Articles
<![CDATA[MENGGAIRAHKAN PENELITIAN DI KALANGAN AKADEMISI ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1986: HARIAN PRIORITAS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (132.319 KB)
<![CDATA[      Satu hal yang masih sangat memprihatinkan pada kalangan kaum akademisi kita dewasa ini adalah belum tumbuh suburnya sikap meneliti pada mereka. Penelitian masih sering dianggap sebagai "barang asing" yang masih harus dikenalinya lebih dalam lagi      Lebih memprihatinkan lagi adalah masih teramat banyak diantara kaum akademisi yang sama sekali belum pernah terlibat dalam kegiatan penelitian (research), apalagi melakukan kegiatan penelitian secara mandiri. Sementara banyak pula kaum akademisi melakukan penelitian hanya sekedar untuk "kepentingan formal" tertentu; misalnya untuk mencari "kum B" guna kenaikan pangkat. Tentu saja penelitiannya banyak yang menjadi kurang ber-bobot sama sekali.      Penelitian masih merupakan "beban" dari pada "kebutuhan". Penelitian hampir tidak pernah menjadi mode di kalangan kaum akademisi pada khususnya dan kalangan umum pada umumnya, hingga tumbuhnya sikap meneliti pada mere-ka menjadi tersendat-sendat.      Keadaan ini baik secara langsung maupun tak lang-sung telah menghambat program pemerintah untuk meningkat kan kualitas serta kuantitas tenaga peneliti di negara kita. Dewasa ini pemerintah bertekad meningkatkan daya guna lembaga-lembaga penelitian sesuai dengan prioritas pembangunan, disamping juga bertekad meningkatkan sistem informasi mengenai kegiatan dan hasil penelitian.]]>
<![CDATA[KUALITAS PTS DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1996: HARIAN BERITA NASIONAL ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (118.027 KB)
<![CDATA[Setiap menjelang pergantian tahun akademik di perguruan tinggi tiba, apalagi ketika hasil Ujian Masuk PTN (UMPTN) menjelang diu-mumkan (akhir Juli), maka pembicaraan tentang PTS menjadi sangat aktual. Hal ini wajar oleh karena selama ini PTN di negara kita masih menjadi "university of choice" sehingga pembicaraan mengenai PTS pun masih harus "menunggu" selesainya momentum di PTN.      Meskipun PTS pada umumnya belum meraih predikat "pilihan" akan tetapi pengelola lembaga ini cukup beruntung dikarenakan relatif tingginya komitmen politis pemerintah untuk memajukan PTS. Seka-rang ini pemerintah melalui Departemen Pendidikan telah mengambil kebijaksanaan untuk mengembangkan perguruan tinggi kita baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, PTN, maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat, PTS, secara bersama-sama, simultan dan terpadu. Hal ini memberi pratanda bahwa para penyelenggara PTS dapat me-ngembangkan lembaganya sampai titik yang optimal.       Kalau Pak Wardiman selaku Menteri Pendidikan pernah menya-takan bahwa tak dilarang bagi sekolah-sekolah swasta (termasuk PTS) untuk menarik beaya pendidikan yang tinggi kepada masyarakat asal dapat mempertanggungjawabkan mutu hal itu lebih meyakinkan kita bahwa komitmen pemerintah untuk mengembangkan PTS memang tidak perlu diragukan. Untuk menjadikan PTS sebagai lembaga yang bermutu diperlukan sarana,fasilitas dan dana yang tidak kecil; karena-nya wajar kalau PTS "terpaksa" menarik dana pendidikan yang tidak kecil. Masalahnya adalah bagaimana pelayanan pendidikan PTS yang bersangkutan dapat dinikmati oleh banyak orang dari banyak lapisan.      Sekarang terdapat 1.400-an PTS yang berkiprah di tengah-tengah masyarakat kita. Jumlah ini termasuk tinggi bila dibandingkan dengan hampir semua negara tetangga kita seperti Malaysia, Singapura, Phili-pina, Thailand, dsb. Di Australia bahkan hanya ada satu PTS saja.]]>
<![CDATA[MENUTUP LUBANG-LUBANG UNAS ]]>
<![CDATA[SUPRIYOKO, KI]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2010: HARIAN JAWA POS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (81.36 KB)
<![CDATA[      Di Magetan Jawa Timur atau tepatnya di Pesantren Sabilil Mustaqim (PSM) Pusat Takeran, Mendiknas Mohammad Nuh menyatakan bahwa berdasakan evaluasi yang dilaksanakan terhadap berbagai sistem evaluasi yang pernah dilaksanakan di Indonesia semenjak tahun 1972 maka Ujian Nasional (Unas) merupakan metode yang paling baik sebagai standarisasi kelulusan siswa sekolah.        Selanjutnya beliau menyatakan atas hasil evaluasi itulah maka peme-rintah bertekad (setidak-tidaknya) tahun ini akan tetap menjalankan Unas di sekolah; apalagi persiapan untuk menjalankan Unas sudah dilakukan jauh hari sebelumnya seperti pembuatan aturan main, pembuatan soal, penggan-daan soal, dan distribusi soal. Bahkan sistem sosialisasi akan dijalankannya Unas pun sudah dilakukan.        Persoalan Unas muncul kembali setelah keluarnya keputusan MA yang tidak âmerekomendasiâ dijalankannya Unas di Indonesia. Silang pendapat tentang Unas pun kembali meramaikan dunia pendidikan nasional sampai akhirnya Presiden SBY merasa perlu turun tangan. ]]>
<![CDATA[MEMILIH PERGURUAN TINGGI SWASTA KUNCINYA PS3 ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1983: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (127.104 KB)
<![CDATA[Kancah pendidikan kita kali ini rupanya tengah diwarnai oleh para lulusan SMTA yang sebagian besar (bahkan hampir seluruhnya) berjuang keras untuk menghadapi kompetisi rutin tahunan dalam rangka mendapatkan "kursi emas" di perguruan tinggi. Semua berjuang dan bersaing keras entah dengan lawan, kawan biasa, kawan dekat atau dengan kekasih sekalipun pokoknya sama saja.Sebagian dari mereka (termasuk orang tuanya) barangkali justru menganggap bahwa moment ini merupakan arena juang antara hidup dan mati. Diterima di perguruan tinggi berarti bisa membuka peluang untuk menjadi sarjana atau cendekiawan, kemudian menjadi ambtenaar kelas tinggi dengan gaji yang banyak dan hidup yang enak, masa depan cerah menyongsong kelak bagi istri dan anak-anak. Sebaliknya tidak diterima di Perguruan Tingi bagaikan terlempar di persada duka. Sekolah buntu, bekerja kaku karena tidak memiliki keterampilan khusus, bagai sebutir garam yang terlempar di lautan tiada sedikitpun berarti bagi dirinya sendiri maupun masyarakat. Terus terang anggapan ini memang tidak benar, tetapi cukup rasional untuk dipertimbangkan.Kalau kita hitung dengan Teori Probabilitas tentu akan kita dapati bahwa bagi seorang calon mahasiswa mempunyai kemungkinan yang lebih besar untuk tidak diterima pada perguruan tinggi, baik di PTN (Perguruan Tinggi Negeri) maupun PTS (Perguruan Tinggi Swasta).Oleh sebab itu segala cara dilakukan untuk memetik "kursi emas" ini,baik cara-cara modern dan rasional seperti belajar nonstop, belajar dengan media, ikut bimbingan tes atau mendatangkan privator ke rumahnya. Sampai dengan cara-cara primitif tradisional dan konvensi irrasional seperti pergi kepada orang sakti/dukun, dsb., (tentu saja tidak semua calon begitu).]]>
<![CDATA[MEMBANGUN KEBANGGAAN PROFESI GURU SD ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1999: HARIAN REPUBLIKA ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (124.903 KB)
<![CDATA[Pada suatu ketika terjadilah peristiwa yang barangkali akan menggelitik siapa saja yang sempat menyaksikannya. Di dalam suatu acara keluarga maka bertemulah empat orang dengan profesi yang kebetulan berbeda; keempat orang tersebut masing-masing berprofesi sebagai bankir, dokter, pengacara dan guru. Secara kebetulan di antara empat orang tersebut belum saling mengenal.      Pada waktu mereka memulai memperkenalkan diri sang bankir dengan bangga memperkenalkan diri dan profesinya, bahwa dirinya ialah seorang bankir yang bekerja pada Bank X di kota tertentu; demikian pula halnya dengan sang dokter dan sang pengacara yang masing-masing memperkenalkan diri, profesi dan tempat bekerjanya dengan rasa bangga (tanpa kesan sombong). Ketika tiba pada giliran sang guru, ia pun memperkenalkan diri dengan agak malu-malu dan sedikit pun tanpa terlintas nada kebanggaan atas profesinya, "Saya hanya seorang guru SD".     Peristiwa tersebut tentunya cukup menggelitik; seorang guru SD yang sangat dihormati karena telah terbukti memberikan jasanya untuk setiap orang, setidak-tidaknya bagi yang pernah bersekolah, ternyata dihinggapi perasaan rendah diri serta kurang bangga atas profesi yang disandangnya.       Bukan itu saja; dalam berbagai kesempatan memang sangat sering terjadi pertemuan diantara sesama penyandang profesi guru; di dalam hal ini adalah guru SD, SLTP, SMU, SMK, dan dosen PT. Di dalam pertemuan seperti ini pun ternyata sang guru SD kurang merasakan kebanggaan atas profesinya tersebut. Ia merasa dirinya lebih rendah daripada teman-teman guru lainnya; apalagi dibanding dengan dosen di perguruan tinggi. ]]>
<![CDATA[SENIORITAS DAN PRESTASI PROFESIF ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1991: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (214.465 KB)
<![CDATA[Di pertengahan tahun 80-an IKIP Yogyakarta pernah menyelenggarakan seminar sehari mengenai profesionalisme di kalangan guru. Sewaktu pembicara seminar mempresentasikan organisasi profesi keguruan, yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), maka seorang peserta yang hadir ketika itu menanyakan apakah seorang dosen perguruan tinggi dapat menjadi anggota PGRI.
Pertanyaan yang sempat mendapat "tawa kecil" dari para peserta seminar yang hadir waktu itu oleh pembicara dijawab dengan kata ya; maksudnya seorang dosen dapat menjadi anggota PGRI. Dosen merupakan bagian dari guru sehingga dapat saja menjadi anggota PGRI kalau mau.
Seandainya pertanyaan tersebut diajukan sekarang tentu jawabnya menjadi tidak; dengan diberlakukannya Undang-Undang No:2/1989 tentang sistem pendidikan nasio-nal maka antara guru dan dosen diberi batasan dan benang merah yang cukup tegas. Pasal 27 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan guru adalah tenaga pendidik yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar pada jenjang pendi-dikan dasar dan menengah, sementara itu untuk pendidikan tinggi disebut dosen (ayat 3). Mengacu pada pengertian ini rasanya agak sulit bagi PGRI untuk menampung dosen sebagai anggotanya.]]>
<![CDATA[HONG KONG DARI DIMENSI DEMOKRASI ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1997: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (101.608 KB)
<![CDATA[      Salah satu kekhawatiran yang paling dominan masyarakat dunia pada umumnya dan warga Hong Kong pada khususnya atas rencana pengembalian Hong Kong ke Cina pada tanggal 1 Juli 1997 nanti ialah menyangkut praktik demokrasi. Banyak orang khawatir, sekembalinya Hong Kong ke Cina nanti akan tertandai dengan mandegnya praktik demokrasi di kalangan masyarakatnya.      Kekhawatiran tersebut antara lain ditunjukkan dengan telah dipe-ringatinya Tragedi Tiananmen yang dihadiri oleh puluhan ribu warga Hong Kong beberapa waktu yang lalu. Tepatnya tanggal 4 Juni 1997 yang lalu ditaksir sekitar 55 ribu warga Hong Kong telah berduyun-duyun datang di Victoria Garden secara berkelompok untuk memperi-ngati Tragedi Tiananmen delapan tahun silam, tepatnya tanggal 4 Juni 1989. Seperti diketahui pada peristiwa 1989 tersebut terdapat puluhan, bahkan konon ratusan, mahasiswa prodemokrasi Cina harus kehilang-an nyawa karena terbunuh oleh "bapaknya" sendiri. Tentara Komunis Cina saat itu tidak segan-segan "menumpas" sekelompok rakyat Cina yang sedang mengadakan aksi demokrasi di Lapangan Tiananmen.      Tragedi Tiananmen itu oleh masyarakat dunia dianggap sebagai simbol dari mandegnya praktik demokrasi di Cina (Daratan); yang selanjutnya oleh warga Hong Kong dikhawatirkan akan berulang lagi ketika nantinya Hong Kong sudah kembali ke pangkuan Cina. Mereka khawatir hak-hak demokrasi masyarakat akan terpasung oleh demikian kuatnya dominasi politik para pejabat Cina. Dominasi politik di Cina memang seringkali kurang mau mendengarkan kritik-kritik demokrasi yang dilontarkan oleh masyarakat dunia.      Peringatan Tragedi Tiananmen di Hong Kong tersebut nampak-nya telah memberi isyarat kepada Beijing agar kelak hati-hati di dalam menjalankan praktik-praktik demokrasi.]]>
<![CDATA[PRAKTEK MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS) MENUJU KEMANDIRIAN SEKOLAH ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2002: Tabloid Pelajar PELAJAR INDONESIA ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (105.651 KB)
<![CDATA[      Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang diterjemahkan dari konsep aslinya, School-Based Management, merupakan terminologi yang sedang populer dan aktual di masyarakat khususnya masyarakat pendidikan. Istilah itu dalam beberapa waktu terakhir ini amat sering diperbincangkan oleh para guru, kepala sekolah, pengawas, eksponen pendidikan, dan bahkan sampai kepada orang tua siswa dan tokoh masyarakat. MBS hampir senantiasa menjadi pembicaraan dalam berbagai pertemuan insan pendidikan, khususnya insan pen-didikan yang bergerak dalam dunia pendidikan formal. Dalam forum seminar, lokakarya, simposium, temu karya, rapat kerja, dan jenis pertemuan lainnya topik MBS hampir tak pernah tidak dibicarakan.        Keadaan itu bisa terjadi karena MBS telah menjadi kebijakan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, di dalam upaya memajukan pendidikan di Indonesia; khususnya melalui jalur sekolah. Dengan diberlakukannya pendekatan MBS yang sudah teruji di beberapa negara maju diharapkan terjadi kemajuan yang signifikan dalam pelaksanaan pendidikan nasional sehingga akan menghasilkan kinerja yang membanggakan.        Secara kebetulan munculnya istilah MBS tersebut bersamaan dengan diberlakukannya kebijakan desentralisasi pendidikan yang merupakan konsekuensi logis dari sistem pemerintahan yang otonomis. Seperti kita ketahui, dengan diberlakukannya Undang-Undang (UU) No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka daerah kabupaten/kota memiliki kewenangan besar dalam penyelenggaraan pendidikan, karena pendidikan (dan kebudayaan) termasuk bidang pemerintahan yang diotonomikan.  ]]>
<![CDATA[TINGKAT KELULUSAN DAN MUTU SEKOLAH ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1989: MAJALAH PUSARA ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (98.111 KB)
<![CDATA[      Seorang pembaca baru-baru ini mengekspresikan opini sekaligus rasa keheranannya melalui rubrik Pikiran Pembaca di surat kabar. Pembaca tersebut merasa "heran" atas prestasi yang dicapai oleh sebuah sekolah swasta terhadap nilai rapor semester VI (Q) siswa-siswinya.      Konkritnya: para siswa sebuah SMTA nonpemerintah yang ujiannya saja masih menggabung pada sekolah negeri ternyata mampu meraih nilai Q yang luar biasa hebatnya. Secara rinci dilukiskan sbb: dari 25 siswa pada sekolah tersebut maka tak seo-rang pun yang nilainya kurang dari 8 (delapan), artinya seluruh siswa memperoleh nilai 8 ke atas. Hebatnya lagi, nilai yang serba "aduhai" tersebut berlaku untuk enam bidang studi sekaligus, dan ternyata bidang-bidang studi yang diEbtanaskan.      Keheranan pembaca tersebut semakin menjadi-jadi karena pada umumnya sekolah-sekolah swasta tidak mempunyai "input" yang lebih tinggi dari sekolah negeri pada umumnya; hal ini ditunjukkan oleh kandidat sekolah swasta dengan NEM yang rata-rata rendah, menurutnya.      Para kepala sekolah, guru dan pengamat pendidikan barangkali banyak yang "tersenyum" membaca opini tersebut. Mengapa ....? Karena pemberian nilai Q yang sangat tinggi tersebut tentu tidak dapat dilepaskan dari usaha sekolah untuk meluluskan sebanyak mungkin siswanya; meskipun terpaksa ditempuh dengan cara yang "mengherankan" masyarakat.]]>
<![CDATA[MENANGGAPI UNJUK RASA GURU SECARA ARIF ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2000: HARIAN SUARA PEMBARUAN ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (116.402 KB)
<![CDATA[      Gelombang unjuk rasa yang diperankan oleh para guru pada berbagai tempat di tanah air nampaknya makin hari makin dahsyat akhir-akhir ini. Meskipun tidak dilakukan koordinasi secara profesional akan tetapi kenyataan membuktikan kalau satu tempat sudah selesai maka segera disusul di tempat lain; atau bila satu kelompok guru sedang "beristirahat" dalam menjalankan unjuk aksinya segera disusul oleh kelompok yang lainnya.      Keadaan seperti itu tidak saja terjadi di ibu kota Jakarta dan di kota-kota besar lainnya seperti Bandung dan Yogyakarta; tetapi juga sudah merambah di kota-kota yang relatif kecil seperti Purwakarta, Cirebon, Purworejo, Karanganyar, dan sebagainya. Isu yang diangkat pun pada umumnya sama; yaitu sekitar kesejah-teraan bagi pahlawan tanpa tanda jasa serta keseriusan perhatian pemerintah terhadap pendidikan nasional. Para guru yang berunjuk rasa tersebut umumnya mengeluh mengenai rendahnya kesejahteraan yang diterima serta ketidakseriusan pemerintah di dalam menangani masalah-masalah pendidikan.      Tuntutan para guru di dalam berunjuk rasa tersebut pada dasarnya adalah peningkatan kesejahteraan; ada yang minta gajinya dinaikkan 100 persen, ada yang minta penerimaan bersihnya paling tidak sekian ratus ribu rupiah, ada yang minta agar supaya "take home pay" minimalnya naik tiga kali lipat dari apa yang diterima sekarang ini, dan ada yang menuntut agar tunjangan fungsionalnya dinaikkan sama dengan tunjangan fungsional dosen.      Himbauan Menteri Pendidikan Nasional Yahya Muhaimin agar para guru tidak melanjutkan aksi unjuk rasanya nampaknya kurang mendapat perhatian; sepertinya mereka sudah benar-benar bosan menyikapi kondisi yang ada sekarang ini.]]>
