Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

Implementasi Kebijakan Perparkiran Kota Depok dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Praktik Parkir Liar Rabbani, Hudzaifah Nazhif; Sundawa, Dadang; Muthaqin, Dwi Iman
El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat  Vol. 6 No. 1 (2026): El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the implementation of parking policy in Depok City in enhancing public legal awareness toward illegal parking practices. The research focuses on the implementation of Depok Mayor Regulation Number 16 of 2020 concerning the Licensing Procedures for Parking Facilities and Parking Fee Regulations. This study employs a qualitative approach using a case study method. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis involving local government officials, parking managers, parking attendants, and parking service users. Data analysis was conducted using the interactive model of Miles and Huberman, which includes data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that the implementation of the parking policy in Depok City has not been fully effective. The main weaknesses lie in limited policy socialization, inadequate supervision, and inconsistent law enforcement. These conditions contribute to low public legal awareness and the persistence of illegal parking practices in public spaces. Illegal parking practices negatively affect social order, public comfort, and the function of public spaces. This study concludes that the effectiveness of parking policy depends not only on regulatory frameworks but also on the quality of implementation and the internalization of legal awareness among the community.
Analisis Implementasi Daya Paksa (Overmacht) sebagai Penghapusan Pidana: Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor X Pid.Sus-Anak/2018/PT JMB Rafi Khozinul Asror; Natasya Pradnyaparamitha Mustopa; Siti Puspa Muliasa Andani; Dwi Iman Muthaqin; Intan Indah Megasari
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 4 No. 2 (2026): ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : LP3M INSTITUT KH YAZID KARIMULLAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v4i2.1820

Abstract

Penerapan daya paksa (overmacht) sebagai alasan penghapus pidana masih menjadi perdebatan dalam hukum pidana Indonesia, terutama dalam perkara aborsi yang dilakukan oleh anak korban pemerkosaan. Artikel ini mengkaji pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor X/Pid.Sus-Anak/2018/PT Jambi yang melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana meskipun unsur delik aborsi secara formil terpenuhi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui analisis kasus, pembahasan difokuskan pada kronologi peristiwa serta penilaian hakim terhadap tekanan psikologis sebagai bentuk daya paksa psikis (psychische overmacht). Hasil analisis menunjukkan bahwa trauma psikologis berat, rasa takut, dan tekanan mental akibat kekerasan seksual dapat meniadakan unsur kesalahan (schuld) sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Putusan tersebut mencerminkan pergeseran penerapan hukum pidana dari pendekatan normatif-formal menuju pendekatan kontekstual yang berorientasi pada keadilan substantif dan perlindungan korban anak. Artikel ini memberikan kontribusi teoretis dengan menegaskan relevansi daya paksa psikis dalam menilai pertanggungjawaban pidana serta kontribusi praktis melalui penguatan perspektif kemanusiaan dalam pertimbangan hakim tanpa mengesampingkan kepastian hukum.