Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

Analisis Hukum Keabsahan Sertifikat Hak Atas Tanah Yang Terbit Tanpa Akta Pejabat Yang Berwenang: (Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 13/Pdt.G/2020/PN.RBi) Azizah Dyan Lestari; Shinta Andriyani
Private Law Vol. 2 No. 3 (2022): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v2i3.1570

Abstract

The purpose of this research was, first, to determine and understand the validity of land rights certificates issued without a certificate of land deed official (Pejabat Pembuat Akta Tanah or PPAT); second, to learn and understand the judge's considerations on land rights certificates without a land deed official in verdict of the Raba Bima District Court Number 13/PDT.G/2020/PN.RBI, how the law decides right or wrong, with a statutory approach, conceptual approach, and case approach. Data was collected by using sources of primary, secondary and tertiary legal materials. The technique of obtaining legal materials was conducting a literature study by examining various legal materials related to the subject matter. Furthermore, legal material was conducted using a card system, either with a summary card; quote card; and review cards. The data was compiled in a qualitative descriptive matter, problem solving procedures studied by describing the data obtained both primary and secondary data. Based on this research, according to law, Certificates issuedas an evidence of land rights without an authority of PPAT, are legal. And the judge's opinion in case number 13/Pdt.G/2020/PN.Rbi was invalid, illegitimate and not legally binding, it also cannot be justified by the law because the issuance of land rights certificates is not only proven by the existence of the notarial deed of sale which issued before PPAT, but can also use other evidence which is the Head of National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional or BPN). It has the level of validity that is considered sufficient to register the transfer of land rights.
Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang : (Studi Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PN.Smr) Rani Lestari; Shinta Andriyani
Private Law Vol. 3 No. 1 (2023): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v3i1.2203

Abstract

This research has the purpose to find out the default contract regulation in the loan agreement based on Indonesia's positive law, and find out the judge’s legal consideration when given the decision in the case court Number 10/PDT.G.S/2019/PN.SMR. The research method of this research is normative legal research which uses the conceptual approach, the statute approach, and the case approach, this research uses qualitative analysis. The result of this study showed that the default in contract regulation especially in the loan agreement has regulated in Article 1313 Indonesia Civil Code about the contract, Article 1754 Indonesia Civil Code about loan agreement, and especially Article 1265 Indonesia Civil Code about null and void the agreement. Furthermore, the judge’s legal consideration when deciding the case in the court decision Number 10/PDT.G.S/2019/PN.SMR stated the defendant has default in contract based on the claim in the court, and the evidence in the court process such as a statement letter on July 26, 2019. This is a new deal or agreement between the plaintiff with the defendant which exists as the principle of consensually vide (Article 1320 Indonesia Civil Code), this agreement is like legislation for the parties (article 1338 Indonesia civil Code). This is a type of novation/ restructuring that regulated in Article 1413 paragraph 1 Indonesia Civil Code. Because of this, the agreement on this case is the letter of statement on 26 July 2019.
Tanggung Jawab Notaris Akibat Adanya Pemalsuan Data Perjanjian Jual Beli Tanah Di Hadapan Notaris : (Studi Kasus Kantor Notaris Di Kota Mataram) Khusnul Khotimah; Arief Rahman; Shinta Andriyani
Private Law Vol. 3 No. 2 (2023): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v3i2.2610

Abstract

The aims of this research are to know notary’s responsibility in data fraud in the making of land sale and purchase before notary by the parties, and also to know legal consequences of data fraud in notary office in Mataram City. Method of this work was empirical legal research which applied statute, conceptual and sociological approaches. The data was collected through library study and interview. Result of this work shows that notary does not responsible on the deed which made from fake data which brought to them by the parties. Legal consequences of the date which made based on fake data which brought by one party, it can be requested for revocation by the aggrieved party.
Pelaksanaan Perjanjian Peminjaman Uang Antara Bumdes Dengan Masyarakat Desa Pandan Indah : (Studi di Desa Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah) Ahmad Jayadi; Shinta Andriyani; Mohammad Irfan
Private Law Vol. 3 No. 2 (2023): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v3i2.2611

Abstract

This study's purpose is to determine the implementation of loan agreements between BUMDes and the community and to find out the causes of bad loans at BUMDes Pandan Indah, Praya Barat Daya District, Central Lombok Regency. This research is a normative-empirical legal research and uses the statute approach, the conceptual approach, and the sociological approach. The results of this study that the implementation of the loan agreement is divided into 2 stages, namely the first stage, submit an application by the customers and completing the requirements set by BUMDes Pandan Indah, and the second stage is the signing of the loan agreement which before the applicant or customer receives the money. The causes of bad loans at BUMDes Pandan Indah consist of internal causes and external causes.
Kekuatan Hukum Akta Pengikatan Dalam Jual Beli Tanah Andriyani, Shinta; Wahyuningsih, Wiwiek; Rahman, Arief
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v2i1.43

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: bentuk kekuatan hukum akta penikatan jual beli tanah yang di buat oleh notais bagi para pihak akibat hukum dari pembatalan akta pengikatan jual-beli tanah. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris, dengan metode pendekatan perundang-undangan (the statute approach), pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data kemudian dianalisis kualitatif. Hasil penelitian dianalisis secara kualitatif yang sumber datanya diperoleh dari data kepustakaan, dan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 1) Kekuatan hukum dari akta perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah yang dibuat oleh Notaris dalam pelaksanaan pembuatan Akta Jual-Belinya adalah sangat kuat, karena merupakan akta notaril yang bersifat akta otentik, 2) Akibat-akibat hukum yang timbul dari pembatalan akta Pengikatan Jual Beli Tanah: (a) Para pihak dapat dikenakan denda yang besarnya telah disepakati dari jumlah yang harus dibayar pembeli kepada penjual atau pembeli, untuk tiap-tiap hari keterlambatan. Denda tersebut harus dibayar dengan seketika dan sekaligus, (b) Perjanjian berakhir dan sepanjang perlu kedua belah pihak melepaskan diri dari apa yang ditetapkan dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Pihak Penjual wajib untuk mengembalikan uang yang telah dibayarkan oleh Pihak Pembeli setelah dipotong beberapa persen dari harga jual tanah dan bangunan tersebut sebagai pengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh Pihak Penjual ditambah denda yang harus dibayar oleh Pihak Pembeli kepada Pihak Penjual.
UPAYA PENCEGAHAN KONFLIK TERKAIT PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI JUAL BELI Arief Rahman; Wahyuningsih, Wiwiek; Andriyani, Shinta; Mulada, Diman Ade
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.127

Abstract

Kegiatan Penyuluhan hukum mengenai UPAYA PENCEGAHAN KONFLIK TERKAIT PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI JUAL BELI dilaksanakan di Desa Sesela, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat Pada hari Jumat 27 Juli 2022. Metode yang digunakan dalam penyuluhan ini adalah metode ceramah dan diskusi. Manfaat kegiatan penyuluhan hukum ini diharapakan dapat membantu pemerintah (Badan Pertanahan Nasional) dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat berkaitan dengan Upaya Pencegahan Konflik Terkait Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli.. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum berjalan dengan tertib, aman dan lancar serta sesuai dengan protokol kesehatan. Para peserta penyuluhan hukum mengikuti kegiatan dengan rasa antusiasme yang tinggi, karena materi penyuluhan hukum yang disampaikan oleh pemateri sangat dirasakan bermanfaat sekali oleh masyarakat Desa Sigerongan, sebab materi yang di sampaikan meliputi Peralihan Hak atas Tanah Melalui Jual Beli Hak-Hak Tas Tanah yag dapat diperjual belikan, Upaya-Upaya Yang dilakukan Untuk menghindari terjadi konflik atau permasalahan dalam jual beli hak atas tanah.Sehingga dengan adanya penyuluhan hukum ini dapat memberikan pencerahan (wawasan) kepada masayarakat
Pentingnya Pendaftaran Tanah Hak Milik Adat Untuk Kepastian Hukum Arief Rahman; Wahyuningsih, Wiwiek; Andriyani, Shinta; Mulada, Diman Ade
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v5i1.226

Abstract

   
Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa Antara Pemerintah Desa Dan Pihak Ketiga Di Kawasan Mandalika (Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Andriyani, Shinta; Rahman, Arief; Wahyuningsih, Wiwiek
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 8 No. 2 (2023): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v8i2.157

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemanfaatan tanah kas desa secara swakelola di Kawasan Mandalika Desa Kuta Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah dan pelaksanaan pemanfaatan tanah kas desa yang sudah sesuai dengan UU nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang mendasarkan kajiannya pada studi kepustakaan. Penelitian hukum empiris mengkaji dan menganalisa keberlakuan asas-asas/prinsip-prinsip hukum, norma-norma dan konsep-konsep hukum, serta berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan prilaku masyarakat. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang- undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian dianalisis secara deskriptif-kualitatif, dan dengan menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian bahwa dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah kas desa di desa Kuta Kecamatan Pujut didasarkan pada Peraturan Menteri dalam Negeri RI No. 1 Tahun 2016 Tentang pengelolaan Aset Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 Tahun 2016 Tentang pedoman Pengelolaan Barang milik Daerah.Tanah kas desa yang dimiliki desa Kuta 32 are yang merupakan Kantor Desa Kuta dan masih dalam proses pendaftaran karena Desa Kuta merupakan desa pemekaran dan tanah kas desa tersebut ada di kantor desa sehingga lahan tanah yang kosong di manfaatkan untuk beberapa usaha yang memang sedang diperlukan yang kiranya bisa menambah pendapatan asli desa seperti pembangunan home stay, kios, galery UMKM, bank sampah yang pembangunannya mendapat bantuan dari BUMD dalam rangka CSR dan di kelola melaui Bumdes.untuk menambah kesejahteraan masyarakat ada beberapa kios yang bisa di sewa masyarakat namun untuk pendapatan desa belum ada mengingat pasca covid penjualan masih terbilang sepi sehingga hasil yang diperoleh belum stabil. Pada masa mendatang penyewaan dari kios yang dibangun di atas kas desa di buat perjanjian tertulis dan di sepakati harga yang sesuai untuk lebih menjamin kepastian bagi kedua belah pihak.
Hak dan Kewajiban dalam Peralihan Hak Atas Tanah dalam Rangka Pendaftaran Tanah (Desa Jatisela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat) Andriyani, Shinta; Rahman, Arief; Wahyuningsih, Wiwiek
Empiricism Journal Vol. 4 No. 1: June 2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat (LITPAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/ej.v4i1.1297

Abstract

Kegiatan penyuluhan hukum mengenai Hak dan Kewajiban Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pendaftaran Tanah (Desa Jatisela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat ini dilakukan dengan metode ceramah yang dilanjutkan dengan diskusi. Adapun manfaat secara umum kegiatan ini adalah untuk membantu pemerintah dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait  hak dan kewajiban yang harus di penuhi oleh masing-masing pihak dalam hal ini penjual dan pembeli ketika melakukan peralihan hak atas tanah apa saja kewajiban yang harus dipenuhi dan dengan dilaksanakan kewajiban tersebut akan mempermudah proses pendaftaran tanah yang akan lebih menjamin kepastian hukum dalam peralihan hak atas tanah tersebut sehingga tertib hukum dan tertib administrasi pertanahan dapat terwujud. Adapun secara khusus penyuluhan ini bertujuan untuk merubah sikap dan pola pikir masyarakat serta memberi motivasi masyarakat akan hak dan kewajiban dalam peralihan hak atas tanah yang di sertai dengan  pendaftaran hak atas tanah untuk menjamin kepastian hukum terkait dengan kepemilikan tanah dan untuk menghindari terjadinya sengketa hak atas tanah yang sering kali terjadi di masyarakat. Rights and Obligations in the Transfer of Land Rights in the Context of Land Registration (Jatisela Village, Gunungsari District, West Lombok Regency) Abstract Legal counseling activities regarding Rights and Obligations in the Transfer of Land Rights in the Context of Land Registration (Jatisela Village, Gunungsari District, West Lombok Regency, West Nusa Tenggara) are carried out using the lecture method followed by discussion. The general benefit of this activity is to assist the government in the context of increase public legal awareness regarding the rights and obligations that must be fulfilled by each party in this case the seller and the buyer when transferring land rights what are the obligations that must be fulfilled and by carrying out these obligations will facilitate the process of land registration which will guarantee greater certainty law in the transfer of land rights so that legal order and orderly administration of land can be realized. Specifically, this counseling aims to change the attitude and mindset of the community and to motivate the community about the rights and obligations in the transfer of land rights accompanied by the registration of land rights land to guarantee legal certainty related to land ownership and to avoid disputes over land rights that often occur in the community.
Pemanfaatan Tanah Kas Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Kota Mataram Andriyani, Shinta; Arief Rahman; Wiwiek Wahyuningsih
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v5i2.258

Abstract

Kegiatan penyuluhan hukum mengenai PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela Mataram ini dilakukan dengan metode ceramah yang dilanjutkan dengan diskusi. Adapun manfaat secara umum kegiatan ini adalah untuk membantu aparat desa lebih memaksimalkan aset desa yang di miliki agar dapat di manfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat setempat Adapun secara khusus penyuluhan ini bertujuan untuk menambah ilmu pengetahuan aparat desa dan masyarakat serta memberi motifasi masyarakat untuk dapat lebih meningkatkan pendapatan dengan memaksimalkan aset desa yang ada agar kehidupan mereka menjadi lebih sejahtera daripada sebelumnya dan dapat menjadi alternatif penghasilan. Adapun secara khusus penyuluhan ini bertujuan untuk merubah sikap dan pola pikir masyarakat serta memberi motifasi masyarakat pemanfaatan tanah kas desa untuk kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Tanjung Karang.