Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.189
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum LEGAL BRIEF Jurnal Hukum Lex Generalis Indonesia Law Reform Journal (ILREJ) Soedirman Law Review
Ulil Afwa
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
PENERAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS PADA PT. MULIA AGRO PERMAI Nico Ibrahim; Sukirman Sukirman; Ulil Afwa
Soedirman Law Review Vol 3, No 3 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2021.3.3.168

Abstract

Perkembangan ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh para pelaku ekonomi, baik yang dilakukan secara perorangan maupun badan usaha. Perusahaan sebagai salah satu pelaku ekonomi memiliki beberapa peranan seperti, penciptaan lapangan pekerjaan, produksi barang dan/atau jasa, sumber pendapatan negara. Berdasarkan peran tersebut perusahaan harus melaksanakan kewajiban suatu tanggung jawab sosial dan lingkungan atau disebut sebagai Corporate Social Responsibility (CSR) yang selanjutnya diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas guna ikut berperan dalam memberikan kontribusinya kepada masyarakat maupun lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian menggunakan penelitian deskriptif serta menggunakan sumber data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan teori hukum serta data primer melalui wawancara di kantor pusat PT. Mulia Agro Permai, dengan model penyajian data menggunakan bentuk teks naratif dan model analisis data secara normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perspektif masyarakat mengenai perusahaan kelapa sawit merusak lingkungan adalah salah, karena PT. Mulia Agro Permai telah melaksanakan kegiatan CSR sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 74 Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Pelaksanaan program CSR ini dilakukan pada beberapa sektor yaitu, education, community, environment, dan employees.Kata Kunci : Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau Corporate Social Responsibility (CSR), Perseroan Terbatas, Perusahaan Kelapa Sawit, PT. Mulia Agro Permai
PENERAPAN PASAL 263 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG DALAM ASURANSI KEBAKARAN Hasrat Fitmy; Eti Purwiyantiningsih; Ulil Afwa
Soedirman Law Review Vol 2, No 3 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2020.2.3.101

Abstract

Seiring berkembangnya zaman, kebutuhan masyarakat mengenai asuransi juga ikut mengalami perkembangan. Pada dasarnya setiap manusia menghadapi risiko baik atas hidupnya maupun atas harta kekayaannya. Asuransi Kebakaran merupakan salah satu jenis asuransi kerugian yang menjamin harta kekayaan manusia. Harta kekayaan yang sudah diasuransikan dapat dijual dan atau berpindah hak miliknya kepada orang baru. Skripsi ini membahas mengenai penerapan Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dalam asuransi kebakaran. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data yakni berdasarkan studi kepustakaan berupa inventarisasi peraturan perundang-undangan serta buku buku, dan berdasarkan documenter berupa Polis Standar Asuransi Indonesia, yang disajikan dalam bentuk teks naratif dengan metode analisis normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peralihan hak milik yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak diterapkan dalam Asuransi Kebakaran. Hal ini sudah diatur, dalam Pasal 4 ayat (2) Polis Standar Asuransi Kebakaran.Kata Kunci : Asuransi, Asuransi Kebakaran, Peralihan Hak Milik
PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) BERDASARKAN PASAL 74 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS PADA PT. BANK DBS (THE DEVELOPMENT BANK OF SINGAPORE) INDONESIA Cornelius Bimo Septianto Sutrisno; Krisnhoe Kartika Wahyuningsih; Ulil Afwa
Soedirman Law Review Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2021.3.2.144

Abstract

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau Corporate Social Responsibility(CSR) telah diatur pada Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas, yang mewajibkan suatu Perseroan Terbatasuntuk turut berperan dalam memberikan kontribusinya kepada masyarakatmaupun lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridisnormatif. Data penelitian bersumber dari data sekunder dan data primer.Model penyajian data menggunakan bentuk teks naratif dan model analisisdata secara normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapatdisimpulkan bahwa PT. Bank DBS (The Development Bank of Singapore)Indonesia telah melaksanakan kegiatan CSR yang memfokuskankegiatannya melalui program dukungan terhadap kewirausahaan sosial dankegiatan kerelawanan karyawan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 74Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Tanggung Jawab Sosial danLingkungan. Oleh karena itu PT. Bank DBS Indonesia tidak dapat dikenakansanksi sesuai ketentuan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas.Kata Kunci: Perseroan Terbatas, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkunganatau Corporate Social Responsibility (CSR), PT. Bank DBS Indonesia
Law Implementation of Basic Service to Minimum Service Standard Health In Banyumas Regency Aqila Yufa Tsabita Hanani; Muhammad Taufiq; Ulil Afwa
Soedirman Law Review Vol 5, No 2 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2023.5.2.6311

Abstract

The Minimum Service Standard Health is the terms of the type and quality of basic health services that compulsory affairs of region which each citizen has to receive a minimum. In 2021, the Minimum Service Standard Health in some areas had not fulfilled 100% target, among them the Banyumas Regency. There are 2 (two) standards to be fulfilled by Banyumas District Health Office and Public Health in Banyumas Regency on 12 (twelve) types of basic health services. This research aims to analyze the implementation of basic service law to Minimum Service Standard Health in Banyumas Regency and factors that tend to affect it. This research is a qualitative research, with empirical juridical approach and descriptive research specs. Then the data is analyzed using qualitative method. The research results are measured in 4 (four) parameters, it shows that the implementation of basic service law to Minimum Service Standard Health in Banyumas Regency has been well managed, whic is held according to the standard, main task and function, authority, and a legal basis that applied. Nevertheless, in the practice it has not been fully accomplished in view of a few obstacles. As for factors that tend to influence the implementation of basic service law to Minimum Service Standard Health in Banyumas Regency are law factor; law enforcement factor; facility factor; society factor; and culture factor. In practice, these factors have a tendency that can support and/or hinder. The support factor are law factor and culture factor, while the obstacle factor are facility factor and society factor. The law enforcement factor can be categorized as both, the support factor and the obstacle factor.Keywords : Law Implementation, Minimum Service Standard Health, Support Factor, Obstacle Factor
TANGGUNG JAWAB HUKUM PRODUSEN OBAT TRADISIONAL TERHADAP KEAMANAN OBAT TRADISIONAL BAGI PASIEN Nani Suryani; Nayla Alawiya; Ulil Afwa
Soedirman Law Review Vol 3, No 3 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2021.3.3.163

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi pengaturan tanggung jawab hukum produsen obat tradisional terhadap keamanan obat tradisional bagi pasien dan bentuk tanggung jawab hukum produsen obat tradisional terhadap keamanan obat tradisional bagi pasien. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statue Approach), pendekatan analitis (Analytical Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Dengan spesifikasi penelitian inventarisasi peraturan perundang-undangan, sinkronisasi hukum, dan penemuan hukum in concreto. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa pengaturan tanggung jawab hukum produsen obat tradisional terhadap keamanan obat tradisional bagi pasien telah menunjukkan taraf sinkronisasi. Artinya, peraturan yang lebih rendah derajatnya telah sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya dan peraturan yang lebih tinggi derajatnya telah menjadi dasar pembentukan peraturan yang lebih rendah. Bentuk tanggung jawab hukum produsen obat tradisional terhadap keamanan obat tradisional bagi pasien meliputi : tanggung jawab mengganti kerugian yang merupakan tanggung jawab dari hukum perdata. Tanggung jawab menjalankan sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda sesuai dengan apa yang sudah tercantum dalam peraturan tersebut. Tanggung jawab menjalankan sanksi administratif berupa peringatan, peringatan keras, perintah penarikan produk dari peredaran, pengentian sementara dari kegiatan, atau pencabutan izin industri dan izin usaha, teguran lisan serta teguran tertulis.Kata Kunci : Tanggung Jawab Hukum, Produsen Obat Tradisional, Pelayanan Kesehatan Tradisional
PERLINDUNGAN HUKUM PEREKAM MEDIS DALAM PELAYANAN REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN Cahyadi Ramadhani; Nayla Alwiya; Ulil Afwa
Soedirman Law Review Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2021.3.2.149

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi pengaturan dan bentukperlindungan hukum perekam medis dalam pelayanan rekam medis daninformasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Metode yangdigunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan metodependekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan analitis(Analitical Aproach), dan pendekatan konseptual (Conseptual Approach).Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah inventarisasi hukum positif,sinkronisasi hukum dan penemuan hukum in concreto. Jenis data yangdigunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studikepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perlindunganhukum perekam medis dalam pelayanan rekam medis dan informasikesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan telah menunjukkan tarafsinkronisasi. Artinya, bahwa antara peraturan yang lebih rendah derajatnyatelah sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya dan peraturanyang lebih tinggi derajatnya menjadi dasar bagi pembentukan peraturan yanglebih rendah. Bentuk perlindungan hukum perekam medis dalam pelayananrekam medis dan informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatanmeliputi jaminan pengaturan memperoleh perlindungan hukum; jaminanpengaturan memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari penerimapelayanan kesehatan dan/atau keluarganya; jaminan pengaturanmelaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi dan kewenangan; jaminanpengaturan memperoleh imbalan jasa; jaminan pengaturan perlindungan ataskeselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat danmartabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama; jaminanpengaturan pengembangan profesi; jaminan pengaturan untuk menolakkeinginan penerima pelayanan kesehatan yang bertentangan dengan standarpelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional, kode etik, atauketentuan perundang-undangan, dan jaminan pengaturan hak lainnya.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perekam medis, Pelayanan Rekam Medisdan Informasi Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan
TANGGUNG JAWAB HUKUM DOKTER DALAM PELAYANAN TELEMEDICINE Sherly Primavita; Nayla Alawiya; Ulil Afwa
Soedirman Law Review Vol 3, No 4 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2021.3.4.103

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi pengaturan dan bentuk-bentuk tanggung jawab hukun dokter dalam pelayanan telemedicine pada struktur peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan  metode penelitian yuridis normative dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan  (statue approach) dan pendekatan analitis (analytical approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah inventarisasi  peraturan perundang-undangan (hukum positif), sinkronisasi hukum, dan penemuan hukum in concreto. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan.  Metode pengolahan data dengan reduksi data, display data dan klasifikasi data. Penelitian ini disajikan dalam bentuk teks naratif dengan metode analisis data secara kualitatif menggunakan analisis isi dan analisis perbandingan.  Berdasarkan hasil penelitian,  diketahui bahwa pengaturan tanggung jawab hukum dokter dalam  pelayanan telemedicine sudah menunjukkan taraf sinkronisasi secara vertikal. Artinya, peraturan perundang-undangan terkait tanggung jawab hukum dokter dalam pelayanan telemedicine yang memiliki derajat lebih rendah tidak saling bertentangan dengan peraturan yang memiliki derajat yang lebih tinggi, peraturan yang memiliki derajat yang lebih tinggi menjadi dasar atau sumber dibentuknya peraturan yang memiliki derajat lebih rendah. Bentuk tanggung jawab hukum dokter dalam pelayanan telemedicine dapat dijelaskan dalam tiga hal, meliputi: tanggung jawab hukum perdata  berdasarkan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 38 dan 39  Undang-Undang Nomor  11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; tanggung jawab hukum pidana berdasarkan Pasal 75, Pasal 76, Pasal 79 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Pasal 48, Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), (3), (4) Undang-Undang Nomor  11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; tanggung jawab hukum administrasi berdasarkan Pasal 31, Pasal 32 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/XII/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.Kata Kunci: Dokter, Pelayanan Telemedicine, Tanggung Jawab Hukum
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI PENGGUNA JASA ANGKUTAN PENERBANGAN DALAM HAL ADANYA DISKRIMINASI OLEH MASKAPAI PENERBANGAN ETIHAD AIRWAYS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus Putusan Nomor: 846/Pdt.G/2016/Pn Jkt.Sel) Raihan Fathurrahman; Suyadi Suyadi; Ulil Afwa
Soedirman Law Review Vol 4, No 2 (2022)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2022.4.2.182

Abstract

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) diharapkan dapat mendukung tercapainya perlindungan hak bagi konsumen. Dalam kasus ini Dwi Aryani sebagai penumpang penyandang disabilitas merasa diperlakukan diskriminatif dan dilanggar hak-nya karena diturunkan dari pesawat tanpa alasan nya jelas padahal penyandang disabilitas juga merupakan konsumen yang membutuhkan aksesibilitas untuk memenuhi kebutuhan baik kebutuhan materil maupun non-materil. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas sebagai konsumen jasa penerbangan dalam hal adanya diskriminasi oleh maskapai penerbangan etihad airways berdasarkan UUPK. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, data yang diperoleh disajikan dengan teks naratif, dan metode analisis data yang digunakan adalah metode normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil simpulan bahwa, Dwi Aryani sebagai Konsumen penyandang disabilitas mendapatkan Perlindungan Hukum dalam hal adanya diskriminasi oleh pihak maskapai penerbangan yang dianggap telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 Huruf (g), Pasal 7 Huruf (c), UUPK dan dan Pasal 5 huruf (v) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Serta melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan pelaku usaha berkwajiban membayar ganti rugi materil dan immateril.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Penyandang disabilitas, Angkutan Penerbangan, Diskriminasi.
The Urgency of the Principle of Balance in the Service Bond Agreement of Lion Air Group Maria Mu’ti Wulandari; Ulil Afwa; Putri Ayu Sutrisno
LEGAL BRIEF Vol. 13 No. 1 (2024): April: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v13i1.902

Abstract

The concept of balance is vital in work contracts, where mutual fulfillment of rights and obligations ensures justice. Specifically, this study will focus on the balance principle within the service bond work agreement at Lion Air Group, by examining its relevance and the legal protection it offers to pilots. Utilizing a normative juridical approach, the research analyzes the Lion Air Group Service Association Work Agreement. Findings reveal that the agreement between PT. Lion Mentari Airlines and its pilots employs standard clauses which fail to uphold the balance principle. There is an evident imbalance in the rights and obligations of the parties involved. Emphasizing the balance principle is crucial in standard contract agreements to address this disparity. The significance of this principle in work agreements extends to enhancing worker welfare, safeguarding against unjust practices, preventing illegal actions, strengthening industrial relations, and reducing workplace disputes. Overall, the study highlights the urgent need for equitable balance in work contracts to ensure fair and just treatment of all parties involved
Co-Authors Adinda Rasulanisa Farinta Antonius Sidik Maryono Aqila Yufa Tsabita Hanani Cahyadi Ramadhani Cornelius Bimo Septianto Sutrisno Elmyliantika Maranantan Eti Purwiyantiningsih Falennina Wahyu Kaamila Hasrat Fitmy Krisnhoe Kartika Wahyuningsih Lintang Anjani Swasthi M.I. Wiwik Yuni Hastuti Maria Mu’ti Wulandari Muhammad Taufiq Nani Suryani Nayla Alawiya Nayla Alwiya Nico Ibrahim Putri Ayu Sutrisno Raihan Fathurrahman Saryono Hanadi Sherly Primavita Silva Khoirunnisaa Sindy Riani Putri Nurhasanah Sindy Riani Putri Nurhasanah Sukirman Sukirman Suyadi, Suyadi Utami, Nurani Ajeng Tri Widya Dwi Ratnasari