Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.355
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dia: Jurnal Administrasi Publik JPAP (Jurnal Penelitian Administrasi Publik) (e-Journal) The Spirit of Society Journal : International Journal of Society Development and Engagement Jurnal Representamen ABDI MASSA: Jurnal Pengabdian Nasional PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik RELASI: Jurnal Penelitian Komunikasi PREDIKSI : Jurnal Administrasi dan Kebijakan Jurnal Media Administrasi Eduvest - Journal of Universal Studies GEMAH RIPAH: Jurnal Bisnis Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi Asian Journal of Management, Entrepreneurship and Social Science Society RADIX: Jurnal Filsafat dan Agama
Achluddin Ibnu Rochim
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Public Health Social Sciences Other

Published : 42 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 42 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
DIFUSI INOVASI MASYARAKAT DAYAK DI TANJUNG BUKA, TANJUNG SELOR, BULUNGAN, KALIMANTAN UTARA DALAM PROGRAM TRANSMIGRASI ASAL JAWA TIMUR Achluddin Ibnu Rochim
DIA: Jurnal Administrasi Publik Vol 17 No 2 (2019): PEMBANGUNAN
Publisher : Program Studi Doktor Ilmu Administrasi, FISIP, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (209.034 KB) | DOI: 10.30996/dia.v17i2.3005

Abstract

Program transmigrasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah menempatkan masyarakat transmigran pendatang asal Jawa Timur di Satuan Permukiman (SP) 5,  (SP) 6 dan (SP) 8 di Desa Tanjung Buka, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara dengan harapan terjadi difusi inovasi keterampilan pertanian kepada warga masyarakat Dayak di tempat baru. Permasalahan yang diteliti adalah mengapa difusi inovasi keterampilan pertanian kepada masyarakat Dayak di Desa Tanjung Buka, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara dalam program transmigrasi asal Jawa Timur tidak terwujud? Dengan menggunakan metode observasi dan dokumen maka temuan penelitian di lapangan menunjukkan ternyata perubahan yang berupa diffusi inovasi keterampilan pertanian tersebut tidak terjadi di masyarakat Dayak di Desa Tanjung Buka, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara sebagai akibat dari perbedaan sistem sosial ke dua masyarakat
DEVELOPMENT OF RELIGIOUS EDUCATION INSTITUTIONS IN THE LANGGAR OF EAST JAVA (Ethnographic Studies in Jati, Sidorejo, Sugio, Lamongan, East Java) Achluddin Ibnu Rochim
DIA: Jurnal Administrasi Publik Vol 18 No 1 (2020): DEVELOPMENT
Publisher : Program Studi Doktor Ilmu Administrasi, FISIP, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (209.034 KB) | DOI: 10.30996/dia.v18i1.3363

Abstract

The Langgar in the tradition of the Javanese community, in some other areas known as the Tajug, the Surau, and the Mosque. In general, this langgar building has parts of the room such as a curing, main room, and porch, for worship activities and Islamic religious education using the halaqah and Sorogan methods. This research which uses ethnographic descriptive method seeks to describe the events of human resource development through religious education and the processes that take place in it. From this research, it was found that the method of human resource development in Langgar was through the Halaqoh educational institution (learning circle) with the Sorogan technique so that it necessitated mixed learning methods. The institutionalization of the values of Islamic teachings through this mixed learning process is interesting to study so that in this study the process of institutionalization through Islamic religious education in Langgar Jati, Sidorejo, Sugio, Lamongan, East Java.
PENYULUHAN DAN PENDAMPINGAN PENINGKATAN KUALITAS ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA BIDANG PKK DAN KEWIRAUSAHAAN DI DESA KEMLOKOLEGI KECAMATAN BARON KABUPATEN NGANJUK Ayun Maduwinarti; Indah Murti; Achluddin Ibnu Rochim
ABDIMAS Vol 2 No 05 (2022): PENDIDIKAN MASYARAKAT
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tugas pokok dan fungsi dari PKK adalah merencanakan, melaksanakan dan membina pelaksanaan program-program kerja dari Tim Penggerak PKK. Hal ini sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat setempat. Tim Penggerak PKK juga menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk terlaksananya program-program Tim Penggerak PKK. Di Desa Kemlokolegi PKK melakukan pengadministrasian surat keluar masuk; arisan, mengelola UMKM dengan bidang usaha terdiri atas keripik tempe, masakan, Olahan buah Naga menjadi dodol stik, pelaksanaan tanam cabai, pengajian, senam, perdagangan telur, kue pluntir, bakpia. Dalam faktanya UMKM dari PKK ini masih terkendala oleh belum memiliki kemasan yang baik dan pemasaran yang belum optimal.
Relevance Of National Education Policies As An Effort To Improve The Quality Of Madrasah Tsanawiyah Education Services Najib Kusnanto; Agus Sukristyanto; Achluddin Ibnu Rochim
THE SPIRIT OF SOCIETY JOURNAL : International Journal of Society Development and Engagement Vol 6 No 2: March 2023
Publisher : LPPM of NAROTAMA UNIVERSITY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29138/scj.v6i2.2210

Abstract

The quality of educational services is the most important part of the administration of the management of educational institutions, especially in madrasah which are religion-based institutions. This study aims to describe efforts to improve the quality of education services, and explore constraints to quality improvement and find a model for improving the quality of madrasah education by considering the relevance of national education policies. This study uses a descriptive qualitative method with a case study approach that chooses the object of the public tsanawiyah madrasah in Surabaya. The data was collected through interviews and FGDs as well as documents on student development. The results of the study can explain that the management of madrasah institutions since the implementation of the 2013 curriculum until now has not indicated an increase in the quality of aspects of education services, especially quality that can be measured from outcomes or graduation. Madrasah management must still be motivated by trying to raise awareness from those involved in management. Internal factors that become obstacles in fulfilling the SNP are (1) educational staff, (2) leadership support, (3) infrastructure, (4) availability of funds, and (5) understanding of the school community regarding the implementation of the SNP. While the external factors that are thought to be hindering the fulfillment of the SNP are (1) the geographical location of the school, (2) the carrying capacity of the community, and (3) the economic conditions of the surrounding community. The model for improving the quality of education services in madrasah is directed at service synergy, which integrates the school management administration system and the quality control cycle. With regard to this synergy, it is suggested that local governments issue regulations governing quality assurance in madrasah schools by involving the Office of Education and the Ministry of Religion which oversees the Madrasah system and curriculum to jointly develop measurable and sustainable indicators of improving the quality of Madrasah education services.
PARTISIPASI MASYRAKAT DALAM PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DI KAWASAN AMPEL SURABAYA Desianajelita Largus; Achluddin Ibnu Rochim
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 04 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keterlibatan masyarakat Ampel dalam melestarikan warisan budaya tempat wisata religi Ampel. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis penelitian ini menggunakan teori partisipasi (Uphoff, 2011) yang meliputi pengambilan keputusan, partisipasi implementasi, partisipasi manfaat dan partisipasi evaluasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelestarian cagar budaya di kawasan Ampel kurang optimal karena Yayasan Masjid Takmir Ampel melakukan penentuan nasib sendiri tanpa campur tangan pemerintah atau pemerintah. pihak lain yang berkepentingan. Partisipasi masyarakat dalam penilaian tidak termasuk partisipasi penuh masyarakat. Namun, partisipasi dalam pelaksanaannya membutuhkan partisipasi warga sekitar sebagai abdi Sunan, baik di lapangan bersih maupun di lapangan aman. Sementara itu, Organisasi Wisata Religi UPTD Ampel yang dijalankan Pemkot Surabaya hanya sebatas mengelola kios dan tempat parkir pengunjung. Dari segi bagi hasil, masyarakat dapat menikmati bangunan fisik masjid dan makam sebagai sarana ibadah dan ziarah, serta dapat menikmati kuliner khas Arab dan cinderamata. konsep arab. Diharapkan Yayasan Masjid Ampel dan Pemerintah Kota Surabaya dapat bersinergi untuk meningkatkan kelangsungan pelestarian cagar budaya di Kawasan Wisata Religi Ampel kedepannya.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN UMKM DI KELURAHAN PUCANG SEWU KECAMATAN GUBENG KOTA SURABAYA Elok Wahyuningsih; Achluddin Ibnu Rochim; M. Kendry Widiyanto
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 04 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kelurahan Pucang Sewu Kota Surabaya merupakan salah satu kelurahan yang memiliki sejumlah pelaku UMKM dari berbagai jenis usaha seperti pedagang kuliner, toko kelontong, penatu, dan konveksi. Sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum pelaksanaan pemberdayaan bagi usaha mikro di daerah dan meningkatkan kemampuan usaha dalam menghadapi persaingan usaha di daerah. Berdasarkan hasil penelitian, pihak Kecamatan dan Kelurahan sudah sepenuhnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayahnya terlebih kepada para pelaku UMKM agar memiliki surat izin usaha. Dalam kegiatan sosialisasi, pihak Kecamatan Gubeng Kota Surabaya tak hanya melakukan pemberian informasi tentang Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada para pelaku UMKM namun juga menawarkan perbantuan untuk mengurus surat izin usaha agar bisa mendapatkan Nomor Induk Berusaha sebagai bentuk legalitas usaha mereka. Implementasi Kebijakan Pemberdayaan UMKM di Kelurahan Pucang Sewu Kecamatan Gubeng Kota Surabaya dapat dilihat dari beberapa indikator dari Teori Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle. Kelurahan Pucang Sewu telah melaksanakan pengimplementasian kebijakan dengan patuh dan baik. Dapat dilihat dari berbagai kegiatan mulai dari sosialisasi hingga pendampingan para pelaku UMKM dalam membuat pengurusan izin usaha mereka. Manfaatnya pun juga dapat dirasakan langsung baik dari Pemerintah maupun masyarakat yang memiliki UMKM.
The Impact of Infrastructure Escalation on Services and Economic Growth in Southern East Java Angga Trie Sugiarto Wibowo; V. Rudy Handoko; Achluddin Ibnu Rochim
Eduvest - Journal of Universal Studies Vol. 3 No. 6 (2023): Journal Eduvest - Journal of Universal Studies
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/eduvest.v3i6.880

Abstract

The purpose of this study is to determine the efforts to improve infrastructure in services and economic growth as well as to determine the impact of increased infrastructure on services and economic growth. The results showed that efforts to improve infrastructure in services and economic growth one of them is the realization of the construction of the Southern Cross Line (JLS). JLS is included in one of the efforts to improve infrastructure in services and economic growth, especially in the southern part of Java. JLS development is a national project. JLS is part of the construction of the south coast of Java Road (Pansela), starting from Pacitan, Trenggalek, Tulungagung Blitar, Malang, Lumajang, Jember and Banyuwangi. The results also show that through the construction of the Southern Cross Line (JLS) is expected to improve services and economic growth, especially economic growth in the southern part of Java considering the income and economic inequality between Southern and Northern Java. The southern part of Java can be categorized as poor, given the limited access to infrastructure.
PANDANGAN MAHASISWA UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA MENGENAI KEBIJAKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG BADAN EKONOMI KREATIF Achluddin Ibnu Rochim
ECONOMOS Vol 1 No 01 (2021): Bisnis dan Ekonomi
Publisher : KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Presiden menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 untuk mengatur pembentukan Badan Ekonomi Kreatif disingkat Bekraf. Dalam pelaksanaannya, Bekraf berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah, dan pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan fungsi ekonomi kreatif. Pimpinan Badan Ekonomi Kreatif terdiri dari Kepala dan Wakil Kepala, Sekretariat Utama, Deputi Riset, Edukasi, dan Pengembangan, Deputi Akses Permodalan, Deputi Infrastruktur, Deputi Pemasaran, Deputi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi, dan Deputi Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah. Studi tentang Bekraf ini menggunakan metode deskriptif berbasis data dari Focus Group Discuss tokoh mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang pernah berkecimpung dalam transaksi di sektor ekonomi kreatif. Hasil studi menunjukkan bahwa pandangan mahasiswa mengenai kebijakan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 yang mengatur tentang pembentukan Badan Ekonomi Kreatif masih dinilai buruk, dengan alasan sebagai ancaman bagi kawasan ekonomi nyata. Ekonomi kreatif dipandang oleh mahasiswa sebagai sentralisasi kapital dari struktur bawah langsung ke elit ekonomi, karena ekonomi kreatif dipandang oleh mahasiswa sebagai penghapusan kelas menengah atau perantara dalam struktur ekonomi nasional. Ternyata ekonomi kreatif dipandang oleh mahasiswa sebagai kegiatan yang tidak pro nasionalisme dan ternyata kawasan ekonomi kreatif dipandang oleh mahasiswa sebagai kawasan yang terdapat banyak penipuan, karena kawasan ekonomi kreatif sebagai kawasan yang banyak mengganggu kesehatan mental masyarakat.
Evaluasi Pengelolaan Dana Desa (DD) Dalam Pembangunan Desa Mojodowo Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto Nisa Dwi Arini; Supri Hartono; Achluddin Ibnu Rochim
PREDIKSI : Jurnal Administrasi dan Kebijakan Vol 22, No 2 (2023)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/pd.v22i2.7115

Abstract

Saat ini pemerintah sedang berusaha untuk mendorong pembangunan baik di kota maupun di pedesaan. Salah satu upaya pemerintah yang dilakukan yakni dengan memberikan bantuan dana kepada desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mana akan digunakan untuk membantu desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Dalam suatu kebijakan publik diperlukan adanya evaluasi kebijakan, karena dengan adanya evaluasi kebijakan dapat dilakukan pembenahan dalam kebijakan tersebut. Menurut Dunn evaluasi merupakan penilaian terhadap efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mana penelitian yang mengungkapkan situasi sosial dengan mendeskripsikan kenyataan yang ada dengan bentuk kata-kata maupun gambar yang telah didapat dilapangan. Hasil dari penelitian ini yakni setiap pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa telah memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat karena dapat memecahkan permasalahan yang terdapat di masyarakat. Pada perencanaan pembangunan pemerintah juga melibatkan masyarakat. Namun, pembangunan yang dilakukan tidak dapat dilakukan secara merata.
PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KECAMATAN MARONGE KABUPATEN SUMBAWA Listia Afliya; Achluddin Ibnu Rochim; M.Kendry Widiyanto
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 05 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam melaksaanakan pelayanan publik perlu adanya penerapan prinsip Good governance. Konsep Good governance muncul di karenakan kurang efektifnya kinerja aparatur pemerintah yang selama ini di percaya sebagai penyelenggara urusan publik. Good governan berasal darnduk bahasa Eropa yaitu Gubernare dan di adopsi ke dalam kedalam bahasa inggris menjadi Govern dengan makna Sternatau atau biasa di sebut dengan menyetir atau mengendalikan. Berkaitan dengan Judul penelitian yang saya lakukan adalah penerapan prinsip Good governance dalam pelayanan publik di kantor Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa, dengan tujuan mengetahui penerapan prinsip-prinsip Good governance, faktor pendukung dan hambatan-hambatannya di dalam pelayanan publik. Penelitian ini di laksanakan di kantor Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif Deskriptif , pengumpulan data di lakukan dengan cara wawancara, Obserasi, dan dokumentasi. Sedangkan narasumber dalam penelitian ini adalah Camat, staf/pegawai Kantor Kecamatan Maronge, dan masyarakat Kecamatan Maronge. Hasil penelitian menunjukan bahwa Prinsip Good governance di kantor Kecamatan Maronge secara umum berjalan cukup baik pada indikator Responsivitas, Efektivitas dan Efesien,Akuntabilitas. Sedangkan dua indikator lainnya yaitu Keadilan dan Transparansi belum maksimal, karena di dalam wawancara dengan masyarakat masih ada pegawai yang kurang disiplin, ada kekeliruan dalam pelayanan dan kurang transparan atau terbuka dalam memberikan informasi.
Co-Authors Agus Sukristyanto Agustin Ainur Rohmah Aida Nur Amalia Angga Trie Sugiarto Wibowo Ayun Maduwinarti Bagoes Soenarjanto Bambang Kusbandrijo Clarissa Putri Gunawan Desianajelita Largus Dewi Ratna Swari Dida Rahmadanik Dilla Chyntia Djoko Widodo Eddy Wahyudi Elok Wahyuningsih Endang Indartuti Endang Indartuti Endro Tjahjono Fika Agustina, Fika Hartono, Supri Hibatur Rahman Indah Murti, Indah Joko Widodo Jumaidi Jumaidi Kristina Maria Nuriani Kusnan, Kusnan Listia Afliya Lukman Hakim Lusiana Septi M. Kendry Widiyanto M.Kendry Widiyanto Mahlita Fibry Wachidah Maria Celsi Mbadhi Mali Moh. Dey Prayogo N.R, Dwi Rakhmawati Najib Kusnanto Nisa Dwi Arini Paulina Cendy Ardilia Radjikan Radjikan Radjikan Radjikan Ratna Wulandari Robbiatul Adawiyah Awahah Rohmawati S, Cindy Imelda Rosantika Rosantika Rudy Handoko Sheila Nanda Aprilia Teguh Priyo Sadono Tri Yulianti, Tri Ute Chairuz Mochamad Nasution V. Rudy Handoko Wibowo, Judhi Hari Yerin Audri Asmono