Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.79
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indonesian Journal of Criminal Law Journal of Lex Philosophy (JLP) Journal of Lex Generalis (JLG)
A. Muin Fahmal
Universitas Muslim Indonesia
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
Kewenangan Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Mewujudkan Perdamaian Sebagai Bentuk Penegakan Keadilan Muh. Khairum; A. Muin Fahmal; Kamal Hidjaz
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 9 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (277.983 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis kewenangan Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Mewujudkan Perdamaian Sebagai Bentuk Penegakan Keadilan dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Jenis penelitian adalah penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan: Kewenangan Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum dalam mewujudkan perdamaian sebagai bentuk penegakan keadilan telah sesuai dengan aturan dan terlaksana dengan baik . Faktor-faktor yang menghambat perdamaian di Pengadilan Negeri Watampone Kelas I A adalah Para pihak dari awal memang menolak untuk berdamai, adanya point-point kesepakatan yang tidak dapat dipenuhi, batas waktu yang tidak mencukupi yakni 30 hari, salah-satu pihak atau para pihak tidak pernah hadir untuk melakukan mediasi meskipun telah dipanggil secara sah menurut hukum, salah-satu pihak berbelit-belit ketika dilakukan mediasi bahkan mengutamakan emosi, serta adanya oknum advokad/pengacara dari salah satu pihak yang memang tidak mengupayakan tercapainya perdamaian terhadap kliennya. The research objective to analyze the authority of the Judiciary as a Law Enforcement Institution in Realizing Peace as a Form of Justice Enforcement and the factors that influence it. This type of research is empirical juridical research. The results of this study indicate: The authority of the Judiciary as a Law Enforcement Institution in realizing peace as a form of upholding justice has been in accordance with the rules and carried out well. The factors that hindered peace at the Watampone Class IA District Court were the parties from the beginning refused to make peace, there were agreement points that could not be fulfilled, the time limit was insufficient, namely 30 days, one of the parties or the parties never present to mediate even though they have been legally summoned by law, one of the parties is complicated when mediation is carried out even prioritizing emotions, as well as the existence of individual advocates/lawyers from one of the parties who are not trying to achieve peace with their clients.
Efektifitas Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pengelolaan Anggaran Dana Desa Dan Bantuan Dana Desa A Khaerun Hidayah; A. Muin Fahmal; Askari Razak
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 10 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (281.883 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektifitas fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi Anggaran Dana Desa dan Bantuan Dana Desa; dan Faktor-Faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini menggunakan data primer melalui survei sebanyak 28 responden sebagai sampel dari jumlah Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan masa penelitian 3 Bulan, survei dilakukan dari bulan Maret s.d Mei. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran aktif badan permusyawaratan desa Sangat Efektif dalam mengawasi penggunaan Angaran Dana Desa dan Bantuan Dana Desa yang merupakan dan alokasi yang digunakan untuk Pemberdayaan Masyarakat, Pembinaan Masyarakat, Pembanguna Desa dan Penyelenggran Pemerintahan Desa: Faktor yang mempengaruhi kenerja Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari faktor hukum sebagai landansan yuridis pelaksanan tugas dan fungsi, faktor masyarakat sebagai faktor pendukung dalam pemerintahan desa serta faktor adat/kebiasaan sebagai faktor penunjang. The research objective to analyze the effectiveness of the function of the Village Consultative Body in supervising the Village Fund Budget and Village Fund Assistance; and the factors that influence it. This study uses primary data through a survey of 28 respondents as a sample of the number of Chairmen and Members of the Village Consultative Body with a research period of 3 months, the survey was conducted from March to May. The results of the study indicate that the active role of the village consultative body is very effective in supervising the use of the Village Fund Budget and Village Fund Assistance which constitutes and the allocations used for Community Empowerment, Community Development, Village Development and Village Administration Implementation: Factors affecting the performance of the Village Consultative Body consist of: legal factors as the juridical basis for carrying out duties and functions, community factors as supporting factors in village government and customary/habitual factors as supporting factors.
Co-Authors A Khaerun Hidayah Abdul Rahman Agussalim Agussalim Ahmad Fadil Alif Lofty Amrayadi Amrayadi Andi Arie Veriansyah Askari Razak Bakri Abubakar Chaidir Bachri Fitriani Fitriani Gabriel Rumbayan Hambali Thalib Hamza Baharuddin Hartono Tasir Irwanto Ibrahim Salim Kamal Hidjaz Kamri Ahmad Muh Ashar AZ Muh. Khaerul Anas Muh. Khairum Muhammad Kamal Muhammad Rinaldy Bima Mutia Nur Fadhilah Ruslan Nellyati Nellyati Nopianti Pratiwi Nur Fadhilah Mappaselleng Nurul Qamar Riskadewi Riskadewi Sepryani Sepryani Soraya Nurul Amirah Suaib Suaib Syahruddin Nawi Wahyu Gunawan