Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search

Peran dan Tantangan Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tahun 2024 di Indonesia. Alwi Husain; Suparji Suparji; Sadino Sadino
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.5609

Abstract

Peranan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa antara Peserta Pemilu tahun 2024 dan Penyelenggara Pemilu diatur dalam Pasal 468 ayat (2) UU Pemilu, yang menetapkan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota harus menyelesaikan sengketa proses pemilu dalam waktu paling lama 12 (dua belas) hari setelah menerima permohonan. Pengaturan ini penting agar setiap langkah dalam proses penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan baik, meskipun dalam waktu yang terbatas. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Menggunakan bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi, serta bahan sekunder dari literatur kepemiluan, penelitian ini menemukan bahwa Bawaslu memiliki fungsi strategis dalam menyelesaikan sengketa pemilu. Kewenangan Bawaslu mencakup mediasi dan ajudikasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022. Selain menangani pelanggaran administratif dan politik uang, Bawaslu juga berperan dalam mencegah pelanggaran melalui edukasi masyarakat. Proses penyelesaian sengketa dilakukan secara cepat, efisien, dan tanpa biaya, baik secara langsung maupun daring. Tahapan penyelesaian mencakup pemeriksaan permohonan, mediasi, dan ajudikasi. Putusan Bawaslu bersifat final dan mengikat, dengan mekanisme koreksi bagi pihak yang dirugikan. Eksistensi Bawaslu mencerminkan prinsip checks and balances dalam demokrasi konstitusional untuk menjamin integritas dan keadilan pemilu. Namun, Bawaslu menghadapi tantangan seperti meningkatnya volume sengketa, penafsiran ganda norma hukum, kendala teknis, dan keterbatasan sumber daya manusia dalam pelaksanaan Pemilu 2024
Perlindungan Hukum Pekerja Indonesia dalam Konteks Integrasi Budaya dan Norma Terhadap Tenaga Kerja Asing dari Perusahaan China di Indonesia fedellysia agatha; Suartini Suartini; Sadino Sadino
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.5929

Abstract

Budaya perusahaan China, yang sering kali menekankan hierarki dan loyalitas, dapat memengaruhi penerapan perlindungan hak-hak pekerja. Sebagai contoh, dalam konteks hubungan industrial, norma budaya yang menekankan kepatuhan terhadap atasan dapat mengurangi keberanian pekerja untuk menyuarakan hak-hak mereka. Situasi ini berpotensi menciptakan ketidakadilan dalam perlakuan terhadap pekerja lokal, yang seharusnya dilindungi oleh regulasi ketenagakerjaan yang berlaku. Di Indonesia, angkatan kerja Bukan hanya mencakup warga negara Indonesia, melainkan juga mencakup pekerja pendatang yang dirujuk sebagai Tenaga Kerja Asing (TKA). Berdasarkan Pasal 1 angka (2) UU Ketenagakerjaan, tenaga kerja didefinisikan sebagai setiap pribadi yang kompeten dalam mengerjakan suatu tugas untuk memproduksi komoditas dan layanan, baik dalam rangka memenuhi kebutuhan pribadi juga untuk khalayak ramai. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Strategi ini ditetapkan demi memperoleh pemahaman yang mendalam sehubungan dengan fenomena  jaminan secara yuridis bagi pekerja Indonesia dalam konteks integrasi budaya dan norma terhadap Sumber daya manusia non-nasional, khususnya yang memiliki latar negara asal perusahaan China. Dari sudut pandang hukum ketenagakerjaan, regulasi terkait pemanfaatan TKA dimaksudkan guna memastikan dan menyediakan kegiatan kerja yang pantas diberikan kepada WNI. Pasal 28 D ayat (2) UUD NRI 1945 menggarisbawahi bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk bekerja dan menerima imbalan serta dilindungi melalui perlakuan yang adil dan manusiawi dalam hubungan industrial. Selain itu, Pasal 28 I ayat (4) UUD NRI 1945 menekankan komitmen negara, khususnya aparatur negara, dalam menjamin perlindungan, pengembangan, pelaksanaan serta realisasi hak asasi setiap individu.
Analisis Yuridis Ketentuan Perubahan Status Pekerja PKWT Menjadi PKWTT Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Setyo Aji Wibowo; Suartini Suartini; Sadino Sadino
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 3 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Agustus - September 2025)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i3.1213

Abstract

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003) digunakan untuk pekerjaan yang sifatnya sementara dengan jangka waktu tertentu. Namun pada praktiknya, seringkali didapari bahwa PKWT digunakan untuk pekerjaan yang sifatnya tetap dan terus-menerus. Dalam UU 13/2003 disebutkan bahwa, apabila PKWT digunakan untuk pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka demi hukum PKWT dapat berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Namun, pada akhir tahun 2022 telah terjadi perubahan peraturan tentang ketenagakerjaan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU 6/2023). Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis ketentuan hukum dan konsep perlindungan hukum mengenai perubahan status PKWT menadi PKWTT pasca berlakunya UU 6/2023. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dengan sumber hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan ketentuan hukum perubahan status PKWT menjadi PKWTT pada UU 6/2023 telah mengalami pemangkasan yang berpotensi melemahkan perlindungan terhadap pekerja. Namun, ketentuan perubahan status tersebut tidaklah hilang dan tetap diakomodasi dalam peraturan pelaksananya yaitu PP 35/2021, yang masih memberikan peluang yang besar bagi pekerja PKWT untuk menuntut perubahan status menjadi PKWTT. Selanjutnya, konsep perlindungan hukum perubahan status pekerja PKWT menjadi PKWTT pada UU 6/2023 beserta peraturan turunannya memberikan perlindungan hukum bagi pekerja PKWT melalui pendekatan preventif dan represif. Pada pendekatan preventif yang berfokus pada pencegahan, walaupun aturan sanksi administratif khusus belum diatur, namun aturan terkait pengawasan dan sanksi umum telah diatur. Serta, pada pendekatan represif, melalui putusan pengadilan yang menjadikan UU 6/2023 dan peraturan turunannya PP 35/2021 sebagai sumber pertimbangan utama dalam membuat putusan, perlindungan hukum tetap tersedia bagi pekerja dengan kedua pendekatan tersebut.
Legal Issues of Land Acquisition and Application of Risk Management in the Implementation of the Trans Sumatra Toll Road Project Adi Faqdhi Akbar; Sadino Sadino; Aris Machmud
Journal of Social Research Vol. 5 No. 1 (2025): Journal of Social Research
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/josr.v5i1.2918

Abstract

The development of national strategic infrastructure demands legal certainty at every stage to support economic growth and equitable development. The Trans Sumatra Toll Road (JTTS) Project exemplifies this complexity, facing legal, social, and administrative challenges in land acquisition for the public interest. This study examines how the national legal framework for land acquisition is applied in the JTTS project and how law-based risk management supports its effectiveness in overcoming acquisition barriers. Using a juridical-normative approach focused on statutes, this research analyzes Law No. 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Development for the Public Interest, Presidential Regulation No. 100 of 2014 jo. Presidential Regulation No. 42 of 2024 on Accelerating Toll Road Construction in Sumatra, and Supreme Court Regulation (PERMA) No. 3 of 2016 on Procedures for Objections to Land Acquisition Compensation, alongside case studies from the JTTS project. Findings reveal that although the legal framework provides a comprehensive basis, implementation faces regulatory disharmony, weak inter-agency coordination, and limited transparency in compensation. PERMA No. 3 of 2016 serves as a lex specialis, strengthening legal protection and certainty for affected communities. The study confirms that successful JTTS implementation depends on synergy between legal certainty and effective legal risk management. Reforming land law policy by harmonizing regulations, digitizing land data, and reinforcing the PERMA-based objection mechanism is a strategic step toward a fair and sustainable system for land acquisition.
Perlindungan Hukum Pelaku Pembangunan Atas Perubahan Lahan Untuk Perumahan Menjadi Lahan Sawah Dilindungi Dodi Purnomo; Sadino Sadino
JURNAL RECHTENS Vol. 15 No. 1 (2026): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The state's strategy in designating protected rice fields is to ensure national food security. However, the implementation of this designation overlaps with housing development permits held by housing developers. The purpose of this study is to provide legal certainty for housing developers regarding the conversion of land originally owned by developers for housing to protected rice fields. The methods in this study are a legislative approach, a case approach, and a conceptual approach. The conclusion is that housing developers can protect their land from the designation of protected rice fields by submitting an application to the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning to request a change in land use.
Is Early Marriage a Problem in Indonesia? Maqāṣid Al-Sharī‘ah, Economic and Quadruple Helix Analysis Yusup Hidayat; Aris Machmud; Sadino Sadino; Anas Lutfi; Prosper Maguchu
Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies Vol. 20 No. 1: June 2024
Publisher : Fakultas Studi Islam dan Peradaban, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/afkaruna.v20i1.19493

Abstract

Early marriage is a contributing factor to low levels of health, education, and family welfare. Early marriage is a worldwide occurrence that warrants the attention of all stakeholders, including UNICEF. The objective of this study is to address the issue of early marriage in Indonesia by employing the quadruple helix approach and doing legal and economic analysis to effectively reduce the prevalence of early marriages. The author employed a type of normative juridical study that incorporated both national law and the Islamic legal method approach known as maqāṣid al-sharī‘ah. This was done by utilizing the quadruple helix and economic analysis of law (EAL) theory. Ultimately, early marriage is influenced by ineffective regulations as well as cultural, economic, and educational factors. To address this issue, it is crucial to establish a strong collaboration between academics, businesses, government, and society. Additionally, raising awareness among the public about the benefits of delaying marriage until the appropriate age can contribute to the well-being of couples, families, and society as a whole. This approach can also incentivize the community by facilitating access to education, the economy, and healthcare and addressing issues such as stunting.
Regulation and Implementation of Green Open Space in Indonesia: Between Policy and Reality (Case Study at JIS Stadium) Sada Arifin; Sadino Sadino; Anas Lutfi
Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS) Vol. 7 No. 2 (2025): BECOSS
Publisher : Bina Nusantara University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21512/becossjournal.v7i2.13628

Abstract

Green Open Space (RTH) has a vital function in maintaining ecosystem balance, improving air quality, and providing healthy and comfortable public spaces for the community. The role of green spaces is becoming increasingly important in the midst of increasing urbanization and rapid infrastructure development. In Indonesia, the government has established various regulations to ensure the availability of green spaces, including through Law No. 26/2007 on Spatial Planning which requires a minimum of 30% of the total city area to be allocated for green spaces. However, implementation in various regions, including in strategic areas such as the Jakarta International Stadium (JIS), still faces serious challenges. This study uses a juridical normative method to analyze the policy and implementation of the RTH regulation and assess the extent to which the JIS area complies with the regulation. The findings show that despite the existence of a strong legal foundation, the implementation of the RTH policy is still constrained by land conversion for commercial purposes, weak inter-agency coordination, low law enforcement, and minimal public participation in the planning and monitoring process. This study also identifies that the JIS area has not fully fulfilled the proportion of green space according to the stipulated standard. Therefore, concrete steps such as policy revision, strengthening of supervision mechanisms, and collaboration between the government, private sector, and civil society are needed in managing green spaces.
Implementation of Forest Area Regulation and Environmental Justice Challenges in Indonesia under Presidential Regulation No. 5 of 2025 Agus Surono; Sadino Sadino; Zaitun Abdullah; Agung Iriantoro; Adnan Hamid; Maslihati Nur Hidayati
Jurnal Sipakatau: Inovasi Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2025): December
Publisher : PT. Global Research Collaboration

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66314/sipakatau.v3i1.603

Abstract

Background: Indonesia’s forest governance continues to face challenges such as overlapping land claims, agrarian conflicts, and institutional fragmentation. Presidential Regulation No. 5 of 2025 establishes a cross-sectoral Forest Area Order and Enforcement Task Force (PKH Task Force) to accelerate forest recovery and improve legal certainty. However, concerns remain regarding data reliability and social justice in its implementation. Objective: This study examines the implementation of forest area regulation under Presidential Regulation No. 5 of 2025, focusing on governance effectiveness, socio-ecological impacts, and the relationship between enforcement mechanisms and environmental justice. Methods: A qualitative socio-legal approach was employed, combining normative juridical analysis, focus group discussions, field observations, and comparative policy review. Data were analyzed using thematic content analysis and cross-case comparison. Results: Findings show that the PKH Task Force recovered approximately 3.3 million hectares of forest land by September 2025. Despite this achievement, structural issues persist, including inconsistent spatial data, overlapping customary land claims (17.6–24.4 million hectares), and unequal enforcement between large-scale actors and smallholders. Limited community participation has contributed to ongoing socio-ecological tensions. In contrast, participatory schemes such as PPTPKH/TORA (3.04 million hectares) and social forestry programs (4.1 million hectares involving over 800,000 households) indicate more inclusive governance outcomes. Conclusion: Forest governance reform demonstrates strong administrative performance but limited social legitimacy. Effective implementation requires integrating distributive, procedural, and restorative justice principles supported by participatory and integrated data governance systems. Limitations: The study is based on secondary data and selected qualitative cases, which may not fully represent regional variations in Indonesia
Tinjauan Hukum Pertanahan terhadap Peralihan Aset BUMD Berupa Hak Guna Usaha yang Telah Habis Masa Berlaku Titi Reviandini; Sadino
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 6 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (Februari - Maret 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i6.1657

Abstract

Badan Usaha Milik Daerah selaku subjek hak atas tanah mempunyai kewajiban dan hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan termasuk memelihara kondisi fisik tanah dan kondisi yuridis administrasi. Perusahaan Daerah Agribisnis dan Pertambangan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat mempunyai aset berupa tanah dengan status hak guna usaha. Namun hak tersebut telah berakhir pada tahun 2012 dan tidak dilakukan perpanjangan maupun pembaruan hak. Hukum pertanahan mengatur bahwa hak guna usaha yang telah berakhir dan tidak diperpanjang atau diperbarui akan menjadi tanah yang dikuasai oleh negara. Permasalahan muncul ketika hak tersebut telah berakhir tetapi dilakukan peralihan aset dari Perusahaan Daerah Agribisnis Pertambangan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat kepada PT Agro Jabar. Metode penelitian yang digunakan yakni dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hak guna usaha yang telah berakhir dimohonkan penpanjangan/pembaruan sesuai ketentuan dalam UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Peralihan aset tanah dari PDAP yang dialihkan kepada PT Agro Jabar menunjukkan ketidaksesuaian dengan peraturan mengenai legalitas tanah karena pengalihan aset dilakukan setelah HGU tidak dalam kedudukan secara legal yaitu telah hapus karena jangka waktunya habis.
Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Izin Usaha Pertambangan terhadap Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Hadiansyah Saputra; Sadino
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 6 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (Februari - Maret 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i6.1691

Abstract

Pencabutan IUP merupakan “sanksi administratif” menurut Pasal 151 UU Minerba dan PP No.96/2021 Pasal 185 ayat (2), sedangkan Pasal 188 menyatakan: “Menteri dapat memberikan sanksi pencabutan izin tanpa melalui tahapan pemberian sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi dalam kondisi tertentu berkaitan dengan: (a) Pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; (b) Hasil evaluasi Menteri atas pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta tidak menerapkan kaidah teknik Pertambangan yang baik; atau (c) Pemegang IUP, IUPK, lPR, atau SIPB dinyatakan pailit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Perlindungan hukum bagi pemegang IUP atas pencabutan IUP yang tidak didahului pemberian sanksi administratif dan melanggar Pasal 185 ayat (2) jo. Pasal 188 menjadi fokus bahasan penelitian ini. Dengan studi kasus “Putusan PTUN Jakarta Nomor:16/G/2023/PTUN.Jkt.” yang dikaji secara normatif dengan pendekatan yuridis empiris yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pencabutan IUP yang tidak memenuhi Pasal 185 ayat (2) jo. Pasal 188 melanggar perundang-undangan dan AUPB sehingga dinyatakan “batal atau tidak sah”, dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.