Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.355
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dia: Jurnal Administrasi Publik JPAP (Jurnal Penelitian Administrasi Publik) (e-Journal) The Spirit of Society Journal : International Journal of Society Development and Engagement Jurnal Representamen ABDI MASSA: Jurnal Pengabdian Nasional PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik RELASI: Jurnal Penelitian Komunikasi PREDIKSI : Jurnal Administrasi dan Kebijakan Jurnal Media Administrasi Eduvest - Journal of Universal Studies GEMAH RIPAH: Jurnal Bisnis Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi Asian Journal of Management, Entrepreneurship and Social Science Society RADIX: Jurnal Filsafat dan Agama
Achluddin Ibnu Rochim
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Public Health Social Sciences Other

Published : 42 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 42 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
EVALUASI KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KELURAHAN DUKUH PAKIS KOTA SURABAYA Ratna Wulandari; Bambang Kusbandrijo; Achluddin Ibnu Rochim
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 2 No. 04 (2022): MANAJEMEN PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Efektifitas organisasi publik dalam memberikan pelayanan publik dapat dilihat dari kinerjanya melalui perilaku aparatur dalam menjalankan manajemen publik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan bagaimana peraturan yang ditetapkan oleh kelurahan Dukuh Pakis berakibat pada meningkatkan kinerja apartur sipil negara dengan lebih baik. Bagaimana pemberian kenyamanan layanan melalui sarana dan prasarana di Kelurahan agar pelayanan masyarakat lebih terpenuhi dan aparatur Kelurahan Dukuh Pakis Kota Surabaya meningkatkan etos kerja dan tanggung jawab dalam memenuhi tugas pokok administratif, memberikan hasil lebih efisien, efektif dan optimal. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik dokumen, observasi, dan wawancara. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Aparatur Sipil Negara sebagai pelayan masyarakat dapat menciptakan pola pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan masyarakat, sesuai kebutuhan masyarakat, kemampuan organisasi kelurahan yang berkeadilan dalam pengelolaan pelayanan. Kesimpulan dari evaluasi kinerja aparatur sipil negara adalah bahwa kinerja aparatur sipil negara meningkat melalui pelatihan sikap disiplin, perilaku kerja sama mempermudah dalam menyelesaikan pekerjaan.
IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT PADA APLIKASI PDS-PAJAK DAERAH SIDOARJO: (Studi Kasus di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo) Sheila Nanda Aprilia; Bambang Kusbandrijo; Achluddin Ibnu Rochim
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 2 No. 04 (2022): MANAJEMEN PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Implementasi E-Goverment dapat meningkatkan mutu pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses penyelenggaraan kepemerintahan. Badan Pelayanan Pajak Kabupaten Sidoarjo juga memanfaatkan perkembangan teknologi dengan mengeluarkan Aplikasi PDS-Pajak Daerah Sidoarjo. Sistem Aplikasi PDS telah diimplementasi di BPPD untuk meningkatkan pelayanan dalam kegiatan perpajakan. Keberhasilan implementasi bisa dilihat dari respon positif yang diberikan Wajib Pajak. Meski masih terdapat hambatan yang dihadapi dalam penerapan Aplikasi PDS, seperti tidak semua orang melek teknologi. Hambatan tersebut tidak menjadi permasalahan serius, karena BPPD Kabupaten Sidoarjo setiap saat melakukan sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan yang dikemukan oleh Merilee S. Grindle. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu melalui studi lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Aplikasi PDS berjalan baik, hal ini diperjelas dengan penerapannya sudah tepat sasaran, sosialisasi yang dilakukan berjalan dengan baik dilihat dari Wajib Pajak yang telah mengetahui dan menggunakan Aplikasi PDS dalam melakukan aktivitas perpajakan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN VAKSINASI COVID-19 DI KELURAHAN GUBENG SURABAYA Yerin Audri Asmono; Achluddin Ibnu Rochim; Bambang Kusbandrijo
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 2 No. 04 (2022): MANAJEMEN PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah Indonesia telah membuat kebijakan dalam upaya mengatasi kasus penyebaran covid-19 yakni dengan adanya program vaksinasi covid-19 sesuai Peraturan Menteri Kesehatan tentang pelaksanaan vaksinasi No.10 Tahun 2021 tentang pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Kelurahan Gubeng merupakan salah satu Kelurahan yang berada di wilayah Kota Surabaya yang melaksanakan vaksinasi covid-19. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui dan menganalisis implmenetasi kebijakan vaksinasi covid-19 di Kelurahan Gubeng Surabaya. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian berdasarkan empat indikator Komunikasi, Sumber Daya, Struktur Birokrasi, Disposisi bahwa implementasi kebijakan vaksinasi covid-19 di Kelurahan Gubeng sudah berhasil dan berjalan dengan baik. Sosialisasi secara rutin tersebut sebagai bentuk pendampingan lanjutan guna memperkuat kemampuan pelaksana dan sasaran dalam melaksanakan program.
IMPLEMENTASI TUGAS KARANG TARUNA MENURUT PERMENSOS NOMOR 25 TAHUN 2019 : (STUDI KASUS KELURAHAN JEPARA KECAMATAN BUBUTAN KOTA SURABAYA) Mahlita Fibry Wachidah; Bambang Kusbandrijo; Achluddin Ibnu Rochim
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 2 No. 04 (2022): MANAJEMEN PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia sebagai negara tentunya mempunyai berbagai lembaga juga organisasi baik itu formal dan informal seperti Karang Taruna yang khusus bagi pemuda.. Karang Taruna bisa dikatakan tempat berkembangnya kaum milenial, terutama bagi masyarakat juga kelompok sosial baik di daerah pedasaan maupun perkotaan dengan tetap berpegang terhadap sikap tanggung jawab serta kesadaran, khususnya yang berfokus dalam aspek kesejahteraan sosial. Kegiatan yang berkenaan dengan organisasi ini. Sesuai keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 77/HUK/2010 Pasal 1 butir 1 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna. berkenaan dengan penulis judul yang diambil implementasi kebijakan menimbang Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 6 Ayat 1terkait tugas karang taruna di kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan. Peneliti berusaha mengenali lebih lanjut terkait implementasi tugas karang taruna di kelurahan jepara. Konsep dan teori Marilee S. Grindle terkait implementasi yang digunakan oleh peneliti saat ini. Jenis metode digunakan pada penelitian ini ialah metode kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil yang dilakukan peneliti implementasi kebijakan tugas karang taruna yang dilakukan melalui delapan indikator terbukti semuanya sesuai dengan hasil tugas karang taruna. Tetapi disisi lain ada kendalan yang dirasa hal itu menjadi faktor penghambat berjalannya kinerja atau tugas karang taruna.
ANALISIS DAMPAK KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI KANTOR DESA KEBONAGUNG SIDOARJO Hibatur Rahman; Bambang Kusbandrijo; Achluddin Ibnu Rochim
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 2 No. 05 (2022): MANAJEMEN PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kantor Desa Kebonagung merupakan kantor yang menjadi suatu wadah penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di lingkup Desa Kebonagung Kabupaten Sidoarjo. Kepemimpinan di Desa Kebonagung dapat memberi dampak pada kualitas kinerja pegawainya. Fenomena yang peneliti temukan di tempat penelitian Kantor Desa Kebonagung adalah kurangnya intensitas bertemu antara antara pimpinan dengan pegawai,. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data wawancara dan observasi melalui 3 informan yang kemudian melalui uji triangulasi sumber untuk menguji validitas data dan uji analisis data dengan metode Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemimpin memberi dampak positif terhadap kinerja pegawai Kantor Desa Kebonangung, hal ini dapat dilihat dari aspek intelegensi, kematangan dan keluasan pandangan sosial, hubungan antar individu, integritas dan motivasi prestasi pemimpin yang dinilai baik, sehingga pemimpin diharapkan untuk selalu mempertahankan kinerja kerjanya yang baik, agar selalu membawa dampak positif bagi kinerja kerja pegawainya dan dapat mengoptimalkan tugasnya dalam memberikan pelayanan administrasi bagi masyarakat.
HOAX DALAM ILUSTRASI JEAN BAUDRILLARD Lukman Hakim; Achluddin Ibnu Rochim; Banu Prasetyo
RELASI Vol 2 No 02 (2022): Komunikasi
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penggunaan media digital yang semakin luas sebagai sarana komunikasi memberikan sisi positif dan negatif. Positif sebab betapa hebatnya perkembangan dunia digital di Indonesia menujukkan tingkat adaptif dan survival yang tinggi atas perubahan sosial, meski di sisi lain ada kekhawatiran terkait rawannya penyebaran berita palsu atau hoax membawa dampak negatif di berbagai aspek sosial. Penelitian ini bertujuan memberikan referensi dan ilustrasi bidang hoax yang paling berpengaruh di Indonesia selama kurang lebih lima tahun terakhir sehingga dapat ditemukan upaya paling akurat untuk mengurangi tingkat penyebaran hoax di Indonesia. Metode penelitian ini adalah kualitatif, dengan model analisis Miles and Huberman dengan berbagai teknik observasi, pustaka hingga verifikasi data. Penelitian ini menyimpulkan dengan kerangka teori simulacra dan hyperreality Jean Baudrillard ditemukan terdapat tiga bidang utama yang mudah dipercayai dan rentan ditunggangi oleh kepentingan dan motif penyebaran hoax, yaitu nuansa politik, agama dan inovasi (harapan). Pertama, nuansa poiltik yang seringkali diasosiasikan dengan semangat emosional daripada rasional. Kedua, nuansa agama yang mengusung semangat primordial dan persamaan identitas. Ketiga, adalah nuansa inovasi karena masyarakat Indonesia cenderung menginginkan perubahan instan dengan adanya penemuan-penemuan yang mutakhir, sehingga rawan menjadi ladang berita hoax. Penanggulangan hoax tidak dapat dilakukan hanya dengan upaya eksternal saja, misalnya dengan membentuk Undang-Undang ITE dan Satgas pemberantasan hoax mengingat informasi dan berita cepat sekali tersebar. Upaya paling efektif dalam pemberantasan hoax adalah menumbuhkan semangat literasi digital kepada masyarakat dengan meningkatkan rasionalitas pembaca agar tidak mudah menjadi mangsa berita-berita hoax.
Analisis Implementasi Kebijakan Ketransmigrasian di Dinas Tenagakerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Periode 2009-2014 Achluddin Ibnu Rochim
DIA: Jurnal Administrasi Publik Vol 15 No 1 (2017): KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Publisher : Program Studi Doktor Ilmu Administrasi, FISIP, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (481.145 KB) | DOI: 10.30996/dia.v15i1.1830

Abstract

Apolicy of democratization and decentralization of development post-Orde Baru in Indonesia. Policies that result in deregulation in all sectors of the Indonesian government is bringing new value changes in the bureaucracy and the public. The potential for conflict of interest, the social and the clash of value systems in recipient community development agents and different backgrounds gave dynamics consequence such as a conflict between migrants with the local population. In practice there is ambivalence policy sector development transmigration, on one side of Pancasila as the ideal basic, the Undang-Undang 1945 contains the values of National unity and togetherness becomes the basis for public policy itself, but on the other hand precisely into contention for the benefit of the Local Government following each value, traditions and culture of different peoples. A discrepancy between the situation of communities and local government conditions sender with the community and the local government transmigration, formulated: 1.How is the Implementation of Transmigration Sector Development Policy in East Java Province, 2.How to model the Implementation of Transmigration Sector Development Policy in East Java Province. Design methods of research used a qualitative descriptive data mining technique documents, interviews, and observations to the location of transmigration. 
IMPLIKASI PROGRAM TRANSMIGRASI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR DALAM KEPEMILIKAN TRANSMIGRAN ATAS BARANG ELEKTRONIKA DI UPT. TANJUNG BUKA KABUPATEN BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA Achluddin Ibnu Rochim
DIA: Jurnal Administrasi Publik Vol 15 No 2 (2017): IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
Publisher : Program Studi Doktor Ilmu Administrasi, FISIP, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (185.263 KB) | DOI: 10.30996/dia.v15i2.1903

Abstract

Program transmigrasi bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran. Salah satu indikator kemakmuran adalah akses para transmigran terhadap kepemilikan barang-barang elektronika, selain indikator-indikator yang lain. Berangkat dari permasalahan tersebut di atas maka penelitian ini akan mengidentifikasi seberapa besar peluang para transmigran asal dari daerah provinsi Jawa Timur ini terhadap barang elektronika. Depnakertrans selaku pembuat kebijakan model KSAD dalam program transmigrai perlu diukur tercapainya tujuan program, karena itu evaluasi dilakukan untuk mengetahui konsekuensi kebijakan, dan efektivitas dampak kebijakan. Dengan metode deskriptif kualitatif penelitian ini berhasil menemukan bahwa salah satu indikator kemakmuran yang ditinjau dari aspek kepemilikan transmigran atas barang-barang elektronik ternyata kurang relevan. Hal ini nampak ketika diperbandingkan kepemilikan barang-barang elektronika antara sebelum dan setelah transmigran ditempatkan di lokasi transmigrasi yang terjadi justeru tidak meningkat pada benda elektronik tertentu. Sebaliknya terdapat benda elektronik tertentu yang justeru ada dan dimiliki setelah mereka berada di daerah transmigrasi karena kebutuhan, misalnya adalah solar cell akibat akses listerik dari PLN yang belum bisa diperoleh.
PENGELOLAAN KAWASAN WISATA TERINTEGRASI DI KABUPATEN PONOROGO DENGAN PENDEKATAN CITY MARKETING Bambang Kusbandrijo; Endro Tjahjono; Achluddin Ibnu Rochim
DIA: Jurnal Administrasi Publik Vol 16 No 1 (2018): Juni
Publisher : Program Studi Doktor Ilmu Administrasi, FISIP, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (381.115 KB) | DOI: 10.30996/dia.v16i1.1927

Abstract

Ponorogo Regency has the potential of tourism, including natural tourism, religious tourism and cultural tourism. The tourism sector has not been explored optimally so it has not become a tourist destination. This study answers two fundamental problems, namely the first to describe the tourism potential and the implementation of the development that has been carried out and secondly to develop a management model for Ponorogo tourist destinations in order to achieve development goals as a tourism area capable of increasing the PAD and economy of the Ponorogo community. Qualitative methods are used in research, primary and secondary data sources. Speakers were the Ponorogo Tourism service apparatus, cultural and tourism activists, NGOs. Field data results are interpreted, researchers interpret data by reviewing symptoms based on their perspective, comparing with previous studies. Research Results 1) Ponorogo has tourism potential, both natural, cultural, religious, culinary and cultural arts, creative economy. Tourism development in Ponorogo has not been optimal due to limited socialization and communication, infrastructure to tourist destinations is inadequate. The synergy between stakeholders has not yet been established so that tourism potential has not been optimal in providing economic impact to the community and increasing PAD. 2) The tourism development model certainly starts from the mapping of potential and management of development in an integrated and mutually reinforcing manner between tourism potentials. Tourism development needs to support a legal umbrella in the form of a Regional Regulation. Tourism development is carried out collaboratively by all parties so that all parties are jointly responsible for achieving success. All parties contribute according to the position and authority attached to high integrity and commitment
STUDI PEMETAAN KEBIJAKAN PERHUBUNGAN JALAN DI INDONESIA Achluddin Ibnu Rochim
DIA: Jurnal Administrasi Publik Vol 17 No 1 (2019): KEBIJAKAN PUBLIK
Publisher : Program Studi Doktor Ilmu Administrasi, FISIP, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (259.374 KB) | DOI: 10.30996/dia.v17i1.2693

Abstract

This Road Transportation Policy Mapping Study in Indonesia departs from the problem of road congestion which is the cause of various problems of inefficiency, time wastage, depression, increasing pollutants that are not environmentally friendly. The government as a regulatory agent is demanded to provide a policy solution to avoid this problem again. All the policies taken by the government are never enough to stop congestion. Vehicle volume continues to increase every time while the length and width of the road does not increase. This study formulates the question of how is the road transportation policy map in Indonesia? By using the library research method. The findings show that the road transportation policy in Indonesia includes various policies on Transportation Development, Operational Policy, Road Traffic and Transport Network Policy, Traffic Engineering Management Policy, Infrastructure Monitoring and Maintenance Policy. The study of road transportation policy mapping in Indonesia also produced findings that it turns out that in Indonesia there is already a road transportation policy sitematics which in an orderly manner is already in an orderly hierarchy, starting from the highest policy to the lowest policy, namely technical in the field. From the study of road transportation policy mapping in Indonesia produced findings that all existing road transport policy products include: a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 concerning Road Traffic and Transportation; b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 concerning Road Traffic and Transportation; c. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 concerning Roads; d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 13 /PRT/M/2011 concerning Procedures for Road Maintenance and Ownership; e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 20/Prt/M/2016 concerning Organization and Work Procedures of Technical Implementing Units in the Ministry of Public Works and Public Housing.
Co-Authors Agus Sukristyanto Agustin Ainur Rohmah Aida Nur Amalia Angga Trie Sugiarto Wibowo Ayun Maduwinarti Bagoes Soenarjanto Bambang Kusbandrijo Clarissa Putri Gunawan Desianajelita Largus Dewi Ratna Swari Dida Rahmadanik Dilla Chyntia Djoko Widodo Eddy Wahyudi Elok Wahyuningsih Endang Indartuti Endang Indartuti Endro Tjahjono Fika Agustina, Fika Hartono, Supri Hibatur Rahman Indah Murti, Indah Joko Widodo Jumaidi Jumaidi Kristina Maria Nuriani Kusnan, Kusnan Listia Afliya Lukman Hakim Lusiana Septi M. Kendry Widiyanto M.Kendry Widiyanto Mahlita Fibry Wachidah Maria Celsi Mbadhi Mali Moh. Dey Prayogo N.R, Dwi Rakhmawati Najib Kusnanto Nisa Dwi Arini Paulina Cendy Ardilia Radjikan Radjikan Radjikan Radjikan Ratna Wulandari Robbiatul Adawiyah Awahah Rohmawati S, Cindy Imelda Rosantika Rosantika Rudy Handoko Sheila Nanda Aprilia Teguh Priyo Sadono Tri Yulianti, Tri Ute Chairuz Mochamad Nasution V. Rudy Handoko Wibowo, Judhi Hari Yerin Audri Asmono