Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.048
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sosiohumaniora Jurnal Media Hukum PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Sriwijaya Law Review Jurnal Bina Mulia Hukum Jambe Law Journal Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum SIGn Jurnal Hukum Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Paulus Law Journal Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Jurnal Fundamental Justice COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Hukum dan Pembangunan Lex Scientia Law Review
Sigid Suseno
Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran
Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
Penerapan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dalam Perkara Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial terhadap Kelompok Orang Rezkyta Pasca Abrini Daeng Ngiji; Sigid Suseno; Budi Arta Atmaja
Jurnal Fundamental Justice Volume 3 No 1 Maret 2022
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v3i1.1796

Abstract

Defamation is first regulated in Article 310 of the Criminal Code to protect the honor and reputation of each individuals. Defamation on electronic media is regulated in Article 27 Paragraph (3) of the ITE Law. Based on the Constitutional Court Decision Number 50/PUU-VI/2008, the implementation of Article 27 Paragraph (3) of the ITE Law refers to the Article 310 of the Criminal Code which requires a complaint (klacht). The implementation of Article 27 Paragraph (3) of the ITE Law in the cases of defamation of a group of people often creates confusion due to the unclear person being addressed. The implementation of this Article as an absolute complaint offense in defamation cases addressed to a group of people is still improper because the complaint in this case initiated by someone who is not directly harmed but as a group. This Article is still being implemented based on the interpretation of each law enforcement officials which causes its implementation does not reflect the legal certainty. The research method used is normative juridical approach with analytical descriptive specifications, that describes the regulations with legal theory and practical implementation.
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN DALAM LINGKUP PINJAMAN ONLINE ILEGAL DI INDONESIA Manayra Aisha Putri Indradjaja; Sigid Suseno; Rully Herdita Ramadhani
Paulus Law Journal Vol 3 No 2 (2022): Maret 2022
Publisher : Fakultas Hukum Univesitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51342/plj.v3i2.364

Abstract

The development of the digital era, especially in the technological aspect, has led to various innovations in the field of financial services, one of them is Financial Technology. The type of Financial Technology that is in huge demand and often used is Financial Technology Lending or information technology-based on lending and borrowing services or also known as online loans. Nowadays, Financial Technology Lending used as an alternative investment and practical source of funding for the community. However, along with developments, the convenience provided by Financial Technology Lending services can pose a risk of a criminal act, especially in the cyber aspect. Although in the practice law enforcement related to criminal acts committed within the scope of illegal online loan has been carried out. In reality illegal online loans are still rife in the community. This study aims to examine law enforcement and obstacles related to law enforcement against criminal acts committed within the scope of illegal online loans in Indonesia. By using a normative juridical approach, secondary data sources will be analyzed qualitatively, the following research results are obtained: (1) A description of the factors that affects law enforcement has been applied in tackling criminal acts committed within the scope of illegal online loans; (2) Even though law enforcement has been carried out, in practice there are still obstacles that not being able to eradicate criminal acts that occur within the scope of illegal online loans.
PENGAKUAN TERHADAP HUKUM PIDANA ADAT DI INDONESIA Ahmad Irzal Fardiansyah; Sigid Suseno; Mien Rukmini; Lies Sulistiani
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 4 No. 1 (2019): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 4 Nomor 1 September 2019
Publisher : Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Mengembangkan hukum yang hidup di dalam masyarakat Indonesia (hukum adat), sesunguhnya merupakan keniscayaan, karena hukum adat yang dimili ki bangsa Indonesia sejatinya adalah nilai-nilai yang berasal dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Secara khusus tentang hukum pidana adat, memiliki prinsip yang sama. Hukum pidana adat di Indonesia menganut doktrin bahwa tindak pidana adat merupakan hal yang dapat menganggu keseimbangan masyarakat adat, dan terhadap tindakan atau perbuatan delik yang mengganggu keseimbangan masyarakat adat sanksi yang diberikan pada umumnya dilakukan oleh para petugas adat. Akan tetapi hingga saat ini belum ada penerapan secara nyata dalam penegakan hukum di Indonesia. Dengan metode normatif meliputi aturan dan doktrin-doktrin tentang penerapan hukum pidana adat di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa memikirkan kembali kebijakan penangulangan kejahatan dengan hukum pidana, berarti dapat diartikan sebagai upaya untuk melakukan perbaikan terhadap kebijakan hukum pidana yang berlaku saat ini. Bila dikaitkan dengan pernyataan bahwa hukum pidana warisan kolonial merupakan sesuatu yang tidak berakar pada nilai -nilai moral dan budaya Indonesia, maka perbaikan/pembaharuan yang perlu dilakukan terhadap kebijakan hukum pidana Indonesia saat ini adalah dengan memperhatikan dan memasukkan unsur -unsur nilai -nilai moral dan budaya Indonesia, sehingga mengembangkan hukum pidana adat Indonesia merupakan langkah nyata menghargai nilai-nilai bangsa Indonesia, dengan tetap memperhatikan perkembangan global . Kata kunci: adat; hukum; pengakuan; pidana. ABSTRACT Developing a law that lives in Indonesian society (adat law), actually is a necessity, because the adat law owned by the Indonesian nation is actually values originating from the Indonesian community itself. Specifically about criminal adat law, has the same principle, which lives and develops from the identity of the Indonesian nation itself. Criminal adat law in Indonesia adheres to the doctrine that customary crimes are things that can disrupt the balance of indigenous peoples, and against delict actions or actions that disrupt the balance of indigenous peoples sanctions are generally carried out by customary officers. However, until now there has been no real implementation in law enforcement in Indonesia. This study uses normative methods and the results is rethinking crime prevention policies with criminal law, means that it can be interpreted as an effort to make improvements to current criminal law policies. If it is associated with the statement that the colonial law is an inheritance that is not rooted in the moral values and culture of Indonesia, then the improvement/renewal that needs to be done towards the current Indonesian criminal law policy is to pay attention to and incorporate elements of moral values and Indonesian culture, so that developing Indonesia's criminal adat law is a real step to respect the values of the Indonesian people, while still paying attention to global developments. Keywords: adat; criminal; law; recognition.
Transaksi Ilegal Menggunakan Kartu ATM Milik Orang Lain Fina Agustina Suhyana; Sigid Suseno; Tasya Safiranita Ramli
SIGn Jurnal Hukum Vol 2 No 2: Oktober 2020 - Maret 2021
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v2i2.92

Abstract

Salah satu resiko yang harus disikapi oleh perbankan adalah tindak pidana transaksi ilegal menggunakan kartu ATM milik orang lain, dimana nantinya nasabah tidak mengetahui bahwa saldo di rekeningnya telah habis karena telah terjadi penarikan menggunakan kartu ATM hasil kloning. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan penerapan hukum terhadap transaksi illegal menggunakan kartu ATM milik orang lain, dan perlindungan hukum terhadap nasabah sebagai korban tindak pidana transaksi ilegal menggunakan kartu ATM hasil kloning. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Adapun metode analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi secara sistematis, dipolarisasi, dikategorisasi dan dikelompokkan sesuai dengan alur pembahasan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum terhadap transaksi illegal menggunakan kartu ATM milik orang lain, diatur berdasarkan UU No. 1 Tahun 1960 dan UU No. 19 Tahun 2016. Akan tetapi, tindak pidana transaksi illegal menggunakan kartu ATM milik orang lain, belum diatur secara tegas di Indonesia apabila dibandingkan dengan Singapura dan Jepang. Adapun perlindungan hukum terhadap nasabah sebagai korban tindak pidana transaksi ilegal menggunakan kartu ATM hasil kloning, dapat diketahui berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain UU No. 21 Tahun 2011, PBI No. 16/1/PBI/2014, POJK No. 1/POJK.07/2013, serta POJK No. 18/POJK.07/2018. Dengan dasar kesimpulan tersebut, diharapkan secara tegas dapat dibentuk Undang-Undang tentang tindak pidana transaksi ilegal. Selain itu, Bank selaku PUJK harus membuat kebijakan penggunaan kartu ATM dengan teknologi chip implant, serta penerapan OTP sebagai autentikasi dua faktor (two-factor authentication) kepada para nasabahnya, sehingga risiko tindak pidana transaksi ilegal menggunakan kartu ATM milik orang lain dapat diminimalisir.
Studi Kasus Pemidanaan Terhadap Korporasi Yang Tidak Dituntut Dalam Tindak Pidana Kepabeanan Sebagaimana Diputus Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 34/Pid.Sus/2019/Pn.Sda Nadhif Abdiel Widatha; Sigid Suseno; Ajie Ramdhan
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 09 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v2i09.533

Abstract

Pengurusan dokumen impor maupun ekspor yang dilakukan oleh Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabenan rawan sekali terjadi pemalsuan terhadap dokumen impor maupun ekspor yang ada. Contohnya terjadi dalam Putusan Pengadilan Negero Sidoarjo Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN.SDA dimana Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan yang tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dijatuhi pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah korporasi yang tidak dikawakan oleh Jaksa Penuntut Umum dapat dijatuhi pidana oleh Majelis Hakim. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan studi kasus ini adalah dengan melakukan pendekatan yuridis normatif mengkaji dan meneliti data sekunder beruoa bahan hukum primer yaitu KUHAP, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, 34/Pid.Sus/2019/PN.SDA serta bahan hukum sekunder yaitu kepustakaan terkait untuk menganalisis putusan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo kepada korporasi dalam putusan ini tidak sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, karena korporasi dalam putusan ini tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
PARENTAL RESPONSIBILITY OF CHILDREN CRIME IN INDONESIAN CRIMINAL ADAT LAW Fardiansyah, Ahmad Irzal; Suseno, Sigid; Rukmini, Mien; Sulistiani, Lies
Jurnal Hukum & Pembangunan
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Children who are in conflict with the law cannot be separated from the responsibilities of parents as the first party in the childs environment. The relationship between parents and children is a harmonized relationship from a strong emotional connection on the basis of blood relations. This situation makes parents unable to release and be released responsibility for their childrens behavior. When children are faced with the law, policies to take over the responsibility of supervising children from parents, by denying that parents actually have the opportunity to deal with the problems of children who are dealing with the law are more often chosen. Even though the responsibility is transferred from the parents, they will find it difficult to rebuild the relationships they previously had with their children. This connection shows that parents also play a role when their children commit criminal acts indirectly.
Analisis Kebijakan Hukum Pidana dalam Pasal 45 Ayat (4) Jo. Pasal 27 Ayat (4) UU ITE Muhammad Al Riyadh; Sigid Suseno; Rully Herdita Ramadhani
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 5, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/ijclc.v5i1.19287

Abstract

Law no. 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE) regulates criminal acts of extortion and threats in one article formulation, namely Article 45 paragraph (4) jo. Article 27 paragraph (4). These two criminal acts have different qualifications for offenses as formulated in the Criminal Code and are rubber articles so that in their application they cause many victims, as in several decisions, namely Decision Number 111/Pid.Sus/2021/PN Ptk, Decision number 130/Pid. Sus/2018/PN Jkt Utr, and Decision number 777/Pid.Sus/2019/PN Jkt Pst. Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, the new ITE Law, has amended the previous amendment which changed the rubber article formulating the criminal offenses of extortion and threats which were separated into different article formulations. The author uses a normative research model sourced from library materials with a legal and conceptual approach. This research concludes that combining two criminal acts in one article formulation can lead to errors in interpretation or understanding by law enforcers of Article 45 paragraph (4) jo. Article 27 paragraph (4) of the ITE Law is old so there is the potential for human rights violations. This error in application occurs when the provisions for the offense of making complaints against suspects of criminal threats are not enforced
ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PEJABAT ADMINISTRASI PASCA KELUARNYA UU NO. 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Purba, Brian Sairado; Suseno, Sigid
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 12, No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v12i2.13468

Abstract

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 21 memberikan atribusi kewenangan baru kepada PTUN untuk menerima, memeriksa, dan memutus ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang dalam Keputusan dan/ atau Tindakan Pejabat Pemerintahan. Menanggapi hal tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 sebagai pedoman beracaranya. Sebelum berlaku nya UU AP tersebut penyelesaian perkara unsur penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat Pemerintahan sebagaimana unsur menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 UU Tipikor di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach), kasus (case approach), analitis (analytical approach) dan perbandingan (comparative approach). Data yang digunakan yakni data sekunder berupa studi kepustakaan, analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif.Terjadi conflict of norm terkait Peradilan mana yang berwenang mengadili perkara penyalahgunaan wewenang tersebut. Tidak ada perbedaan substansi antara penyalagunaan wewenang dan menyalahgunakan kewenangan, keduanya berasal dari ranah hukum administrasi negara yang kemudian di adopsi kedalam hukum pidana dengan doktrin otonomi hukum pidana. Implikasi dalam praktik pasca keluarnya UUAP tersebut adalah belum berjalan maksimal karena belum adanya persamaan perspektif dari kalangan hakim dan ahli menanggapi hal tersebut. UUAP dan PERMA tersebut sudah mengatur subjek, objek, dan prosedur nya, diundangkan nya sebuah peraturan perundang-undangan berarti sudah mengikat dan harus dijalankan sebagaimana amanat dari sebuah peraturan perundang-undangan.
Implementasi Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Siber Dalam Perspektif Perbandingan Hukum: Indonesia dan Inggris Raya Indradjaja, Manayra Aisha Putri; Suseno, Sigid; Atmaja, Budi Arta
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol. 11 No. 2 (2024): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jiph.v11i2.12931

Abstract

This paper aims to discuss the implementation of investigations into cybercrime in Indonesia and the United Kingdom. The implementation of investigations is an important process to ensure that a crime including cybercrime can be handled effectively, the perpetrators can be prosecuted based on applicable legal provisions, and the rights of victims can be protected. The problem in this paper is focused on exploring the implementation of investigations into cybercrime in both countries considering that along with the advancement of the digital era, cybercrime has become an ongoing challenge for law enforcement. In order to approach this problem, a reference is used for comparative criminal law theory to compare legal provisions and understand foreign laws so that they can be used as considerations for national legal reform. Data were collected through a statutory approach and a comparative approach and analyzed qualitatively. This study concludes that there are differentiating factors in the implementation of investigations into cybercrime in Indonesia and the United Kingdom. The implementation of investigations into cybercrime in Indonesia is under the coordination of police investigators, while in the United Kingdom, investigations into cybercrime are divided into two, namely the police who handle cybercrime cases at the regional level and the National Crime Agency which handles cross-border and high-risk cybercrime cases.
Indonesian Criminal Law Reform Policy Through the Classification of Fines in the Indonesian National Criminal Code (Attributed to Fines Sanctions in Law Number 63 Year 2024 on Immigration) Purwanti, Maidah; Suseno, Sigid; Idris, Idris; Chandra, Erika Magdalena
Lex Scientia Law Review Vol. 9 No. 1 (2025): May, 2025: Law, Technology, and Globalization: Challenges and Innovations in th
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/lslr.v9i1.21929

Abstract

After the Dutch colonial occupation, for 78 years Indonesia still used Wetboek van Strafrecht as the law that regulates criminal law until finally in 2023 Indonesia has a National Criminal Code. The National Criminal Code emphasizes the ultimum remedium character by changing fines into one of the main punishments. The formulation of fine as one of the main punishments is part of the effort to overcome the overcapacity in correctional institutions caused by imprisonment which has always been the main choice in the punishment system in Indonesia and is perceived increasingly ineffective. Fines that have been contained in the Criminal Code are also a reference for the determination of fines in special laws outside the Criminal Code, one of which is the Immigration Law which in its application faces many obstacles. This qualitative research uses normative juridical method that analyzes the norms of fine sanctions and its classification in the Indonesian National Criminal Code. Although there are still findings, the fine clause in the National Criminal Code raises new homework for legislators and implementers, related to special laws outside the National Criminal Code that also formulate fines in their criminal sanctions, the research found that the classification of fines in the National Criminal Code is formulated as a new Indonesian punishment policy that has a more ultimum remedium character and prioritizes the principle of justice over legal certainty, can be a guideline for imposing administrative fines for special laws and regulations such as Immigration Law
Co-Authors Ajie Ramdhan Atmaja, Budi Arta Azenia Tamara Davina Budi Arta Atmaja Djernih Sitanggang Efa Laela Fakhriah Eka Putra, Fariz Erika Magdalena Chandra Fardiansyah, Ahmad Irzal Fina Agustina Suhyana Idris Idris Ijud Tajudin Indradjaja, Manayra Aisha Putri Laela Fakhriah, Efa Lies Sulistiani Maidah Purwanti, Maidah Manayra Aisha Putri Indradjaja Mien Rukmini Mien Rukmini, Mien Muhammad Al Riyadh Muhammad Permana Shidiq Mustofa Haffas Nadhif Abdiel Widatha Nella Sumika Putri Purba, Brian Sairado Ramli, Tasya Safiranita Rezkyta Pasca Abrini Daeng Ngiji Rina Perwitasari Rukmini, Mien Rully Herdita Ramadhani Sitanggang, Djernih Suhyana, Fina Agustina Syarif A. Barmawi Tasya Safiranita Tasya Safiranita Ramli Topo Santoso Yesmil Anwar Zainal Muttaqin