Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.386
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Morality :Jurnal Ilmu Hukum Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Unes Law Review Transparansi Hukum Journal of Law, Poliitic and Humanities Dinamika Hukum Dan Masyarakat
Irham Rahman
Universitas Kadiri
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 31 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 31 Documents
Search

 1   2   3   4 
KAJIAN YURIDIS JAMINAN KEBENDAAN PADA DIGITAL ASET SEBAGAI OBJEK JAMINAN Irham Rahman; Hery Lilik Sudarmanto
Transparansi Hukum Vol. 3 No. 2 (2020): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v3i2.2712

Abstract

Perkembangan teknologi dan informasi memberikan banyak manfaat dalam perekonomian khususnya terkait dengan transaksi binsni dan digital aset. Tetapi digital aset belum memiliki kepastian hukum dalam aktivitas bisnis yang menjadi objek jaminan mengingat dalam hukum positif objek jaminan terkait dengan digital aset sebagai jaminan belum ada aturan yang mengaturnya. Adapun metode atau tipe penelitian yang digunakan untuk menyusun penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan hukum yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hukum jaminan yang bersifat accessoir dari perjanjian pokok belum dapat dijadikan sebagai objek jaminan yang mana ada beberapa alasan yakni sebagai berikut, digital aset masih berupa komoditi yang belum dapat dikases secara umum untuk mendapatkan nilai ekonomis. Kemudian digital aset belum ada lembaga jaminan yang dapat menjaminkan dalam implementasinya di Indonesia. Kata Kunci: Jaminan, Kebendaan, Digital Aset, Objek Jaminan
Dampak Globalisasi dan Modernisasi Terhadap Tata Norma Masyarakat Dan Sistem Religi di Lereng Gunung Kelud Kabupaten Kediri Bramantyo, Rizki Yudha; Rahman, Irham; Sulistyo, Hery; Windradi, Fitri
Transparansi Hukum Vol. 4 No. 1 (2021): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v4i1.2005

Abstract

ABSTRAK Sistem religi terdiri dari lima komponen, yaitu: (1) emosi keagamaan (2) sistem keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, (3) Sistem ritus dan upacara merupakan sistekm komunikasi antara manusia dengan Tuhannya, (4) Kesatuan sosial yang satuan komunikasi, (5) sarana prasarana peribadatan.Kelima komponen tersebut terjalin sangat erat satu dengan yang lain menjadi suatu sistem yang terintegrasi secara bulat. Emosi keagamaan merupakan suatu getaran yang menggerakan jiwa manusia, emosi keagamaan dapat dirasakan oleh setiap orang. Hal tersebut tampak dalam tindakan ibadah, berdo’a yang dibungkus oleh aspek cultur dan budaya yang ada. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana masyarakat dan sistem religi dalam perspektif globalisasi di daerah lereng gunung Kelud Kabupaten Kediri. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan masyarakat dan sistem religi dalam perspektif globalisasi daerah lereng Gunung Kelud Kabupaten Kediri. Adapun pendekatan penelitian dengan pendekatan kualitatif, dan teknik penentuan informan dengan teknik purposive. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi partisipasi, wawancara dan dokumentasi sebagai pengumpulan data pendukung. Setelah data terkumpul kemudian dilakukan uji keabsahan data melalui triangulasi data, yang kemudian dilakukan analisis interaktif dari Milles dan Huberman. Setelah melalui pengumpulan data, uji keabsahan data, dan analisis interaktif yang dilakukan kemudian dihasilkan hasil penelitian sebagai berikut : Kemajuan teknologi, khususnya teknologi komunikasi telah banyak merubah minimal tergesernya nilai-nilai, norma dan adat istiadat lokal menjadi mengglobal. Banyak perilaku sosial yang juga ikut berubah sebagai dampak dari kemajuan teknologi. Banyak kegiatan keagamaan yang juga dipengaruhi oleh teknologi tersebut, misalnya kitab suci Alqur’an atau kitab agama lain, ataupun ajaran lain yang dapat direkam dalam memori teknologiu komunikasi tersebut. Demikian juga dengan aktivitas keagamaan lain yang terpengaruh oleh keberadaan teknologi tersebut. Kebiasaan hidup sehari-hari masyarakat tidak bisa lepas dari mass media komunikasi (Handphone). Kata Kunci : Masyarakat, Sistem Religi dan Globalisasi.
Regulation Problems of Case Settlement using ECourts in Indonesia Courts Rahman, Irham; Pujiono, Bambang
Transparansi Hukum EDISI SPESIAL PERINGATAN HARI PAHLAWAN 10 NOVEMBER 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v0i0.3663

Abstract

ABSTRACT The Supreme Court Regulation No. 1 of 2019 concerning the Electronic Administration of Cases and Assembly is a breakthrough in the field of law to keep up with the development of information and technology. There are more incoming cases than solved cases. The implementation of e-court in solving cases must be in line and supportive with formal law principles. This study uses a normative juridical method using the statute approach and case approach. Service improvement and settlement of cases must is the obligations of judicial power, supported by the electronic media. E-Court has a role in creating a quick, effective and substantial justice system in settlement of cases under fairness principle and certainty of law. Keywords: Regulation, E-Courts, Case, Indonesia Courts
Kajian Hukum Waris Islam Tentang Diyat Korban Meninggal Dunia Terhadap Ahli Waris Korban Rahman, Irham; Rato, Dominikus; Dwi Anggono, Bayu; Mafazi, Agung
UNES Law Review Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i3.1773

Abstract

The criminal law paradigm has begun to change since the emergence of the new Criminal Code (KUHP), where criminal punishment is emphasized not only as retaliation but also as recovery. Diyat punishment is one solution to restore victims. By giving property to the victim, you can make the victim's life easier financially. However, it is different from the diyat punishment for perpetrators of murder, not torture, which in this case has a perspective from the view of Islamic inheritance law. How is the diyat punishment given to the victim who is the heir of the murder victim from the perspective of Islamic inheritance law? This research uses normative legal research methods, namely by examining legal norms regarding diyat punishment from the perspective of Islamic inheritance law. Meanwhile, this research approach uses a statutory approach and a case approach related to diyat punishment. The results of research into the diyat punishment which should be the victim's right will be transferred to the victim's heirs considering that the victim has died as a result of murder. The concept of diyat punishment from the perspective of Islamic inheritance law is one of the appropriate solutions and is in accordance with the principles of the new Criminal Code.
Penegakan Hukum Terhadap Ketidaksesuaian Pemberian Upah Minimum Pekerja Di Era Globalisasi Ekonomi Rahman, Irham; Suwadji; Fahamsyah, Ermanto; Kumala Sari, Nuzulia
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1964

Abstract

The influence of economic globalization that is occurring in the current era has become a challenge for developing countries in the progress of national economic growth. To face these challenges, Indonesia made a legal breakthrough by enacting a law using the omnibus law method, namely Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation (UU Job Creation). Apart from the polemic in the process of forming this law, the Job Creation Law issued a special Government Regulation relating to the latest minimum wage for workers. However, the legal issue still cannot be resolved because there are still workers who have not received the wages they should. The problem in this research is how to enforce the law regarding discrepancies in providing minimum wages for workers. The research method used in this research is normative research by examining related norms. And this research approach uses a statutory approach and a case approach. The results of this research are that law enforcement regarding non-compliance with the minimum wage for important workers is carried out by increasing inspections and supervision, namely by carrying out frequent inspections and supervision in workplaces. Administrative sanctions, legal demands. This can be done through courts or employment dispute resolution bodies, and campaigns and Advocacy, namely labor organizations publishing the names of violators as a more transparent form of law enforcement.
Actualization of Pancasila Justice Values In Regarding Wage Regulations In Realizing Social Welfare Irham Rahman; Restu Adi Putra; Dominikus Rato; Ahmad Basarah
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 4 No. 4 (2024): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities (May-June 2024)
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v4i4.363

Abstract

Indonesia is a country of law and upholds the values ??of justice, as justice is outlined in the fifth principle, namely social justice for all Indonesian people. Apart from that, the state also plays a role in improving the welfare of the people, namely ensuring that people get decent work and wages through regulations regarding wages. The latest regulations regarding wages are contained in Government Regulation (PP) No.51 of 2023 concerning Amendments to PP No.36 of 2021 concerning Wages. The problem is that the values ??of justice and existing regulations often conflict and these regulations do not even have justice values ??in accordance with the character of Pancasila. So the problem is formulated whether the values ??of justice have been actualized in wage regulations in Indonesia. This type of research uses a normative juridical research method, namely studying norms through literature and a research approach using a statutory approach, a conceptual approach and a historical approach. The research results show that based on the emergence of new regulations, namely Government Regulation (PP) No. 51 of 2023 concerning Amendments to PP No. 36 of 2021 concerning Wages, there are several changes in determining minimum wages in each region and it is hoped that these changes will be able to actualize the values ??of social justice for all Indonesian people.
ANALISIS HUKUM JASA NETFLIX DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF GATS DAN SOC INDONESIA Gentur Cahyo Setiono; Irham Rahman
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 6 No. 2 (2023): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/dhm.v6i2.6769

Abstract

Jurnal ini membahas mengenai jasa Netflix di Indonesia dalam lingkup General Agreement on Trade in Services. Netflix merupakan Perusahaan yang berasal dari amerika serikat yang bergerak di bidang penyewaan film dan serial Televisi dengan sistem subscribe yang didistiribusikan secara digital. Saat ini rezim internasional yang mencakup jasa adalah General Agreement on Trade in Services (GATS). Secara garis besar GATS mengatur jasa-jasa yang telah melintasi batas wilayah Negara anggota World Trade Organization (WTO) berdasarkan prinsip-prinsip GATS. Penelitian ini menggunakan kajian hukum normatif dengan tipologi penelitian presktiptif dan pendekatan Konseptual. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Jasa Netflix termasuk dalam mode Cross Border Supply dan diklasifikasi pada sektor Komunikasi sub sektor Audiovisual Services berdasarkan Klasifikasi MTN.GNS/W/120. kehadiran Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informasi No 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi Dan/Atau Konten Melalui Internet (Over The Top) dapat mempengaruhi jasa Netflix di Indonesia, walapun sesuai dengan Indonesia Schedule of Specifix Commitment yang menyatakan Unbound. Rekomendasi dari penelitian ini adalah Kementrian Komunikasi dan Informasi dapat membuat peraturan menteri dengan muatan pasal seperti pengenaan pajak tanpa harus mendirikan BUT yang seyogyanya selaras dengan ketentuan GATS. Kata kunci: Perjanjian Umum tentang Perdagangan Jasa (GATS); Netflix; Jadwal Komitmen Khusus (SoC); Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)
Implementasi Regulasi Kepariwisataan Berbasis Harmonisasi Hukum Adat Lokal untuk Kesejahteraan Masyarakat (Studi Sosio- Legal Masyakarat Adat Suku Sasak di Batu Layar, Lombok Barat) Rahman, Irham; Putra, Restu Adi
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1292

Abstract

The tourism sector has an important role for the country, one of which is a source of foreign exchange from tourists as state income. Apart from that, the tourism industry can encourage regional and national economic growth. One area that has potential as a tourist attraction is West Lombok Regency, West Nusa Tenggara Province. The authority of the regional government as implementer of regional regulations, namely West Lombok Regency Regional Regulation Number 6 of 2016 concerning the Master Plan for Regional Tourism Development for 2016-2025, must maximize tourism policies for tourism progress. However, the people of West Lombok, Batu Layar, are the Sasak tribe who have inherent traditions and customs and culture that must be maintained. The problem faced by the government is that there is a legal gap between regional regulations for tourism development and local indigenous communities. This type of research uses empirical research methods, namely examining the application of existing laws in society. The results of this research are that the implementation of regulations from regional governments in tourism development experiences obstacles, namely misunderstandings in the interpretation of policies by villages, and clashes between indigenous communities and regional governments.
Peran Tokoh Adat Osing dalam Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah Ulayat. (Studi Empiris Di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi) Putra, Restu Adi; Rahman, Irham
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1293

Abstract

Customary land is a very important part of customary law communities so that its existence needs to be maintained and preserved. One form of the existence of customary land or customary land that is interesting to study more deeply is customary land in the Osing Kemiren traditional village, Glagah District, Banyuwangi Regency. Customary land or customary land for the Osing Kemiren customary law community is interpreted as an ancestral heritage that needs to be preserved so that in utilisation and use it is necessary to pay attention to the values of local wisdom that have been carried out for generations. The role of traditional leaders in the Osing Kemiren customary law community is very important to preserve customary land or customary land in terms of the utilisation and use of the land. The research method used in this research is to use the sociological juridical method, namely going directly to the community. So that the results obtained that based on the results of research conducted in the field, Customary Land or Customary Land according to the Osing Kemiren village customary law community is interpreted as individual land which in its use and utilisation still upholds local wisdom values in this case still using customs that apply from generation to generation. Customary figures in the Osing Kemiren customary law community have a role to provide advice and input in every activity related to land in the region.
Kajian Hukum Waris Islam Tentang Diyat Korban Meninggal Dunia Terhadap Ahli Waris Korban Rahman, Irham; Rato, Dominikus; Dwi Anggono, Bayu; Mafazi, Agung
UNES Law Review Vol. 6 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i3.1773

Abstract

The criminal law paradigm has begun to change since the emergence of the new Criminal Code (KUHP), where criminal punishment is emphasized not only as retaliation but also as recovery. Diyat punishment is one solution to restore victims. By giving property to the victim, you can make the victim's life easier financially. However, it is different from the diyat punishment for perpetrators of murder, not torture, which in this case has a perspective from the view of Islamic inheritance law. How is the diyat punishment given to the victim who is the heir of the murder victim from the perspective of Islamic inheritance law? This research uses normative legal research methods, namely by examining legal norms regarding diyat punishment from the perspective of Islamic inheritance law. Meanwhile, this research approach uses a statutory approach and a case approach related to diyat punishment. The results of research into the diyat punishment which should be the victim's right will be transferred to the victim's heirs considering that the victim has died as a result of murder. The concept of diyat punishment from the perspective of Islamic inheritance law is one of the appropriate solutions and is in accordance with the principles of the new Criminal Code.
Co-Authors Ahmad Basarah Bambang Pujiono Bayu Dwi Anggono Bramantyo, Rizki Yudha Bramantyo, Rizki Yudha Divi Kusumaningrum Djoko Heroe Soewono Dominikus Rato Ermanto Fahamsyah Gentur Cahyo Setiono Gentur Cahyo Setiono harry Murty Harry Murty hery Lilik Sudarmanto Hery Sulistyo Kumala Sari, Nuzulia Mafazi, Agung Murty, Harry Niniek Wahyuni Putra, Restu Adi Restu Adi Putra Restu Adi Putra Restu Adi Putra Rizki Yudha Bramantyo Sari, Ariella Gitta Sulistyo, Hery Suwadji Wahyuni, Niniek Windradi, Fitri