Articles
<![CDATA[MUTU LULUSAN PERGURUAN TINGGI MEROSOT ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1986: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (96.666 KB)
<![CDATA[Mutu lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB) merosot terus. Begitu pula perguruan tinggi yang lainnya. Dengan kondisi ini, lulusan perguruan tinggi tidak lagi dapat menciptakan lapangan dan kesempatan kerja, akan tetapi justru menjadi beban pembangunan nasional.      Menurut Prof. Roosseno, sementara pembangunan membutuhkan lulusan yang siap pakai maka ITB dan perguruan tinggi yang lainnya menghasilkan mutu lulusan yang terus merosot (Kompas, 1 April 1986).      Sebuah tantangan lagi telah ikut melengkapi identifikasi permasalahan dalam dunia pendidikan kita. Setahun yang silam ketika hasil EBTANAS SMTA diumumkan dan hasilnya "jelek" maka timbullah persepsi bahwa mutu lulusan siswa sekolah menengah, khususnya untuk tingkat atas adalah merosot. Kini ada sinyalemen bahwa mutu lulusan perguruan tinggi juga terus merosot. Klop sudah!      Sinyalemen tentang merosotnya mutu lulusan perguruan tinggi nampaknya menjadi semakin "terdukung" manakala kita membandingkan dengan hasil penelitian tentang pandangan dan harapan kepada para pengguna tenaga kerja terhadap lulusan perguruan tinggi di Jawa (Hardjono Notodihardjo/1981).]]>
<![CDATA[MENATA KEMBALI SISTEM PERSEKOLAHAN KITA ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1990: HARIAN YOGYA POS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (117.13 KB)
<![CDATA[      Untuk memformulasikan ide dasar perpanjangan lama pendidikan dan sekaligus menjabarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, atau UU Sisdiknas, maka pemerintah telah menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) tentang Pendidikan Dasar.       Salah satu butir dalam Rancangan PPRI tersebut menyebutkan bahwa lama pendidikan dasar sepanjang 9 tahun; yang diselenggarakan 6 tahun di Sekolah Dasar (SD) dan 3 tahun di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).      Mengacu pada bunyi butir tersebut maka kelak SLTP bukan lagi merupakan bagian dari pendidikan menengah, akan tetapi merupakan bagian dari pendidikan dasar. Jadi sekolah menengah/lanjutan tingkat pertama sebagaimana yang kita kenal selama ini, khususnya SMP (umum), nantinya bukan lagi menjadi bagian dari pendidikan menengah; melainkan menjadi bagian dari pendidikan dasar.]]>
<![CDATA[ALOKASI DANA PENELITIAN ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1992: HARIAN SUARA MERDEKA ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (71.423 KB)
<![CDATA[       Sebuah tradisi politis pidato presiden menjelang tahun anggaran baru untuk menyampaikan nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di hadapan para wakil rakyat kiranya merupakan kebiasaan kenegaraan yang konstruktif; apalagi pidato tersebut secara langsung dapat dinikmati oleh masyarakat luas, meskipun melalui bantuan media. Dengan menikmati pidato ini masyarakat dapat mengetahui secara lebih pasti kemampuan ekonomi "rumah tangga" negara, serta sekaligus kebijakan dan strategi pembangunan yang akan ditempuhnya.        Kiranya kita pantas bersyukur, di tengah-tengah gencarnya isu politis "peristiwa Dili" yang menimbulkan berbagai spekulasi mengenai bantuan luar negeri ternyata RAPBN 1992/1993 mengalami kenaikan yang berarti apabila dibandingkan dengan APBN 1991/1992. Lebih dari itu upaya pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap pi-hak "luar" semakin tercermin dalam formulasi RAPBN 1992/ 1993 tersebut.        Apabila dibandingkan dengan APBN 1991/1992 maka RAPBN 1992/1993 mengalami kenaikan sebesar 10,98%; yaitu dari 50.555,5 miliar rupiah (1991/1992) menjadi 56.108,6 miliar rupiah (1992/1993). Bila dibandingkan dengan APBN empat atau lima tahun yang lalu, APBN 1988/1989 yang be-sarnya 28.963,6 miliar rupiah, maka nominal kenaikannya hampir mencapai dua kalinya. Jujur saja, diakui atau ti-dak, hal ini merupakan salah satu indikator keberhasilan pemerintah kita, khususnya di bidang ekonomi.]]>
<![CDATA[MUNGKINKAH BAN BISA INDEPENDEN ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1995: HARIAN BERNAS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (413.707 KB)
<![CDATA[       Akreditasi terhadap perguruan tinggi akan dilaksanakan secara independen; demikian dinyatakan Ketua Badan Akreditasi Nasional (BAN), Sukadji Ranuwihardjo, baru-baru ini. Seperti diketahui pada bulan lalu Mendikbud telah mensahkan pembentukan BAN sekaligus melantik anggota BAN yang diketuai oleh Pak Kadji. Pembentukan BAN ini merupakan realisasi dari wasiat Undang-Undang No.2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan pesan Peraturan Pemerintah (PP) No.30/1990 tentang Pendidikan Tinggi.        Kehadiran BAN memang sudah lama ditunggu oleh masyarakat, utamanya masyarakat perguruan tinggi. Sejak Pak Kadji masih menjabat sebagai Direktur Pendidikan Tinggi Depdikbud sebenarnya sudah ada harapan akan kehadiran BAN; namun ternyata baru bulan lalu pembentukan BAN dapat direalisasi.        Bukan untuk mencari kesalahan; para petinggi Depdikbud era "prawardiman" dulu sering membuat pernyataan akan segera direalisasikannya pembentukan BAN. Apabila akhirnya sampai era tersebut habis ternyata BAN belum terbentuk wajar hal itu menimbulkan tanda tanya (question mark) di kalangan masyarakat yang menjurus pada munculnya semacam kecurigaan. ]]>
<![CDATA[SETELAH BENDERA WAJAR DIKDAS DIKIBARKAN ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1994: HARIAN SUARA KARYA ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (410.606 KB)
<![CDATA[       Ada kritik baik bagi kita bangsa Indonesia, konon kita ini adalah orang yang dapat membangun tetapi tidak dapat memelihara; konon kita ini adalah orang yang suka mencanangkan tetapi tidak dapat menjalankan. Lepas dari sejauh mana kebenarannya, yang jelas kritik ini akan sa-ngat bermanfaat kalau kita dapat memandangnya dari sisi yang positif; setidak-tidaknya kritik ini dapat memberi motivasi untuk memelihara barang yang sudah kita bangun atau menjalankan program yang sudah kita canangkan.        Implikasi positifnya sbb: kalau Presiden Soeharto atas nama bangsa Indonesia pada tanggal 2 Mei 1994 yang lalu telah mencanangkan wajib belajar (wajar) pendidikan dasar maka kewajiban bagi kita sekarang adalah bagaimana upaya yang harus ditempuh untuk menjalankan program ter-sebut agar dapat diraih kesuksesan.        Ibarat dalam pertandingan lari maka bendera starttelah dikibarkan maka tantangan bagi kita bersama adalah bagaimana dapat menempuh jarak yang telah ditentukan de-ngan sukses. Adapun kriteria kesuksesan di sini tidaklah sekedar bisa mencapai garis finish, namun dapat mencapai garis finish secara tepat waktu.]]>
<![CDATA[KOMPLEKSITAS PENELITIAN PENDIDIKAN KITA ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1987: HARIAN SURYA POS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (115.744 KB)
<![CDATA[      Ketika penulis diminta menjadi pemrasaran dalam suatu seminar tentang penelitian pendidikan di Indonesia oleh ISPI (Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia) Yogyakarta beberapa waktu yang lalu ada seorang peserta seminar yang bertanya, kenapa gaung penelitian pendidikan kita terasa lemah bunyinya?      Pertanyaan tersebut sangatlah menarik, si penanya kiranya pantas diberi "pujian" karena pertanyaannya tersebut menandakan bahwa dia mampu menangkap fenomena yang ada di sekelilingnya.      Dewasa ini penelitian pendidikan (educational research) di negara kita memang terasa kurang bergaung. Boleh dikatakan penelitian pendidikan jarang sekali menghasilkan penemuan-penemuan ilmiah yang kualitatif dan aplikatif bagi kepentingan masyarakat luas pada umumnya; kalaupun ada jumlahnya relatif sangat sedikit.       Penelitian-penelitian pendidikan yang dilakukan oleh para peneliti kita, baik dari kalangan akademik maupun dari kalangan non-akademik juga hampir tidak pernah menghasilkan "kejutan ilmiah" yang berarti. Mengapa hal ini bisa terjadi? Marilah kita mencoba menganalisisnya!]]>
<![CDATA[ITB DI BELANTARA INTERNET ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2008: HARIAN PIKIRAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[      Setelah berhasil meraih satu kursi terhormat dalam jajaran perguruan tinggi (PT) kelas dunia (world university) versi Times yang bermarkas di Inggris akhir tahun lalu, kini Institut Teknologi Bandung (ITB) Bandung lagi-lagi berhasil menduduki âkursi empukâ PT terbaik dunia versi Centro de Información y Documentación (CINDOC) yang bermarkas di Spanyol. Sebagai catatan publikasi Times dan CINDOC memiliki kredibilitas tinggi di mata masyarakat pendidikan dunia.        Seperti diketahui dalam daftar 400 PT terbaik dunia versi Times, âTop 400 Universities : World University Rankings 2007â (November 2007), hanya ada tiga PT Indonesia yang berada didalamnya; masing-masing ialah UGM Yogyakarta di ranking ke-360, ITB Bandung ke-369, dan UI Jakarta di ranking ke-395.        Sekarang ini, dari 1.000 PT terbaik versi CINDOC dalam âTop 1.000 Universities in The Worldâ (Januari, 2008), ternyata hanya ada dua PT di Indonesia yang masuk didalamnya; masing-masing UGM Yogyakarta di ranking ke-734 dan ITB Bandung di ranking ke-844. Karena untuk menentukan ranking tersebut didasarkan pada aksesabilitas dan visibilitas pendidikan melalui internet pada PT yang bersangkutan dalam berkomuni-kasi akademis melalui web (website), maka peringkat PT terbaik di dunia versi CINDOC ini dinamakan dengan âWebometrics Ranking of World Universitiesâ. ]]>
<![CDATA[MEMBANGUN KEBANGGAAN UNIVERSITAS TERBUKA ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1994: HARIAN SUARA KARYA ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (410.751 KB)
<![CDATA[       Hari ini sepuluh tahun yang lalu, atau tepatnya pada 4 September 1984, telah lahir "bayi" mungil di bumi pertiwi ini yang selanjutnya dinamakan dengan Universitas Terbuka (UT). Kelahiran "bayi" yang mungil ini memang sudah lama kita rindukan, setidak-tidaknya sejak awal tahun 70-an pada saat UNESCO memberi rekomendasi akademik tentang kemungkinan dikembangkannya sistem pendidikan "berjarak" (distance learning) atau banyak yang menyebutnya sebagai pendidikan jarak jauh untuk menjawab tantangan pendidikan di negara kita.        Dalam acara pembukaan UT waktu itu secara resmi Presiden RI Soeharto menegaskan bahwa Universitas Terbuka merupakan jawaban yang tepat untuk meratakan kesempatan mendapatkan pelayanan pen-didikan tinggi dalam kondisi dan situasi kehidupan masyarakat yang senantiasa berkembang terus. Di samping itu beliau juga menyatakan bahwa UT juga merupakan jawaban tepat untuk memberi pelayanan pendidikan tinggi di tengah-tengah masyarakat kita yang berdomisili di negara kepulauan yang sangat luas.        Apa yang ditegaskan oleh Presiden RI Soeharto saat itu kiranya sangat tepat dan relevan mengingat salah satu tujuan utama didirikan-nya UT ialah meningkatkan daya tampung pendidikan tinggi. Dengan meningkatnya daya tampung ini maka kebutuhan lulusan pendidikan tinggi untuk pembangunan bangsa dan negara dapat dipenuhi; setidak-tidaknya meningkat baik jumlah maupun mutunya. Seperti kita ketahui latar belakang didirikannya UT adalah ditemuinya kenyataan bahwa setiap tahun jumlah permintaan masyarakat untuk menjadi mahasiswa selalu lebih besar dari peningkatan daya tampung perguruan tinggi, sekalipun pemerintah bersama-sama dengan masyarakat (swasta) telah berusaha keras untuk meningkatkan daya tampung.]]>
<![CDATA[PERTIMBANGAN KEBIJAKAN KAMPANYE DI KAMPUS ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1997: HARIAN SUARA MERDEKA ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (110.974 KB)
<![CDATA[      Baru-baru ini rektor Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Muladi, membuat kebijakan untuk tidak mengijinkan kampusnya dijadikan ajang kampanye dalam bentuk apapun. Kebijakan ini dimaksud agar supaya persatuan dan kesatuan benar-benar tercermin di kampus Undip sekaligus untuk menghindari hal-hal yang bersifat disintegratif. Apapun risikonya Pak Muladi tetap akan menolak keras kampanye di kampus Undip menjelang Pemilu tahun ini.      Kebijakan Pak Muladi tersebut tak urung menimbulkan berbagai tanggapan, baik dari intern maupun dari ekstern Undip. Beberapa ma-hasiswa aktivis kampus menyatakan kurang sependapat dengan adanya kebijakan tersebut. Beberapa aktivis mahasiswa tersebut menyatakan bahwa sudah saatnya kampus dijadikan ajang kampanye; dalam hal ini yang dibidik adalah dataran intelektual, bukan dataran emosionalnya. Apalagi dalam masa Pemilu yang akan datang maka kampanye "hura-hura" harus dihindari dan selanjutnya dikembangkan kampanye yang bersifat dialogis. Kampus harus berani memelopori penyelenggaraan kampanye yang bersifat dialogis tersebut.      Kalau kita runut sejarah sesungguhnya apa yang dinyatakan oleh Pak Muladi tersebut bukan merupakan hal yang baru karena beberapa tahun yang lalu konon telah ada kesepakatan tidak tertulis antar rektor PTN untuk tidak mengijinkan kampusnya sebagai ajang berkampanye politik dari organisasi peserta Pemilu apapun. Kesepakatan ini selanjutnya diikuti oleh beberapa PTS.     Meski pernyataan Pak Muladi tersebut bukan merupakan hal baru tetapi tetap saja mengundang perhatian. Mengapa? Anjuran dilakukan-nya kampanye dialogis ada yang mengkonotasikan sebagai kampanye yang dimulai di kampus. Lebih daripada itu bahkan seorang rektor universitas di Yogyakarta secara terbuka menyatakan ketersetujuannya untuk menjadikan kampusnya sebagai ajang kampanye politik.]]>
<![CDATA[STRATEGI MASUK PTS ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1986: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (92.687 KB)
<![CDATA[      Dalam beberapa tahun terakhir ini ketidakseimbangan antara jumlah lulusan SMTA terhadap daya tampung perguruan tinggi masih merupakan ciri khas utama dalam sistem pendidikan di negara kita. Seperti diketahui lulusan SMTA pada umumnya berkeinginan untuk melanjutkan studinya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, PTN atau PTS.      Begitu besarnya ratio kuantitatif antara jumlah lulusan SMTA yang menjadi "calon mahasiswa" terhadap daya tampung perguruan tinggi menuntut setiap calon untuk pandai memasang strategi masuk PTN maupun PTS.      Mengandalkan motivasi saja nampaknya sangat mustahil untuk dapat meraih kursi kuliah yang didambakan, demikian pula halnya dengan hanya mengandalkan faktor-faktor ekonomis maupun sosial. Sedangkan mengandalkan kepandaian (intelektual) semata nampaknya juga terlalu riskan mengingat faktor "luck" masih sangat sering berbicara dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru.      Hal tersebut secara obyektif dapat kita amati, bahkan dapat diteliti. Mahasiswa yang diterima di perguruan tinggi (PTN atau PTS) belum tentu memiliki "aikyu" yang lebih berliyan bila dibandingkan dengan calon mahasiswa yang gagal.]]>
