Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.673
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Novelty PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Substantive Justice International Journal of Law JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Gorontalo Law Review Jurnal Ilmiah Manusia dan Kesehatan Arus Jurnal Pendidikan Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Jurnal Pengabdian Masyarakat Ilmu Terapan (JPMIT) Yuridika Journal Sultra Research of Law Scientific Journal of Informatics
Hijriani
Universitas Sulawesi Tenggara
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
Pengaruh Hukum Tumpang Tindih di Areal Perkebunan Terhadap Izin Usaha Pertambangan dari Perspektif Penerbitan Izin La Ode Amri; La Ode Bariun; Winner A. Siregar; Hijriani; Suriani Bt Tolo; La Ode Munawir
Sultra Research of Law Vol 6 No 2 (2024): Sultra Research of Law
Publisher : Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54297/surel.v6i2.77

Abstract

Dampak hukum dari tumpang tindih areal Perkebunan terhadap Izin Usaha Pertambangan (IUP), dengan fokus pada aspek penerbitan izin. Fenomena tumpang tindih lahan antara sektor perkebunan dan pertambangan telah menjadi permasalahan yang kompleks dalam tata kelola sumber daya alam di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak hukum dan penyelesaian hukum dari tumpang tindih tersebut dari aspek penerbitan izin dalam mencegah konflik penggunaan lahan dan upaya penyelesaian tumpang tindih areal perkebunan terhadap izin usaha pertambangan ditinjau dari aspek penerbitan izin. Metodologi yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach). Analisis data menggunakan metode kualitatif yang dilakukan terhadap studi kasus yang terjadi pada beberapa wilayah di Indonesia yaitu di daerah Kalimantan Selatan dan Sulawesi Tenggara yang terdapat kasus tumpang tindih pada sektor perkebunan dan pertambangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tumpang tindih areal perkebunan dan pertambangan berdampak signifikan terhadap kepastian hukum pemegang IUP, menimbulkan potensi konflik antar sektor, dan mengancam keberlanjutan investasi. Analisis terhadap proses penerbitan izin mengungkapkan adanya kelemahan dalam koordinasi antar instansi pemerintah dan ketidakselarasan database tata ruang. Penelitian ini menemukan bahwa implementasi One Map Policy dan sistem informasi geospasial terpadu belum optimal dalam mencegah tumpang tindih lahan. Untuk mengatasi permasalahan tumpang tindih ini diperlukan penguatan koordinasi lintas sektoral dan harmonisasi regulasi.
KARAKTERISTIK IBU BERSALIN DENGAN SECTIO CAESAREA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANDI MAKKASAU PAREPARE Hijriani; Iradhatullah Rahim; Henni Kumaladewi Hengky
Jurnal Ilmiah Manusia Dan Kesehatan Vol. 3 No. 2 (2020): Jurnal Ilmiah Manusia Dan Kesehatan
Publisher : FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31850/makes.v3i2.302

Abstract

Prevalensi sectio caesarea di RSUD Andi Makkasau Parepare pada tahun 2016sebanyak 873 persalinan, pada tahun 2017 sebanyak 893 persalinan, pada tahun 2018 sebanyak 626 persalinan. Di mana prevalensi sectio caesarea di Rumah sakit lain yang ada di Kota Parepare yaitu Rumah Sakit Fatima Parepare pada tahun 2016 sebanyak 290 persalinan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui karakteristik ibu bersalin dengan sectio caesarea di RSUD Andi Makkasau Parepare, jenis penelitian ini yaitu kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Populasinya seluruh pasien ibu hamil yang melakukan persalinan dengan sectio caesarea sebanyak 150 persalinan dan sampel penelitia yaitu sebagian dari ibu hanil yang melakukan persalinan dengan sectio caesarea dengan metode pengambilan sampel yaitu teknik aksidental sampling dengan jumlah 30 sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu hamil yang melakukan sectio caesarea berdasarkan umur 20-35 sebanyak 25 orang, pendidikan SMA sebanyak 18 orang, pekerjaan sebagai IRT sebanyak 24 orang, paritas 1-2 kali sebanyak 23 orang, kondisi jantung janin yang tidak normal sebanyak 1 orang, tali pusar janin melilit sebanyak 3 orang, posisi janin tidak normal sebanyak 1, tidak ada yang mengalami cacat lahir, partus lama sebanyak 5 orang, preeklamsia sebanyak 3 orang, kondisi kesehatan kronis ibu sebanyak 2 orang, Cephalopelvic Disproportion sebanyak 6 orang, dan ketuban pecah dini sebanyak 11 orang. Disarankan untuk ibu hamil melakukan control untuk mencegah terjadinya komplikasi dalam kehamilan.
Tiang-Tiang Bermakna: Eksplorasi Etnomatematika dalam Struktur Masjid Tua Muna Ekadayanti, Waode; Ardi, Ridwan; Hayunira, Sasadara; Sisi, La; Hijriani
Arus Jurnal Pendidikan Vol 5 No 3: Desember (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajup.v5i3.2075

Abstract

Matematika sering dipandang abstrak dan sulit dipahami karena kurangnya keterkaitan dengan pengalaman nyata siswa. Salah satu pendekatan yang dapat menjembatani hal tersebut adalah etnomatematika, yakni pengintegrasian konsep matematika dengan budaya lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi nilai-nilai etnomatematika yang terdapat pada struktur dan tradisi Masjid Tua Muna, khususnya pada lima tiang utama penyangga masjid. Jenis penelitian ini adalah penelitian eksploratif dengan pendekatan etnometodologi. Data diperoleh melalui wawancara dengan tokoh masyarakat, kemudian diuji keabsahannya menggunakan teknik triangulasi sumber, serta dianalisis dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masjid Tua Muna mengandung konsep matematika, antara lain: (1) konsep geometri persegi panjang pada denah masjid; (2) kombinasi balok dan limas segi empat pada struktur atap; (3) bangun ruang tabung pada bentuk tiang penyangga; serta (4) konsep bilangan yang terintegrasi dalam tradisi keagamaan masyarakat Muna. Temuan ini memperlihatkan bahwa arsitektur dan tradisi lokal tidak hanya bernilai religius dan budaya, tetapi juga dapat dijadikan sumber belajar matematika yang kontekstual. Disarankan agar pendidik dan peneliti selanjutnya mengembangkan bahan ajar berbasis etnomatematika Masjid Tua Muna untuk meningkatkan pemahaman konseptual siswa sekaligus menumbuhkan apresiasi terhadap budaya lokal.
Penegakan Hukum terhadap Kasus Fraud Perbankan yang Melibatkan Teknologi Artificial Intelligence Hijriani Hijriani; La Ode Abdul Manan; Sulfikar Sallu; Marlin; Marfua Hafid
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 1: April (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i1.2469

Abstract

Penelitian ini membahas penegakan hukum terhadap kasus fraud perbankan yang melibatkan teknologi Artificial Intelligence (AI), mengingat perkembangan AI telah melahirkan modus kejahatan baru seperti deepfake, voice cloning, synthetic identity, dan manipulasi e-KYC yang semakin sulit dideteksi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung data empiris dengan menelaah peraturan perbankan, perlindungan data pribadi, dan kebijakan OJK, untuk menjawab dua persoalan utama: efektivitas regulasi dan pengawasan yang ada, serta model penegakan hukum yang paling efektif dalam menangani fraud berbasis AI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi Indonesia telah berkembang melalui UU P2SK, UU ITE, UU PDP, POJK 11/2022, serta Tata Kelola Kecerdasan Artifisial Perbankan Indonesia, namun pengaturannya masih bersifat umum dan belum sepenuhnya mengakomodasi aspek audit algoritma, transparansi model, dan pertanggungjawaban pidana korporasi. Penelitian ini menemukan bahwa model yang paling efektif adalah Integrated Risk-Based Enforcement Model (IRBEM), yaitu model penegakan hukum terpadu yang menggabungkan deteksi dini, investigasi digital forensik, penuntutan berbasis pertanggungjawaban korporasi, dan pemulihan kerugian nasabah secara cepat. Dengan model tersebut, penegakan hukum terhadap fraud AI perbankan dapat dilakukan secara lebih adaptif, akuntabel, dan responsif terhadap dinamika kejahatan digital di sektor keuangan
Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Humairah Muljabar; Hijriani; Laode Muh Isman Hardiansyah
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 1: April (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i1.2552

Abstract

Digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan menjadi kebutuhan penting dalam mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi SPBE di Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya melalui peran Dinas Komunikasi dan Informatika serta inovasi aplikasi LAIKA di Kota Kendari. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan berdasarkan teori implementasi kebijakan publik oleh George C. Edwards III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SPBE telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan efisiensi pelayanan publik, kemudahan akses layanan, serta integrasi data antarinstansi. Namun demikian, masih terdapat berbagai kendala, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya literasi digital sumber daya manusia, serta belum optimalnya integrasi sistem antarinstansi. Oleh karena itu, diperlukan strategi optimal melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur, integrasi sistem, serta peningkatan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, implementasi SPBE diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di era digital.
Penyelesaian Tindak Pidana Penyerebotan Tanah yang Berkepastian Hukum La Ode Sardin; Hijriani; St. Fatmawati L
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 2: Agustus (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i2.3078

Abstract

Masalah penyerobotan tanah merupakan masalah yang krusial. Penanggulangan dan penyelesaian tindak pidana penyerobotan tanah memerlukan kajian yang komprehensif dan memuaskan semua pihak yang terlibat dalam konflik. Terkait penyelesaian kasus penyerobotan tanah  masih menghadapi berbagai problematika yang berakibat pada tidak adanya kepastian hukum dalam penyelesaian, mulai dari aspek penyelidikan, penyidikan dan peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana penyerobotan tanah, serta menemukan upaya penegakan hukum dalam penyelesaian tindak pidana penyerobotan tanah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat empiris. sumber bahan hukum yaitu sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan bahan hukum yaitu dengan pendekatan Library Research dan Field Research. Analisis bahan hukum dengan analisis kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa (1) Penegakan hukum tindak pidana penyerobotan tanah dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu legal substance (substansi hukum), dimana keberadaan KUHP dalam realitasnya belum menyelesaikan atau menanggulangi masalah penyerobotan tanah. Hal ini disebabkan karena tidak adanya perhatian yang maksimal dan persepsi yang sama mengenai urgensi perlunya penerapan pidana terhadap pelaku penyerobotan tanah. Sedangkan legal structure (penegak hukum), struktur hukum dimaksud, lebih berorientasi pada keterbukaan pembuatan dan/atau pembentukan hukum serta pengambilan putusan hukum. Hal ini disertai dengan kompetensi keahlian, serta indenpendensi lembaga peradilan yang dapat menegakkan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah. Selanjutnya legal culture (budaya hukum Masyarakat), bahwa rendahnya kesadaran hukum Masyarakat terhadap dan ketidakpatuhan Masyarakat terhadap mengakibatkan makin tingginya kasus tindak pidana penyerobotan tanah (2) Penerapan KUHP maupun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang berhak atau kuasannya dalam penegakan hukum tindak pidana penyerobotan tanah sudah tidak relevan, mengingat motif dan modus tindak pidana penyerobotan tanah dan rendahnya sanksi pidana yang diatur. penerapan Pasal 502 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP nasional akan membawa arah dan orientasi penegakan hukum yang lebih efektif dan efisien.
Penerapan Hukum Adat Sarano Wali dalam Penyelesaian Pencurian Ikan di Kecamata Binongko Wa Anggun; Amir Faisal; Hijriani
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 2: Agustus (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i2.3371

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum adat Sarano Wali dalam penyelesaian pencurian ikan di Kecamatan Binongko. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara, dan observasi, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan model interaktif Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat Sarano Wali masih diterapkan dalam penyelesaian pencurian ikan, khususnya pelanggaran yang terjadi di wilayah laut yang ditetapkan sebagai kaombo. Penyelesaian dilakukan melalui pisara atau sidang adat yang dilaksanakan oleh Dewan Sara di Baruga dengan mengedepankan musyawarah, kekeluargaan, dan mufakat. Proses penyelesaian meliputi tahap penangkapan dan penahanan sementara, tahap persiapan, serta tahap pelaksanaan sidang adat. Dalam proses pisara, pihak yang diduga melakukan pelanggaran diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan, kemudian Dewan Sara melakukan musyawarah untuk menentukan penyelesaian dan sanksi adat yang sesuai berdasarkan Kitab Kasawa Sarano Wali. Pencurian ikan dipandang sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan adat dan dapat dikategorikan sebagai To Sabaragau. Sanksi yang diterapkan terdiri atas teguran, peringatan keras, dan denda adat yang disebut karambici, dengan mempertimbangkan bentuk dan tingkat pelanggaran serta ketentuan adat yang berlaku. Penerapan hukum adat Sarano Wali menunjukkan bahwa penyelesaian pencurian ikan tidak semata-mata berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga bertujuan memulihkan keseimbangan, keharmonisan, dan hubungan sosial dalam masyarakat adat.
Co-Authors Abubakar, St. Rahmaniar Agus Umar Agus Umar Al Rahman Alimuddin Alimuddin Amir Faisal Anshari Nur, Muh. Nadzirin Ardi, Ridwan Ayu Lestari Dewi AYU LESTARI DEWI ayu lestari dewi Baharun djohar arifin Ekadayanti, Waode Eriani Rensa Malino Erni Danggi Faisal, Amir Fitriananingsih Nurmalasari Hadi Nasbey Henni Kumaladewi Hengky Herman Herman Humairah Muljabar Iradhatullah Rahim Jawiah, St. Kasmawati Kasmawati Koedoes, Y.A. La Niasa La Niasa La Ode Abdul Manan La Ode Amri La Ode Bariun La Ode Isman Hardiansyah La Ode Munawir, La Ode La Ode Sardin Laode Muh Isman Hardiansyah M. Yusuf Majid Bone Marfua Hafid Marlin Muh. Fitriadi Muh. Tahir Muhammad Tahir MUHAMMAD YUSUF Rizki Ramadani Rusman Saripuddin Sasadara Hayunira Sisi, La Sopian Sri Khayati St. Fatmawati. L St. Fatmawati.L Sulfikar Sallu Supriadi Supriadi Suriadi Masloman Suriani BT Tolo Suriani BT Tolo Suriani Bt. Tolo Wa Anggun Winner A. Siregar