Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.198
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAW REVIEW Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Jurnal Yudisial PALAR (Pakuan Law review) SIGn Jurnal Hukum SABDAMAS Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development Jurnal Legislasi Indonesia Lex Scientia Law Review
Velliana Tanaya
Universitas Pelita Harapan
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
PENERAPAN THE MISAPPROPRIATION THEORY DALAM PENGATURAN INSIDER TRADING DI INDONESIA (THE APLICATION OF THE MISAPPROPRIATION THEORY IN INSIDER TRADING REGULATION IN INDONESIA) Tanaya, Velliana; Winata, Dicky
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 12, No 1 (2015): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2015
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v12i1.372

Abstract

Sistem Pasar Modal diatur dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang PasarModal, yang memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, perusahaan, dan pihakterkait lainnya. Terlepas dari hukum, beberapa orang atau pihak mencoba mendapatkankeuntungan yang lebih besar dengan menggunakan akses yang mereka miliki untuk mencariinformasi terkait perdagangan dalam pasar modal dan menggunakannya untuk membeli ataumenjual saham perusahaan (yang aksesnya mereka miliki) sebelum penjualan atau pembelianitu diumumkan kepada masyarakat. Aksi semacam itu disebut insider trading dan kebiasaantersebut menyebabkan ketidaknyamanan di antara para penanam modal. Di Amerika Serikat,teori Misaproppriation digunakan untuk menentukan insider trading. Cakupan teori ini dapatbermanfaat jika diterapkan dalam pengaturan hukum mengenai pasar modal kita, sehinggapara “insider” dapat ditangkap.
The Legal Status of MoU as a Contract in BUMN Cooperation Agreements (Study of Denpasar Court Decision Number 419/PDT.G/2012/PN.DPS) Tanaya, Velliana; Yap, Celine Alexia; Subiran, Danishel; Gunawan, Lauren Angel; Singgih, Marvino Nathanael; Nugraha, Dwi Putra
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 4 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i4.1746

Abstract

Performance is an obligation where one or both parties have the responsibility to fulfill a condition that has been agreed upon in the agreement. However, if a performance is not performed or even violated, it can lead to default. In some instances, default might occur on the basis of a breach to a document that is generally considered non-binding, such as an MoU which turns out to be legally enforceable if it fulfills the elements of a valid agreement. In Denpasar Court Decision Number 419/PDT.G/2012/PN.DPS, the Defendant, a State-owned enterprise (BUMN), was proven to have committed a default. Therefore, there is a need to strengthen regulation and supervision to ensure the accountability of BUMN without hampering their operational independence. This paper uses a normative-empirical research method that examines the practical implementation of legal provisions and observes legal interactions that occur in society. Therefore, The Legal Status of MoU as a Contract in BUMN Cooperation Agreements (Study of Denpasar Court Decision Number 419/PDT.G/PN/DPS) is written
Enhancing Fair Use in Protecting Appropriated Artworks: A Comparative Analysis of Safeguarding Indonesian Copyright Law Nadya Aurelia, Caitlynn; Tanaya, Velliana; Sugianto, Fajar; Yamamoto, Atsuko
Lex Scientia Law Review Vol. 9 No. 1 (2025): May, 2025: Law, Technology, and Globalization: Challenges and Innovations in th
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/lslr.v9i1.20570

Abstract

Appropriated artwork refers to the practice of using pre-existing objects or images into new works of art with little or no significant changes to the original form. This trend developed into the Pop Art movement, where one of the characteristic features was the use of images from mass media, as seen in the works of Andy Warhol, including the transformation of Campbell's soup cans into iconic works of art. Although widely appreciated, this work has drawn criticism regarding copyright infringement, raising the question: where do one artist's rights draw on another? To what extent is the appropriation of copyright protected works considered legal without violating the rights of the original creator? The research results show that the two legal systems differ significantly in the aspects of exclusive rights, moral rights, protected works, exceptions, and duration of protection. The challenge in understanding fair use lies in determining the boundaries between the rights of one artist and another. The fair use doctrine assesses four main factors: the purpose and character of the use, the nature of the original work, the proportion of the work used, and the impact on the market. Courts in the US often favor fair use if elements of transformation are identified, measuring the extent to which the appropriated work carries elements of originality or new creativity. Indonesia could consider adopting the fair use doctrine by adapting the concept through ministerial regulations or other implementing regulations.
Perlindungan Hukum Pemilik Saham dalam Shareholders Agreement Perusahaan Asuransi Jiwa terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Nugraha, Dwi; Tanaya, Velliana; Kristanto, Akila Kieyenatama; Elisa Paka, Aldryan Perez; Silalahi, Jordan Baros Indraputra; Silalahi, Thomas Rifera Indraputra
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i5.4792

Abstract

Perlindungan pemilik saham yang mengikatkan diri dalam Shareholders Agreement dalam perusahaan asuransi jiwa memiliki pengaruh pada saat proses pengambilan keputusan, baik dalam perusahaan maupun dalam menghadapi keputusan administrative eksternal. Keputusan merupakan hal terbesar yang pernah dicapai oleh perusahaan-perusahan ini. Solusi hukum yang mampu menjawab kebutuhan dan kepercayaan pemilik saham dalam Shareholders Agreement atau penyelesaian masalah yang muncul baik sesudah atau sebelum perlu dibentuk dari pengamatan regulasi yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap para pihak Shareholders Agreement dalam perusahaan asuransi Jiwa yang terdampak berdasarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Lembaga Negara Otoritas Jasa Keuangan dalam hal ini sebagai objek KTUN dengan menelusuri melalui studi Putusan 475/G/2023/PTUN.JKT. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yuridis, dengan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa Shareholders Agreement lebih memiliki kedudukan yang kuat dalam menentukan hak dan kewajiban pemilik saham. Namun, dalam praktiknya perjanjian ini dapat dipengaruhi oleh peraturan pemerintah dengan menilik surat keputusan yang diterbitkan menjadi KTUN. Berdasarkan hal ini, rumpun administratif PTUN memiliki kompetensi absolut dalam penyelesaian sengketa antara pemilik saham dan Otoritas Jasa Keuangan melalui hakim atas Putusan PTUN. Pengaruh dari Putusan PTUN itu sangat memiliki dampak terhadap pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Maka dari itu, perlindungan hukum bagi pemilik saham dalam Shareholders Agreement harus mendapatkan kepastian hukum yang lebih kredibel guna mendukung stabilitas dan kepastian hukum dalam manajemen perusahaan asuransi jiwa.
Tinjauan Yuridis terhadap Keabsahan Perjanjian Jual Beli Kios : Studi Putusan Nomor 18/PDT.G/2016/PN.KPG Tanaya, Velliana; Xaviera, Gisella Helga; Yohanes, Jessy; Kwu, Paulina Shelly; Nathanael, Sheren Christabella
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i5.4906

Abstract

Akay, B. T. (2019). Lex Privatum. SAHNYA SUATU PERJANJIAN YANG DIATUR DALAM PASAL 1320 DAN PASAL 1338 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA, Vol. 7 No. 3. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/25912Azkia, T. N., & Suryono, A. (2024, Maret). Aliansi : Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora. Analisis Terhadap Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang (Studi Kasus Putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Mkd), Volume. 1, No.2, 259. https://journal.appihi.or.id/index.php/Aliansi/article/download/116/137/538Bagenda, C., Noya, S. W., Jaya, K., Lestari, A. T. W., & Murni, S. (2024, Desember). Jurnal Kolaboratif Sains. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjiian Jual Beii Menurut KUH Perdata, Vol.7 No.12, 4640. https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/download/6594/4747/Dewitasari, Y., & L, P. T. C. (n.d.). AKIBAT HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN APABILA TERJADI PEMBATALAN PERJANJIAN. https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/11967/8272Dr. Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram University Press.Dwiyatmi, S. H. (n.d.). Refleksi Hukum. ASAS PEMISAHAN HORIZONTAL (HORIZONTALE SCHEIDING BEGINSEL) DAN ASAS PERLEKATAN (VERTICALE ACCESSIE) DALAM HUKUM AGRARIA NASIONAL, Vol 5 No 1, 125-144. https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/download/3388/1635/17946Habiba, D. R. (2020). Notaire. Perolehan Hak Milik Yang Berasal Dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Ppjb) Terhadap Bangunan Yang Berdiri Di Atas Tanah Negara Bekas Hak Eigendom, Vol.3 No.3, 327-328. https://doi.org/10.20473/ntr.v3i3.22831Iwanti, N. A. M., & Taun. (2022, Desember). THE JURIS. AKIBAT HUKUM WANPRESTASI SERTA UPAYA HUKUM WANPRESTASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU, Vol. VI, No. 2, 347. https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris/article/download/601/386/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Maramis, S. N., Kalalo, M. E., & Mamengko, R. S. (2023). Lex Privatum. Kajian Hukum Tentang Keabsahan Jual Beli Online Pada Aplikasi Facebook, vol. 11, no. 4. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/47946Marhaeni, I. A. V., & Priyanto, I. M. D. (2023). Jurnal Kertha Negara. PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI APABILA PARA PIHAK TIDAK MENCANTUMKAN KLAUSUL FORCE MAJEURE DALAM PERJANJIAN, Vol 11 No 2, 135. https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthanegara/article/download/93583/50478Muskibah, & Hidayah, L. N. (2020, April). Refleksi Hukum. PENERAPAN PRINSIP KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM KONTRAK STANDAR PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DI INDONESIA, Volume 4 Nomor 2. https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/2931/1419Nugroho, M. S. P., & Nugraheni, A. S. C. (2024, Juni). Jembatan Hukum: Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara. Wanprestasi Dalam Perjanjian Jasa di Shoes And Care Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Perjanjian, Vol. 1 No. 2. https://journal.lpkd.or.id/index.php/Jembatan/article/download/153/164/748Nurwanto, A., & Hanifah, I. (2023). IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum. Tinjauan Yuridis Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Pembiayaan Kredit ? Kendaraan Bermotor (Study Komparatif KUH Perdata Dan Undang- Undang Nomor 8 ? Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Tentang Perlindungan Konsumen)?, Volume 3. https://jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/iuris/article/download/316/292?__cf_chl_tk=FfBjFil6VKG1TZqqfFkoWWHOyLAA7i0fhJpMxKGTTCM-1745337416-1.0.1.1-5SnlxZKZyKaGlqX7WQR8yXfOqxuThlUyQ7xNsNJjZUcPaendong, K., & Taunaumang, H. (n.d.). KAJIAN YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERIKATAN DAN PERJANJIAN DITINJAU DARI HUKUM PERDATA1 Oleh : Kristiane Paendong2 Herts Taunauma. E-Journal UNSRAT. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/41642/36988Quintarti, M. A. L. (2024, Agustus). Jurnal Kolaboratif Sains. Konsekuensi Hukum terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Bisnis, Volume 7 No. 8, 3177. https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/download/5997/4364/Ramadhani, R. (2018). EduTech. Konstruksi Hukum Kepemilikan Bangunan di Atas Tanah Hak Milik Orang Lain Berdasarkan Perjanjian Build Operate And Transfer (BOT), Vol 4, No 1, 21-22. https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/edutech/article/view/1885Shafira, S. K., Putri, S. A., Ainurohwati, Y., & Mubarok, A. Z. (2024, Oktober). Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research. Eksistensi Penerapan Konsep Restorative Justice dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia, Vol. 1 No. 4. https://doi.org/10.32672/mister.v1i4.2288Sinaga, N. A., & Darwis, N. (2020, Oktober). JURNAL MITRA MANAJEMEN. WANPRESTASI DAN AKIBATNYA DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN, Vol 7 No 2. https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/view/534Subekti. (2002). Hukum Perjanjian. Penerbit Intermasa.Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif. Alfabeta.Suwandono, A. (2024, Februari). Jurnal Kabar Masyarakat. Pemahaman Tahapan Pra Kontraktual Dalam Penyusunan Kontrak Untuk Mewujudkan Pelindungan Para Pihak, VOL. 2 NO. 1. https://doi.org/10.54066/jkb.v2i1.1630Syamsiah, D., Bao, R. M. B., & Yuliana, N. F. (2023). JURNAL HUKUM DAS SOLLEN. DASAR PENERAPAN ASAS PACTA SUNT SERVANDA DALAM PERJANJIAN, Vol. 9 No. 2. https://doi.org/10.32520/das-sollen.v9i2.2988Triantika, N. A., Marwenny, E., & Hasbi, M. (2020). Ensiklopedia. TINJAUAN HUKUM TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE MELALUI E-COMMERCE MENUEUR PASAL 1320 KUHPERDATA, Vol 2, No 2. https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/sosial/article/view/488
Rekontruksi Asas Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) Dalam Gugatan Sengketa Konsumen Tanaya, Velliana
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 47 No 1 (2013)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v47i1.65

Abstract

In a dispute over consumer protection, the plaintiff in this case is that consumers do not necessarily use the basic claim (posita) with the construction of Tort, but need to be reviewed again is there any legal relationship between consumers and business actors. If there is any relationship between the consumer and an entrepreneur based on contract thus the claim is based on breach of contract and if the consumer complaint using the qualification of tort, then the contractual relationship is not required. It is necessary to reconstruct the lawsuit to avoid an obscuur libel lawsuit which will end up to be niet ontvantkelijkverklaard.
Breach Of Contract In Focus: Legal Analysis Of Debt Transfer, Property Rights, And Contractual Obligations Gunawan, Anneke Catlynne; Gunadi, Chaterine Grace; Indrakusuma, Jason; Emmanuel Stutanto, Theodore Francisco; Tanaya, Velliana; Nugraha, Dewi
PALAR (Pakuan Law review) Vol 11, No 3 (2025): Volume 11, Nomor 3 July-September 2025
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v11i3.11821

Abstract

AbstrakThis article explores the legal framework surrounding breach of contract in Indonesian civil law, with particular focus on debt transfer, property rights, and the enforcement of contractual obligations. By analyzing two recent court decisions—a Supreme Court ruling and a High Court judgment from Surabaya—the study examines how Indonesian judges interpret and apply the principles of contract law in practice. The first case highlights the legal implications of unfulfilled obligations and delayed property settlement, while the second illustrates the procedural and substantive challenges in resolving disputes involving transferred debts and overlapping property claims. The discussion reveals how courts evaluate evidence, assess good faith, and determine liability. The article argues for clearer standards in interpreting contract breaches and a more consistent application of the rules governing debt transfer and secured property rights. These findings contribute to a deeper understanding of judicial tendencies and their implications for legal certainty and contract enforcement in Indonesia. Keywords: Breach of contract, ebt transfer, Property rights, Contractual obligations, Indonesian civil law.
Pembuktian Perjanjian Lisan dalam Perkara Wanprestasi : Analisa Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2021/PN.Mrt Desuardi, Shabrina Aurellia Nafisah; Yuka, Catrina; Angeline, Felicia; Tanaya, Velliana; Perera, Mirelle Elicia
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4640

Abstract

Perjanjian lisan tetap sah dan mengikat secara hukum selama memenuhi persyaratan perjanjian. Namun, permasalahan yang seringkali muncul adalah ketika debitur tidak melakukan apa yang diperjanjikan. Dalam konteks hukum perdata, pembuktian terhadap perjanjian lisan menjadi tantangan utama karena tidak adanya dokumen tertulis yang secara eksplisit mencatat isi perjanjian. Tujuan penelitian ini berfokus pada bagaimana mekanisme pembuktian perjanjian lisan dalam perkara wanprestasi serta bagaimana hakim mempertimbangkan alat bukti dalam Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2021/PN.Mrt. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan analisis yuridis normatif, dengan sumber data primer berupa Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 18/Pdt.G.S/2021/PN.Mrt dan KUHPerdata, serta data sekunder seperti buku hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat ahli. Teknik dalam mengumpulkan data dilaksanakan dengan studi dokumen dan dianalisis dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukan Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2021/PN.Mrt menyatakan perjanjian lisan sah antara para pihak dan mengikat. Hakim mempertimbangkan kesaksian saksi, bukti berupa transfer  dan kwitansi sebagai alat bukti yang mendukung adanya perjanjian serta wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat. Putusan ini menegaskan bahwa meskipun perjanjian dibuat secara lisan, selama dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah, maka tetap mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. 
Implikasi Hukum Wanprestasi Pemerintah pada Kontrak Pembangunan Pasar Ranggulalo: Analisis Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Dgl Lo, Adeline; Lee, Elena Philomena; Chen, Natasya Edgina; Baretta, Nicole; Nugraha, Dwi Putra; Tanaya, Velliana
SIGn Jurnal Hukum Vol 7 No 1: April - September 2025
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v7i1.416

Abstract

Government Default in Construction Contracts executed under assistance task projects raises questions concerning accountability and legal certainty, as exemplified by the Ranggulalo Market construction case. This study aims to analyze the legal implications of the Sigi Regency Government’s Default and to identify how legal accountability for the outstanding contract payment was determined based on Decision Number 28/Pdt.G/2021/PN Dgl. A normative legal research methodology utilized case, statutory, and conceptual approaches through qualitative analysis of the court decision, pertinent regulations, and secondary legal materials. The analysis reveals that the court determined the Defendant had committed Default and was responsible for paying the outstanding contract balance—acknowledging the involvement of the Co-Defendant—despite complexities concerning the Commitment-Making Official’s mandate, predicated on the binding civil law nature of the contractual relationship. The principal legal implications arising from this Default include the imposition of direct financial obligations on the government, the disruption of the fundamental principle of contractual equilibrium, diminished legal certainty for service providers, and the emergence of administrative and institutional consequences for the regional government involved. In conclusion, this judgment affirms government accountability in civil contracts and underscores the judiciary’s vital role in upholding the pacta sunt servanda principle. Concurrently, it highlights the urgent need to refine regulations concerning assistance tasks and strengthen contract governance within regional government environments.
Violation of Article 15 of Law No. 5 Year 1999 against the Conditions for the Legality of a Contract in Article 1320 of the Civil Code (KUH Perdata) Elsa, Elsa; Salim, Hartono Agus; Gymnastiar, Rigan; Tanaya, Velliana
Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 2 No. 12 (2025): Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/enrichment.v2i12.328

Abstract

This research aims to analyze the relationship between violations of Article 15 of Law No. 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition and the requirements for the validity of contracts as stipulated in Article 1320 of the Civil Code (KUH Perdata). Article 15 of Law No. 5 Year 1999 prohibits business actors from abusing a dominant position in an agreement, including forcing other parties to agree to unfair or detrimental terms. This prohibition aims to maintain fair business competition and prevent monopolistic practices that may harm certain parties. In the context of Civil Law, violation of Article 15 of Law No. 5 of 1999 can affect the validity of the contract based on Article 1320 of the Civil Code, especially on the elements of agreement and lawful cause. This research uses a normative juridical research method, an approach that focuses on analyzing relevant laws and regulations, legal doctrines, and court decisions. This research also discusses the legal implications of such violations, including the possibility of canceling the contract (Batal Demi Hukum) by the court or the Business Competition Supervisory Commission (KPPU). By using a normative approach and case studies, this article provides insight into how the principle of freedom of contract must be balanced with compliance with the rules of fair business competition. This research is expected to contribute to the development of contract law and business competition in Indonesia.
Co-Authors Angeline, Felicia Audrea Dindya Djohan Baretta, Nicole Cassey Regina Salamintargo Catherine Susantio Chen, Natasya Edgina Desuardi, Shabrina Aurellia Nafisah Dian Parluhutan Dicky Winata Dicky Winata, Dicky Djohan, Audrea Dindya Dwi Putra Nugraha Elisa Paka, Aldryan Perez elsa, elsa Emmanuel Stutanto, Theodore Francisco Fajar Sugianto Gunadi, Chaterine Grace Gunawan, Anneke Catlynne Gunawan, Lauren Angel Gymnastiar, Rigan Harimurti Adi Nugroho Indrakusuma, Jason Jessica Angeline Zai Jessica Vincentia Marpaung Kristanto, Akila Kieyenatama Kwu, Paulina Shelly Lee, Elena Philomena Lo, Adeline Marpaung, Jessica Vincentia Nadya Aurelia, Caitlynn Nathanael, Sheren Christabella Nugraha, Dewi Nugraha, Dwi Nugroho, Harimurti Adi P. Karo, Rizky Pratama Perera, Mirelle Elicia Putri, Intan Indriani Putri, Veronica Salim, Hartono Agus Silalahi, Jordan Baros Indraputra Silalahi, Thomas Rifera Indraputra Singgih, Marvino Nathanael Subiran, Danishel Veronica Putri Xaviera, Gisella Helga Yamamoto, Atsuko Yap, Celine Alexia Yohanes, Jessy Yuka, Catrina