Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.98
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Lembaga Penelitian Universitas Mataram Unram Law Review Jurnal Jatiswara Jurnal Abdi Insani Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Fundamental Justice Empiricism Journal Jurnal Risalah Kenotariatan Private Law ZIJEc: Zabags International Journal of Economy
Shinta Andriyani
Fakultas Hukum Universitas Mataram
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 46 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 46 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Pelaksanaan Perjanjian Biro Perjalanan Haji Dan Umrah Dengan Jemaah Haji Dan Umroh Camelia, Camelia; Andriyani, Shinta
Private Law Vol 5 No 1 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i1.4971

Abstract

PT. Al Shofa Duta Mandiri merupakan salah satu badan hukum yang bergerak di bidang biro perjalanan haji dan umrah. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaturan mengenai penyelenggaraan perjalanan ibadah haji dan umroh PT. Al Shofa Duta Mandiri dan mengetahui pelaksanaan perjanjian biro perjalanan haji dan umroh dengan jemaah PT. Al Shofa Duta Mandiri. Jenis penelitian normatif-empiris yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pedekatan sosiologis (sociological approach). Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Al Shofa Duta Mandiri dalam pelaksanaannya sudah cukup baik sebab telah mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, yang terdapat pada Undang Undang N0. 8 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Agama No. 8 Tahun 2018 dan perjanjian tersebut sudah sah menurut KUHPerdata.
Tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Tumpang Tindih Hak Kepemilikan Atas Tanah Di Kota Mataram Utama, Lalu Satria; Andriyani, Shinta; Satriawan, Hera Alvina
Private Law Vol 5 No 2 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i2.5262

Abstract

 Tanah merupakan obyek yang paling mudah terkena sengketa, banyaknya sengketa yang terjadi saat ini disebabkan karena berbagai macam persoalan masyarakat salah satunya yaitu sengketa hak atas yang tumpang tindih (overlapping) mengenai kepemilikan hak atas tanah. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional dalam menjamin kepastian hukum dan mengetahui bagaimana proses penyelesaian sengketa hak atas tanah yang tumpang tindih (overlapping). Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian Empiris dengan pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan melalui penelitian hukum yang berlaku dan menghubungkan dengan fakta yang ada dalam masyarakat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teknik pengumpulan data melalui Wawancara dan melakukan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam Menjamin kepastian hukum hak atas tanah yang tumpang tindih Badan Pertanahan Nasional melakukan pembatalan sertifikat. Pembatalan hak atas tanah tersebut sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah, yang mencangkup pencabutan keputusan keputusan terkait pemberian hak atas tanah karena adanya cacat hukum dalam penerbitannya atau pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah final. Adapun proses penyelesaian sengketa hak atas tanah dengan cara mediasi di Kantor Pertanahan Kota Mataram dari pra mediasi sampai pasca mediasi berjalan sesuai dengan prosedur yang telah diatur menurut Petunjuk Teknis Nomor 05/JUKNIS/D.V/2007 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Dan Penyelesaian Masalah Pertanahan.
Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Kemitraan Tanaman Jagung Antara Pt. Sumbawa Bangkit Sejahtera Dengan Petani Penggarap Di Kabupaten Sumbawa Maghfirrah, Schintya; Andriyani, Shinta
Private Law Vol 4 No 3 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/gxmt2s56

Abstract

The purpose of the study is to provide recommendations and solutions to improve the implementation of corn crop partnership profit-sharing agreements and the distribution of corn crop yields in the type of sharing portions between companies and sharecroppers in Sumbawa Regency. This may involve suggestions for improvements in aspects of agreements, management, training, or other policies that support the sustainability of the partnership program. The research method in this research uses normative-empirical legal research methods. The conclusion of the study showed that for resolving the legal issues that Law Number 2 of 1960 concerning Production Sharing Agreements, the implementation of a corn plant partnership profit-sharing agreement if the land owner or owner’s capital and sharecroppers are each willing, where the sharecroppers are willing to carry out crop planting, and managing a certain type of plant and the land owner is also willing to provide the finance for the crop plantation, then this agreement can be agreed between the parties.
Penyelesaian Sengketa Pertanahan Secara Non Litigasi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur Khatirah Juhaini, Nur Ilmi; Andriyani, Shinta
Private Law Vol 4 No 3 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/7nk18x62

Abstract

This research aims to determine the extent of the non-litigation land dispute resolution process at the East Lombok Regency Land Office and determine the obstacles and supporting factors in implementing non-litigation land dispute resolution at the East Lombok Regency Land Office. This research uses empirical legal research with statutory, conceptual, and sociological approaches. The research study shows that non-litigation land dispute resolution at the East Lombok Land Office uses a mediation mechanism, namely case review, summons to the parties to the dispute, mediation, and agreement. From the results of the implementation of non-litigation dispute resolution, some cases cannot resolved by non-litigation. Because in its implementation, there are inhibiting and supporting factors in non-litigation dispute resolution.
Mekanisme Penyelesaian Sengketa Berbasis Adat Dalam Konflik Pariwisata Di Lombok Irfan, Mohammad; Andriyani, Shinta
Private Law Vol 5 No 3 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/95ge6m59

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat yang diterapkan dalam konflik pariwisata di Lombok, serta Menganalisis efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat dalam memberikan akses keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik pariwisata di Lombok. Tulisan ini menggunakan penedekatan penelitian Normatif Empiris dengan metode. Pendekatan Sosiologis dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat dalam konflik pariwisata di Lombok, khususnya terkait efektivitas dan akses keadilan. Hasil penelitian menunjukkan penting untuk memperkuat kapasitas mekanisme penyelesaian sengketa adat dan mengintegrasikannya dengan sistem hukum formal. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan bagi tokoh-tokoh adat, penyediaan bantuan hukum bagi masyarakat lokal, dan pembentukan lembaga mediasi yang melibatkan unsur-unsur adat dan pemerintah. Untuk meningkatkan efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa adat dalam konflik pariwisata, perlu dilakukan beberapa upaya, antara lain Penguatan kapasitas tokoh-tokoh adat, Tokoh-tokoh adat perlu dilatih dalam mediasi, negosiasi, dan pemahaman tentang hukum positif, Peningkatan kesadaran hukum masyarakat lokal: Masyarakat lokal perlu diberikan informasi tentang hak-hak mereka dan cara-cara untuk memperjuangkannya, Peningkatan koordinasi antara lembaga adat dan pemerintah, Lembaga adat dan pemerintah perlu bekerja sama dalam menyelesaikan konflik dan mengembangkan kebijakan yang mendukung pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, Pemberian dukungan hukum bagi masyarakat lokal serta Masyarakat lokal perlu diberikan bantuan hukum untuk menghadapi investor pariwisata yang kuat.
Peran Negara Dalam Perlindungan Hak Masyarakat Adat Atas Hutan Di Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara Andriyani, Shinta; Irfan, Mohammad
Private Law Vol 5 No 3 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/e6pzrd08

Abstract

Perlindungan hak masyarakat adat atas hutan adalah fondasi penting bagi keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan pembangunan yang inklusif. Negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kerangka hukum dan kebijakan yang kuat, serta memastikan implementasinya secara efektif. Studi tentang efektivitas kebijakan perlindungan hak masyarakat adat atas hutan di Bayan, KLU, menjadi penting untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam mewujudkan tujuan tersebut. tulisan ini menggunakan metode penelitian Hukum Normatif Empris, dengan melihat dan mengnalisis bekerjanya Hukum berdasarkan hukum positif dengan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Hasil dari penelitian ini Salah satu temuan utama penelitian ini adalah adanya kesenjangan antara idealitas kebijakan dan realitas implementasi di lapangan. Meskipun secara normatif, negara mengakui hak-hak masyarakat adat atas hutan, dalam praktiknya seringkali terjadi pengabaian atau pelanggaran hak-hak tersebut. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman aparat pemerintah tentang hak-hak masyarakat adat, lemahnya penegakan hukum, dan adanya kepentingan ekonomi yang lebih kuat dari pihak-pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan hutan.Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa partisipasi masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan hutan masih sangat terbatas. Masyarakat adat seringkali tidak dilibatkan secara aktif dalam perumusan kebijakan atau perencanaan program yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat adat, bahkan dapat merugikan mereka.
Kajian Yuridis Penetapan Nilai BPHTB Dalam Proses Jual Beli Hak Atas Tanah Arief Rahman; Wiwiek Wahyuningsih; Shinta Andriyani; Diman Ade Mulada
Journal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 2 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i2.299

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mekanisme penetapan BPHTB dalam jual beli hak atas tanah dan Menganalisis relevansi harga transaksi dalam jual beli ha katas tanah terhadap penetapan biaya BPHTB. Adapun Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah bahwa mekanisme penetapan BPHTB dalam jual beli hak atas tanah melalui beberapa tahapan yaitu: proses penetapan antaralain penepan objek pajak, penetapan subjek dan wajib pajak, serta penetapan tarif; Pengisian Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB; Proses Penghitungan BPHTB; Proses Penelitian (Verifikasi); dan Proses Pembayaran BPHTB. Relevansi Harga Transaksi Dalam Jual Beli Hak Atas Tanah Terhadap Penetapan Biaya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.memiliki relevansi karena harga transaksi dalam jual beli tanah sangat relevan terhadap penetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) karena harga transaksi menjadi salah satu dasar penentuan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) yang digunakan untuk menghitung BPHTB. Semakin tinggi harga transaksi (sesuai harga pasar), smaka emakin tinggi pula NPOP, dan akhirnya BPHTB terutang tersebut harus dibayar oleh pembeli.
The Effectiveness of the Transition from Physical to Electronic Certificates Shinta Andriyani; Arief Rahman Arief Rahman; Wiwiek Wahyuningsih Wiwiek Wahyuningsih; Mohammad Irfan Mohammad Irfan
Journal Kompilasi Hukum Vol. 11 No. 1 (2026): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v11i1.376

Abstract

Digital transformation in the land sector is part of the agenda for bureaucratic reform and the modernization of public services in Indonesia. One aspect of this transformation is the implementation of electronic land certificates developed by the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN). This policy was initially regulated by ATR/BPN Ministerial Regulation No. 1 of 2021 on Electronic Certificates, which was subsequently refined through ATR/BPN Ministerial Regulation No. 3 of 2023 on the Issuance of Electronic Documents in Land Registration Activities. This study aims to analyze the effectiveness of the transition from physical land certificates to electronic certificates in ensuring legal certainty regarding land rights in Indonesia. The research method used is normative legal research employing a legislative approach, a conceptual approach, and an analytical approach. The results of the study indicate that the implementation of electronic certificates provides benefits in the form of enhanced document security, service efficiency, transparency in land administration, and a reduction in the risk of certificate forgery. However, the effectiveness of this implementation still faces various obstacles, including limited digital infrastructure, low levels of technological literacy among the public, cybersecurity concerns, and the uneven validation of land data across various regions. Therefore, it is necessary to strengthen regulations, improve data security systems, accelerate the validation of land data, and enhance public outreach so that the goals of legal certainty and the protection of land rights can be optimally achieved.
Tata Kelola Masyarakat Pesisir dalam Pemenuhan Hak atas Pelayanan Kesehatan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Terluar Mohammad Irfan; Shinta Andriyani
Private Law Vol 6 No 2 (2026): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/5jdecb60

Abstract

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki karakteristik geografis yang unik dengan sebagian besar wilayahnya terdiri dari perairan dan ribuan pulau, termasuk pulau-pulau terluar yang strategis (Lasabuda, 2013). Pengakuan internasional terhadap status Indonesia sebagai negara kepulauan telah ditegaskan melalui UNCLOS 1982 dan diratifikasi dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 1985, yang memberikan Indonesia total luas wilayah laut mencapai 5,9 juta km2. Keberadaan wilayah pesisir dan pulau-pulau terluar ini bukan hanya menopang potensi sumber daya alam yang melimpah, tetapi juga berperan vital sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, di balik potensi dan peran strategis tersebut, masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau terluar seringkali menghadapi berbagai tantangan kompleks, terutama dalam pemenuhan hak-hak dasar seperti akses terhadap pelayanan kesehatan. Kondisi geografis yang terpencil, sulitnya akses transportasi, serta keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia di bidang kesehatan menjadi hambatan utama. Meskipun pulau-pulau terluar berfungsi sebagai pintu gerbang pertahanan negara, penataan dan pengelolaannya belum optimal, Dalam hal ini, tata kelola masyarakat pesisir menjadi krusial untuk memastikan bahwa hak atas pelayanan kesehatan dapat terpenuhi secara adil dan merata. Tata kelola yang efektif tidak hanya berfokus pada penyediaan infrastruktur fisik, tetapi juga mencakup aspek kelembagaan, partisipasi masyarakat, dan sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mengenai Kesehatan diharapkan mampu memberikan payung hukum yang lebih kuat dan komprehensif dalam mengatasi permasalahan kesehatan di wilayah-wilayah sulit tersebut. Undang-undang ini perlu dilihat sebagai instrumen untuk memperkuat upaya pemerintah dalam mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka yang berada di garis depan wilayah kedaulatan negara. Tanpa tata kelola yang adaptif dan responsif terhadap karakteristik unik wilayah pesisir dan pulau-pulau terluar, maka amanat konstitusi untuk menjamin kesehatan bagi setiap warga negara akan sulit terwujud. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana tata kelola masyarakat pesisir di wilayah pesisir dan pulau-pulau terluar dapat dioptimalkan dalam pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan berdasarkan kerangka hukum yang baru ini.
Perlindungan Hak Nelayan Pesisir Dalam Perspektif Hukum Progresif, Mendorong Keadilan Sosial Dalam Tata Kelola Perairan Indonesia Mohammad Irfan; Shinta Andriyani
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i2.395

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak nelayan pesisir dalam perspektif hukum progresif, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang dapat mendorong keadilan sosial dalam tata kelola perairan Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan pesisir dan pelestarian sumber daya laut Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan menitikberatkan pada analisis hukum progresif untuk memahami perlindungan hak nelayan pesisir di Indonesia. Penelitian yuridis empiris ini relevan karena peraturan perundang-undangan, meskipun ada, seringkali tidak efektif dalam melindungi hak-hak masyarakat pesisir, termasuk nelayan. Oleh karena itu,tulisan ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara hukum dalam teks (law in the books) dan hukum dalam tindakan (law in action). Hasil kajian menunjukkan bahwa Konsep hukum progresif, yang menekankan pada pembebasan hukum dari formalisme dan berorientasi pada keadilan substantif, menawarkan perspektif baru dalam perlindungan hak nelayan pesisir. Hukum progresif melihat hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial dan keadilan, bukan sekadar aturan yang kaku dan tidak fleksibel. Dalam konteks perlindungan hak nelayan pesisir, penerapan konsep hukum progresif dapat dilakukan melalui beberapa cara. Pertama, interpretasi hukum yang responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan nelayan pesisir. Hukum progresif menolak interpretasi hukum yang tekstual dan formalistik. Sebaliknya, interpretasi hukum harus dilakukan dengan mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat nelayan Kedua, penegakan hukum yang berpihak pada nelayan pesisir. Hukum progresif menekankan pada penegakan hukum yang adil dan proporsional. Dalam kasus pelanggaran hak nelayan pesisir, aparat penegak hukum harus bertindak tegas terhadap pelaku pelanggaran, tanpa memandang status sosial atau ekonomi pelaku. Namun, penegakan hukum juga harus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keadilan. Misalnya, dalam kasus penangkapan nelayan yang melanggar aturan penangkapan ikan, aparat penegak hukum dapat memberikan sanksi yang proporsional dan memberikan kesempatan kepada nelayan untuk memperbaiki kesalahannya. Penegakan hukum juga harus mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari penegakan hukum itu sendiri.
Co-Authors -, Arba Ahmad Jayadi Any Suryani Hamzah Arba - Arba, H.M. Arief Rahman Arief Rahman Arief Rahman Arief Rahman Arief Rahman Arief Rahman Arief Rahman Arief Arief Rahman Arief Rahman Azizah Dyan Lestari Camelia, Camelia Delviana Aurellia Rieswandhani Diman Ade Mulada Diman Ade Mulada Diman Ade Mulada Ade Diman Ade Mulada, Diman Ade Kadarsih, Sri Khanza Inas Az-Zahra Fikry Khatirah Juhaini, Nur Ilmi Khusnul Khotimah M. Arif Musthofa Maghfirrah, Schintya Mahirsan Saesel, Ahmad Muzanni Mohammad Irfan Mohammad Irfan Mohammad Irfan Mohammad Irfan Mohammad Irfan Mohammad Irfan Muhammad Arba Muhammad Irfan Novi Zanta Putri Dalla Nurul Latifa Preti Sinta Rani Lestari Sahnan Sahnan Satriawan, Hera Alvina Septiana, Herlina Utama, Lalu Satria Wiwiek Wahyuningsih Wiwiek Wahyuningsih Wiwiek Wahyuningsih Wiwiek Wahyuningsih Zaeni Asyhadie