Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.016
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Jurnal Wawasan Yuridika Indonesian Journal of Criminal Law Journal of Lex Theory (JLT) Journal of Lex Philosophy (JLP) Journal of Lex Generalis (JLG) Qawanin Jurnal Ilmu Hukum
Andi Risma Andi Risma
Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search
Journal : Qawanin Jurnal Ilmu Hukum

 1   2 
Efektifitas Pendaftaran Tanah Nur Gematriana Aisyah; Andi Risma; St Ulfah
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1: Maret – Agustus 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aims to determine and analyze To determine and analyze the effectiveness of the implementation of Land Registration in Kab. Barru and to find out and analyze the factors that hinder the process of implementing the Regency Land Registration. Barru The research method used in writing this thesis is an empirical method, with coverage of primary data and secondary data, the research was carried out in the field, namely at the BPN office of Barru Regency. The results of this study indicate that the effectiveness of the implementation of the Land Registration Program has not been effective, although it can be seen with the new regulation, namely the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program in which the National Land Agency (BPN) has succeeded in making people register the land. However, until now there are still many obstacles that arise from the implementation of the land registration program, especially in Barru Regency. Then the factors that hinder the process of implementing land registration in Barru district are the first is the cost of land registration which is quite expensive for people with weak economies, the second is the cross-check process or the process of measuring and determining the boundaries of land parcels which also takes a long time. to see whether the land is included in the forest area or not, or whether the land does not overlap with other people's land because not all land can be registered. Research recommendations Effectiveness of land registration in Kab. Barru, the author gives suggestions that need to be further improved socialization activities to the community. And in the future, there will be available Human Resources (HR)/officers who are more capable or better understand program implementation procedures. Then improve the procedures for land registration and make more use of digitalization to make it easier for applicants and go directly to the community to provide socialization about the importance of registering land so that the expected effectiveness in land registration can be achieved, especially at the Land Office of Barru Regency. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Kab. Barru dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor- faktor yang menghambat proses pelaksanaan Pendaftaran Tanah Kab. Barru Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode empiris, dengan cakupan data premier dan data sekunder, penelitian dilakukan di lapangan yakni di kantor BPN Kabupaten Barru. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah belum berjalan efektif, walaupun dapat dilihat dengan adanya regulasi baru yakni program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dimana pada program ini pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah berhasil membuat masyarakat ramai-ramai mendaftarkan tanahnya. Namun hingga saat ini masih banyak kendala-kendala yang muncul daripelaksanaan program pendaftaran tanah khususnya di Kabupaten Barru. Kemudian faktor-faktor yang menghambat proses pelaksanaan pendaftaran tanah di kabupaten Barru adalah yang pertama adalah biaya pendaftaran tanah yang cukup mahal bagi masyarakat dengan ekonomi lemah, yang kedua adalah Proses kroscek atau proses pengukuran dan penetapan batas-batas bidang tanah yang juga membutuhkan waktu yang lama untuk melihat tanah tersebut masuk kawasan hutan atau tidak, atau apakah tanah tersebut tidak tumpang tindih dengan tanah milik orang lain karena tidak semua tanah dapat didaftarkan. Rekomendasi penelitian Efektivitas pendaftaran tanah di Kab. Barru, penulis memberikan saran yaitu Perlu ditingkatkan lagi kegiatan sosialisasi ke masyarakat. Serta kedepannya dapat tersedia Sumber Daya Manusia (SDM)/petugas-petugas yang lebih mampu atau lebih memahami prosedur pelaksanaan program. Kemudian memperbaiki tata cara pendaftaran tanah dan lebih memanfaatkan digitalisasi untuk mempermudah pemohon dan turun langsung ke masyarakat memberikan sosialisasi tentang pentingnya mendaftarkan tanah agar efektifitas yang selama ini di harapkan bisa dicapai dalam pendaftaran tanah khususnya pada kantor Pertanahan Kab.Barru.
Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Secara Online Pada Aplikasi Akulaku Ria Anjeliana; Andi Risma; Anggreany Arief
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1: Maret – Agustus 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aims to determine the implementation of online lending and borrowingagreements on the Akulaku application and how the legal protection is for theuser. This study uses empirical methods, namely data obtained from LiteratureStudies (secondary data) and interviews (primary data). Data analysis wascarried out using qualitative research methods, the data described in order toprovide answers or solutions to problems to draw a conclusion. Based on theresults of the research that the implementation of the online lending andborrowing service agreement, especially in the Akulaku application, the user donot meet directly, but when the user has agreed on the terms and conditions ofAkulaku, indirectly the user and Akulaku have a binding agreement, and there aretwo forms of protection. legal protection for the user, namely preventive legalprotection which aims to prevent a dispute before the occurrence of a dispute, andrepressive legal protection which is a form of final protection such as givingsanctions. Legal protection for the user in the online loan agreement on theAkulaku application has not been implemented or is less protected. Therecommendations for this research are that Akulaku must improve the securitysystem in the Akulaku application when there is an account hack and OJK must bemore assertive in responding to reports from users to be resolved, and OJK canmake regulations regarding Financial Technology dispute resolution institutions,as well as education or socialization provided. to the public about financialtechnology. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pinjammeminjam secara online pada aplikasi akulaku serta bagaimana perlindunganhukumnya bagi para pihak. Penelitian ini menggunakan metode empiris, yaitudata yang diperoleh dari Studi Pustaka (data sekunder) dan Wawancara (dataprimer). Analisis data dilakukan dengan metode penelitian kualitatif, yaitu datatersebut dideskripsikan agar dapat memberi jawaban atau pemecahan terhadappermasalahan untuk ditarik suatu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitianbahwa Pelaksanaan perjanjian layanan pinjam meminjam uang secara onlinekhususnya pada aplikasi akulaku para pihak tidaklah bertemu langsung, namunketika pengguna telah menyepakati syarat dan ketentuan dari akulaku makasecara tidak langsung pihak pengguna dan pihak akulaku memiliki ikatanperjanjian, serta terdapat dua bentuk perlindungan hukum bagi para pihak,yakni perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk mencegah sebelumterjadinya suatu sengketa, dan perlindungan hukum represif yang merupakanbentuk perlindungan akhir seperti pemberian sanksi. Perlindungan hukum bagipara pihak dalam perjanjian pinjam meminjam secara online pada aplikasi Akulaku belum terlaksana atau kurang dilindungi. Adapun rekomendasipenelitian ini adalah pihak akulaku harus meningkatkan sistem pengamanandalam aplikasi akulaku bilamana terdapat peretasan akun dan OJK harus lebihtegas dalam menanggapi laporan dari pengguna untuk diselesaikan, serta OJKdapat membuat regulasi mengenai lembaga penyelesaian sengketa financialTechnology, serta adanya edukasi atau sosialisasi yang diberikan kepadamasyarakat mengenai financial Technology.
TINJAUAN HUKUM TERHADAP BATASAN UMUR DEWASA SEBAGAI PEMEGANG SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH Idfi Yava Dwilestari; andi Risma; Muhammad Ilyas
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 2: September 2021 – Februari 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAC This study aims to determine the regulation of the age limit for adults as holders of land rights certificates and to find out the legal consequences if someone wants to make a certificate of land rights even though they are not old enough. This research uses a normative research method using a law approach and a case study approach. Then the data obtained were analyzed descriptively qualitatively so as to reveal the expected resultsand conclusions on the problem. The results of this study indicate that: Thediversity of regulations regarding the adult age limit in the law makes BPN issue a new regulation, namely the Ministerial Circular which has been regulated in the Circular of the Minister of Agrarian Affairs/Head of the National Land Agency Number 4/SE/I/2015, namely the adult age in land service framework is 18 years or already married. The Circular is contrary to Article 330 BW which regulates the adult age of 21 years. The legal consequences that occur in the making of land rights certificates that do not meet the requirements of adult age are administrative defects but are not canceled but the certificate cannot be used until it is of sufficient age and the certificate will be held by an appointed guardian. Recommendations for this research: it is hoped that with the Circular Letter of the Minister of Agrarian Affairs/Head of the National Land Agency Number 4/SE/I/2015 regarding adult age, it can provide uniformity regarding the adult age limitin the context of land services throughout the National Land Agency in Indonesia. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan batasan umur dewasa sebagai pemegang sertifikat hak atas tanah dan untuk mengetahui akibat hukum apabila seseorang ingin membuat sertifikat hak atas tanah padahal belum cukup umur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang dan pendekatan studi kasus. Kemudian data yang diperolehdianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pengaturan mengenai batas usia dewasa telah diatur dalam Surat Edaran Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/SE/I/2015 yaitu usia dewasa dalam rangka pelayanan pertanahan adalah 18 tahun atau sudah menikah. Surat Edarantersebut bertentangan dengan Pasal 330 BW yang mengatur umur dewasa yaitu21 tahun. Akibat hukum yang terjadi dalam pembuatan sertifikat hak atas tanah yang belum memenuhi syarat cukup umur dewasa tersebut yaitu cacat administrasi tetapi tidak dibatalkan akan tetapi sertifikat tersebut tidak bisa digunakan sampai usianya mencukupi dan sertifikatnya akan dipegang oleh wali yang telah ditetapkan. Rekomendasi penelitian ini : diharapkan dengan adanya Surat Edaran Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/SE/I/2015 tentang usia dewasa, bisamemberikan keseragaman terkait batasan umur dewasa dalam rangka pelayanan pertanahan di seluruh Badan Pertanahan Nasional yang ada di Indonesia.
Co-Authors A. Irfan Suandy Aan Aswari Abd Rahman Abdul Qahar Ahyuni Yunus Andi Alief Alrifani Ayub Andi Ardiansyah DM Andi Riski Mujahidah Masdi Anggreany Arief Anggreany Arief Dachran S Busthami Eka Wahyuni Fitrah Andriyani Hamsurah Hamsurah Hamza Baharuddin Herlin herlina herlina Idfi Yava Dwilestari Ilham Abbas Ilham Abbas Jihan Syahrani Bachrir Junaedi Junaedi La Ode Muhammad Jefri Hamzah Larisha Amalia  Pratiwi Ma'ruf Hafidz Muhammad Ilyas Muhammad Rinaldy Bima Mulyati Pawennei Mutmainnah Sari Nasrul Kadir Nur Gematriana Aisyah Prabu Satya Wiyata Putra Rabiah Nur Hidayanti idris Ria Anjeliana Riska Musdarniati Rustan Rustan Sahban Sahban Salle Salle Salmawati Salmawati Shinta Nur Amaliah Sitti Ulfah Sri Lestari Poernomo St Ulfah Sudirman Sanusi Sufirman Rahman Sufirman Rahman Syahruddin Nawi Vitya Asnur Wahyu Triansyah Yunita Aulia Safitri