Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

RECHTSVINDING : PENEMUAN HUKUM ( Suatu Perbandingan Metode Penemuan Hukum Konvensional dan Hukum Islam ) Muliadi Nur
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 2, No 1 (2004)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/as.v2i1.216

Abstract

Tidaklah salah anggapan yang mengatakan bahwa undang-undang itu tidak sempurna, memang tidak mungkin undang-undang itu meng­atur segala kegiatan kehidupan manusia secara tuntas. Ada kalanya undang-undang itu tidak lengkap dan ada kalanya pula tidak jelas, namun walau demikian undang-undang tersebut hams dilaksanakan. Olehnya maka penegak hokum (hakim) dalam menyelesaikan swot( permasalahan hokum konkrit, entab karena aturan hularm yang mengaturnya tidak lengkap, tidak jelas auto bahkun tidak ada sania sekali, arau juga karena perubahan masyarakat yang sangat pesat, haru,slah mencari dan mene­mukan hukunmya, dengan kata lain is dituntut untuk melakukan suatu pe­nemuan hukum oleh karena ia dilarang menolak menjatuhkan putus­an dengan dalih tidak sempurnanya aturan hukum (undang-undang) yang mengatur
MEDIASI SEBAGAI WADAH ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN Muliadi Nur
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 8, No 1 (2010)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/as.v8i1.37

Abstract

Medasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa secara “non litigasi”, yaitu penyelesaian yang dilakukan di luar jalur pengadilan. Namun tidak selamanya proses penyelesaian sengketa secara mediasi, murni ditempuh di luar jalur pengadilan. Dari kandungan ayat al-Qur’an surah an-nisaa ayat 35, dapat dipahami bahwa salah satu cara menyelesaikan perselisihan/persengketaan antara suami isteri, yaitu dengan jalan mengirim seorang hakam selaku “mediator” dari kedua belah pihak untuk membantu menyelesaikan perselisihan yang terjadi
Compensatory Annulment Justice in Indonesian Marriage Law: Coercion, Cohabitation, and Substantive Protection Muliadi Nur; Rosdalina Bukido; Syahrul Mubarak Subeitan
Kosmik Hukum Vol. 26 No. 2 (2026)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v26i2.30648

Abstract

Existing scholarship on marriage annulment in Indonesian family law primarily addresses formal defects of validity and coercion, but offers limited analysis of compensatory remedies when annulment produces social and economic harm. This article addresses that gap by examining Decision No. 42/Pdt.G/2023/PA.Llk and introducing the concept of compensatory annulment justice, defined as a judicial approach that annuls a coerced marriage while preserving limited remedies for relational harm. Using a normative juridical, case-based analysis, the study treats the decision as primary legal material to assess judicial reasoning on consent, coercion, cohabitation, and compensation. The findings show that the court moved beyond formal validity by (i) construing coercion through witness-based proof of psychological threat, (ii) positioning premarital cohabitation and local custom as relevant social facts without allowing them to override free consent, and (iii) awarding Rp2,000,000 via reconventional claim grounded in unlawful act doctrine and proportionality. These results demonstrate that annulment need not erase all consequences of the relationship. The study contributes a coherent framework for integrating consent protection with post-annulment responsibility, offering doctrinal guidance for courts to balance autonomy, legal pluralism, and substantive justice in family disputes.