ditinjau dari 2 (dua) hal yakni kesesuaian dengan kepentingan terbaik bagi anak dan rasa keadilan keluarga korban. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan studi kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan adalah dengan studi dokumen atau bahan pustaka. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa pada pertimbangannya, hakim mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pelaku dengan menjamin haknya sebagai anak yang mempunyai masa depan panjang, meskipun begitu terhadap rasa keadilan keluarga korban juga harus mendapat perhatian lebih dari penegak hukum apalagi jika melibatkan pelaku yang masih dibawah umur yang memerlukan kehati-hatian dalam penjatuhan sanksi pidana
SENGKETA DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH GUNA MENCIPTAKAN PELAYANAN PUBLIK YANG EFEKTIF DAN EFISIEN Agustiwi, Asri; Nurroychana, Shifa Mimma; Sukma, Dara Pustika
Verstek Vol 13, No 2 (2025): APRIL-JUNI
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v13i2.104388

Abstract

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menyediakan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Namun, saat ini masih banyak tantangan yang dihadapi dalam optimalisasi wewenang pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan  untuk menganalisis secara normatif strategi optimalisasi wewenang pemerintah daerah dalam menciptakan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini yaitu metode pendekatan hukum normatif, yakni  pendekatan yang digunakan untuk menganalisis dan memahami hukum berdasarkan peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dengan fokus pada sumber hukum, termasuk undang-undang, buku, dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi wewenang pemerintah daerah dapat dicapai melalui pengembangan kebijakan responsif, pengelolaan sumber daya, pengawasan, serta pengembangan inovasi pelayanan. Optimalisasi wewenang pemerintah daerah dipengaruhi oleh faktor- faktor seperti kualitas aparatur, sarana prasarana, regulasi, dan partisipasi masyarakat. Strategi seperti penguatan profesionalisme aparatur, kebijakan standar pelayanan minimal, dan penyediaan fasilitas pendukung dapat digunakan pemerintah untuk mendorong kualitas kebijakan publik. Selain itu, penggunaan teknologi mutakhir dapat menjadi langkah strategis untuk menciptakan sistem pelayanan publik yang lebih efisien, responsif, dan berkelanjutan, sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat serta mendorong partisipasi aktif mereka dalam pemerintahan.
PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN PEMIDANAAN PERKARA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI FACEBOOK DALAM PUTUSAN NOMOR 489/PID.SUS/2023/PN KDI Salsabila, Marshanda Devi Noor; Sukma, Dara Pustika
Verstek Vol 14, No 2 (2026): APRIL-JUNI
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v14i2.99144

Abstract

Artikel ini menganalisis pertimbangan Hakim menjatuhkan putusan pemidanaan perkara pencemaran nama baik melalui Facebook dalam Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2023/PN Kdi. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara perkara pencemaran nama baik melalui Facebook dalam putusan nomor 489/Pid.Sus/2023/PN Kdi. memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHAP. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan studi kasus (case study). Bahan hukum yang digunakan diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan studi kepustakaan (library research) dan Teknik analisis bahan hukum dengan metode deduksi silogisme yang berpangkal pada premis mayor dan premis minor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim memutus terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dalam Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2023/PN Kdi. telah memenuhi Pasal 183 KUHAP sesuai dengan alat bukti dan barang bukti yang di hadapkan di muka persidangan serta memastikan tidak ada alasan pemaaf atau pembenar dalam diri terdakwa.
ANALISIS PERLINDUNGAN HAK SEKUTU LAMA ATAS JUAL BELI PERUSAHAAN PERSEKUTUAN KOMANDITER (Studi Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/PN Skt) Paramitha, Dorothea Ansella Hana; Tuhana, Tuhana; Sukma, Dara Pustika
Verstek Vol 14, No 2 (2026): APRIL-JUNI
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v14i2.115512

Abstract

Persekutuan Komanditer (CV) sebagai badan usaha bukan badan hukum masih banyak digunakan dalam praktik bisnis di Indonesia karena sifatnya yang sederhana dan fleksibel. Namun, karakter tersebut menimbulkan persoalan hukum serius ketika terjadi jual beli perusahaan CV yang diikuti dengan pengalihan aset, khususnya tanah dan bangunan yang secara yuridis terdaftar atas nama sekutu aktif, sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 207/Pdt.G/2024/PN Skt. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak sekutu lama dalam praktik jual beli perusahaan Persekutuan Komanditer, dengan studi kasus Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/PN Skt. Rumusan masalah difokuskan pada keabsahan akta-akta dalam perkara jual beli perusahaan dan peralihan hak atas tanah, serta bentuk perlindungan hukum terhadap hak sekutu lama. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak sekutu lama belum terpenuhi secara optimal, terutama ketika akta jual beli perusahaan dan pengalihan aset dibuat tanpa kehadiran serta persetujuan sah sekutu lama. Putusan pengadilan menyatakan tindakan tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum dan menyebabkan akta-akta terkait batal demi hukum. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap sekutu lama mensyaratkan keterlibatan aktif notaris dalam menerapkan asas kehati-hatian, memastikan kesepakatan para pihak, dan menjamin kepastian serta keadilan hukum dalam setiap transaksi jual beli perusahaan Persekutuan Komanditer.
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN PEMIDANAAN PERKARA TINDAK PIDANA KEFARMASIAN DALAM PUTUSAN NOMOR: 29/PID.SUS/2024/PN SLT Nurlatifah, Istizanah; Sukma, Dara Pustika
Verstek Vol 14, No 1 (2026): JANUARI-MARET
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v14i1.98345

Abstract

This study aims to analyze whether the judge's considerations in rendering a criminal sentencing decision in the pharmaceutical crime case, Verdict Number: 29/Pid.Sus/2024/PN Slt, comply with the provisions of Article 183 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP). This study was normative legal research with a prescriptive and applied nature. The approach used in this study was a case study. Primary and secondary legal materials were collected through library research and analyzed using deductive syllogism techniques. Based on the results of research and discussion, it is concluded that the judge's considerations in ruling on the pharmaceutical criminal case in Verdict Number 29/Pid.Sus/2024/PN Slt are in accordance with Article 183 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP), as there are four (4) valid pieces of evidence in the case that convinced the judge that the defendant was indeed guilty of distributing pharmaceutical products that did not meet the required standards and must be held accountable for his action.
Co-Authors Amalia, Avira Fevernova Andi Rifki Gunawan Aprilia Cahya Ningrum Arie Purnomosidi Aris Setyo Nugroho Asri Agustiwi Asrori, Faarkhaan Bambang Santoso Danang Catur Wahyu Wijayanto Denri Apriyono Harjanto Desi Syamsiah Febri Atikawati Wiseno Putri Hartiwiningsih Hartiwiningsih Hastuti , Luthfiyah Trini Hastuti , Luthfiyah Trini Hendric Setiawan I G.M. Surya Dharma Ilfi, Zita Melissa Ilfi, Zita Melissa ITOK DWI KURNIAWAN Mohamad, Mohamad Hanapi Bin Munir, M.Sirajul Nurain, Iansa Chairicca Nurlatifah, Istizanah Nurroychana, Shifa Mimma Paramitha, Dorothea Ansella Hana Pati, Umi Khaerah Pratiwi, Aldini Qadri, Muhammad Awal Rengganis, Vincensia Mutiara Restu Bagus Purwito Salsabila, Marshanda Devi Noor Susilowardani Susilowardani Susilowardani, Susilowardani Tomy Jeferson Katipana Tuhana Tuhana