Garuda - Garba Rujukan Digital

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam pemenuhan Hak-hak kesehatan Reproduksi di Indonesia Andriyani, Shinta; Wahyuningsih, Wiwik; Irfan, Muhammad
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i1.353

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab pemerintah daerah dalam pemenuhan hak-hak kesehatan reproduksi di Indonesia, serta untuk mengevaluasi efektivitas program-program yang telah dilaksanakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, yang melibatkan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan pejabat pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan masyarakat, serta studi dokumentasi dari kebijakan dan program kesehatan reproduksi yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang signifikan dalam menyediakan layanan kesehatan reproduksi yang berkualitas, termasuk akses terhadap informasi, pendidikan, dan layanan kesehatan. Namun, masih terdapat tantangan dalam hal koordinasi antar instansi, ketersediaan sumber daya, dan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak kesehatan reproduksi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kolaborasi antara pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat untuk mengoptimalkan pemenuhan hak-hak kesehatan reproduksi, serta perlunya evaluasi berkala terhadap program-program yang ada untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutannya.

Perlindungan Hukum Profesi Kebidanan Yang Berkeadilan Dalam Pelayanan Kesehatan Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia Irfan, Mohammad; Andriyani, Shinta
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i1.354

Regulasi yang mengatur pelindungan profesi kebidanan pada dasarnya bisa dikatakan telah dapat menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi profesi kebidanan, hal ini diantaranya karena tanggungjawab Negara belum terimplementasi dengan baik dalam substansi hukum yang ada termasuk didalamnya keberadaan lembaga profesi kebidanan dalam memenuhi hak-hak kesehatan msyarakat. tulisan ini membahas tentang bagaimana upaya memberikan perlindungan bagi profesi kebidanan dalam upaya pemenuhan layanan kesehatan masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum. Konsep pengaturan profesionalisme bidan yaitu adanya nilai-nilai keadilan dalam pengaturan profesionalisme bidan. Hal ini dapat mewujudkan professionalisme bidan yang berkeadilan. Keadilan dalam pelayanan kebidanan memberikan kedudukan pada bidan setara dengan profesi tenaga kesehatan lainnya. Bidan sebagai pemberi jasa layanan kesehatan tidak hanya bekerja sendiri, tetapi sebagai bagian dari tenaga kesehatan lainnya. Semua harus dilakukan secara sinergis, jika terbaikan nilai keadilannya maka akan berakibat pada perlakuan ketidakadilan pada unsur lainnya. Keadilan memiliki nilai kesetaraan dan keseimbangan manfaat sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dalam hal ini regulasi dalam kebidanan.

Tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Tumpang Tindih Hak Kepemilikan Atas Tanah Di Kota Mataram Utama, Lalu Satria; Andriyani, Shinta; Satriawan, Hera Alvina
Private Law Vol. 5 No. 2 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i2.5262

Tanah merupakan obyek yang paling mudah terkena sengketa, banyaknya sengketa yang terjadi saat ini disebabkan karena berbagai macam persoalan masyarakat salah satunya yaitu sengketa hak atas yang tumpang tindih (overlapping) mengenai kepemilikan hak atas tanah. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional dalam menjamin kepastian hukum dan mengetahui bagaimana proses penyelesaian sengketa hak atas tanah yang tumpang tindih (overlapping). Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian Empiris dengan pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan melalui penelitian hukum yang berlaku dan menghubungkan dengan fakta yang ada dalam masyarakat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teknik pengumpulan data melalui Wawancara dan melakukan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam Menjamin kepastian hukum hak atas tanah yang tumpang tindih Badan Pertanahan Nasional melakukan pembatalan sertifikat. Pembatalan hak atas tanah tersebut sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah, yang mencangkup pencabutan keputusan keputusan terkait pemberian hak atas tanah karena adanya cacat hukum dalam penerbitannya atau pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah final. Adapun proses penyelesaian sengketa hak atas tanah dengan cara mediasi di Kantor Pertanahan Kota Mataram dari pra mediasi sampai pasca mediasi berjalan sesuai dengan prosedur yang telah diatur menurut Petunjuk Teknis Nomor 05/JUKNIS/D.V/2007 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Dan Penyelesaian Masalah Pertanahan.

Analisis Tentang Pengambilan Kembali Tanah Wakaf: Studi Desa Seloto, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumawa Barat Septiana, Herlina; Andriyani, Shinta
Private Law Vol 4 No 1 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v4i1.3907

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis Ketentuan Pengambilan kembali tanah wakaf oleh ahli waris wakif dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Tanah wakaf dan dalam Ketentuan Agama Islam. Serta faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya sengketa dan pengambilan kembali tanah wakaf oleh ahli waris di Desa Seloto Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. Adapun Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, dengan menggunakan metode pendekatan konseptual (Conseptual Approach), Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), dan pendekatan Sosiologis (Sociologocal Approach). Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan dan data lapangan berupa wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian ini bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan berdasarkan ketentuan hukum islam tanah wakaf di Desa Seloto Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat yang dikelola oleh Yayasan An-Nur Pondok Pesantren Al-Manar di Desa Seloto tidak dapat dilakukan pengambilan kembali .Adapun faktor-faktor yang mendorong terjadinya sengketa dan pengambil kembali tanah wakaf oleh ahli waris didesa Seloto Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat antara lain : rendahnya tingkat keimanan, menipisnya kesadaran beragama, kesalamahaman , kesadaran hukum, adanya kebutuhan dan kepentingan pribadi.

Pertanggungjawaban Atas Pemenuhan Pembayaran Hutang Oleh Ahli Waris Terhadap Hutang Pewaris: Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor. 3297 K/Pdt/2022 Mahirsan Saesel, Ahmad Muzanni; Andriyani, Shinta
Private Law Vol 4 No 2 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v4i2.4857

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pertanggungjawaban ahli waris dalam pemenuhan pembayaran hutang pewaris menurut KUHPerdata, dan untuk menjelaskan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pertanggungjawaban atas pemenuhan pembayaran hutang pewaris oleh ahli waris berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor. 3297 K/Pdt/2022. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Hasil penelitiannya adalah pertanggungjawaban atas pemenuhan pembayaran hutang oleh ahli waris terhadap hutang pewaris merupakan hal yang wajib dilaksanakan bagi ahli waris yang telah bersedia menerima harta warisan untuk melunasi hutang pewaris akan tetapi ahli waris itu tidak wajib membayar utang pewaris itu lebih daripada jumlah warisan yang diterimanya, dan bagi ahli waris yang menolak harta warisan maka terbebas dari tanggungan hutang pewaris.

Pelaksanaan Perjanjian Biro Perjalanan Haji Dan Umrah Dengan Jemaah Haji Dan Umroh Camelia, Camelia; Andriyani, Shinta
Private Law Vol 5 No 1 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i1.4971

PT. Al Shofa Duta Mandiri merupakan salah satu badan hukum yang bergerak di bidang biro perjalanan haji dan umrah. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaturan mengenai penyelenggaraan perjalanan ibadah haji dan umroh PT. Al Shofa Duta Mandiri dan mengetahui pelaksanaan perjanjian biro perjalanan haji dan umroh dengan jemaah PT. Al Shofa Duta Mandiri. Jenis penelitian normatif-empiris yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pedekatan sosiologis (sociological approach). Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Al Shofa Duta Mandiri dalam pelaksanaannya sudah cukup baik sebab telah mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, yang terdapat pada Undang Undang N0. 8 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Agama No. 8 Tahun 2018 dan perjanjian tersebut sudah sah menurut KUHPerdata.

Tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Tumpang Tindih Hak Kepemilikan Atas Tanah Di Kota Mataram Utama, Lalu Satria; Andriyani, Shinta; Satriawan, Hera Alvina
Private Law Vol 5 No 2 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i2.5262

Tanah merupakan obyek yang paling mudah terkena sengketa, banyaknya sengketa yang terjadi saat ini disebabkan karena berbagai macam persoalan masyarakat salah satunya yaitu sengketa hak atas yang tumpang tindih (overlapping) mengenai kepemilikan hak atas tanah. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional dalam menjamin kepastian hukum dan mengetahui bagaimana proses penyelesaian sengketa hak atas tanah yang tumpang tindih (overlapping). Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian Empiris dengan pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan melalui penelitian hukum yang berlaku dan menghubungkan dengan fakta yang ada dalam masyarakat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teknik pengumpulan data melalui Wawancara dan melakukan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam Menjamin kepastian hukum hak atas tanah yang tumpang tindih Badan Pertanahan Nasional melakukan pembatalan sertifikat. Pembatalan hak atas tanah tersebut sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah, yang mencangkup pencabutan keputusan keputusan terkait pemberian hak atas tanah karena adanya cacat hukum dalam penerbitannya atau pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah final. Adapun proses penyelesaian sengketa hak atas tanah dengan cara mediasi di Kantor Pertanahan Kota Mataram dari pra mediasi sampai pasca mediasi berjalan sesuai dengan prosedur yang telah diatur menurut Petunjuk Teknis Nomor 05/JUKNIS/D.V/2007 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Dan Penyelesaian Masalah Pertanahan.

Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Kemitraan Tanaman Jagung Antara Pt. Sumbawa Bangkit Sejahtera Dengan Petani Penggarap Di Kabupaten Sumbawa Maghfirrah, Schintya; Andriyani, Shinta
Private Law Vol 4 No 3 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/gxmt2s56

The purpose of the study is to provide recommendations and solutions to improve the implementation of corn crop partnership profit-sharing agreements and the distribution of corn crop yields in the type of sharing portions between companies and sharecroppers in Sumbawa Regency. This may involve suggestions for improvements in aspects of agreements, management, training, or other policies that support the sustainability of the partnership program. The research method in this research uses normative-empirical legal research methods. The conclusion of the study showed that for resolving the legal issues that Law Number 2 of 1960 concerning Production Sharing Agreements, the implementation of a corn plant partnership profit-sharing agreement if the land owner or owner’s capital and sharecroppers are each willing, where the sharecroppers are willing to carry out crop planting, and managing a certain type of plant and the land owner is also willing to provide the finance for the crop plantation, then this agreement can be agreed between the parties.

Penyelesaian Sengketa Pertanahan Secara Non Litigasi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur Khatirah Juhaini, Nur Ilmi; Andriyani, Shinta
Private Law Vol 4 No 3 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/7nk18x62

This research aims to determine the extent of the non-litigation land dispute resolution process at the East Lombok Regency Land Office and determine the obstacles and supporting factors in implementing non-litigation land dispute resolution at the East Lombok Regency Land Office. This research uses empirical legal research with statutory, conceptual, and sociological approaches. The research study shows that non-litigation land dispute resolution at the East Lombok Land Office uses a mediation mechanism, namely case review, summons to the parties to the dispute, mediation, and agreement. From the results of the implementation of non-litigation dispute resolution, some cases cannot resolved by non-litigation. Because in its implementation, there are inhibiting and supporting factors in non-litigation dispute resolution.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Berbasis Adat Dalam Konflik Pariwisata Di Lombok Irfan, Mohammad; Andriyani, Shinta
Private Law Vol 5 No 3 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/95ge6m59

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat yang diterapkan dalam konflik pariwisata di Lombok, serta Menganalisis efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat dalam memberikan akses keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik pariwisata di Lombok. Tulisan ini menggunakan penedekatan penelitian Normatif Empiris dengan metode. Pendekatan Sosiologis dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat dalam konflik pariwisata di Lombok, khususnya terkait efektivitas dan akses keadilan. Hasil penelitian menunjukkan penting untuk memperkuat kapasitas mekanisme penyelesaian sengketa adat dan mengintegrasikannya dengan sistem hukum formal. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan bagi tokoh-tokoh adat, penyediaan bantuan hukum bagi masyarakat lokal, dan pembentukan lembaga mediasi yang melibatkan unsur-unsur adat dan pemerintah. Untuk meningkatkan efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa adat dalam konflik pariwisata, perlu dilakukan beberapa upaya, antara lain Penguatan kapasitas tokoh-tokoh adat, Tokoh-tokoh adat perlu dilatih dalam mediasi, negosiasi, dan pemahaman tentang hukum positif, Peningkatan kesadaran hukum masyarakat lokal: Masyarakat lokal perlu diberikan informasi tentang hak-hak mereka dan cara-cara untuk memperjuangkannya, Peningkatan koordinasi antara lembaga adat dan pemerintah, Lembaga adat dan pemerintah perlu bekerja sama dalam menyelesaikan konflik dan mengembangkan kebijakan yang mendukung pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, Pemberian dukungan hukum bagi masyarakat lokal serta Masyarakat lokal perlu diberikan bantuan hukum untuk menghadapi investor pariwisata yang kuat.

Title

Found 41 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 41 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 41 Documents
Search