Garuda - Garba Rujukan Digital

Analisis Terhadap Pemilihan Khalifah Dalam Negara Khilafah Dalam Perspektif Sejarah Hukum Wahyu Gunawan; A. Muin Fahmal; Nurul Qamar
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis cara Pemilihan Khalifah dalam Negara Khilafah Islamiyah; dan menganalisi Belajar dari Sejarah Hukum yang diteliti untuk pembenahan Hukum di masa mendatang. Metode penelitian menggunakan metode penelitian hukum Normatif. Hasil penelitian bahwa Proses pemilihan Khalifah dalam Negara Khilafah tergantung kepada deskripsi para ulama’. Proses pemilihan Khalifah diawali dengan pemilihan kandidat oleh Ahlul halli wal aqdi (Majelis Umat), para kandidat diseleksi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan secara Syar’I hingga menyisakan satu orang saja. Calon Kholifah ini dibaiat boleh Ahlul halli wal aqdi (bay’at in ‘iqad), akhirnya umat pun membay’atnya (bay’at ta’at). Bay’at inilah yang menandai terangkatnya Khalifah dalam Negara Khilafah. The research objective was to analyze the method of selecting the Caliph in the Khilafah Islamiyah State; and analyzing learning from the history of law under study for future legal reform. The research method uses Normative legal research methods. The research result shows that the process of selecting the Caliph in the Khilafah State depends on the descriptions of the scholars'. The process of selecting the Khalifah begins with the selection of candidates by Ahlul halli wal aqdi (Assembly of the Ummah), candidates are selected based on criteria that have been determined by Syar'I, leaving only one person. This candidate for the Kholifah may take allegiance to Ahlul halli wal aqdi (bay'at in 'iqad), in the end the people took him (bay'at ta'at). Bay'at is what marks the appointment of the Caliph in the Khilafah State.

Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Nopianti Pratiwi; A. Muin Fahmal; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (307.287 KB)

Tujuan penelitian menganalisis kewenangan Kepala Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa. Metode penelitian adalah metode penelitian hukum yuridis-sosiologis. Hasil penelitian bahwa Kewenangan Pemerintahan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penyusunan peraturan desa di kecamatan galesong kabupate takalar: Sumber Daya Manusia/SDM (legal drafter/LD), Prosedur Penyusunan PARDES, Pengunaan Bahasa Perundang-undangan, Sarana dan Prasarana. The research objective was to analyze the authority of the village head in drafting village regulations. The research method is a legal sociological-juridical research method. The results of the study show that the Authority of Village Government includes the authority in the field of Village Government administration, Village Development implementation, Village community development, and Village community empowerment based on community initiatives, rights of origin, and Village customs. Other authorities assigned by the Government, Provincial Government, or Regency / City Regional Government in accordance with the provisions of statutory regulations. Factors that influence the preparation of village regulations in the galesong sub-district, takalar district: Human Resources / HR (legal drafter / LD), PARDES Preparation Procedures, Use of Legislative Language, Facilities and Infrastructure.

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Camat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Kabupaten Maros Muh Ashar AZ; A. Muin Fahmal; Muhammad Kamal
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (296.725 KB)

Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan Tugas dan Fungsi Camat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam Rangka Otonomi Daerah di Kabupaten Maros dan Fungsi Camat berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam Rangka Otonomi Daerah. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian adalah, pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Derah yang mengatur mengenai pelaksanaan Otonomi Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dan Fungsi Camat di Kabupaten Maros, kurang optimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurang optimalnya pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Khusus mengenai kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta faktor partisipasi masyarakat. The research objective is to analyze the implementation of the Camat's Duties and Functions based on Law Number 23 of 2014 in the Framework of Regional Autonomy in Maros Regency and the Camat's Functions based on Law Number 23 of 2014 in the Framework of Regional Autonomy. The research method uses empirical legal research. The result of the research is that the implementation of the provisions of the laws and regulations, namely Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government which regulates the implementation of Regional Autonomy in the context of implementing the duties and functions of the Head of Sub-district in Maros Regency, is not optimal. Factors that affect the less than optimal implementation of the provisions of laws and regulations, namely Law Number 23 of 2014 concerning Special Regional Government regarding the quality of human resources, facilities and infrastructure, as well as community participation factors.

Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum: Studi Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Bulukumba Bakri Abubakar; A. Muin Fahmal; Askari Razak
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 7 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (303.526 KB)

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam penegakan hukum tindak pidana politik uang pada Pemilihan Umum tahun 2019 di Bulukumba, dan faktor-faktor apakah yang memengaruhinya. Penelitian ini mengunakan data primer berupa hasil wawancara dan penyebaran kuesioner pada Kantor Bawaslu Bulukumba, Kantor Kejaksaan Negeri Bulukumba, Kantor Polres Bulukumba dan Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana politik uang pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Bulukumba kurang efektif, Setelah dilakukan serangkaian pengujian korelasi dari faktor-faktor hukum terhadap efektivitas hukum, diperoleh hasil bahwa faktor Substansi Hukum, Struktur Hukum, Budaya Hukum, Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana memengaruhi Efektifitas Penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana politik uang pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Bulukumba. to analyze the effectiveness of the implementation of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections in law enforcement of money politics in the 2019 General Election in Bulukumba, and what factors influence it. This study uses primary data in the form of interviews and questionnaires distributed at the Bulukumba Bawaslu Office, Bulukumba District Prosecutor's Office, Bulukumba Police Office and the Community. The results of the study show that: The implementation of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections in Law Enforcement of Money Politics in the 2019 Election in Bulukumba is less effective. After a series of tests of the correlation of legal factors on the effectiveness of the law, the results show that Legal Substance, Legal Structure, Legal Culture, Human Resources and Infrastructure factors affect the Effectiveness of the Implementation of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections in Law Enforcement of Criminal Acts of Money Politics in the 2019 Election in Bulukumba.

Pelanggaran Pidana Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 Abdul Rahman; A. Muin Fahmal; Muhammad Rinaldy Bima
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 7 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (350.184 KB)

Tujuan penelitian menganalisis penerapan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap pelanggaran pidana pemilihan yang dilakukan Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Bulukumba tahun 2020 dan Untuk memahami dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini dilakukan secara yuridis empiris, yaitu dengan mengumpuIkan data dengan cara meneliti dan menelaah fakta yang ada sejalan dengan pengamatan di lapangan. Dengan memperahatikan peraturan perundang-undangan dan fakta pelanggaran pidana pemilihan netralitas aparatur sipil negara. Hasil penelitian menunjukkan kurang terlaksana penerapan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap pelanggaran pidana pemilihan Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Bulukumba tahun 2020. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya yaitu Subtansi Hukum (Undang-Undang), Struktur Hukum (Penegak Hukum) Sarana atau Fasilitas, Masayarat, dan Kebudayaan. Terutama faktor subtansi hukum (Undang-Undang) perlunya kejelasan norma yang mengatur sanksi pidana Aparatur Sipil Negara. The Research objective to analyze the application of Law No. 10 of 2016 on election crimes committed by the State Civil Apparatus in the 2020 Election of Regent and Deputy Regent in Bulukumba and to understand and analyze the factors that influence it. This research was carried out in an empirical juridical manner, namely by collecting data by researching and examining existing facts in line with observations in the field. By taking into account the laws and regulations and the facts of criminal violations of the neutrality election of the state civil apparatus. The results of the study show that the implementation of Law Number 10 of 2016 is not enough for criminal violations of the election of the Neutrality of the State Civil Apparatus in the Implementation of the Election of Regents and Deputy Regents in Bulukumba in 2020. This is influenced by several factors, including the legal substance (law), legal structure (Law Enforcement) Facilities or Facilities, Community, and Culture. Especially the factor of legal substance (Law) the need for clarity of norms governing criminal sanctions for State Civil Apparatus.

Efektifitas Fungsi Mediasi Penyelesaian Sengketa Bakal Calon Anggota Legislatif Oleh Bawaslu Tahun 2019 di Kabupaten Soppeng Amrayadi Amrayadi; A. Muin Fahmal; Askari Razak
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 7 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (301.014 KB)

Tujuan penelitian menganalisis efektifitas fungsi Mediasi Penyelesaian Sengketa Atas Penolakan Komisi Pemilihan Umum terhadap Bakal Calon Anggota Legislatif oleh Bawaslu pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Soppeng, dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi Mediasi Penyelesaian Sengketa Atas Penolakan Komisi Pemilihan Umum terhadap Bakal Calon Anggota Legislatif oleh Bawaslu pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Soppeng. Jenis penelitian Normatif-Empiris, Hasil penelitian menunjukkan: 1) Bahwa pelaksanaan fungsi Mediasi Penyelesaian Sengketa Atas Penolakan Komisi Pemilihan Umum terhadap Bakal Calon Anggota Legislatif oleh Bawaslu pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Soppeng kurang efektif atau belum terlaksana secara optimal. 2) Bahwa terdapat empat faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi Mediasi Penyelesaian Sengketa Penolakan Komisi Pemilihan Umum terhadap Bakal Calon Anggota Legislatif oleh Bawaslu pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Soppeng yaitu faktor substansi hukum, faktor sumber daya aparat penyelenggara, faktor peserta pemilu dan faktor budaya hukum masyarakat. The Research objective to analyze the effectiveness of the Dispute Settlement Mediation function on the General Election Commission's Rejection of Prospective Legislative Members by Bawaslu in the 2019 Legislative Election in Soppeng Regency, and to find out what factors influence the implementation of the Dispute Settlement Mediation function on the General Election Commission's Rejection. against Prospective Legislative Members by Bawaslu in the 2019 Legislative Election in Soppeng Regency. This type of research is Normative-Empirical, the results of the study show: 1) That the implementation of the Dispute Settlement Mediation function on the General Election Commission's Rejection of Prospective Legislative Members by Bawaslu in the 2019 Legislative Election in Soppeng Regency is less effective or has not been implemented optimally. 2) That there are four factors that influence the implementation of the Mediation function for the Dispute Resolution of the General Election Commission's Rejection of Prospective Legislative Members by Bawaslu in the 2019 Legislative Election in Soppeng Regency, namely the legal substance factor, the resource factor of the organizing apparatus, the election participant factor and the cultural factor. community law.

Konsep Diversi Dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum Bagi Anak Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Nellyati Nellyati; A. Muin Fahmal; Askari Razak
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (291.679 KB)

Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep diversi dalam penanganan tindak pidana pemilu bagi anak oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum dan faktor - faktor apakah yang berpengaruhinya. Penelitian ini mengunakan data primer berupa hasil wawancara dan penyebaran kuesioner pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Bawaslu Luwu Timur, Bawaslu Selayar dan Bawaslu Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Konsep Diversi dalam penanganan tindak pidana pemilu yang pelakunya adalah anak dapat diterapkan dalam penanganan pelanggaran Pemilihan umum oleh Bawaslu ditinjau dari segi filosofis, sosiologis dan yuridis. Penerapan diversi dalam penanganan tindak pidana Pemilihan yang melibatkan anak oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum dipengaruhi oleh empat faktor: Faktor Substansi Hukum, Faktor Struktur Hukum, Faktor Sarana dan Prasarana serta faktor budaya hukum masyarakat. The Research objective to analyze the concept of diversion in the handling of election crimes for children by the General Elections Supervisory Agency and the factors that influence it. This study uses primary data in the form of interviews and questionnaires at the Integrated Law Enforcement Center (Gakkumdu) of the Bawaslu of South Sulawesi Province, East Luwu Bawaslu, Selayar Bawaslu and Makassar Bawaslu. The results of the study indicate that the application of the concept of diversion in the handling of election crimes whose perpetrators are children can be applied in handling general election violations by Bawaslu in terms of philosophical, sociological and juridical. The application of diversion in handling election crimes involving children by the General Elections Supervisory Agency is influenced by four factors: Legal Substance Factors, Legal Structure Factors, Facilities and Infrastructure Factors and community legal culture factors.

Penerapan Sanksi Bagi Pemilih Yang Mencoblos Lebih Dari Satu Kali Sebagaimana Di Atur Pada Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah Ibrahim Salim; A. Muin Fahmal; Kamal Hidjaz
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (338.451 KB)

Penelitian ini bertujuan menganalisis alasan pertimbangan hakim dalam menerapkan Pasal 178B UU Pemilihan Kepala Daerah pada Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor: 31/Pid.Sus/2017/PN Tka, telah atau belum mencerminkan keadilan sesungguhnya, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode yang diterapkan pada penelitian ini adalah penelitan normative Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor: 31/Pid.Sus/2017/PN Tka dalam penerapan Pasal 178B UU Pemilihan Kepala Daerah , berdasarkan 2 (dua) kategori pertimbangan, yaitu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis. Maka Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor: 31/Pid.Sus/2017/PN Tka, telah mencerminkan keadilan sesungguhnya, dan (2) Bahwa dalam pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor: 31/Pid.Sus/2017/PN Tka, terkait penerapan Pasal 178B UU Pemilihan Kepala Daerah, dipengaruhi oleh faktor subyektif dan faktor obyektif, serta faktor raw in put, instrument input, dan enviromental input. The Research objective to analyze the reasons for the judge's consideration in applying Article 178B of the Regional Head Election Law in the Takalar District Court Decision Number: 31/Pid.Sus/2017/PN Tka, whether or not it has reflected real justice, and the factors that influence it. The method applied in this research is normative research. The results show that the reasons for the judge's consideration in the Takalar District Court Decision Number: 31/Pid.Sus/2017/PN Tka in the application of Article 178B of the Regional Head Election Law, are based on 2 (two) categories of considerations, namely the judgments of judges that are juridical in nature and those of judges that are non-juridical. Then the Takalar District Court Decision Number: 31/Pid.Sus/2017/PN Tka, has reflected true justice, and (2) That in the judge's consideration in the Takalar District Court Decision Number: 31/Pid.Sus/2017/PN Tka, related the application of Article 178B of the Regional Head Election Law, is influenced by subjective and objective factors, as well as raw input, instrument input, and environmental input factors

Netralitas Aparatur Sipil Negara Dan Implikasi Penerapan Sanksi Atas Pelanggaran Terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Suaib Suaib; A. Muin Fahmal; Kamri Ahmad
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (320.58 KB)

Tujuan penelitian menganalisis Netralitas Aparatur Sipil Negara Dan Implikasi Penerapan Sanksi Atas Pelanggaran Terhadap Penyelenggaraan Pemilihan dan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Netralitas Aparatur Sipil Negara Terhadap Penyelenggaraan Pemilihan. Penelitian ini mengunakan data primer berupa hasil wawancara dan penyebaran kuesioner pada Kantor Bawaslu Polewali Mandar, Kantor KPU Polewali Mandar, data sekunder berupa hasil karya dari pakar pakar hukum, teori-teori hukum, buku-buku, dan situs resmi yang berkaitan dengan judul penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Implikasi Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara pada pemilihan Bupati di Kabupaten Polewali Mandar masih kurang berpengaruh, (2) Setelah dilakukan serangkaian pengujian korelasi dari faktor-faktor yang mempengaruhi, diperoleh hasil bahwa faktor pemahaman terhadap aturan, budaya hukum, pengaruh pihak lain, dan perilaku aparatur sipil negara mempengaruhi netralitas aparatur sipil negara. The Research objective to analyze the Neutrality of the State Civil Apparatus and the Implications of Implementing Sanctions for Violations in the Implementation of Elections and what factors affect the Neutrality of the State Civil Apparatus to the Implementation of Elections. This study uses primary data in the form of interviews and questionnaires at the Polewali Mandar Bawaslu Office, Polewali Mandar KPU Office, secondary data in the form of the work of legal experts, legal theories, books, and official websites related to the research title. The results of the study show that: (1) The implications of the application of Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus and Government Regulation Number 53 of 2010 concerning Discipline of State Civil Apparatus in the election of Regents in Polewali Mandar Regency are still less influential, (2) After a series of Correlation testing of the influencing factors, the result is that the understanding of the rules, legal culture, the influence of other parties, and the behavior of the state civil apparatus affect the neutrality of the state civil apparatus

Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Dalam Pemilihan Umum: Studi Pemilu 2019 di Kabupaten Toraja Utara Gabriel Rumbayan; A. Muin Fahmal; Askari Razak
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (287.505 KB)

Tujuan penelitian menganalisis Pelaksanaan Fungsi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Dalam Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Toraja Utara. Dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang memengaruhi. Jenis penelitian Normatif-Empiris, yakni kajian kepustakaan, bahan hukum primer dan sekunder, serta peninjauan lapangan melalui responden. Lokasi penelitian di wilayah Kabupaten Toraja Utara. Populasi penelitian yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kabupaten Toraja Utara, Bawaslu Kabupaten Toraja Utara, Pengurus Partai Politik di Kabupaten Toraja Utara dan Masyarakat Kabupaten Toraja Utara. Responden ditentukan sebanyak 50 orang. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dan wawancara. Data-data dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian bahwa 1) Bahwa pelaksanaan Fungsi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Toraja Utara kurang efektif; dan 2) Bahwa terdapat empat faktor yang memengaruhi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pelaksanaan Fungsinya pada Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Toraja Utara yaitu Faktor substansi hukum, Faktor struktur hukum, Faktor sarana, dan Faktor budaya hukum masyarakat. The purpose of the study was to analyze the Implementation of the Functions of the Voting Organizer Group (KPPS) in the 2019 General Election in North Toraja Regency. And to find out what factors influence. The type of research is Normative-Empirical, namely literature review, primary and secondary legal materials, as well as field observations through respondents. The research location is in the North Toraja Regency. The research population is the General Election Commission of North Toraja Regency, the Voting Organizer Group (KPPS) of North Toraja Regency, Bawaslu of North Toraja Regency, Political Party Management in North Toraja Regency and the People of North Toraja Regency. Respondents were determined as many as 50 people. Data was collected through questionnaires and interviews. The data were analyzed using a qualitative approach. The results of the research are 1) That the implementation of the Function of the Voting Organizer Group (KPPS) in the 2019 General Election in North Toraja Regency is less effective; and 2) That there are four factors that influence the Voting Organizer Group (KPPS) in the Implementation of its Functions in the 2019 General Election in North Toraja Regency, namely the legal substance factor, legal structure factor, facility factor, and community legal culture factor.

Title

Found 22 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 22 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 22 Documents
Search