p-Index From 2021 - 2026
12.018
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sawala : Jurnal Administrasi Negara Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Pembelajaran AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Jurnal Sibermas (Sinergi Pemberdayaan Masyarakat) Jurnal Abdimas Bina Bangsa Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat (PUSDIKRA) Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Admiministrasi Negara JAMBURA: JURNAL ILMIAH MANAJEMEN DAN BISNIS SENGKUNI Journal (Social Science and Humanities Studies) Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu komunikasi (JIPIK) Provider Jurnal Ilmu Pemerintahan (PROJIP) Ekalaya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia Public Policy Journal Madani: Multidisciplinary Scientific Journal Dynamics of Rural Society Journal Jambura Journal of Administration and Public Service Journal Education and Government Wiyata Socius: Social Sciences Research Journal Empiris Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat (EJPPM) Journal of Governance and Public Administration Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Kybernology : Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Administrasi Publik International Journal of Economics, Business and Innovation Research Parlementer : Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi Sosiologi: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Ulil Albab Abdurrauf Science and Society Green Social: International Journal of Law and Civil Affairs Perspektif Administrasi Publik dan hukum Jurnal Ekonomi, Manajemen, Ilmu Sosial dan Politik Indonesian Journal of Social Science and Education Journal of Artificial Intelligence and Digital Economy
Claim Missing Document
Check
Articles

Efektivitas Implementasi E-Government di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Gorontalo Panigoro, Siti Aisyah Febriani; Hamim, Udin; Tui, Fenti Prihatini
Sosiologi Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 3 (2025): Sosiologi Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37905/sjppm.v2i3.303

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan e-government melalui aplikasi SiCantik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Gorontalo. Penelitian ini menggunakan 5 indikator efektivitas menurut Gibson, yaitu produksi, efisiensi, kepuasan, keadaptasian, dan pengembangan. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi SiCantik tergolong efektif. Aplikasi ini mampu meningkatkan jumlah dan jangkauan pelayanan, menghemat waktu dan biaya, serta meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. DPMPTSP juga menunjukkan kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi melalui pelatihan pegawai dan pengembangan sistem yang berkelanjutan. Meskipun masih terdapat kendala, seperti keterbatasan akses internet dan literasi digital, secara keseluruhan transformasi layanan berjalan dengan baik. Penerapan e-government melalui aplikasi SiCantik terbukti mendukung pelayanan yang cepat, akuntabel, dan responsif, serta mencerminkan komitmen instansi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Efektivitas Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Kecamatan Kabupaten Gorontalo Labaso, Dela Puspita; Abdussamad, Juriko; Tui, Fenti Prihatini Dance
Jurnal Ekonomi, Manajemen, Ilmu Sosial dan Politik Vol. 2 No. 3 (2025): Jurnal Ekonomi, Manajemen, Ilmu Sosial dan Politik
Publisher : CV. Dalle’ Deceng Abeeayla

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69623/j-emspol.v2i3.159

Abstract

This study aims to evaluate the effectiveness of the community-based drinking water supply and sanitation program (PAMSIMAS) in Telaga Biru District, Gorontalo Regency, focusing on three villages: Modelidu, Ulapato A, and Ulapato B. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The results show that the effectiveness of the program varies in each village, namely Modelidu and Ulapato A villages, the program has not been fully effective due to weak institutional management, low community participation, and limited infrastructure maintenance. Meanwhile, Ulapato B village shows successful program implementation with routine maintenance, good water quality, and active community participation. These findings indicate that the sustainability of the program is highly dependent on community participation, strengthening village institutions, and ongoing technical and policy support. This study recommends revitalizing management institutions and increasing community capacity as keys to the effectiveness of the community-based drinking water supply and sanitation program (PAMSIMAS) in rural areas.
Policy Evaluation of the Governance of Private Higher Education Institutions Under LLDIKTI Region XVI Abdussamad, Juriko; Gaffar; Tui, Fenti Prihatini Dance
Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Pembelajaran Vol. 9 No. 1 (2025): March
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jipp.v9i1.91031

Abstract

Coordination and supervision of private universities under LLDIKTI Region XVI still face various challenges in achieving effective governance. This study aims to evaluate and optimize the effectiveness of private university governance under LLDIKTI Region XVI. The research method used is qualitative. Data collection techniques are carried out through observation, interviews, and documentation. The subjects of the study were private university managers in a province. Data analysis was carried out using an inductive approach based on research data. The study results indicate that the effectiveness of private university governance has not reached an optimal level. Four leading indicators contribute to this organization's ineffectiveness: engagement, adaptation, mission, and consistency. Improvements in these four aspects can significantly improve organizational effectiveness. Among the four, engagement significantly influences organizational effectiveness, followed by consistency and adaptation. This study identified three sub-indicators in the consistency aspect. The first sub-indicator is Core values, which include the vision, mission, goals, objectives, and strategies of university governance. The second sub-indicator is agreement, which reflects the unity of the academic community's views on various aspects of university governance. The third sub-indicator is coordination and integration, which measures the extent to which governance runs effectively within the university to drive all organizational units to achieve the established vision. It is concluded that the effectiveness of the governance of provincial private universities under LLDIKTI Region XVI is not yet optimal.
FAKTOR YANG MENENTUKAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI JASA USAHA PADA OBJEK WISATA LOMBONGO DI KABUPATEN BONE BOLANGO Bakari, Maimun; Dance Tui, Fenti Prihatini; Nani, Yacob Noho
Kybernology Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik Vol. 2 No. 2 (2024): Desember 2024
Publisher : Yayasan Panca Bakti Wiyata Pangandaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71128/kybernology.v2i2.142

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan retribusi jasa usaha di objek wisata Lombongo di Kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Untuk mengumpulkan data, observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan. Analisis data menggunakan model Huberman. Fokus dalam penelitian ini adalah faktor yang menentukan implementasi kebijakan retribusi jasa usaha pada objek wisata Lombongo Kabupaten Bone Bolango dilihat dari aspek komunikasi, aspek sumber daya, aspek disposisi/sikap pelaksana, serta aspek struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor Yang Menentukan Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Usaha Pada Objek Wisata Lombongo Kabupaten Bone Bolango belum berjalan dengan baik dilihat dari aspek komunikasi antara implementor dan kelompok sasaran sudah terjalin dengan baik secara vertikal, namun terdapat kesenjangan antara informasi yang didapatkan dengan hasil observasi di lapangan, sehingga masih perlu dioptimalkan kembali, aspek sumber daya meliputi sumber daya manusia, fasilitas, dan anggaran yang masih perlu ditingkatkan agar pengembangan objek Wisata Lombongo dapat lebih ditingkatkan, aspek disposisi/sikap pelaksana, dinilai belum berjalan secara optimal dikarenakan masih adanya pengunjung yang belum memiliki kesadaran dalam membayar retribusi serta kurang tegasnya petugas pemungut retribusi dalam melaksanakan tugasnya, dan aspek struktur birokrasi sudah berjalan dengan baik dilihat dari adanya tupoksi kewenangan yang sudah jelas serta adanya SOP terkait pemungutan retribusi objek wisata di Kabupaten Bone Bolango
EFEKTIVITAS PROGRAM KAMPUNG KB DI KECAMATAN KWANDANG KABUPATEN GORONTALO (Studi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gorontalo Utara) Ladiku, Mohamad Rusdiyanto; Abdussamad, Zuchri; Tui, Fenti Prihatini
Kybernology Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik Vol. 2 No. 2 (2024): Desember 2024
Publisher : Yayasan Panca Bakti Wiyata Pangandaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71128/kybernology.v2i2.173

Abstract

Fokus penelitian ini yaitu efektivitas Program Kampung KB di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara dikaji dari 1) kejelasan tujuan yang hendak dicapai, 2) penyusunan program yang tepat, 3) tersedianya sarana dan prasarana, 4) pelaksanaan yang efektif dan efisien, dan 5) sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Metode penelitian adalah kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi. Hasil penelitian bahwa 1) kejelasan tujuan yang hendak dicapai belum efektif karena kurangnya pemahaman tentang metode kontrasepsi jangka Panjang; 2) penyusunan program yang tepat belum efektif, masih terdapat kendala yang perlu diatasi, terutama terkait dengan pengembangan kapasitas Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP); 3) tersedianya sarana dan prasarana kerja belum efektif karena jenis dan jumlahnya belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan spesifik setiap Kampung KB; 4) pelaksanaan yang efektif dan efisien pada Program Kampung KB belum sepenuhnya mencapai tujuan yang diharapkan. Sumber daya manusia, sarana prasarana, dan anggaran yang terbatas menjadi kendala dalam pelaksanaan program; 5) sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik belum efektif karena ketiadaan sistem informasi yang komprehensif untuk mengelola data pengawasan menjadi kendala utama untuk pengambilan keputusan yang tepat.
TRANSPARANSI PEMBERIAN BANTUAN ALAT TANGKAP IKAN PADA NELAYAN DESA Dunggio, Moh. Rizki; Tui, Fenti Prihatini; Tohopi, Rustam
Jambura Journal of Administration and Public Service Vol 6, No 1 (2025): Volume 6 Nomor 1 Oktober 2025
Publisher : Gorontalo State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37479/jjaps.v6i1.32943

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis tingkat transparansi dalam proses pemberian bantuan alat tangkap ikan kepada nelayan oleh Pemerintah Desa Milangodaa, Kecamatan Tomini, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Transparansi menjadi prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa untuk memastikan bahwa bantuan tepat sasaran, merata, dan adil. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada adanya ketidaksesuaian dalam penyaluran bantuan yang menyebabkan beberapa nelayan tidak mendapatkan haknya secara layak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Informan terdiri dari kepala desa, perangkat desa, dan nelayan penerima bantuan. Fokus utama penelitian ini mencakup tiga aspek transparansi, yaitu keterbukaan proses pelayanan, prosedur pelayanan informasi, dan kemudahan memperoleh informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dalam pemberian bantuan alat tangkap ikan masih belum optimal. Meskipun terdapat upaya dari pemerintah desa untuk menyampaikan informasi melalui musyawarah dan papan pengumuman, namun belum seluruh proses dilaksanakan secara terbuka dan menyeluruh. Beberapa nelayan tidak memahami prosedur yang berlaku dan mengeluhkan kurangnya akses terhadap informasi bantuan. Selain itu, terdapat ketidaktepatan sasaran dalam penentuan penerima bantuan yang mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah desa meningkatkan mekanisme komunikasi, memperjelas prosedur bantuan, serta memperluas partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi. Dengan demikian, diharapkan transparansi pelayanan publik dapat terwujud secara maksimal dan mendukung prinsip good governance di tingkat desa. Kata kunci: Transparansi, Bantuan Alat Tangkap Ikan, Nelayan, Pemerintahan Desa, Pelayanan Publik
PERAN KELEMBAGAAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGANAN MASALAH GELANDANGAN DAN PENGEMIS Kadullah, Priti Melani; Tui, Fenti Prihatini; Nani, Yakob Noho
Jambura Journal of Administration and Public Service Vol 6, No 1 (2025): Volume 6 Nomor 1 Oktober 2025
Publisher : Gorontalo State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37479/jjaps.v6i1.32420

Abstract

ABSTRACT This study aims to analyze the institutional role of the Social Affairs Office in addressing the issue of homeless people and beggars in Gorontalo City, focusing on preventive, repressive, and rehabilitative efforts. The approach used is quantitative with a descriptive research type. Data were collected through interviews, observation, and documentation. Data analysis employed the Miles and Huberman model. The results of the study show that: (1) The preventive efforts of the Social Affairs and Community Empowerment Office of Gorontalo City in handling the issue of homelessness and begging are carried out through counseling for vulnerable families, job skills training for poor groups, and mapping of areas prone to homelessness and begging. Collaboration with other agencies such as the Public Order Agency (Satpol PP), Health Department, and religious institutions further strengthens these efforts. (2) The repressive approach is implemented in an integrated manner with Satpol PP and the Police through regular and coordinated operations to control homeless people and beggars. These activities include identification, data collection, legal action against exploiters, and the application of the Regional Regulation on Public Order as the operational basis. (3) Rehabilitative efforts focus on the recovery and social reintegration of homeless people and beggars through various services such as placement in shelters, spiritual guidance, job skills training, and facilitation of entrepreneurship programs. Reintegration with original families and post-rehabilitation monitoring are also key parts of the long-term strategy of the Social Affairs Office. The implementation of these activities also involves cooperation with educational institutions, cooperatives, MSMEs, and BAZNAS to support economic sustainability after rehabilitation. Keyword: Homeless; Beggars; Institutional; Social; Handling ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kelembagaan dinas sosial dalam penanganan masalah gelandangan dan pengemis di Kota Gorontalo yang terdiri atas upaya preventif, upaya represif dan upaya rehabilitatif. Pendekatan yang digunakan yakni kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) upaya preventif Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo dalam menangani masalah gelandangan dan pengemis dilakukan melalui penyuluhan kepada keluarga rentan, pelatihan keterampilan kerja bagi kelompok miskin, serta pemetaan wilayah rawan gepeng. Kolaborasi dengan instansi lain, seperti Satpol PP, Dinas Kesehatan, dan lembaga keagamaan turut memperkuat upaya ini. (2) Pendekatan represif Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dijalankan secara terpadu dengan Satpol PP dan Kepolisian, melalui kegiatan operasi penertiban gepeng yang bersifat rutin dan terkoordinasi. Kegiatan ini mencakup identifikasi, pendataan, dan tindakan hukum terhadap pelaku eksploitasi, serta penerapan Perda Ketertiban Umum sebagai landasan operasional. (3) Upaya rehabilitatif difokuskan pada pemulihan dan reintegrasi sosial gepeng melalui berbagai layanan seperti penempatan di rumah singgah, pembinaan spiritual, pelatihan keterampilan kerja, serta fasilitasi program kewirausahaan. Reintegrasi dengan keluarga asal dan pemantauan pascarehabilitasi juga menjadi bagian penting dalam strategi jangka panjang Dinas Sosial. Pelaksanaan kegiatan ini turut melibatkan kerja sama dengan lembaga pendidikan, koperasi, UMKM, dan BAZNAS guna mendukung keberlanjutan ekonomi pascarehabilitasi. Kata Kunci: Gelandangan; Pengemis; Kelembagaan; Sosial; Penanganan
Accountability in Village Fund Management: A Qualitative Study of Transparency, Responsibility, Control, and Responsiveness in Tilango District, Gorontalo Regency Dauhi, Kartin; Tohopi, Rustam; Tui, Fenti Prihatini; H. Badjuka, Alexander
Abdurrauf Science and Society Vol. 2 No. 1 (2025): Abdurrauf Science and Society
Publisher : Yayasan Abdurrauf Cendekia Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70742/asoc.v2i1.410

Abstract

This study examines the implementation of accountability in the management of village funds in Tilango District, Gorontalo Regency, Indonesia. The research adopts a qualitative descriptive approach within the constructivist paradigm to understand how local actors interpret and apply accountability principles in daily administrative practice. Data were collected through interviews, observations, and document analysis from village officials, community representatives, and government facilitators. The findings reveal that accountability mechanisms have been implemented but remain procedural and fragmented across five dimensions: transparency, responsibility, control, answerability, and responsiveness. Transparency is limited to formal disclosure, while responsibility is constrained by low administrative capacity. Control mechanisms are reactive rather than preventive, and accountability reports are often treated as bureaucratic requirements rather than reflective evaluations. Responsiveness to community aspirations is inconsistent, with limited follow-up on participatory decisions. These findings confirm that accountability in Tilango District demonstrates administrative adequacy but low substantive quality, aligning more with compliance than with participatory and performance-based governance. Theoretically, the study expands Aman et al.’s (2013) accountability framework within the context of Good Governance and New Public Management (NPM). Practically, it recommends capacity building, stronger preventive monitoring, and greater community engagement to improve financial transparency and institutional trust.
Evaluating The Implementation of The Village Fund Policy in Tilongkabila District, Bone Bolango Regency: A Qualitative Study of Planning, Execution, And Supervision. Hadjaratie, Srininang; Abdussamad, Zuchri; Tui, Fenti Prihatini; Badjuka, Alexander H.
Abdurrauf Science and Society Vol. 2 No. 1 (2025): Abdurrauf Science and Society
Publisher : Yayasan Abdurrauf Cendekia Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70742/asoc.v2i1.411

Abstract

This study examines the implementation of the Village Fund Policy (Dana Desa) in Tilongkabila District, Bone Bolango Regency, within Indonesia’s decentralization framework. Although the Village Fund aims to promote participatory and equitable rural development, its implementation has often been constrained by administrative and structural barriers. The research employs a qualitative descriptive design using a case study approach across three villages Permata, Bongopini, and Iloheluma. Data were collected through in-depth interviews, observation, and document analysis involving 10–15 key informants, including village heads, members of the Village Consultative Body (BPD), and community representatives. Data were analyzed using Miles and Huberman’s (1994) interactive model consisting of data reduction, display, and conclusion drawing, and validated through triangulation and member checking. The findings reveal that planning processes are formally participatory but dominated by village elites, implementation tends to prioritize physical projects over empowerment programs, and supervision remains weak due to limited technical capacity and irregular district monitoring. Using Edward III’s implementation model, four key factors were identified: (1) communication, unclear dissemination of central directives; (2) resources, inadequate training and technical expertise; (3) disposition, uneven commitment among implementers; and (4) bureaucratic structure, rigid and overlapping reporting mechanisms. These findings demonstrate that the success of policy implementation depends not only on institutional frameworks but also on behavioral and contextual dimensions. The study contributes theoretically by validating Edward III’s model in a village governance context and practically by recommending strategies for administrative simplification, participatory planning, capacity-building, and community-based supervision. It concludes that effective decentralization requires not only fiscal transfer but also the transformation of local administrative behavior, communication, and institutional learning.
Efektivitas Kebijakan Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Gorontalo Pattipeilohy, Jesicha Agnesia; Tui, Fenti Prihatini; Tantu, Romy
Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat Volume 4 Nomor 3 Agustus 2024
Publisher : CV. PUSDIKRA MITRA JAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51178/jpspr.v4i3.2074

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan pungutan tarif retribusi parkir di Kota Gorontalo dan mengetahui apa saja faktor-faktor penghambat Pemerintah Kota Gorontalo dalam menanggulangi parkir liar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukan, bahwa pemungutan tarif retribusi parkir kepada para juru parkir dilakukan dengan cara mendatangi para juru parkir di kawasan perparkiran mereka masing-masing. Ini dilakukan agar pelaksanaan retribusi parkir terkoordinir dengan baik agar para juru parkir tidak perlu mendatangi kantor untuk menyerahkan penghasilan mereka dan memastikan bahwa tidak ada juru parkir yang tidak menyerahkan penghasilanya dari retribusi tersebut. Guna memudahkan para kolektor dalam melakukan pemungutan retribusi maka Kepala Bagian Perparkiran Kota Gorontalo membagi personilnya sesuai dengan wilayah perparkiran yang telah ditentukan kepada setiap kolektor. Ini dilakukan agar kolektor mengetahui dengan jelas wilayah dan kawasan perparkiran yang dimana akan dilakukan penagihan retribusi parkir. Sehingga para kolektor mengetahui dengan jelas bahwa seluruh juru parkir di Kota Gorontalo telah memberikan retribusi parkir kepada Kolektor. Faktor penghambat dalam menanggulangi parkir liar pada Dinas Perhubungan Kota Gorontalo, dimana terdapat beberapa narasumber yang masih mengeluh tentang kenyamanan dan keterbukaan, dan kepastian biaya parkir. Dalam hal ini, sebaiknya Dinas Perhubungan Kota Gorontalo lebih transparan mengenai biaya yang harus dikeluarkan setelah menggunakan jasa parkir sehingga dapat meminimalisir hambatan dalam proses pelayanan.
Co-Authors Agussalim, Alfiyah Alya Amirunnisa Pusadan Amelia Abdullah Andika S Tabanal Arif Bobihu arifin tahir Arrazaq, Naufal Raffi Asna Aneta Badjuka, Alexander H. Bakari, Maimun Choirully, Rodifa Citra Amanda Harun Dalila, Margaretha H. Dauhi, Kartin Dela Puspita Labaso Delvi Murlia Mamonto Dimas, Mohamad Rifki Ditha Syahdyan Almaulita Dondick Wicaksono Wiroto, Dondick Wicaksono Dunggio, Moh. Rizki Fatmawati Mohamad Frengky Reymond Jantu Gaffar, Gaffar Gobel, Syafiga Nurcahyani H. Badjuka, Alexander Hadi Saputro Wirakusumah Hadjaratie, Srininang Hariana, Hariana Ina, Maurel Nurislamiyah D. Indri Patra Irawati Igirisa Irawaty Igirisa Iwan Adam Jaura K Yanji Juriko Abdussamad Kadullah, Priti Melani Karim, Alifzonardi Rahman Katili, Andi Yusuf Kiayi, Merlis Labaso, Dela Puspita Ladiku, Mohamad Rusdiyanto Marhaba, Marwan Melisa Kamaru Mitravin Igirisa Mohamad Raga Vael Walangadi Mozin, Sri Yulianti Mozin, Sri Yulianty Naki, Mohamad Rasid Natasya Utina Naufal R. Races Niken G. Umula Novi Dima Andayani Nur Rahma Ningsih supangkat Oktaviani Kaku Pakaya, Abdul Malik Panigoro, Siti Aisyah Febriani Pattipeilohy, Jesicha Agnesia Poliyama, Magfirah Prasethyo Darmawan Sumba Rahim, Rendy Rianto Rahman H. Lahabu Rahmat Hidayat U.Timumun Rahmatiah Rahmatiah Rajak, Fadila Abdul Ramadhan, Nur Fazryah Ramla Inaku Regyta Juliani Rendi A. Saleh Ridwan Ibrahim Riskawaty Ma’ruf Rizky Ayulia Sari Romy Tantu Rosman Ilato Rusli Isa Rustam Tohop Sabali, Susanto Salim, Yayuk Juliarti Sa’ban, Ingki Nurcahayani Siko Fadil Muhamad Siskawati P Moha Sri Astutik Siswandi Sri Rahmawaty Ibrahim Sri Susanti Said Suhartin Thaib Swastiani Dunggio Syahrir Abdussamad Syamsyah, Nur Tamaun, Witarti Tohopi, Rustam Udin Hamim Umar, Nurlin Vivi Venti Vera Sulila Walidun Husain Walidun Husain Yacob Noho Nani Yanti Aneta Yasin Mohamad Yulinar puluhulawa Zuchri Abdussamad