Articles
<![CDATA[KOMPARASI PENGATURAN HAK CIPTA DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT ]]>
<![CDATA[Adya Paramita Prabandari]]>
<![CDATA[ Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (3649.364 KB)
|
DOI: 10.14710/mmh.42.2.2013.162-171
<![CDATA[Abstract Starting from the concerns that arose over many copyright infringements in Indonesia, than this comparative study of copyright regulations in Indonesia and United States of America was conducted. This comparative study was conducted by comparing the Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta with the 17 U.S.C. § 101-1101 (US Copyright Act), in terms of the scope of copyright, the duration of copyright, and the copyright registration, in order to optimalize the copyright regulations in Indonesia. Keywords: comparative study, copyright regulations. Abstrak Berawal dari keprihatinan yang timbul atas banyak terjadinya pelanggaran hak cipta di Indonesia, maka dilakukanlah studi komparasi terhadap pengaturan hak cipta di Indonesia dan Amerika Serikat ini. Studi komparasi ini dilakukan dengan membandingkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan 17 U.S.C. § 101-1101 dalam hal ruang lingkup hak cipta, masa berlaku hak cipta, dan pendaftaran ciptaan, dalam rangka untuk mengoptimalkan pengaturan hak cipta di Indonesia. Kata Kunci:studi komparasi, pengaturan hak cipta.]]>
<![CDATA[TNI Angkatan Udara dan Keamanan Wilayah Udara Indonesia ]]>
<![CDATA[Rohannisa Naja Rachma Savitri]]>;
<![CDATA[Adya Paramita Prabandari]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 2, Nomor 2, Tahun 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jphi.v2i2.236-245
<![CDATA[Indonesia adalah negara yang sangat luas dan oleh karenanya memiliki kerentanan kerentanan yang besar dalam hubungannya dengan teritori khususnya dalam menjaga keamanan wilayah udara Indonesia. Ada beberapa permasalahan yang kerap terjadi dan menjadi gangguan dalam upaya menjaga keamanan wilayah udara Indonesia, antara lain adanya pelanggaran wilayah udara yang mewajibkan TNI AU untuk melakukan tindakan identifikasi hingga penghancuran. Oleh karena itu, sangat menarik untuk dianalisis mengenai peran TNI Angkatan Udara dalam mengamankan wilayah udara Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yang yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data tersebut lalu dianalisis dengan metode kualitatif kemudian disusun secara sistematis. Masih banyaknya kasus pelanggaran wilayah udara nasional membuat TNI AU, khususnya Kohanudnas memiliki pekerjaan yang berat dalam rangka menjalankan peran yang sangat vital sebagai alat pertahanan negara untuk menegakkan hukum dan menjaga keamanan wilayah udara nasional. Hambatan terkait alutsista dan kewenangan penyidik juga menjadi tolak ukur apakah pengamanan wilayah udara sudah dilaksanakan secara maksimal atau tidak.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN ATC DAN MASKAPAI PENERBANGAN ATAS KECELAKAAN PESAWAT KEPADA PENUMPANG (Studi Kasus Pakistan International Airlines PK-8303) ]]>
<![CDATA[Benaya Benaya]]>;
<![CDATA[Adya Paramita Prabandari]]>;
<![CDATA[Peni Susetyorini]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (762.738 KB)
<![CDATA[Pesawat Pakistan International Airlines PK-8303 mengalami kecelakaan yang mengakibatkan para penumpang meninggal. Kecelakaan tersebut disebabkan adanya kesalahan dan kelalaian dari pihak crew pesawat dan ATC. Akibat dari kecelakaan, maskapai dan juga pihak ATC diminta pertanggungjawaban berdasarkan hukum yang berlaku, tetapi pengaturan pertanggungjawaban ATC belum diatur dengan jelas. Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif . Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif. Berdasarkan penelitian dasar hukum dari pertanggungjawaban ATC adalah Pasal 28 Konvensi Chicago 1944 di mana negara sebagai penyedia fasilitas navigasi penerbangan udara, sehingga secara tidak langsung bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan oleh pihak ATC. Mengenai pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban ATC, hal ini tidak diatur di dalam instrument hukum internasional sehingga pengaturan hukum dan bentuk pertanggungjawaban ATC diserahkan kepada negara. Sementara itu, pertanggungjawaban pihak maskapai adalah Pasal 17 Ayat 1 Konvensi Montreal 1999, di mana pihak maskapai dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan pasal tersebut, menggunakan prinsip strict liability yang artinya pihak maskapai bertanggungjawab secara mutlak apabila terjadi kecelakaan, sehingga pesawat tidak dapat melepaskan diri dari pertanggungjawaban akibat kecelakaan pesawat udara. Bentuk dari pertanggungjawaban maskapai kepada penumpang akibat kecelakaan pesawat udara adalah berupa ganti rugi dengan batas maksimal 100.000 SDR.]]>
<![CDATA[Kekerasan Seksual dan Cara Berpakaian Perempuan: Telaah Filsafat Hukum Dalam Paradigma Critical Theory, Et. Al. ]]>
<![CDATA[Aditya Yuli Sulistyawan]]>;
<![CDATA[Robiah Adawiyah]]>;
<![CDATA[Shefia Ariesta Fernanda]]>;
<![CDATA[Adya Paramita Prabandari]]>
<![CDATA[ Jurnal Ius Constituendum Vol 8, No 2 (2023): JUNE ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/jic.v8i2.6093
<![CDATA[This study aims to dismantle the wrong perspective regarding the occurrence of sexual violence which is associated with the way women dress, through the paradigm of Critical Theory, et. al. as a study of legal philosophy. As we know, the phenomenon of sexual violence in Indonesia occurs because of gender discrimination, where society always makes women as objects that are always blamed for this action. This perspective is considered patriarchal because it favors men over women. One of the current virtual realities shows that people's thoughts about how to dress women can be considered as the main factor in the existence of sexual violence. The research method used is the philosophy of law research through a paradigmatic study approach. The novelty of this research lies in the paradigmatic analysis used in solving the problem. The results of this study prove that the way women dress does not have a correlation with the occurrence of acts of violence sexual. A change of view is needed as the thinking of Critical Theory, et. al. who want to unravel the mistake of thinking that women and the way they dress are always the cause of sexual violence. Penelitian ini bertujuan untuk membongkar cara pandang yang salah yang mengenai terjadinya kekerasan seksual yang dikaitkan dengan cara berpakaian perempuan, melalui paradigma Critical Theory, et. al. sebagai suatu telaah filsafat hukum. Sebagaimana kita ketahui, fenomena kekerasan seksual di Indonesia terjadi karena diskriminasi gender, di mana masyarakat selalu menjadikan perempuan sebagai objek yang selalu disalahkan dalam terjadinya tindakan ini. Cara pandang tersebut dianggap patriarki karena lebih memihak kaum laki-laki dibandingkan perempuan. Salah satu realitas virtual saat ini menunjukkan bahwa pemikiran masyarakat mengenai cara berpakaian perempuan dapat dianggap sebagai faktor utama dari adanya kekerasan seksual, padahal belum dapat dipastikan bahwa hal tersebut sepenuhnya benar. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian filsafat hukum melalui pendekatan studi paradigmatik. Kebaruan penelitian ini terletak dalam telaah paradigmatik yang digunakan dalam mengurai permasalahan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa cara berpakaian perempuan tidak memiliki korelasi dengan terjadinya tindakan kekerasan seksual. Tindakan tersebut terjadi murni atas dasar pikiran kotor dari para laki-laki. Diperlukan perubahan pandangan sebagaimana pemikiran Critical Theory et. al. yang ingin membongkar kesalahan berpikir bahwa perempuan dan cara berpakaiannya selalu menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual. ]]>
<![CDATA[International Law Review Of Space Debris Mitigation Efforts ]]>
<![CDATA[Ed. Siregar, El Renova]]>;
<![CDATA[Paramita Prabandari, Adya]]>;
<![CDATA[Siregar, Naek]]>
<![CDATA[ International Journal of Educational Research & Social Sciences Vol. 5 No. 2 (2024): April 2024 ( Indonesia - Kenya - Libya ) ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Inara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51601/ijersc.v5i2.790
<![CDATA[Space debris has become an increasingly pressing issue in space exploration and utilization. This article conducts a comprehensive review of aspects of international law relating to space debris mitigation efforts. This research analyzes existing legal frameworks, including relevant multilateral treaties and international legal principles related to the space environment. With a focus on the principles of shared responsibility and avoidance of damage to the space environment, the study identifies key challenges in managing space junk and reducing the risk of collisions in earth orbit. An in-depth analysis of the role of national space agencies and international organizations in implementing mitigation measures was also carried out. In the context of international cooperation, this article evaluates existing collaborative efforts and proposes new measures to improve the effectiveness of space debris mitigation. A better understanding of legal responsibility and burden-sharing in addressing these issues became a central point in the study. By analyzing recent developments in space law and international environmental regulations, this article provides insight into the direction the global community might take in addressing future space debris mitigation challenges. It is hoped that this research can provide guidance for policymakers, academics, and legal practitioners in their efforts to maintain a clean and sustainable space environment.]]>
<![CDATA[Implikasi Perjanjian Penyesuaian FIR Antara Indonesia dengan Singapura Tahun 2022 terhadap Wilayah Udara Indonesia ]]>
<![CDATA[Puteh, Narissa Armadilla]]>;
<![CDATA[Prabandari, Adya Paramita]]>;
<![CDATA[Setyawanta, Lazarus Tri]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 6, Nomor 1, Tahun 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jphi.v6i1.35-48
<![CDATA[Perjanjian Flight Information Region (FIR) Indonesia dan Singapore yang kedua tahun 2022 dianggap sebagai suatu kemenangan bagi bangsa Indonesia dikarenakan perjanjian ini banyak memberikan dampak yang positif terhadap berbagai sektor di Indonesia. FIR merupakan pelayanan yang diciptakan untuk keselarasan informasi mengenai keselamatan dan efisiensi lalu lintas di udara, ketertiban lalu lintas udara serta upaya perwujudan penerbangan sesuai dengan pertimbangan keselamatan penerbangan (aviation safety). Penelitian bertujuan membahas implikasi Perjanjian Kedua FIR Indonesia-Singapura Tahun 2022 untuk kepentingan Indonesia. Penulisan ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan statute approach melalui spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data sekunder yang digunakan dalam penulisan hukum ini diperoleh dengan menggunakan metode studi kepustakaan, dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banyak hal positif yang diperoleh Indonesia sebagai bentuk implikasi FIR Agreement 2022, yaitu aspek politik yang mencakup peranan Indonesia dalam mengatur navigasi penerbangannya sendiri dan aspek ekonomi yaitu pemungutan Regional Air Navigation - RANS charges yang kini didelegasikan ke Indonesia. Walaupun terdapat banyak dampak positif yang diberikan, akan tetapi Indonesia masih harus melakukan penyesuaian terhadap perjanjian – perjanjian tambahan dari perjanjian FIR 2022 dalam upaya menyempurnakan perjanjian yang serupa di masa yang akan datang.]]>
<![CDATA[Improving Healthcare Patient Data Security: An Integrated Framework Model For Electronic Health Records From A Legal Perspective ]]>
<![CDATA[Lestari, Ahdiana Yuni]]>;
<![CDATA[Misran, Misran]]>;
<![CDATA[Raharjo, Trisno]]>;
<![CDATA[Annas, Muhammad]]>;
<![CDATA[Riskanita, Dinda]]>;
<![CDATA[Prabandari, Adya Paramita]]>
<![CDATA[ LAW REFORM Vol 20, No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/lr.v20i2.56986
<![CDATA[This study aims to critically examine the legal responsibilities of healthcare facilities in Indonesia regarding the protection of patient data within Electronic Medical Records (EMR). The research employs a mixed-method approach, combining normative legal analysis with empirical data collection from healthcare facilities to assess the implementation of data protection regulations. The findings reveal significant gaps in the enforcement of Minister of Health Regulation Number 24 of 2022 and Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, particularly in smaller clinics and independent practices. These facilities often lack the technical infrastructure and resources required to meet regulatory standards, resulting in inconsistencies in data protection and a higher incidence of data breaches. The study introduces the Integrated Security and Usability Framework for Electronic Medical Records (ISU-EMR), which combines the principles of the Confidentiality, Integrity, and Availability (CIA) Triad with Human-Computer Interaction (HCI) Theory. This framework addresses both the technical and human factors contributing to data breaches, offering a balanced solution for enhancing data protection while maintaining usability in EMR systems. The implications of this research extend to both theory and practice, providing a new model for data protection in healthcare that can be adapted to various settings.]]>
<![CDATA[Indonesian Sovereignty Rights in the Case of Entry of Malaysian DA62 Aircraft G-DVOR into Indonesian Territory ]]>
<![CDATA[Siregar, El Renova Ed.]]>;
<![CDATA[Prabandari, Adya Paramita]]>
<![CDATA[ Jurnal Teknologi Dirgantara Vol 20, No 2 (2022): Jurnal Teknologi Dirgantara ]]>
Publisher : <![CDATA[National Institute of Aeronautics and Space - LAPAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30536/j.jtd.2022.v20.a3936
<![CDATA[The entry of a DA62 aircraft into Indonesian territory from Malaysia has sparked a debate regarding Indonesia's air sovereignty. Indonesia's action to intercept the aircraft before releasing it back has become an interesting subject of research in air law as issues of air sovereignty have not often been the focus of study. Through an understanding of the Chicago Convention on International Civil Aviation and the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, it is hoped that an understanding of this issue can guide Indonesia's actions and policies. The research findings using a normative juridical method suggest that Indonesia has legally justifiable grounds to intercept the Malaysian aircraft, and Indonesia's action in releasing the aircraft is in accordance with Indonesia's principles of international politics. However, in the future, challenges regarding historical territory and other issues related to controversies over peaceful routes and outer limits of maritime boundaries have yet to find a middle ground acceptable to all parties.]]>
<![CDATA[ANALISIS STANDAR PENERBANGAN DI INDONESIA BERDASARKAN HUKUM UDARA INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Kusumadewi, Puan Maharani]]>;
<![CDATA[Roisah, Kholis]]>;
<![CDATA[Prabandari, Adya Paramita]]>;
<![CDATA[Manitra, Ramalina Ranaivo Mikea]]>
<![CDATA[ Masalah-Masalah Hukum Vol 52, No 3 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/mmh.52.3.2023.262-271
<![CDATA[Kesalahan manusia dapat menyebabkan kecelakaan penerbangan. Oleh karena itu, manajemen suatu negara harus memiliki sistem yang terpercaya untuk memastikan penerbangan yang aman dan nyaman. Penelitian ini mengkaji persyaratan keselamatan dan keamanan penerbangan Indonesia serta implementasinya dibandingkan dengan hukum dan peraturan penerbangan internasional. Penelitian ini menganalisis data menggunakan penelitian doktrinal. Studi ini menemukan bahwa Indonesia menerapkan monisme dengan doktrin inkorporasi dan dualisme dengan doktrin transformasi. Indikator keselamatan penerbangan dan indikator keamanan penerbangan menunjukkan implikasinya. Menurut penelitian ini, semua pihak harus memiliki kesadaran hukum untuk mematuhi semua hukum dan peraturan yang ada. Kampanye budaya keselamatan penerbangan secara nasional juga diperlukan. Gerakan ini dimaksudkan untuk memberikan ketenangan kepada penumpang pesawat.]]>
<![CDATA[INDONESIAN CONSTITUTIONAL GUARANTEES AGAINST DISCRIMINATORY TREATMENT: AN EMPIRICAL STUDY ]]>
<![CDATA[Manitra, Ramalina Ranaivo Mikea]]>;
<![CDATA[Prabandari, Adya Paramita]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Review Vol 9, No 2 (2024): Diponegoro Law Review October 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/dilrev.9.2.2024.332-352
<![CDATA[The right to be free and protected from discriminatory treatment is universal. Such right is incorporated into the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This paper examines the perception of international students (30 respondents) in Indonesia regarding the discriminatory treatment they have experienced and the effort of the Indonesian Government to address such issue in educational institutions. The study focuses on the operation of positive law, particularly Article 28I Paragraph (2) and Paragraph (4) of the 1945 Constitution. The method used was empirical legal research, combined with statutory and sociological approaches, utilizing primary data (from questionnaires) and secondary data. The analysis of questionnaire output reveals a concerning reality of discriminatory treatment in various forms experienced by the respondents. A significant percentage of them experience discriminatory treatment and perceive a lack of effective measures to address and prevent such discrimination in educational institutions. Recommendations are made to bridge the gap between constitutional guarantees and the actual experiences of international students: Indonesian government should strengthen the implementation of anti-discrimination laws, foster inclusive environments in educational institutions, and enhance government efforts through better monitoring, complaint systems, and legal remedies for victims, in alignment with constitutional guarantee.]]>
