Articles
ANALISIS KINERJA PEGAWAI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JEPARA
Sekti Aji Wibowo;
Muhammad Mustam;
Retna Hanani
Journal of Public Policy and Management Review Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (265.715 KB)
|
DOI: 10.14710/jppmr.v2i3.3024
This study aims to determine the correlation between employee capability and employee motivation with the performance of employees in the Department of Population and Civil Registration Jepara. The study was conducted with population totaled 27 people.The method of analysis in this study is quantitative data analysis using the Kendall tau_b formula to test the hypothesis. Analysis shows:1. Correlation between employee capability variables with employee performance variable showed a correlation coefficient of 0.243, which means there is a positive relationship but not significant.2. Correlation between the employee motivation variables with employee performance variable showed a correlation coefficient of 0.467, which means there is a positive and significant the correlation.3. Employee capability variable and employee motivation variable interrelate together with employee performance variables. This is seen from the results of correlation and cross table that shows the results of a positive correlation between the employee capability variables and employee motivation variables with the employee performance variable.
PERAN AKTOR LOKAL DALAM FORMULASI KEBIJAKAN EX OFFICIO DI KOTA BATAM
Chi Chi Gita Paramita;
R. Slamet Santoso;
Retna Hanani
Journal of Public Policy and Management Review Vol 10, No 2: April 2021
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jppmr.v10i2.30646
ABSTRACT The implantation of regional autonomy in Batam City gave birth to dualism or overlapping of authority between the Badan Pengusahaan Batam and Pemerintah Kota Batam which resulted in disharmony in the implementation of government in Batam City. To end this dualism problem, Government Regulation Number 62 of 2019 was formed which explains that the Head of Badan Pengusahaan Batam is led by the Walikota Batam. The purpose of this study was to identify local actors involved in the formulation of ex-officio policies and the role of analyzing each actor. This research is a qualitative research with descriptive method. The result of this study. First, the local actors involved are the Walikota Batam, Badan Pengusahaan Batam, Kadin Batam and Media massa. Second, Walikota Batam and Badan Pengusahaan Batam as the main actors as implementing policies, Kadin Kota Batam and media massa as secondary actors as accelerators. Recommendations in this study are regulated by the Head of BP Batam which should be regulates by an independent party, issuing a PP on the cooperation between BP Batam and Pemerintah Kota Batam and further research.
ANALISIS RELASI/HUBUNGAN ORGANISASI NON PEMERINTAHAN DALAM ADVOKASI KEBIJAKAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PEKALONGAN (Studi Komunitas Peduli Kali Loji (KPKL) dalam Penanganan Limbah Batik dan Sampah Pada Sungai Kota Pekalongan)
Suci Rejeki;
R Slamet Santoso;
Retna Hanani
Journal of Public Policy and Management Review Vol 10, No 3: Juli 2021
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jppmr.v10i3.31468
Pekalongan is an area that has many rivers in the middle of the city. As a city, Pekalongan City still faces problems in the form of waste and garbage pollution. Where Pekalongan is a city of batik and the batik industry is the main supporter of the community's economy. It is known that the government's efforts to overcome these problems have not been able to overcome the problem optimally. For this reason, the existence of the Komunitas Peduli Kali Loji (KPKL) as one of the Non-Governmental Organizations is important. The Komunitas Peduli Kali Loji (KPKL) has an involvement to assist the government in overcoming environmental problems in Pekalongan City, as a result of the very critical condition of the river. Based on this involvement, the researchers wanted to see how the relationship between KPKL and the Government (City, Regency, Province and Central). So this research was conducted to describe and analyze the relationship between KPKL and the Government in the context of handling the problem of batik waste and garbage in the Pekalongan City River. The approach used is descriptive qualitative with data collection techniques in the form of interviews, field observations, documentation and literature study. The results of the study indicate that the relations/relationships between KPKL and the Government include: First, relations/relationships that involve KPKL in Government activities; Second: the relationship/relationship between KPKL and the Government is cooperative in that this relationship is mutually beneficial, a partnership relationship where this relationship is very participatory in the context of development to conflictive relationships, taking distance so as to limit the space for movement; Third: the relationship/relationship of KPKL as a parallel partner of the Government.
Analisis Stakeholders dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Program Kampung Iklim (Proklim) sebagai Upaya Mitigasi Perubahan Iklim Dusun Soka, Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang
Gisti Raisy Ismiartha;
R Slamet Santoso;
Retna Hanani
Journal of Public Policy and Management Review Vol 10, No 2: April 2021
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jppmr.v10i2.30591
ABSTRAKProgram Kampung Iklim adalah program berlingkup nasional yang dilakukan sebagai upaya adaptasi serta mitigasi perubahan iklim dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan keterlibatan pemangku kepentingan lainnya. Kerjasama antar aktor menjadi salah satu kunci utama karena upaya mengurangi dampak perubahan iklim harus dilaksanakan secara multipihak pada setiap skala. Dusun Soka merupakan salah satu wilayah yang telah mengimplementasikan program tersebut dengan nama Proklim Sokaku Asri. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah pengelolaan sampah melalui kelompok masyarakat TPS3R Sokaku Asri dan Bank Sampah Soka Resik. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis jejaring stakeholder dalam keberlangsungan kegiatan pengelolaan sampah pada Program Kampung Iklim (Proklim) Sokaku Asri. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian jejaring aktor yang dilakukan dengan teknik net mapping, diketahui bahwa terdapat tujuh belas aktor yang berasal dari klasifikasi sektor pemerintah, sektor privat, masyarakat, kelompok masyarakat, LSM, media massa, serta badan hukum publik. Setiap pengaruh yang dihasilkan oleh ketujuh belas aktor kemudian membentuk jejaring dengan jenis dan tingkat pengaruh yang berbeda. Secara keseluruhan, terdapat 52 pengaruh yang dihasilkan serta 5 hubungan yang saling menguntungkan.
DETERMINAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN KUDUS
Indri Puspita Sari;
R Slame Santoso;
Retna Hanani
Journal of Public Policy and Management Review Vol 11, No 2: April 2022
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jppmr.v11i2.33337
Indonesia menjadi negara yang darurat akan sampah terutama sampah plastik, oleh karena itu perlu adanya pengelolaan sampah yang dilakukan secara komprehensif. Pelaksanaan implementasi pengelolaan sampah tidak terlepas dari berbagai variabel yang dapat mepengaruhi pencapaian keberhasilan implementasi kebijakan. Salah satu diantaranya adalah variabel sumber daya dan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besaran hubungan antara sumber daya dan lingkungan terhadap implementasi kebijakan pengelolaan di Kabupaten Kudus. Metode penelitian yang digunakan yakni kuantitatif dengan jumlah responden sebesar 75 pegawai teknis Dinas PKPLH Kabupaten Kudus dan UPT TPA Tanjungrejo Kabupaten Kudus. Teknik analisis data statistik yang digunakan meliputi korelasi kendall tau, koefisien konkordansi kendall tau, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara sumber daya dengan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus sebesar 39%. Terdapat hubungan yang positif antara lingkungan dengan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus sebesar 10,8%. Sumber daya dan lingkungan secara bersama-sama memiliki korelasi sebesar 39,3% terhadap implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus.
ANALISIS KINERJA PEGAWAI DALAM PENYALURAN DANA BOS TAHUN 2011 DI DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG
Fatimatuz Zahro;
Susi Sulandari;
Retna Hanani
Journal of Public Policy and Management Review Volume 1, Nomor 1, tahun 2012
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (238.568 KB)
|
DOI: 10.14710/jppmr.v1i1.260
Pelaksanaan program BOS di Dinas Pendidikan Kota Semarang dilakukan oleh suatu bidang yaitu sering dikenal dengan sebutan MONBANG (Monitoring dan Pengembangan). Kinerja pegawai yang belum optimal terlihat dari pegawai yang tidak tepat waktu dalam menyelesaikan pekerjaannya, kurangnya kemandirian pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan, kurangnya pemerataan pembagian beban kerja antar pegawai, serta minimnya kompensasi. Hal tersebut mengindikasikan rendahnya kinerja pegawai kemungkinan berasal dari motivasi dan kemampuan pegawai. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan Keith Davis bahwa kinerja merupakan fungsi dari kemampuan dan motivasi (Human performance = Ability x Motivation).Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode ini digunakan untuk menganalisis kinerja pegawai, menjelaskan faktor penghambat dan pendorong kinerja serta untuk mengetahui upaya-upaya dalam peningkatan kinerja pegawai.Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara mendalam (depth interview) terhadap delapan informan yang dipilih melalui pemilihan informan yang didasarkan atas tujuan tertentu (purposive sample), untuk memperoleh data kualitatif penulis menggunakan teknik “snowball sampling”. Penulis menemukan permasalahan yang dapat menghambat kinerja pegawai yaitu kuantitas kerja, fasilitas kantor, imbalan serta ketrampilan pegawai. Sedangkan faktor pendorong kinerja yaitu kualitas kerja, kemandirian, ketepatan waktu, lingkungan kerja, tingkat pendidikan serta pengalaman kerja.Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah untuk meningkatkan kinerja pegawai khususnya pada Tim Manajemen BOS Tahun 2011 yaitu memperbaiki aturan pembagian beban kerja pegawai agar lebih merata, memperbaiki jaringan komputer yaitu dengan cara meningkatkan kecepatan jaringan sehingga komputer yang ada bisa beroperasi dengan baik, memberikan pelatihan kemampuan serta bimbingan yang lebih intens khususnya kepada pegawai yang berusia >50 tahun agar bisa mengoperasikan komputer dengan baik.
STUDI KUALITAS PELAYANAN KERETA API TAWANG JAYA KELAS EKONOMI DAOP IV SEMARANG
Hesti Agustini;
Zaenal Hidayat;
Retna Hanani
Journal of Public Policy and Management Review Volume 1, Nomor 2, Tahun 2012
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (457.478 KB)
|
DOI: 10.14710/jppmr.v1i2.1309
Adanya suatu perbaikan kualitas pelayanan pada PT.KAI DAOP IV Semarangdikarenakan adanya perubahan pada struktur dan budaya perusahaan dan mendorongperubahan kualitas pelayanan kereta api, maka yang menjadi latar belakang penelitianini lebih condong kemana arah kualitas pelayanan Kereta Api Tawang Jaya KelasEkonomi ini. Kultur organisasi dibuat sebagai nilai-nilai yang dijadikan pedoman ataupandangan pegawai ataupun petugas pelayanan dalam melayani penumpang. Kulturorganisasi harusnya dapat didalami dan dipahami oleh para petugas kereta apisehingga petugas dapat memberikan pelayanan yang prima untuk penumpang keretaapi Tawang jaya kelas ekonomi.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara variabel kemampuanpegawai dan kultur organisasi terhadap kualitas pelayanan kereta api tawang jayakelas ekonomi. Teori yang digunakan adalah model manajemen pelayanan, teorisegitiga keseimbangan kualitas pelayanan Morgan dan Morgantroyd, dan teorimomen kritis pelayanan Albert dan Bradford. Penelitian ini menggunakan tipepenelitian eksplanotori dengan sampel sebanyak 89 responden. Pengujian hipotesismenggunakan rumus Korelasi Rank Kendall dan Konkordensi Kendall.Hasil penelitian ini menunjukan adanya korelasi atau hubungan dan signifikanantara kemampuan pegawai dengan kualitas pelayanan yang diperoleh dariperhitungan Z hitung > Z tabel atau 8,13 > 1,645 untuk tarif signifikansi 5% sehinggaHa diterima dan Ho ditolak. Terdapat korelasi atau hubungan signifikan antara kulturorganisasi dengan kualitas pelayanan yang diperoleh dari perhitungan Z hitung > Ztabel atau 7,31 > 1,645untuk tarif signifikansi 5% sehingga Ha diterima dan Hoditolak. Adanya korelasi atau hubungan positif dan signifikan antara kemampuanpegawai dan kultur organisasi dengan kualitas pelayanan yang diperoleh dari hasilX2o >X2t atau 155,456 > 122,942 untuk taraf signifikansi 5%. Berdasarkan penelitiandapat diketahui bahwa kemampuan pegawai dan kultur organisasi mempunyaihubungan dengan kualitas pelayanan Kereta Api tawang Jaya Kelas Ekonomi PT.KAIDAOP IV Semarang. Diketahui pula dari hasil penelitian bahwa kualitas pelayanankereta api Tawang jaya kelas Ekonomi masuk dalam kategori baik.
Beban Kerja Perempuan sebagai Kondektur Bus Taruna Jurusan Semarang-Solo
Fierza Ainda Prawesti;
Suyanto Suyanto;
Retna Hanani
Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi Vol 4, No 2: Juni 2021
Publisher : Prodi Antropologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/endogami.4.2.31-37
The existence of sosial transformation makes women being able to access in public domain for work. However, the equality that has slowly been achieved created a new problem, namely double burden borne by women because they are required to take responsibility on all their household chores. This study aims to describe the double burden borne by women bus conductor workers. This type of research is qualitative with descriptive methods with data collection techniques through observation, in-depth interviews and documentation. The results showed that the double burden of women conductors was related to the physical workload of taking care of the household and working as a bus codector as well as the psychological burden which in their work environment they often get less wearing behavior in the form of catcall. Working women conductors are able to help meet the economic needs of their families, on the one hand they bear a heavy burden in their work and complain about fatigue and aches as a result of their work. There is a negative view due to double burden they run. Less time for gathering with family because they spent a lot of it in working. To face the double burden they experience, working women divide their time to do all the work they have to do.
Maintaining Civic Space: Women Activist and Spatial Politics During Pandemic Covid-19 in Indonesia
Robertus Robet;
Retna Hanani;
Charine Charine
Jurnal Perempuan Vol. 25 No. 4 (2020): Women and COVID-19 Pandemic
Publisher : Yayasan Jurnal Perempuan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34309/jp.v25i4.509
The Covid19 pandemic has changed society's spatial practices substantially. Large-scale social restrictions, lockdowns, and the obligation to wear masks have changed the way humans relates to each other personally and politically. This article discusses how the pandemic has shaped civic space of women activists and how women activists maintain and create civic space amid the pandemic and democratic regression. The data source of the article is collected through online survey of 20 women activists and in-depth online interviews. The results show that civil society organizations in Indonesia are under immense pressure due to pandemic and democratic regression. For civil society organizations, their space is limited by various legal regulations and various violence and stigma aimed at civil society activists. More than that, for women activists the pandemic also provides additional domestic burdens which make the space for women activists increasingly limited. In the midst of these obstacles, our research shows that women and civil society activists do not reduce their intensity in maintaining the civic space.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGUKURAN PROFESIONALITAS ASN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2018 TENTANG PENGUKURAN INDEKS PROFESIONALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DI BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG
Muhammad Fakhri Rizqyanto;
Slamet Santoso;
Retna Hanani;
Maesaroh Maesaroh
Journal of Public Policy and Management Review Vol 11, No 3: Juli 2022
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jppmr.v11i3.34574
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kebijakan pengukuran profesionalitas ASN di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Semarang dan menganalisisnya berdasarkan teori implementasi kebijakan dari Grindle. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data meliputi observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengukuran profesionalitas ASN di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Semarang sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Apratur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dalam dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Adapun implementasi pengukuran indeks profesionalitas ASN di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Semarang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi menurut Teori Grindle diketemukan bahwa keberhasilan implementasi yang terdiri atas Content of Policy dan Context of Policy dalam tiaptiap indikatornya berpengaruh positif