Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Kemitraan Tanaman Jagung Antara Pt. Sumbawa Bangkit Sejahtera Dengan Petani Penggarap Di Kabupaten Sumbawa Maghfirrah, Schintya; Andriyani, Shinta
Private Law Vol. 4 No. 3 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of the study is to provide recommendations and solutions to improve the implementation of corn crop partnership profit-sharing agreements and the distribution of corn crop yields in the type of sharing portions between companies and sharecroppers in Sumbawa Regency. This may involve suggestions for improvements in aspects of agreements, management, training, or other policies that support the sustainability of the partnership program. The research method in this research uses normative-empirical legal research methods. The conclusion of the study showed that for resolving the legal issues that Law Number 2 of 1960 concerning Production Sharing Agreements, the implementation of a corn plant partnership profit-sharing agreement if the land owner or owner’s capital and sharecroppers are each willing, where the sharecroppers are willing to carry out crop planting, and managing a certain type of plant and the land owner is also willing to provide the finance for the crop plantation, then this agreement can be agreed between the parties.
Penyelesaian Sengketa Pertanahan Secara Non Litigasi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur Khatirah Juhaini, Nur Ilmi; Andriyani, Shinta
Private Law Vol. 4 No. 3 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to determine the extent of the non-litigation land dispute resolution process at the East Lombok Regency Land Office and determine the obstacles and supporting factors in implementing non-litigation land dispute resolution at the East Lombok Regency Land Office. This research uses empirical legal research with statutory, conceptual, and sociological approaches. The research study shows that non-litigation land dispute resolution at the East Lombok Land Office uses a mediation mechanism, namely case review, summons to the parties to the dispute, mediation, and agreement. From the results of the implementation of non-litigation dispute resolution, some cases cannot resolved by non-litigation. Because in its implementation, there are inhibiting and supporting factors in non-litigation dispute resolution.
Kajian Yuridis Pelaksanaan Roya Obyek Hak Tanggungan Atas Tanah Oleh Badan Pertanahan Kota Mataram Wahyuningsih, Wiwiek; -, Arba; Andriyani, Shinta
JATISWARA Vol. 33 No. 1 (2018): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v33i1.150

Abstract

Deposit Rights is the right to pledge the right to land as a credit guarantee to the Bank. The Deposit Rights is an accecoire agreement (agreement) of the main agreement, namely debt agreement receivable. The right of Dependent must be made a Deed of Granting of Dependent Rights and must be registered in the Land Registry Office of the National Land Agency to obtain a certificate for guarantee of legal certainty, and must also diroya 'if the debts are due. Roya is a deletion of the security expense of a land right that is the object of the Mortgage Right that has expired or has been removed because it has already ended its credit by the Land Registry Office at the request of the interested parties. This research is empirical law research that aims to examine the juridical-empirical implementation of roya Object of Mortgage by the Land Registry Office of Mataram City. The result of the research shows that the implementation of registration of the Land Rights of the Land on Land has been clearly regulated with the requirements and procedures. While the implementation of Roya Object of Mortgage Rights at the Office of BPN Kota Mataran has been implemented well in accordance with the provisions and procedures that have been determined by the applicable legislation.
Konsep Dan Pengaturan Ligitime Portie Dalam Pewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Andriyani, Shinta; Wahyuningsih, Wiwiek; Irfan, Mohammad
JATISWARA Vol. 36 No. 1 (2021): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v36i1.283

Abstract

Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui konsep dan pengaturan legitime portie menurut KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif yang mendasarkan pada pendekatan konseptual dan yuridis. Hasil penelitian dianalisis secara kualitatif yang sumber datanya diperoleh dari data kepustakaan, dan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep legitime portie dalam KUHPerdata maupun KHI sama-sama memberi perlindungan kepada ahli waris yang mempunyai hubungan paling dekat namun menurut KUHPerdata yang berasal dari Belanda lebih di dasarkan pada sifat individualistis sedangkan menurut KHI yang didasarkan pada Al Quran dan Hadist lebih di dasarkan pada kemaslahatan. Perhitungannya menurut KUHPerdata tergantung dari ahli waris golongan berapa yang ditinggalkan sedangkan menurut KHI harta yang tidak boleh melanggar bagian mutlak hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya.
The Effect of Price on the Decision to Purchase 3kg LPG Gas in Bandar Jaya Village Andriyani, Shinta; Musthofa, M. Arif; Kadarsih, Sri
Zabags International Journal of Economy Vol. 3 No. 1 (2025): Economic Studies
Publisher : CV. Zabags Qu Publish

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61233/zijec.v3i1.89

Abstract

This study aims to test the effect of price on the decision to purchase 3kg LPG gas and to determine how much price influences the decision to purchase 3kg LPG gas in Bandar Jaya Village. This type of research uses simple linear regression quantitative, with a sampling technique, namely Purposive Sampling with a sample size of 85 respondents. The results of this study state that the price variable has a significant effect on the purchasing decision variable. Meanwhile, the coefficient of determination value which is the result of R Square is 57.3%, which explains that the influence of price on the decision to purchase 3kg LPG gas in Bandar Jaya Village is 57.3% and the remaining 42.7% is influenced by other variables not examined in this study.
Pelaksanaan Perjanjian Biro Perjalanan Haji Dan Umrah Dengan Jemaah Haji Dan Umroh Camelia, Camelia; Andriyani, Shinta
Private Law Vol. 5 No. 1 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i1.4971

Abstract

PT. Al Shofa Duta Mandiri merupakan salah satu badan hukum yang bergerak di bidang biro perjalanan haji dan umrah. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaturan mengenai penyelenggaraan perjalanan ibadah haji dan umroh PT. Al Shofa Duta Mandiri dan mengetahui pelaksanaan perjanjian biro perjalanan haji dan umroh dengan jemaah PT. Al Shofa Duta Mandiri. Jenis penelitian normatif-empiris yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pedekatan sosiologis (sociological approach). Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Al Shofa Duta Mandiri dalam pelaksanaannya sudah cukup baik sebab telah mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, yang terdapat pada Undang Undang N0. 8 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Agama No. 8 Tahun 2018 dan perjanjian tersebut sudah sah menurut KUHPerdata.
Pengaturan Perlindungan Hukum Yang Berkeadilan Bagi Tenaga Kesehatan Keperawatan Mandiri Di Sarana Pelayanan Kesehatan Irfan, Muhammad; Andriyani, Shinta
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 1 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i1.235

Abstract

Demi menunjang pelayanan keperawatan yang bermutu dan berkualitas sesuai standar kode etik profesi maupun standar praktek perawat maka sangat diperlukan adanya perlindungan hukum melalui pendekatan preventif diantaranya adalah pembekalan tentang hukum dalam praktek keperawatan mandiri terutama berkaitan dengan hak dan kewajiban tenaga kesehatan. Hal tersebut bertujuan supaya perawat lebih kuat dan berani dalam membuka praktek keperawatan mandiri dalam pelayanan kesehatan di masyarakat. Tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual dan alat pengumpul data melalui studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi Perlindungan hukum bagi perawat dan pasien dalam praktek keperawatan mandiri yang berkeadilan, antara keduanya telah dilindung oleh pemerintah melalui regulasi yang ada meskipun secara langsung tidak ditegaskan dalam peraturan. Akan tetapi perlindungan tersebut dapat dilihat melalui hak dan kewajiban baik pasien maupun perawat.
Eksistensi Dan Fungsi Sertifikat Hak Atas Tanah Pasca Berlakunya Peraturan Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik. Arief, Arief Rahman; Wahyuningsih, Wiwiek; Andriyani, Shinta; Mulada, Diman Ade
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 1 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i1.236

Abstract

Kegiatan Penyuluhan hukum mengenai Eksistensi Dan Fungsi Sertifikat Hak Atas Tanah Pasca Berlakunya Peraturan Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik, dilaksanakan di Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Metode yang digunakan dalam penyuluhan ini adalah metode ceramah dan diskusi. Manfaat kegiatan penyuluhan hukum ini diharapakan dapat membantu pemerintah (Badan Pertanahan Nasional) dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat berkaitan dengan Eksistensi Dan Fungsi Sertifikat Hak Atas Tanah Pasca Berlakunya Peraturan Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum berjalan dengan tertib, aman dan lancar serta sesuai dengan protokol kesehatan. Para peserta penyuluhan hukum mengikuti kegiatan dengan rasa antusiasme yang tinggi, karena materi penyuluhan hukum yang disampaikan oleh pemateri sangat dirasakan bermanfaat sekali oleh masyarakat Desa Sigerongan, sebab materi utama yang di sampaikan adalah mengenai Digitalisasi terhadap sertifikat hak atas tanah dalam bentuk sertifikat elektronik sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 1 Tahun 2021, karena pasca diberlakukan peraturan tersebut banyak menuai pro-kontra di kalangan masyarakat, khususnya berkaitan dengan isu keamanan dari sertifikat elektronik dan penarikan sertifikat masyarakat oleh pemerintah. Sehingga dengan adanya penyuluhan hukum ini dapat memberikan pencerahan (wawasan) kepada masayarakat.
Analisis Hukum Kekuatan Mengikat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Tanah Rahman, Arief; Wahyuningsih, Wiwiek; Andriyani, Shinta; Mulada, Diman Ade
Jurnal Fundamental Justice Vol. 6 No. 1 (2025): Maret 2025
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v6i1.4885

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kekuatan mengikat perjanjian pengikatan jual jual beli otentik yang dibuat antara pemilik tanah dengan pembeli dan Menganalisis apakah pada perjanjian pengikatan jual beli tanah dapat dipungut biaya untuk pembayaran pajak seperti halnya pada akta jual beli. Adapun Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah bahwa perjanjian pengikatan Jual beli merupakan Perjanjian pendahuluan di dalam proses perjanjian jual beli, PPJB ini bersifat sementara, dalam hal ini yaitu pengikat sementara antara penjual dengan pembeli ketika para pihak menunggu proses AJB yang nantinya dibuat di hadapan PPAT. Adapun yang dimaksud dengan pengikat sementara ini yakni penjual bersedia mengikat kepada pembeli untuk menjual objek yang diperjanjikan, serta pembeli juga bersedia mengikatkan diri kepada penjual untuk membeli objek tertuang dalam isi muatan PPJB dan Pengenaan pajak dalam Perjanjian Pengikatan jual beli sebenarnya tidak sesuai dengan keberadaan PPJB sebagai perjanjian sementara, yang di mana proses peralihan hak tas tanah baru dapat terjadi pada perjanjian jual beli bukan dalam perjanjian pengikatan jual beli.
UPAYA PREVENTIF TERJADINYA SENGKETA PENGUASANAAN TANAH Rahman, Arief; Wahyuningsih, Wiwiek; Andriyani, Shinta; Ade, Diman Ade Mulada
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i1.350

Abstract

Kegiatan penyuluhan hukum mengenai “UPAYA PREVENTIF TERJADINYA SENGKETA PENGUASANAAN TANAH” dilakukan di Desa Bengkaung, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat pada hari Rabu, Tanggal 17 Juli 2024 yang dilaksanakan diaula kantor Desa Bengkaung. Metode yang digunakan dalam penyuluhan ini adalah metode ceramah yang dilanjutkan dengan diskusi. Adapun manfaat secara umum kegiatan penyuluhan hukum ini dilakukan agar dapat membantu masyarakat dan pemerintah (Badan Pertanahan Nasional) dalam rangka meminimalisir terjadinya sengketa pertanahan dimasyarakat dengan cara melakuakan upaya-upaya preventif agar tidak terjadi lagi sengketa terhadap penguasaan tanah yang dmiliki oleh masyarakat dikemudian hari. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum berjalan dengan tertib, aman dan lancar. Para peserta penyuluhan hukum mengikuti kegiatan dengan rasa antusiasme yang tinggi, karena materi penyuluhan hukum yang disampaikan oleh pemateri sangat dirasakan bermanfaat sekali oleh masyarakat Desa Bengkaung, karena materi yang di sampaikan mengenai persoalan yang sering mereka jumpai dilapangan berkaitan dengan persoalan pertanahan, khususnya mengenai upaya prevntif untuk mencegah terjadinya konflik penguasaan hak atan tanah yang kerap terjadi dimastyarakat. The implementation of legal counseling activities ran orderly, safely and smoothly. The participants of the legal counseling attended the activity with high enthusiasm, because the legal counseling material presented by the speaker was felt to be very useful by the people of Bengkaung Village, because the material presented was about problems that they often encounter in the field related to land issues, especially regarding preventive efforts to prevent conflicts over land rights that often occur in society.