Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.74
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Novelty PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Substantive Justice International Journal of Law JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Gorontalo Law Review Jurnal Ilmiah Manusia dan Kesehatan Jurnal Pengabdian Masyarakat Ilmu Terapan (JPMIT) Yuridika Journal Sultra Research of Law Scientific Journal of Informatics
Hijriani
Universitas Sulawesi Tenggara
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
Pemahaman Konsep Kejahatan Korporasi dalam Perkembangan Hukum Pidana Suriadi Masloman; Hijriani; La Ode Bariun; Amir Faisal
Sultra Research of Law Vol 5 No 1 (2023): Sultra Research of Law
Publisher : Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54297/surel.v5i1.36

Abstract

Perkembangan konsep kejahatan korporasi dalam hukum pidana telah mengalami perubahan dan evolusi seiring waktu. Seiring dengan kompleksitas dan perkembangan dunia bisnis, perhatian terhadap kejahatan korporasi semakin meningkat dan semakin diakui sebagai masalah yang serius yang perlu ditangani. Perkembangan konsep kejahatan korporasi dalam perkembangan hukum pidana menunjukkan pergeseran paradigma dalam memahami dan menangani kejahatan di tingkat korporasi. Pentingnya mengenali kejahatan korporasi sebagai fenomena yang serius telah mendorong upaya untuk meningkatkan regulasi, memperkuat penegakan hukum, dan mendorong perusahaan untuk bertanggung jawab secara etis dan sosial dalam beroperasi. Tujuan penelitian ini untuk menguraikan bagaimana perkembangan konsep kejahatan korporasi dalam perkembangan hukum pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian adalah mengemukakan tahapan perkembangan konsep kejahatan korporasi dalam perkembangan hukum pidana, tipe kejahatan korporasi, korporasi sebagai white colar crime, kejahatan tanpa korban, variabel kejahatan korporasi dan karakter tindak pidana korporasi.
Perkembangan Teori Kriminologi Kritis dalam Hukum Pidana Hijriani; Al Rahman; La Ode Bariun; Winner A. Siregar
Sultra Research of Law Vol 5 No 1 (2023): Sultra Research of Law
Publisher : Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54297/surel.v5i1.39

Abstract

Kriminologi Kritis merupakan pendekatan teoritis dalam studi kriminologi yang berfokus pada analisis kritis terhadap kriminalitas, hukum pidana, dan sistem peradilan pidana. Artikel ini menyajikan gambaran tentang perkembangan teori kriminologi kritis dalam hukum pidana dari masa lalu hingga saat ini. Teori ini muncul sebagai respons terhadap keterbatasan teori-teori kriminologi tradisional dalam menjelaskan sebab-sebab kriminalitas, konstruksi hukum pidana, serta penerapan hukuman yang adil dan proporsional. Tujuan penelitian ini untuk menelaah dan menganalisis pentingnya nilai kriminologi kritis terhadap perkembangan teori hukum pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan analisis dan historis. Hasil dari penelitian ini menguraikan aspek penting dalam perkembangan teori kriminologi kritis dalam hukum pidana yaitu nilai teori ini terletak pada kemampuannya untuk melakukan analisis struktural terhadap kriminalitas dan sistem peradilan pidana, memahami akar masalah kriminalitas, dan menyusun solusi yang tepat sasaran; teori kriminologi kritis menempatkan fokus pada keadilan sosial, mengkritisi penggunaan hukum pidana untuk mempertahankan dominasi dan kontrol atas kelompok tertentu; dan mencari solusi yang inklusif dan humanis dalam menangani masalah kriminalitas, seperti pendekatan restoratif dan pencegahan kriminalitas.
Konsep dan Karakteristik Tindak Pidana Pencucian Uang Fitriananingsih Nurmalasari; Hijriani; La Ode Isman Hardiansyah
Sultra Research of Law Vol 4 No 2 (2022): Sultra Research of Law
Publisher : Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54297/surel.v4i2.50

Abstract

Pencucian uang adalah kejahatan yang tujuannya untuk menutupi atau setidak-tidaknya menyamarkan manfaat atau keuntungan yang diperoleh dari kejahatan (secara melawan hukum) melalui perbuatan hukum. Metode penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder. Tipe penelitiannya adalah deskriptif exploratori, yaitu memaparkan hasil penelitian dan pembahasan secara rinci, lengkap, komprehensif, dan sistematis. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa menginvestasikan, mentransfer, membayarkan, mengeluarkan, menghibahkan, mempercayakan, mengimpor, menukar atau melakukan kegiatan lain yang menyangkut harta benda yang diketahuinya atau patut dicurigainya merupakan hasil hukum pidana, yang tujuannya untuk menyembunyikannya atau untuk menyamarkan asal usul harta sehingga seolah-olah merupakan harta yang sah. Konsep kejahatan korporasi telah berkembang dan mengubah pemikiran dalam hukum pidana. Perkembangan ini telah melalui beberapa tahapan tergantung dari jenis kejahatan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan.
Analisis Kesesuaian Penyediaan Fasilitas di Perumahan Puri Khanissa Residence Kabupaten Kolaka dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku Suriani Bt. Tolo; La Ode Bariun; Majid Bone; Hijriani; Muh. Fitriadi; La Ode Munawir
Sultra Research of Law Vol 6 No 1 (2024): Sultra Research of Law
Publisher : Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54297/surel.v6i1.5

Abstract

Perusahaan pengembang perumahan memiliki peran penting dalam memenuhi kewajiban penyediaan prasarana, sarana, dan fasilitas umum yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian penyediaan prasarana, sarana, dan fasilitas pada PT. Khailah Berkah Jaya Pengembang Indonesia, sebagai pengembang perumahan Puri Khanissa Residence di Kabupaten Kolaka dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, analitis, dan studi kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara dan penelitian lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Khailah Berkah Jaya, telah mencapai sebagian besar pembangunan perumahan, namun masih terdapat beberapa prasarana, sarana, dan fasilitas umum yang belum terwujud sepenuhnya. Meskipun regulasi yang ketat telah ditetapkan, tantangan dalam pemenuhan kewajiban oleh pengembang dan penegakan hukum terhadap pelanggaran masih menjadi masalah yang perlu diatasi. Kesimpulannya, kerangka kerja yang komprehensif telah dibentuk melalui peraturan perundang-undangan untuk memastikan terpenuhinya prasarana, sarana, dan fasilitas umum dalam pembangunan perumahan. Namun, perlu kerjasama yang erat antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat untuk memastikan terciptanya lingkungan perumahan yang aman, nyaman, dan berkelanjutan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Perkembangan Teori Penegakan Hukum dalam Perwujudan Fungsi Norma di Masyarakat Hijriani; M. Yusuf; Winner A. Siregar; Sopian
Sultra Research of Law Vol 5 No 2 (2023): Sultra Research of Law
Publisher : Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54297/surel.v5i2.62

Abstract

Implementasi kebijakan penegakan hukum tidak selalu berjalan sesuai harapan. Adanya evaluasi terhadap kebijakan penegakan hukum yang ada dan dampaknya di masyarakat dapat menjadi pemicu perkembangan teori baru yang lebih efektif dalam mencapai tujuan penegakan hukum. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana perkembangan teori penegakan hukum dan kontribusinya dalam mewujudkan fungsi norma di masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Hasil dari penelitian ini menganalisis perkembangan teori penegakan hukum merupakan hasil dari evolusi pemikiran para ahli hukum, kriminologi, sosiologi, dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Teori-teori ini mengalami perkembangan seiring dengan perubahan sosial, nilai-nilai masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan, dan tantangan baru dalam bidang penegakan hukum. Perkembangan teori penegakan hukum berkontribusi dalam mewujudkan fungsi norma di masyarakat dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hukum dapat berfungsi untuk menciptakan tatanan sosial yang adil, aman, dan beradab.
Analisis Faktor Penghambat Pengawasan Kegiatan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Provinsi Sulawesi Tenggara St. Fatmawati. L; M. Yusuf; Saripuddin; Hijriani; Muh. Fitriadi; La Ode Bariun
Sultra Research of Law Vol 6 No 1 (2024): Sultra Research of Law
Publisher : Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54297/surel.v6i1.70

Abstract

Perkembangan Organisasi Masyarakat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Prov. Sultra) mengalami peningkatan. Akan tetapi, Ormas yang ada di Provinsi Sultra sampai saat ini masih belum terorganisir dengan baik karena masih banyaknya Ormas yang belum mendaftarkan diri secara kelembagaan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Prov. Sultra. Tujuan penulisan ini untuk mengkaji faktor penghambat pengawasan kegiatan organisasi kemasyarakatan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris dengan pendekatan analitis secara kualitatif yang bersifat deskriptif. Pengawasan Ormas di Sulawesi Tenggara bukan untuk mengekang kebebasan, melainkan untuk melindunginya agar tidak disalahgunakan dan merugikan pihak manapun. Upaya pengawasan dan deteksi dini oleh Badan Kesbangpol dan pihak berwenang memungkinkan konflik segera diatasi dan tidak meluas. Permasalahan yang timbul dalam fasilitasi kebijakan pemerintah daerah untuk pemberdayaan Ormas yaitu masih minimnya dukungan anggaran, sumber daya manusia dan pelaporan perpindahan sekretariat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ormas melalui fasilitasi kebijakan pemerintah daerah juga perlu dioptimalkan untuk meningkatkan kerjasama dan tanggung jawab Ormas dalam menjaga kondusifitas wilayah.
Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian dalam Tradisi Ma’pasilaga Tedong di Upacara Adat Rambu Solo’ Toraja Utara M. Yusuf; Amir Faisal; Eriani Rensa Malino; Hijriani; Winner A. Siregar; St. Fatmawati. L
Sultra Research of Law Vol 6 No 1 (2024): Sultra Research of Law
Publisher : Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54297/surel.v6i1.72

Abstract

Tradisi Ma’Pasilaga Tedong di Toraja awalnya memiliki nilai sakral sebagai bagian dari upacara adat Rambu Solo, namun kini telah dimanfaatkan untuk kegiatan perjudian, dengan kerbau yang sebelumnya digunakan dalam adu kini menjadi sarana taruhan. Penelitian ini menganalisis upaya penanggulangan tindak pidana perjudian dalam tradisi Ma’Pasilaga Tedong pada upacara adat Rambu Solo’ di Toraja Utara. Menggunakan pendekatan yuridis empiris, data diperoleh melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan upaya preventif dan represif oleh kepolisian, pemerintah, tokoh agama, dan tokoh adat. Langkah preventif melibatkan perbaikan ekonomi, penyuluhan hukum, perlindungan kebudayaan, dan peningkatan kesadaran moral. Upaya represif melibatkan penegakan hukum dengan penangkapan, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pelaku. Tantangan utama meliputi faktor ekonomi, pluralisme budaya hukum, dan kendala operasional. Kesimpulannya, penanggulangan perjudian membutuhkan kerjasama holistik untuk mempertahankan tradisi dan moralitas masyarakat Toraja Utara.
cPanel Server Hosting Security Against Malware and DDoS Attacks on the Open Journal System Platform Anshari Nur, Muh Nadzirin; Hijriani
Scientific Journal of Informatics Vol. 11 No. 3: August 2024
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/sji.v11i3.11605

Abstract

Purpose: This research analyzes the security of cPanel in protecting Open Journal Systems (O.J.S.) from DDoS attacks and malware infections. Since contemporary threats to this environment are continuously evolving, this investigation seeks to offer empirical findings and applicable suggestions for platform managers of academic publishing platforms. Methods: The method applies the scope of the literature study and tests system-specific security using cpanel features to test Imunify360, SSL Manager, IP Blocker, Site Quality Monitoring, Awstats, and Jetbackup. This is then followed by observing the server logs on cPanel, where any suspicious activities or signs of attacks can be identified. It contributes to the detection of attack patterns and weaknesses in a system. Result: This indicates several default settings within cPanel were found to be vulnerable and could allow exploitation for DDoS purposes. Tools available in cPanel helped eliminate malware and strengthen defense against DDoS attacks. This is verified by the AWStats check, which means a quicker and more secure access time from the server. Novelty: This study combines many security features and tools from cPanel to implement a complete manner of detecting and improving its security. This method will not only help find out what the weak points are but also provide actionable solutions that can be employed to secure your application. The research results offer a practical guide for system administrators to enhance cPanel security configurations. This includes applying amended security settings and using more tools to safely sweep O.J.S. from online threats.
Implikasi Hukum Bagi Buruh Ekspedisi Tanpa Perjanjian Tertulis di Kota Kendari Baharun; Suriani Bt. Tolo; La Ode Bariun; La Ode Munawir; Winner A. Siregar; Hijriani
Sultra Research of Law Vol 6 No 2 (2024): Sultra Research of Law
Publisher : Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54297/surel.v6i2.74

Abstract

Perubahan regulasi ketenagakerjaan, terutama melalui Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, memunculkan kekosongan hukum terkait Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan perlindungan hukum bagi buruh ekspedisi yang bekerja tanpa perjanjian tertulis serta mengidentifikasi bentuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pengusaha dan buruh ekspedisi tersebut. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan data sekunder yang didukung oleh data primer dari wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan perlindungan hukum terhadap buruh ekspedisi tanpa perjanjian tertulis sangat penting dalam menciptakan keadilan sosial. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial membutuhkan peraturan yang jelas dan konsisten, serta peran aktif Pengadilan Hubungan Industrial untuk menegakkan hak-hak buruh. Pengawasan ketenagakerjaan yang ketat juga diperlukan untuk memastikan implementasi hukum dan mendorong kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Kepastian Hukum Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Yang Dibebankan Hak Tanggungan  Rusman; Winner A. Siregar; La Ode Munawir; Hijriani; La Ode Bariun; Suriani Bt Tolo
Sultra Research of Law Vol 6 No 2 (2024): Sultra Research of Law
Publisher : Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54297/surel.v6i2.75

Abstract

Sertifikat tanah memiliki peranan penting dalam pembuktian hak kepemilikan tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum terkait pembatalan sertifikat hak milik yang dibebani hak tanggungan. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif, yang melibatkan studi dokumen dan analisis kualitatif terhadap perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan sertifikat dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi pemegang hak milik maupun kreditur. Pembatalan sertifikat yang cacat administrasi dapat berakibat hilangnya hak atas tanah dan kerugian finansial. Penelitian ini merekomendasikan perlunya regulasi yang lebih jelas mengenai mekanisme pembatalan sertifikat untuk melindungi pihak-pihak yang berkepentingan.
Co-Authors Abubakar, St. Rahmaniar Agus Umar Agus Umar Al Rahman Alimuddin Alimuddin Amir Faisal Anshari Nur, Muh. Nadzirin Ayu Lestari Dewi AYU LESTARI DEWI ayu lestari dewi Baharun djohar arifin Eriani Rensa Malino Erni Danggi Faisal, Amir Fitriananingsih Nurmalasari Hadi Nasbey Henni Kumaladewi Hengky Herman Herman Iradhatullah Rahim Jawiah, St. Kasmawati Kasmawati Koedoes, Y.A. La Niasa La Niasa La Ode Abdul Manan La Ode Amri La Ode Bariun La Ode Isman Hardiansyah La Ode Munawir, La Ode M. Yusuf Majid Bone Muh. Fitriadi Muh. Tahir Muhammad Tahir MUHAMMAD YUSUF Rizki Ramadani Rusman Saripuddin Sopian Sri Khayati St. Fatmawati. L Supriadi Supriadi Suriadi Masloman Suriani BT Tolo Suriani BT Tolo Suriani Bt. Tolo Winner A. Siregar