Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.843
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Lembaga Penelitian Universitas Mataram Unram Law Review Jurnal Jatiswara Jurnal Abdi Insani Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Fundamental Justice Empiricism Journal Jurnal Risalah Kenotariatan Private Law ZIJEc: Zabags International Journal of Economy
Shinta Andriyani
Fakultas Hukum Universitas Mataram
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 33 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

 1   2   3   4 
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam pemenuhan Hak-hak kesehatan Reproduksi di Indonesia Andriyani, Shinta; Wahyuningsih, Wiwik; Irfan, Muhammad
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i1.353

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab pemerintah daerah dalam pemenuhan hak-hak kesehatan reproduksi di Indonesia, serta untuk mengevaluasi efektivitas program-program yang telah dilaksanakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, yang melibatkan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan pejabat pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan masyarakat, serta studi dokumentasi dari kebijakan dan program kesehatan reproduksi yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang signifikan dalam menyediakan layanan kesehatan reproduksi yang berkualitas, termasuk akses terhadap informasi, pendidikan, dan layanan kesehatan. Namun, masih terdapat tantangan dalam hal koordinasi antar instansi, ketersediaan sumber daya, dan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak kesehatan reproduksi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kolaborasi antara pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat untuk mengoptimalkan pemenuhan hak-hak kesehatan reproduksi, serta perlunya evaluasi berkala terhadap program-program yang ada untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutannya.
Perlindungan Hukum Profesi Kebidanan Yang Berkeadilan Dalam Pelayanan Kesehatan Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia Irfan, Mohammad; Andriyani, Shinta
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i1.354

Abstract

Regulasi yang mengatur pelindungan profesi kebidanan pada dasarnya bisa dikatakan telah dapat menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi profesi kebidanan, hal ini diantaranya karena tanggungjawab Negara belum terimplementasi dengan baik dalam substansi hukum yang ada termasuk didalamnya keberadaan lembaga profesi kebidanan dalam memenuhi hak-hak kesehatan msyarakat. tulisan ini membahas tentang bagaimana upaya memberikan perlindungan bagi profesi kebidanan dalam upaya pemenuhan layanan kesehatan masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum. Konsep pengaturan profesionalisme bidan yaitu adanya nilai-nilai keadilan dalam pengaturan profesionalisme bidan. Hal ini dapat mewujudkan professionalisme bidan yang berkeadilan. Keadilan dalam pelayanan kebidanan memberikan kedudukan pada bidan setara dengan profesi tenaga kesehatan lainnya. Bidan sebagai pemberi jasa layanan kesehatan tidak hanya bekerja sendiri, tetapi sebagai bagian dari tenaga kesehatan lainnya. Semua harus dilakukan secara sinergis, jika terbaikan nilai keadilannya maka akan berakibat pada perlakuan ketidakadilan pada unsur lainnya. Keadilan memiliki nilai kesetaraan dan keseimbangan manfaat sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dalam hal ini regulasi dalam kebidanan.
Tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Tumpang Tindih Hak Kepemilikan Atas Tanah Di Kota Mataram Utama, Lalu Satria; Andriyani, Shinta; Satriawan, Hera Alvina
Private Law Vol. 5 No. 2 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i2.5262

Abstract

 Tanah merupakan obyek yang paling mudah terkena sengketa, banyaknya sengketa yang terjadi saat ini disebabkan karena berbagai macam persoalan masyarakat salah satunya yaitu sengketa hak atas yang tumpang tindih (overlapping) mengenai kepemilikan hak atas tanah. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional dalam menjamin kepastian hukum dan mengetahui bagaimana proses penyelesaian sengketa hak atas tanah yang tumpang tindih (overlapping). Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian Empiris dengan pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan melalui penelitian hukum yang berlaku dan menghubungkan dengan fakta yang ada dalam masyarakat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teknik pengumpulan data melalui Wawancara dan melakukan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam Menjamin kepastian hukum hak atas tanah yang tumpang tindih Badan Pertanahan Nasional melakukan pembatalan sertifikat. Pembatalan hak atas tanah tersebut sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah, yang mencangkup pencabutan keputusan keputusan terkait pemberian hak atas tanah karena adanya cacat hukum dalam penerbitannya atau pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah final. Adapun proses penyelesaian sengketa hak atas tanah dengan cara mediasi di Kantor Pertanahan Kota Mataram dari pra mediasi sampai pasca mediasi berjalan sesuai dengan prosedur yang telah diatur menurut Petunjuk Teknis Nomor 05/JUKNIS/D.V/2007 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Dan Penyelesaian Masalah Pertanahan.
Co-Authors -, Arba Ade, Diman Ade Mulada Ahmad Jayadi Any Suryani Arba - Arba, H.M. Arief Rahman Arief Rahman Arief Rahman Arief Rahman Arief Rahman Arief Rahman Arief, Arief rahman Azizah Dyan Lestari Camelia, Camelia Delviana Aurellia Rieswandhani Diman Ade Mulada Diman Ade Mulada Diman Ade Mulada, Diman Ade Kadarsih, Sri Khanza Inas Az-Zahra Fikry Khatirah Juhaini, Nur Ilmi Khusnul Khotimah M. Arif Musthofa Maghfirrah, Schintya Mohammad Irfan Mohammad Irfan Muhammad Arba Muhammad Irfan Novi Zanta Putri Dalla Nurul Latifa Rani Lestari Sahnan Sahnan Satriawan, Hera Alvina Utama, Lalu Satria Wahyuningsih, Wiwik Wiwiek Wahyuningsih Wiwiek Wahyuningsih Zaeni Asyhadie