Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Kemudi

Akuntabilitas Pencapaian Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih (Studi Bidang Kehutanan Pada RPJMD 2014-2019 Provinsi Riau) Febrian, Ranggi Ade; Handrisal, Handrisal
Kemudi Vol 3 No 1 (2018): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (614.44 KB)

Abstract

Tulisan ini dipilih dengan alasan sebagai berikut : pertama akuntabilitas salah satu karakteristik good governance yang digunakan untuk melihat tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan tugas yang telah menjadi kewenangannya. Sehingga pencapaian visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih khususnya pada bidang kehutanan di Provinsi Riau diharapkan berjalan baik dan mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai objek forma dari ilmu pemerintahan itu sendiri. Pemerintahan Visioner/Visionary Governance, Besturen is Vooruitzien dalam bahasan belanda, juga merupakan salah satu asas pemerintahan untuk menciptakan pemerintahan yang mampu memandang jauh kedepan. Kedua Provinsi Riau adalah salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi geografis, geoekonomi, geopolitik yang hingga kini belum dimaksilkan oleh pemerintah daerah Provinsi Riau apalagi bidang kehutanan yang memiliki permasalahan yang berdampak pada masyarakat secara luas baik nasional maupun internasional.
Akuntabilitas Pencapaian Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih (Studi Bidang Kehutanan Pada RPJMD 2014-2019 Provinsi Riau) Ranggi Ade Febrian; Handrisal Handrisal
Kemudi Vol 3 No 1 (2018): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (614.44 KB)

Abstract

Tulisan ini dipilih dengan alasan sebagai berikut : pertama akuntabilitas salah satu karakteristik good governance yang digunakan untuk melihat tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan tugas yang telah menjadi kewenangannya. Sehingga pencapaian visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih khususnya pada bidang kehutanan di Provinsi Riau diharapkan berjalan baik dan mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai objek forma dari ilmu pemerintahan itu sendiri. Pemerintahan Visioner/Visionary Governance, Besturen is Vooruitzien dalam bahasan belanda, juga merupakan salah satu asas pemerintahan untuk menciptakan pemerintahan yang mampu memandang jauh kedepan. Kedua Provinsi Riau adalah salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi geografis, geoekonomi, geopolitik yang hingga kini belum dimaksilkan oleh pemerintah daerah Provinsi Riau apalagi bidang kehutanan yang memiliki permasalahan yang berdampak pada masyarakat secara luas baik nasional maupun internasional.
Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Andriyus Andriyus; Ranggi Ade Febrian; Handrisal Handrisal; Dita Fisdian Adni
Kemudi Vol 6 No 01 (2021): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (762.795 KB) | DOI: 10.31629/kemudi.v6i01.3660

Abstract

In general, the problem associated with Remote Indigenous Communities is accessibility to public facilities that enable them to transform their lives into a better direction. Lack of accessibility to the outside world which causes Remote Indigenous people to fall into various aspects of life such as poverty, low health levels, education levels and others. The purpose of this study was to analyze the Remote Indigenous Community Empowerment by the Bengkalis Regency Government. The results of this study are useful as information and input from the Bengkalis Regency Government in making policies related to the empowerment of Remote Traditional Communities in the Bengkalis Regency Regional Government. The results of this study indicate that the empowerment of Remote Indigenous Communities carried out by the Bengkalis Regency Government. not running properly because seen from human empowerment, social environment and social protection and advocacy is still limited to providing assistance for facilities and infrastructure, there are no concrete steps to improve the quality of the isolated indigenous community. The existence of barriers to empowerment is the limited budget and not yet open to the community of Remote Indigenous Communities to receive new things.
Government Innovation in Implementing the E-Pokir Application at the Pekanbaru City Regional People's Representative Council Secretariat Office: Studi Kasus di DPRD Kota Pekanbaru Paizal, Muhammad; Febrian, Ranggi Ade
Kemudi Vol 8 No 1 (2023): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31629/kemudi.v8i1.6265

Abstract

Indonesia is a democratic country where the people are the main holder of sovereignty in the goals of government. Public service as an orientation in providing services must support good governance to achieve this. This research was conducted with the aim of knowing and analyzing government innovation in implementing the E-Pokir application at the Pekanbaru City Regional People's Representative Council Secretariat Office. The collection techniques used were observation, interviews and documentation. The data analysis used is a descriptive qualitative method. The results of this research show that the Government's Innovation in Implementing the E-Pokir Application at the Pekanbaru City Regional People's Representative Council Secretariat Office is still not effective and implemented optimally, where in its realization there is still a lack of openness to information, especially in terms of fulfilling community aspirations. Among other things, the implementation of the e-Pokir application by the leadership and members of the Pekanbaru City DPRD is still not ideal, this application has been implemented for almost 3 years but it has not been able to be reached and observed by the community so it cannot become public data for the community as the main target of e-application innovation. Poker. The obstacles that arise in implementing this e-Pokir application innovation are that the community environment still has not received socialization, budget limitations, lack of support from related parties, and application accessibility. This application has been implemented for almost 3 years, but it has not been able to be reached and observed by the public so it cannot become public data for the community as the main target of the e-Pokir application innovation. The obstacles that arise in implementing this e-Pokir application innovation are that the community environment still has not received socialization, budget limitations, lack of support from related parties, and application accessibility. This application has been implemented for almost 3 years, but it has not been able to be reached and observed by the public so it cannot become public data for the community as the main target of the e-Pokir application innovation. The obstacles that arise in implementing this e-Pokir application innovation are that the community environment still has not received socialization, budget limitations, lack of support from related parties, and application accessibility.