Articles
<![CDATA[PROBLEMA PERIODIK IKIP KITA ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1995: HARIAN SURABAYA POS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (413.751 KB)
<![CDATA[       Isu kebijakan rasionalisasi beberapa program studi di lingkungan IKIP (negeri) sudah mencuat ke masyarakat; ada beberapa program studi yang akan digabungkan dengan program studi lain yang serumpun, ada pula program studi yang akan dihapus sama sekali. Sebagai misal program studi Otomotif akan digabung dengan program studi Mesin; pada sisi yang lainnya program studi Pendidikan Luar Sekolah (PLS) akan dihapus dari peredaran.       Konon isu tersebut bukan lagi menjadi sebuah rencana akan tetapi sudah menjadi kebijakan yang pelaksanaannya telah diserahkan pada pimpinan IKIP masing-masing. Itulah sebabnya maka berbagai reaksi masyarakat pun segera bermunculan; ada yang menyambut gembira, dan sudah barang tentu ada pula yang menyambut dengan sedih, ada yang bisa menerima akan tetapi ada pula yang menolak.       Baru-baru ini ratusan mahasiswa IKIP Yogyakarta bahkan sempat berdemonstrasi sembari mengusung peti mati atau keranda sebagai lambang penolakan atas "pematian" beberapa program studi di IKIP. Cara berekspresi seperti ini tentu kurang biasa bagi mahasiswa IKIP yang disiapkan untuk menjadi seorang pendidik dan/atau seorang ahli pendidikan. Apa mungkin calon pendidik harus berdemonstrasi segala dan mengusung peti mati hanya sekedar untuk menyampaikan respon dan opininya. Rasanya hal ini sangat kurang biasa tetapi kenyataannya toh bisa terjadi. Kiranya hal ini menunjukkan adanya penolakan dari sekelompok anggota masyarakat atas kebijakan rasionalisasi terhadap beberapa program studi di lingkungan IKIP.]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA SPG DAN SGO SEKARANG ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1988: HARIAN SUARA MERDEKA ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (102.713 KB)
<![CDATA[      Didalam mengawali "romantika akademik" perjalanan pendidikan kita pada tahun 1988 ini nampaknya pendidikan menengah keguruan telah menyita perhatian masyarakat, khususnya bagi mereka yang secara langsung terlibat pada proses belajar mengajar di lembaga pendidikan kependidikan tingkat menengah ini.      Disinyalir bahwa pada akhir-akhir ini telah beredar isu bahwa Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dan Sekolah Guru Olahraga (SGO) yang merupakan bagian dari lembaga pendidikan kependi-dikan tingkat menengah akan ditutup; atau " dibubarkan".      Berkaitan dengan adanya isyu tersebut Mendikbud, Prof. Dr. Fuad Hassan baru-baru ini memberi penjelasan bahwa pemerintah tidak bermaksud akan "membubarkan" sekolah pendidikan guru; (SPG) dan SGO. Meskipun demikian, pemerintah juga tidak membenarkan berdirinya SPG dan SGO yang baru.      Menurut beliau lebih lanjut, masalah SPG dan SGO saat ini memang sedang dibicarakan oleh Depdikbud yang didalamnya melibatkan direktorat pendidikan dasar dan menengah serta tinggi. Pembicaraan ini terutama menyangkut perlu tidaknya peralihan koordinasi sekolah-sekolah tersebut dari Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen) ke Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (ditjen Dikti).      Sebagai informasi hingga kini telah tercatat ada sebanyak 663 SPG dan 97 SGO; dengan rincian 209 merupakan SPG negeri, 454 SPG swasta, 54 SGO negeri serta 43 merupakan SGO yang dikelola oleh swasta.]]>
<![CDATA[MENUNTUT KEADILAN UJIAN NASIONAL ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2008: HARIAN SINAR HARAPAN ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (88.81 KB)
<![CDATA[ Â Â Â Â Â Selama tiga hari berturut-turut, Selasa s/d Kamis, 22 s/d 24 April tahun 2008 ini dilaksanakan Ujian Nasional (Unas) SMA dan MA secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Â Â Â Â Â Â Â Berapa jumlah peserta Unas SMA dan MA tahun ini? Entahlah angka pastinya, karena berbagai macam data di Indonesia seringkali angkanya tak pasti dan tergantung pesanan; namun yang pasti lebih dari satu juta siswa SMA dan MA tahun ini berpartisipasi mengikuti âupacara akademikâ akhir tahun. Itu berarti Unas SMA dan MA menentukan nasib lebih dari satu juta manusia Indonesia. Â Â Â Â Â Â Â Menurut amanat Pasal 15 UU Sisdiknas, pendidikan umum merupakan pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dalam konteks pendidikan menengah, lulusan SMA dan MA dipersiapkan untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. ]]>
<![CDATA[PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1994: HARIAN BALI POS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (413.745 KB)
<![CDATA[       Belum lama ini Keluarga Mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah (Kamadiklus) yang beranggotakan para mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah (PLS) di lingkungan IKIP se Indonesia mengadakan seminar nasional dan kongres nasional ke-2 di Yogyakarta. Banyak masalah yang dibahas dalam momentum seminar nasional ini, tentunya seputar deskripsi dari tema yang diambil; yaitu tentang pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui jalur pendidikan luar sekolah.        Apabila kita mau jujur diskusi, seminar atau temu ilmiah lainnya tentang sumber daya manusia memang sudah sangat sering dilakukan; dan itu tidak salah oleh karena pada kenyataan sumber daya manusia memang memiliki posisi yang sangat strategis dalam era PJPT II yang baru saja kita buka pintunya.        Apabila kita mau lebih jujur lagi, meskipun diskusi, seminar atau temu ilmiah lain tentang sumber daya manusia sudah sering dilakukan akan tetapi seminar mengenai upaya peningkatan sumber daya manusia Indonesia melalui jalur luar sekolah memang jarang dilaksanakan; apalagi pelaksananya IKIP atau badan di lingkungan IKIP.]]>
<![CDATA[EVALUASI KRITIS SIPENMARU : KURSI KOSONG ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1986: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (113.248 KB)
<![CDATA[      SUNGGUH SUNGGUH TERJADI! Kalimat singkat yang merupakan rubrik khusus versi Kedaulatan Rakyat kali ini benar-benar sangat tepat diangkat untuk memberikan komenbagi pelaksana-an Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SIPENMARU) versi per-guruan tinggi negeri.      Kursi kuliah pada perguruan tinggi negeri yang menjadi rebutan bagi ratusan ribu calon mahasiswa pada akhirnya sebagian ditinggalkan oleh calon penghuninya tanpa dengan kompromi. Hal ini ditandai dengan calon mahasiswa yang telah dinyatakan di terima pada perguruan tinggi negeri tidak mengadakan pendaftaran ulang (herrege- strasi), sebuah proses "pernyataan diri" untuk sanggup dijadikan warga baru pada salah satu lembaga pendidikan tinggi tersebut. Kemudian banyak didapati "kursi kosong" tanpa penghuni.      Hal ini sebenarnya cukup "mencengangkan", karena ditengah-tengah persaingan yang sangat tajam untuk memperebutkan kursi kuliah pada perguruan tinggi negeri, akhirnya didapati "kursi kosong" yang tidak sedikit jumlahnya, ribuan!      Tahun ini perguruan tinggi negeri (PTN) menerima mahasiswa baru yang dijaring melalui SIPENMARU sebanyak 81.866 calon yang didistribusikan ke 43 PTN di seluruh Indonesia. Dan jumlah ini meru-pakan hasil saringan dari 586.431 peserta tes tertulis SIPENMARU. Dari angka ini didapati ratio 1:7,16 ; artinya setiap kursi kuliah di perguruan tinggi negeri rata-rata di perebutkan oleh tujuh peminat.]]>
<![CDATA[HARI LANJUT USIA DAN PROFIL LANSIA DIY ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1996: HARIAN YOGYA POS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (137.111 KB)
<![CDATA[      Untuk pertama kalinya bangsa Indonesia memiliki dan sekaligus merayakan hari untuk penduduk lanjut usia (lansia), yaitu Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN). Pada tanggal 29 Mei 1996 baru-baru ini ber-tempat di Kota Semarang, Jawa Tengah, Presiden Soeharto berkenan mencanangkan HLUN yang bersamaan waktunya dengan pencanangan (kembali) Gerakan Nasional Orang Tua Asuh.      Peristiwa tersebut mengingatkan kita pada peristiwa sekitar lima tahun yang lalu ketika PBB menganjurkan kepada anggotanya untuk memperingati jasa-jasa para lansia melalui International Day for The Elderly atau hari lanjut usia internasional yang jatuh tanggal 1 Oktober setiap tahunnya. Ada bangsa-bangsa yang segera melaksana-kan anjuran PBB tersebut, meskipun ada pula yang tidak. Kalau kita termasuk yang tidak (intensif) memperingati hari lansia internasional barangkali tidak salah karena mulai tahun ini kita telah memiliki hari lansia sendiri, yaitu HLUN.     Penetapan tanggal 29 Mei sebagai HLUN diambil dari momentum politik yang sangat penting; yaitu bertepatan harinya (tanggal) dengan peristiwa ketika Dr. KRT Radjiman Widiodiningrat memimpin sidang Badan Persiapan untuk Panitia Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang secara historis sangat menentukan perjalanan bangsa Indonesia. Ketika itu ada seorang lansia yang masih sanggup berprestasi dalam momentum yang begitu pentingnya. Dari sidang yang dipimpin oleh Pak Radjiman ini muncul gagasan perlunya suatu dasar negara, falsafah bangsa dan ideologi negara "Pancasila".      Jadi jelas bahwa HLUN dimaksudkan agar bangsa ini senantiasa menghormati para lansia atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada negara, sekaligus mengingatkan kita bahwa para lansiapun sebenarnya masih sangat berguna. Terminologi developmentasinya adalah lansia merupakan potensi pembangunan, bukan beban pembangunan.]]>
<![CDATA[DULU MA-LIMA, KINI TIGA-TA ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1982: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (116.669 KB)
<![CDATA[â¦â¦â¦.............................................Wanita dijajah pria sejak duluDijadikan perhiasan sangkar maduTapi ada kala pria tak berdayaTekuk lutut di sudut kerling wanita.........................................................   Lagu tersebut terdengar sangat merdu dan dinyanyikan oleh penyanyi kenamaan melalui radio, akan tetapi terasa ngilu dirasakan maknanya, baik oleh seorang wanita remaja, ibu-ibu, nenek bahkan oleh pria sekali pun yang mengerti hati seorang wanita. Penilaian orang sejak dulu tentang kaum hawa ini memang sudah ada, akan tetapi bagaimana? Apakah benar seorang wanita itu hanya sebagai sangkar madu saja, atau kerling mata hanyalah merupakan satu-satunya senjata andalan untuk melumpuhkan lawan jenisnya? Marilah kita coba untuk melihatnya kembali.]]>
<![CDATA[BUDI PEKERTI SEBAGAI (BUKAN) MATA PELAJARAN ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1999: HARIAN PIKIRAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (121.812 KB)
<![CDATA[      Tulisan Prof. Ahmad Tafsir mengenai budi pekerti di harian ini, Perlukah Mata Pelajaran Budi Pekerti di Sekolah?" (PR: 20/7/ 1999) sungguh menarik untuk disimak. Tulisan yang mengaplikasi pendekatan filosofis dan keagamaan di dalam mengurai permasalahan yang dianggap penting dan krusial memang perlu kita simak. Bagi pembaca yang selama ini kurang akrab bergaul dengan filsafat maka tulisan tersebut cukup memberikan nuansa dan arti; meskipun apa yang diuarikan oleh penulisnya bukan berarti telah sempurna.      Kiranya ada beberapa hal penting yang dapat kita simpulkan dari tulisan tersebut, yaitu sbb: (1) budi pekerti di dalam konteks pendidikan di sekolah memang sangat penting dan wajib hukumnya, (2) budi pekerti dalam konteks mata pelajaran dianggap tidak perlu atau no way istilahnya, (3) diperlukan adanya klarifikasi filosofis antara budi pekerti, etika dan akhlak, (4) diperlukan peninjauan paradigma dan operasional agar pendidikan kita mampu menghasilkan lulusan berakhlak mulia, dan (5) perlu diletakkan pendidikan keimanan sebagai inti (core) sistem pendidikan nasional di seluruh jenjang dan jenis.      Permasalahan budi pekerti dalam beberapa waktu terakhir ini memang kembali aktual dan banyak dibicarakan masyarakat. Hal itu terjadi karena munculnya banyak kasus anti sosial di masyarakat yang mengindikasikan rendahnya budi pekerti sebagian anggota masyarakat kita.      Kalau kemudian masyarakat kita banyak mengangkat perma-salahan tersebut di dalam wacana sarasehan atau forma kediskusian hal itu dapat dilihat sebagai sesuatu yang cukup positif; artinya masyarakat kita masih menaruh kepedulian (concern) yang tinggi terhadap perilaku sosial bangsanya. Setidak-tidaknya masyarakat kita tidak acuh tak acuh, tanpa peduli, dan "hope lost".]]>
<![CDATA[AKTUALISASI KONSEP KI HADJAR ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1991: HARIAN SUARA MERDEKA ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (214.316 KB)
<![CDATA[Jauh hari sejak sebelum dilaksanakan maka Kongres Kebudayaan 1991 sempat mengundang berbagai opini masyarakat; dari yang positif sampai yang negatif. Opini yang positif sangat banyak bermunculan, dan sangat wajar adanya; akan tetapi di sisi yang lain ada opini masyarakat yang mengandung kritik dan sinisme, antara lain menyebut bahwa Kongres Kebudayaan 1991 lebih merupakan rapat kerja Depdikbud. Barangkali berangkat dari sinisme inilah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Fuad Hassan, sampai harus menjelaskan kepada masyarakat bahwa Depdikbud sekedar berperan sebagai inisiator dan fasilitator.
Namanya juga orang banyak; apapun jenis aktivitas yang dilakukan biasanya selalu mengundang opini masyara-kat, baik positif maupun negatif. Hal itu biasa terjadi di negara demokrasi; baik demokrasi liberal maupun demo-krasi yang lainnya, nonliberal. Apapun opini masyarakat maka secara jujur harus diakui bahwa Kongres Kebudayaan 1991 merupakan peristiwa kebudayaan besar dan monumental bagi bangsa Indonesia. Peristiwa sejarah kebudayaan masa lalu, kini, dan mendatang kiranya akan terlihat dan ter-diskusikan dalam peristiwa ini; meskipun secara makro.]]>
<![CDATA[ISU PENDIDIKAN JADI KOMODITAS KAMPANYE ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1997: HARIAN KOMPAS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (117.254 KB)
<![CDATA[      Perhatian para praktisi politik di Indonesia terhadap pelaksanaan pendidikan nasional nampaknya cukup tinggi. Sudah barang tentu hal ini sangat simpatik; meskipun demikian sangatlah disayangkan bahwa tingginya perhatian tersebut ternyata tidak diimbangi dengan penguasaan "seluk beluk" dunia pendidikan itu sendiri secara memadai. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya juru kampanye (jurkam) dari ketiga OPP yang secara strategis mengangkat berbagai isu pendidikan, khususnya isu biaya pendidikan yang sampai kini masih menjadi "beban" bagi mayoritas rakyat; akan tetapi dalam presentasinya ternyata jauh dari profesional, kurang proporsional, bahkan terkesan menjadi sangat tidak rasional.      Seorang jurkam menyatakan kalau OPP-nya menang kelak tidak akan ada anak yang tidak sekolah minimal sampai SLTP. Jurkam yang lain menyatakan bila OPP-nya menang anggaran pendidikan kita akan diusahakan minimal mencapai 25 persen dari RAPBN. Yang lain lagi menyatakan nantinya anak-anak Indonesia bisa sekolah sampai sekolah menengah secara gratis; dan lebih "gila" lagi ada jurkam yang berani menyatakan akan membebaskan biaya pendidikan.      Menarik pengalaman dari negara-negara maju; selama ini berbagai isu pendidikan memang menjadi komoditi kampanye yang sangat empuk. Reformasi pendidikan dengan prioritas "pemanusiaan" generasi muda melalui pengembangan standar pendidikan di sekolah dan universitas adalah bagian dari kampanye Partai Buruh di Inggris yang menghantarkan partai tersebut memenangkan "pemilu" dan mendudukkan Tony Blair ke kursi perdana menteri baru-baru ini.      Isu pendidikan juga menjadi komoditi kampanye di Amerika Serikat (AS), Jepang, Singapura, dsb, sampai ke Malaysia. Memang melalui sektor pendidikanlah pengembangan SDM dapat dilaksanakan secara lebih sistematis dan terprogram.]]>
