Articles
Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Kemitraan Tanaman Jagung Antara Pt. Sumbawa Bangkit Sejahtera Dengan Petani Penggarap Di Kabupaten Sumbawa
Maghfirrah, Schintya;
Andriyani, Shinta
Private Law Vol. 4 No. 3 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
The purpose of the study is to provide recommendations and solutions to improve the implementation of corn crop partnership profit-sharing agreements and the distribution of corn crop yields in the type of sharing portions between companies and sharecroppers in Sumbawa Regency. This may involve suggestions for improvements in aspects of agreements, management, training, or other policies that support the sustainability of the partnership program. The research method in this research uses normative-empirical legal research methods. The conclusion of the study showed that for resolving the legal issues that Law Number 2 of 1960 concerning Production Sharing Agreements, the implementation of a corn plant partnership profit-sharing agreement if the land owner or owner’s capital and sharecroppers are each willing, where the sharecroppers are willing to carry out crop planting, and managing a certain type of plant and the land owner is also willing to provide the finance for the crop plantation, then this agreement can be agreed between the parties.
Penyelesaian Sengketa Pertanahan Secara Non Litigasi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur
Khatirah Juhaini, Nur Ilmi;
Andriyani, Shinta
Private Law Vol. 4 No. 3 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
This research aims to determine the extent of the non-litigation land dispute resolution process at the East Lombok Regency Land Office and determine the obstacles and supporting factors in implementing non-litigation land dispute resolution at the East Lombok Regency Land Office. This research uses empirical legal research with statutory, conceptual, and sociological approaches. The research study shows that non-litigation land dispute resolution at the East Lombok Land Office uses a mediation mechanism, namely case review, summons to the parties to the dispute, mediation, and agreement. From the results of the implementation of non-litigation dispute resolution, some cases cannot resolved by non-litigation. Because in its implementation, there are inhibiting and supporting factors in non-litigation dispute resolution.
Kajian Yuridis Pelaksanaan Roya Obyek Hak Tanggungan Atas Tanah Oleh Badan Pertanahan Kota Mataram
Wahyuningsih, Wiwiek;
-, Arba;
Andriyani, Shinta
JATISWARA Vol. 33 No. 1 (2018): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v33i1.150
Deposit Rights is the right to pledge the right to land as a credit guarantee to the Bank. The Deposit Rights is an accecoire agreement (agreement) of the main agreement, namely debt agreement receivable. The right of Dependent must be made a Deed of Granting of Dependent Rights and must be registered in the Land Registry Office of the National Land Agency to obtain a certificate for guarantee of legal certainty, and must also diroya 'if the debts are due. Roya is a deletion of the security expense of a land right that is the object of the Mortgage Right that has expired or has been removed because it has already ended its credit by the Land Registry Office at the request of the interested parties. This research is empirical law research that aims to examine the juridical-empirical implementation of roya Object of Mortgage by the Land Registry Office of Mataram City. The result of the research shows that the implementation of registration of the Land Rights of the Land on Land has been clearly regulated with the requirements and procedures. While the implementation of Roya Object of Mortgage Rights at the Office of BPN Kota Mataran has been implemented well in accordance with the provisions and procedures that have been determined by the applicable legislation.
Konsep Dan Pengaturan Ligitime Portie Dalam Pewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Andriyani, Shinta;
Wahyuningsih, Wiwiek;
Irfan, Mohammad
JATISWARA Vol. 36 No. 1 (2021): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v36i1.283
Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui konsep dan pengaturan legitime portie menurut KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif yang mendasarkan pada pendekatan konseptual dan yuridis. Hasil penelitian dianalisis secara kualitatif yang sumber datanya diperoleh dari data kepustakaan, dan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep legitime portie dalam KUHPerdata maupun KHI sama-sama memberi perlindungan kepada ahli waris yang mempunyai hubungan paling dekat namun menurut KUHPerdata yang berasal dari Belanda lebih di dasarkan pada sifat individualistis sedangkan menurut KHI yang didasarkan pada Al Quran dan Hadist lebih di dasarkan pada kemaslahatan. Perhitungannya menurut KUHPerdata tergantung dari ahli waris golongan berapa yang ditinggalkan sedangkan menurut KHI harta yang tidak boleh melanggar bagian mutlak hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya.
The Effect of Price on the Decision to Purchase 3kg LPG Gas in Bandar Jaya Village
Andriyani, Shinta;
Musthofa, M. Arif;
Kadarsih, Sri
Zabags International Journal of Economy Vol. 3 No. 1 (2025): Economic Studies
Publisher : CV. Zabags Qu Publish
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61233/zijec.v3i1.89
This study aims to test the effect of price on the decision to purchase 3kg LPG gas and to determine how much price influences the decision to purchase 3kg LPG gas in Bandar Jaya Village. This type of research uses simple linear regression quantitative, with a sampling technique, namely Purposive Sampling with a sample size of 85 respondents. The results of this study state that the price variable has a significant effect on the purchasing decision variable. Meanwhile, the coefficient of determination value which is the result of R Square is 57.3%, which explains that the influence of price on the decision to purchase 3kg LPG gas in Bandar Jaya Village is 57.3% and the remaining 42.7% is influenced by other variables not examined in this study.
Pelaksanaan Perjanjian Biro Perjalanan Haji Dan Umrah Dengan Jemaah Haji Dan Umroh
Camelia, Camelia;
Andriyani, Shinta
Private Law Vol. 5 No. 1 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v5i1.4971
PT. Al Shofa Duta Mandiri merupakan salah satu badan hukum yang bergerak di bidang biro perjalanan haji dan umrah. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaturan mengenai penyelenggaraan perjalanan ibadah haji dan umroh PT. Al Shofa Duta Mandiri dan mengetahui pelaksanaan perjanjian biro perjalanan haji dan umroh dengan jemaah PT. Al Shofa Duta Mandiri. Jenis penelitian normatif-empiris yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pedekatan sosiologis (sociological approach). Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Al Shofa Duta Mandiri dalam pelaksanaannya sudah cukup baik sebab telah mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, yang terdapat pada Undang Undang N0. 8 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Agama No. 8 Tahun 2018 dan perjanjian tersebut sudah sah menurut KUHPerdata.
Analisis Hukum Kekuatan Mengikat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Tanah
Rahman, Arief;
Wahyuningsih, Wiwiek;
Andriyani, Shinta;
Mulada, Diman Ade
Jurnal Fundamental Justice Vol. 6 No. 1 (2025): Maret 2025
Publisher : Universitas Bumigora
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30812/fundamental.v6i1.4885
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kekuatan mengikat perjanjian pengikatan jual jual beli otentik yang dibuat antara pemilik tanah dengan pembeli dan Menganalisis apakah pada perjanjian pengikatan jual beli tanah dapat dipungut biaya untuk pembayaran pajak seperti halnya pada akta jual beli. Adapun Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah bahwa perjanjian pengikatan Jual beli merupakan Perjanjian pendahuluan di dalam proses perjanjian jual beli, PPJB ini bersifat sementara, dalam hal ini yaitu pengikat sementara antara penjual dengan pembeli ketika para pihak menunggu proses AJB yang nantinya dibuat di hadapan PPAT. Adapun yang dimaksud dengan pengikat sementara ini yakni penjual bersedia mengikat kepada pembeli untuk menjual objek yang diperjanjikan, serta pembeli juga bersedia mengikatkan diri kepada penjual untuk membeli objek tertuang dalam isi muatan PPJB dan Pengenaan pajak dalam Perjanjian Pengikatan jual beli sebenarnya tidak sesuai dengan keberadaan PPJB sebagai perjanjian sementara, yang di mana proses peralihan hak tas tanah baru dapat terjadi pada perjanjian jual beli bukan dalam perjanjian pengikatan jual beli.
Tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Tumpang Tindih Hak Kepemilikan Atas Tanah Di Kota Mataram
Utama, Lalu Satria;
Andriyani, Shinta;
Satriawan, Hera Alvina
Private Law Vol. 5 No. 2 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v5i2.5262
Tanah merupakan obyek yang paling mudah terkena sengketa, banyaknya sengketa yang terjadi saat ini disebabkan karena berbagai macam persoalan masyarakat salah satunya yaitu sengketa hak atas yang tumpang tindih (overlapping) mengenai kepemilikan hak atas tanah. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional dalam menjamin kepastian hukum dan mengetahui bagaimana proses penyelesaian sengketa hak atas tanah yang tumpang tindih (overlapping). Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian Empiris dengan pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan melalui penelitian hukum yang berlaku dan menghubungkan dengan fakta yang ada dalam masyarakat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teknik pengumpulan data melalui Wawancara dan melakukan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam Menjamin kepastian hukum hak atas tanah yang tumpang tindih Badan Pertanahan Nasional melakukan pembatalan sertifikat. Pembatalan hak atas tanah tersebut sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah, yang mencangkup pencabutan keputusan keputusan terkait pemberian hak atas tanah karena adanya cacat hukum dalam penerbitannya atau pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah final. Adapun proses penyelesaian sengketa hak atas tanah dengan cara mediasi di Kantor Pertanahan Kota Mataram dari pra mediasi sampai pasca mediasi berjalan sesuai dengan prosedur yang telah diatur menurut Petunjuk Teknis Nomor 05/JUKNIS/D.V/2007 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Dan Penyelesaian Masalah Pertanahan.
Analisis Tentang Pengambilan Kembali Tanah Wakaf: Studi Desa Seloto, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumawa Barat
Septiana, Herlina;
Andriyani, Shinta
Private Law Vol 4 No 1 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v4i1.3907
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis Ketentuan Pengambilan kembali tanah wakaf oleh ahli waris wakif dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Tanah wakaf dan dalam Ketentuan Agama Islam. Serta faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya sengketa dan pengambilan kembali tanah wakaf oleh ahli waris di Desa Seloto Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. Adapun Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, dengan menggunakan metode pendekatan konseptual (Conseptual Approach), Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), dan pendekatan Sosiologis (Sociologocal Approach). Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan dan data lapangan berupa wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian ini bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan berdasarkan ketentuan hukum islam tanah wakaf di Desa Seloto Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat yang dikelola oleh Yayasan An-Nur Pondok Pesantren Al-Manar di Desa Seloto tidak dapat dilakukan pengambilan kembali .Adapun faktor-faktor yang mendorong terjadinya sengketa dan pengambil kembali tanah wakaf oleh ahli waris didesa Seloto Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat antara lain : rendahnya tingkat keimanan, menipisnya kesadaran beragama, kesalamahaman , kesadaran hukum, adanya kebutuhan dan kepentingan pribadi.
Pertanggungjawaban Atas Pemenuhan Pembayaran Hutang Oleh Ahli Waris Terhadap Hutang Pewaris: Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor. 3297 K/Pdt/2022
Mahirsan Saesel, Ahmad Muzanni;
Andriyani, Shinta
Private Law Vol 4 No 2 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v4i2.4857
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pertanggungjawaban ahli waris dalam pemenuhan pembayaran hutang pewaris menurut KUHPerdata, dan untuk menjelaskan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pertanggungjawaban atas pemenuhan pembayaran hutang pewaris oleh ahli waris berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor. 3297 K/Pdt/2022. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Hasil penelitiannya adalah pertanggungjawaban atas pemenuhan pembayaran hutang oleh ahli waris terhadap hutang pewaris merupakan hal yang wajib dilaksanakan bagi ahli waris yang telah bersedia menerima harta warisan untuk melunasi hutang pewaris akan tetapi ahli waris itu tidak wajib membayar utang pewaris itu lebih daripada jumlah warisan yang diterimanya, dan bagi ahli waris yang menolak harta warisan maka terbebas dari tanggungan hutang pewaris.